Umum

Detail

Ditayangkan: 26 November 2014

Dilihat: 6357

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melakukan audiensi dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir, di kantor kementerian Ristek Dikti di bilangan Sudirman (25/11). Hadir dalam audiensi tersebut Ketua KPI Pusat Judhariksawan yang didampingi komisioner KPI Pusat lainnya, Rahmat Arifin, Fajar Arifianto, Amiruddin dan Agatha Lily.

Pada pertemuan tersebut Judhariksawan memperkenalkan KPI sebagai lembaga negara independen yang  menjadi regulator dalam dunia penyiaran.  Judha juga menyampaikan bahwa KPI membutuhkan dukungan kuat dari pihak akademisi untuk menegakkan hukum penyiaran dalam menata dunia penyiaran agar menjadi lebih baik.

Selain itu, Judha juga menjelaskan beberapa program kerja KPI yang bersinggungan dengan dunia perguruan tinggi. Diantaranya survei kepemirsaan yang akan dilakukan KPI Pusat untuk mengukur minat dan kebutuhan masyarakat tentang program siaran. Hal ini sebagaimana yang diperintahkan dalam undang-undang penyiaran bahwa pemberian izin penyelenggaraan penyiaran harus didasarkan pada minat, kepentingan dan kenyamanan publik.  Program kerja KPI lain yang beririsan dengan kewenangan Kemenristek dan Dikti adalah pembuatan standar kompetensi SDM penyiaran.

Menanggapi yang disampaikan oleh KPI ini,  M Nasir mengakui bahwa dunia penyiaran memiliki peran yang sangat strategis dalam memperbaiki kualitas masyarakat. Untuk itu Nasir berharap dalam pembuatan survey kepemirsaan tersebut, KPI juga mencari tahu tentang manfaat program siaran yang sekarang ini tayang terhadap kehidupan masyarakat. “Bagaimana dampak siaran bagi pendidikan, baik dalam muatan siarannya ataupun durasi waktu siaran”, ujar Nasir.  Dirinya juga melihat, di beberapa daerah sudah ada aturan mematikan televisi selama satu jam pada saat jam belajar anak-anak. “Ini harus dilihat, seperti apa dampak televisi hingga harus ada aturan mematikan satu jam untuk anak-anak belajar”, ujarnya.

Lebih jauh Nasir juga mengingatkan mengenai daya kompetisi SDM di Indonesia yang masih rendah baik di bidang sains, teknologi ataupun riset. Dirinya sangat setuju dengan rencana KPI untuk membuat standarisasi kompetensi SDM penyiaran. “Agar pada saat 2015 nanti, SDM kita juga mampu bersaing dengan pekerja dari luar negeri”, ujarnya.  Baik Judha maupun Nasir juga sepakat untuk segera merumuskan nota kesepahaman antara KPI dan Kemenristek Dikti.

Detail

Ditayangkan: 24 November 2014

Dilihat: 6415

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB), Senin, 24 November 2014. FGD menghadirkan narasumber Komisioner KPI Pusat Bidang Isi Siaran Idy Muzayyad, Sujarwanto Rahmat Arifin, Agata Lily, dan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono. Peserta FGD berasal dari pelaku dan asosiasi penyelenggara LPB) seperti First Media, Biznet Networks, Asosiasi Penyelenggara Multimedia Indonesia (APMI), Indonesia Cable TV Association (ICTA), dan yang lainnya.

Dalam pembukaan FGD Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad mengatakan kegiatan itu dilakukan untuk menyamakan perspektif tentang LPB. "Penyamaan persepsi LPB mesti dituntaskan, baik dari sisi infrastuktur maupun konten. Hal ini menjadi penting karena faktanya terdapat 2000 LPB yang tidak berizin dan mereka beroperasional. Fenomena itu terjadi di daerah terpencil di Indonesia yang jauh dari pulau Jawa dan masuk area blankspot," kata Idy di Ruang Rapat KPI Pusat, Jakarta. 

Menurut Idy, selain persamaan pandangan tentang LPB juga pembahasan mengenai pembatasan kontrol LPB, apakah sama dengan televisi swasta yang free to air. Kemudian mengenai internal sensor, sebab menurut Idy, sensor LPB bukan ranah otoritas Lembaga Sensor Film (LSF).

Sedangkan Agatha Lily memaparkan tentang aturan terkait, sumber siaran LPB, saluran program siaran, in-house productions, sensor internal, klasifikasiisi siaran, kunci parental, bahasa siaran, siaran mitigasi bencana, siaran iklan, layanan konsumen, aturan re-distribusi siaran, dan proporsi jumlah kanal asing.

Koordinator Bidang Isi Siaran Sujarawanto Rahmat Arifin mengatakan pelaksanaan FGD itu dilakukan KPI untuk menyamakan pandangan dengan penyelenggara LPB sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan P3SPS yang akan dilaksanakan 2015 mendatang. "Ada banyak pro kontra sampai saat ini tentang pengaturan LPB. Apakah pengaturan LPB itu disamakan dengan pengawasan Lembaga Penyiaran free to air, atau seperti apa? Masukan dari teman-teman kami butuhkan dalam perbaikan ke depan," ujar Rahmat.

Nonot Harsono lebih banyak menjelaskan tentang praktik pelaksanaan Lembaga Penyiaran Berlanggganan yang berlangsung di Indonesia. Untuk konten siaran, menurut Nonot, saat ini LPB masih belum menyatu terkait dengan pengaadaan konten lokal dan saat ini siaran LPB lebih banyak re-distribusi konten asing kepada pelanggan.

Menurut Nonot, dalam hal kontrol program siaran LPB dengan free to air terletak pada pemberitahuan kepada pelanggan tentang isi tayangan yang akan disiarkan. Dengan pemberitahuan yang detail akan membuat pelanggan atau penonton memiliki tanggung jawab atas program siaran yang dipilihnya.

"Termasuk di dalamnya tentang klasifikasi siaran, apakah tayangan itu untuk anak-anak, dewasa, atau dengan bimbingan orang tua," kata Nonot.

Usai penyampaian materi, peserta FGD menyampaikan masukan dan kendala-kendala yang dialami dalam pelaksaan LPB. Fokus bahasan dan diskusi LPB dipandu Asisten Komisioner Mega Ratna Juwita. (AND, ISL)

Detail

Ditayangkan: 25 November 2014

Dilihat: 4800

Medan - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama KPI Pusat kembali menyelenggarakan Evaluasi Uji Coba Siaran pada, Kamis dan Jumat, 13-14 November 2014 di Garuda Plaza Hotel, Medan. Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) dilakukan untuk 11 Lembaga Penyiaran, yakni PT Radio Madina Sore Sere, PT Cahaya Nisantara Perkasa Telivisi (RTV), PT Kabanjahe Vision, PT Efarina Televisi, PT Radio Irfa Clarissa, PT Laras Cakrawala, PT Cakrawala ANTV1 (ANTV Siantar), PT Radio Indah Suara (RIS 96,5 FM), PT Radio Suara As Sunnah Sergei, PT Sidimpuan Multimedia, PT Suara Talikum. Tetapi PT. Radio Irfa Clarissa tidak hadir pada EUCS tersebut.

Hadir dalam EUCS Direktorat Siaran PPI, IGN. Wirajana, Endang Kosasih, dan Toizu Toika, perwakilan Direktorat Operasi SDPPI adalah Asnaria Girsang dan Renhad. Sedangkan Guntur Batubara perwakilan dari Balmon Sumatera Utara. Hadir juga Ketua KPID Sumatera Utara Harris Nasution dan Rahmat dari Bidang Perizinan. 

Acara EUCS dipimpin oleh Komisioner KPI Pusat Agatha Lily. Dalam Evaluasi Uji Coba Siaran itu membahas 3 hal yang terkait masalah teknis, administrasi dan content siaran. Acara kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke lembaga penyiaran. (MRJ)

Detail

Ditayangkan: 19 November 2014

Dilihat: 4763

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima perwakilan beberapa organisasi perlindungan satwa, yakni Benvika dari Jakarta Animal Aid Network (JAAN), Daniel Hendarto dari Centre for Orangutan Protection (COP), Orangutan Information Center (OIC), Animals Indonesia, dan Paulina L. Ela dari Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). Kedatangan perwakilan itu untuk menyampaikan laporan dan masukan ke KPI terkait program acara "Inbox" yang ditayangkan SCTV pada 8 November 2014 yang menggunakan Orangutan dan burung Kakatua Raja sebagai bahan lelucon tanpa ada nilai edukasi kepada pemirsa tentang satwa liar.

Perwakilan diterima oleh Komisioner KPI Pusat Sujarwanto Rahmat Arifin, Sekretaris KPI Pusat Maruli Matondang, Kepala Bagian Pengaduan dan Penjatuhan Sanksi, Ismet Imawan, dan Koordinator Pemantauan Irvan Sanjaya. Pertemuan dilakukan di Ruang KPI Pusat, Jakarta, Rabu, 19 November 2014.

Dalam laporannya, Benvika meminta agar KPI memberikan teguran kepada SCTV atas program acara "Inbox" yang menggunakan Orangutan dan Kakatua Raja sebagai bahan lelucon dan tanpa nilai edukasi tentang satwa liar di dalamnya. Benvika menjelaskan, Orangutan dan Kaka tua adalah jenis satwa liar yang masuk kategori binatang yang harus dilindungi dan hal itu diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.

Dalam pertemuan itu, Rahmat menjelaskan, KPI akan menindaklanjuti laporan itu dengan memeriksa dan mengkaji terlebih dahulu siaran yang dimaksud, baru kemudian mengambil tindakan atau keputusan.

"Kami harus jujur, tidak semua pemantau kami peka terhadap isu-isu yang spesifik, seperti dunia konservasi dan binatang. Terima kasih atas laporannya. Ini akan kami dukung demi keberlangsungan dan keberadaan hewan dan kelestariannya juga," ujar Rahmat.