Umum

Detail

Ditayangkan: 18 Jun 2014

Dilihat: 5053

Jakarta – Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyambangi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Rabu, 18 Juni 2014. Kunjungan kerja ini untuk mendapatkan informasi memadai terkait proses perizinan dan pengawasan isi siaran. Kunjungan kerja tersebut diterima langsung Ketua bidang Isi Siaranyang juga Komisioner KPI Pusat, S. Rahmat Arifin.

Dalam kesempatan itu, Ketua Rombongan yang juga Anggota DPRD Gunung Kidul, Suharno mengungkapkan, di daerahnya masih terdapat radio terutama radio komunitas yang belum melakukan perizinan. Padahal, keinginan untuk mendirikan radio komunitas di wilayah paling selatan di Provinsi DIY terus meningkat. “Kinginan mereka mendirikan radio komunitas sangat tinggi dan memang dibutuhkan,” katanya.

Terkait ini, Rahmat mengatakan, sebaiknya lembaga penyiaran komunitas atau radio komunitas yang ingin bersiaran segera mengurus izin penyiaran. Pasalnya, izin penyiaran diperlukan sebagai legalitas untuk bersiaran. “Teman-teman rakom yang mau ngurus izin bisa datang langsung ke KPID DIY. Nanti, KPID akan melakukan proses perizinan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.

Menurut Rahmat, yang pernah menjabat sebagai Ketua KPID DIY, kebutuhan siaran radio di daerah Gunung Kidul sangat dinanti. Masih banyak wilayah di Gunung Kidul yang belum tersentuh siaran alias blankspot. “Adanya rakom sangat membantu mengisi daerah-daerah yang blankspot tersebut. Kebedaraannya sangat mendukung,” katanya.

Rahmat juga berharap kepada Pemda setempat untuk membantu keberadaan radio komunitas yang secara aturan bukanlah lembaga penyiaran komersil. Dukungan dari Pemda dapat meringankan dan membantu siaran radio komunitas untuk terus hidup.

Rahmat pun mengingatkan agar siaran radio komunitas taat kepada aturan seperti soal daya jangkau yang tidak boleh lebih dari 2,5 km atau 50 watt. Jika melebihi dari yang sudah ditetapkan aturan, radio komunitas yang melanggar akan terkena sanksi. ***

Detail

Ditayangkan: 13 Jun 2014

Dilihat: 4818

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Djoko Suyanto mengapresiasi keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat yang memberikan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tidak memperpanjang izin penyiaran dua televisi berita.

Djoko menambahkan, tugas KPI Pusat adalah mengawasi isi dari media penyiaran. Karena itu, pemberian rekomendasi untuk tidak memperpanjang izin penyiaran dua televisi berita itu merupakan keputusan yang tepat.
Kata dia, media penyiaran harus memberikan pemberitaan yang berimbang kepada publik dan KPI bertugas sebagai pengawas. Djoko meminta KPI Pusat tidak hanya berani memberikan teguran kepada TV swasta yang melanggar aturan tetapi juga kepada TVRI yang merupakan lembaga penyiaran milik negara.

“Rekomendasi itu kan pasti diambil tidak dalam waktu singkat, pasti ada proses yang sudah dilalui oleh KPI Pusat. Saya yakin para pemirsa TV juga sudah tahu tentang pemberitaan dua TV berita itu yang sering tidak berimbang. Roh dari media itu kan berita harus benar dan berimbang dan jangan menyuguhkan publik dengan berita yang hanya memihak,” kata Djoko kepada suara.com melalui sambungan telepon, Kamis (12/6/2014).

Djoko juga meminta pemirsa televisi untuk tidak langsung menelan bulat-bulat informasi yang diterima dari media penyiaran dan juga media massa. Kata dia, berita yang diterima harus dievaluasi dan diteliti sebelum dipercaya kebenarannya.

“Saya yakin pemirsa kita sudah pintar sehingga sudah tahu mana berita yang berimbang dan mana yang tidak berimbang. Sekali lagi saya meminta kepada media penyiaran untuk tidak menyuguhkan berita yang tidak berimbang dan memihak kepada publik,” tegas Djoko.

Sebelumnya, KPI Pusat akan merekomendasikan dua televisi swasta ke Kementerian Komunikasi dan Informasi agar tak memperoleh perpanjangan izin siaran. Rekomendasi itu diberikan karena dua televisi tersebut sudah berulang kali melanggar aturan terkait pemberitaan yang tidak berimbang dan juga sudah menerima teguran dari KPI Pusat.

Berdasarkan pemantauan KPI Pusat, dua televisi berita itu melakukan pemihakan secara berlebihan kepada calon presiden tertentu. Ancaman pemberhentian izin siaran diberikan agar keberpihakan ini tak berlangsung kebablasan. (Sumber: Suara.com)

Detail

Ditayangkan: 16 Jun 2014

Dilihat: 28692

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat meminta komitmen Metro TV dan TV One untuk menjaga independensi dan netralitas dalam penyiaran pemilihan presiden 2014. Hal tersebut disampaikan Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, dalam pertemuan khusus antara KPI dengan Metro TV dan TV One di kantor KPI (16/2014).

Hasil pemantauan KPI Pusat terhadap penyiaran pemilu kedua stasiun televisi ini menunjukkan ada ketidakberimbangan durasi dan frekuensi siaran terhadap masing-masing kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Pada TV One durasi pemberitaanlebih banyak kepada pasangan capres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Sedangkan pada Metro TV, KPI Pusat menemukan jumlah durasi pemberitaan lebih banyak kepada pasangan capres Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Ketimpangan frekuensi dan durasi ini sejalan dengan afiliasi politik dari masing-masing pemilik lembaga penyiaran pada tiap calon presiden dan calon wakil presiden.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Pemimpin Redaksi Metro TV Suryopratomo, dan Wakil Pemimpin Redaksi TV One Toto Suryanto. Kepada keduanya, Judha menegaskan bahwa Metro TV dan TV One harus memiliki itikad baik (good will) untuk menahan diri dalam menayangkan berita negatif. “Kalaupun menyiarkan berita negatif, harus cover both side!” ujar Judha.

Selain itu, Judha juga menyampaikan bahwa televisi harus mendorong integrasi bangsa.  “Sekalipun setiap orang punya preferensi politik masing-masing, tapi kalau di layar kaca tetap saja yang diutamakan adalah kepentingan publik”, tambahnya.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Agatha Lily mengingatkan bahwa penting bagi kedua stasiun televisi ini sama-sama menahan diri dalam penyiaran dan pemberitaan capres dan cawapres. “Harus kedua-duanya”, ujar Lily. Percuma juga kalau satu menahan diri, tapi yang lain masih bertahan dengan kebijakan redaksi yang tidak netral. “Ini dapat memancing yang lain untuk kembali berlaku seperti semula”, tambahnya.

Kepada KPI Pusat, kedua pimpinan stasiun televisi tersebut menerima masukan yang diberikan. Selama ini, redaksi sudah semaksimal mungkin menghindari intervensi dari pemilik. Toto Suryanto menegaskan bahwa ruang redaksi TV One bebas dari intervensi kontestan politik ataupun tim suksesnya. Sementara Suryapratomo mengapresiasi teguran dari KPI pada Metro TV. “Semua teguran dari KPI selalu menjadi pertimbangan tim redaksi dalam mengonsep acara”, ujar Tomi.

Baik Metro TV dan TV One menyetujui untuk berkomitmen menjaga netralitas siaran, menaati kode etik jurnalistik dengan menjaga keberimbangan dan independensi ruang redaksi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dengan menjadikan televisi sebagai sarana integrasi, bukan pemecah belah.

Secara khusus Judha mengingatkan bahwa dengan menjunjung prinsi independensi, maka lembaga penyiaran tidak boleh diintervensi oleh siapapun, sekalipun pemiliknya. Ke depan, tambah Judha, KPI akan terus memantau dan tetap akan meminta Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan evaluasi terhadap izin penyelenggaraan penyiaran. Akumulasi sanksi yang diberikan KPI, akan menjadi dasar untuk tidak memperpanjang izin penyelenggaran penyiaran.

Detail

Ditayangkan: 13 Jun 2014

Dilihat: 8632

SURABAYA - Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) yang digelar di Hotel Java Paragon, Surabaya pada Rabu – Kamis (11-12/06/2014) diikuti oleh 40 Lembaga Penyiaran. Jumlah itu menjadi EUCS dengan tingkat kepesertaan lembaga penyiaran terbanyak dalam sejarah perizinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPI Pusat Danang Sangga Buwana mengatakan bahwa Lembaga Penyiaran harus senantiasa mengemban amanat UU Nomor 32/2002 tentang Penyiaran, di mana penyiaran niscaya diselenggarakan dengan tujuan terbinanya watak dan jati diri bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera.

Selain itu, Danang menegaskan pentingnya aspek legalitas perizinan bagi semua Lembaga Penyiaran, mengingat tidak sedikit lembaga penyiaran di Jawa Timur dan di berbagai daerah ditemukan berstatus ilegal. “Terpenting, lembaga penyiaran di daerah harus mempunyai komitmen untuk membangun khazanah kearifan lokal, baik dalam konteks pendidikan, budaya, ekonomi dan hiburan yang sehat, sekaligus sebagai kontrol dan perekat sosial,” kata Danang di hadapan peserta EUCS.

Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan Fajar Arifianto Isnugroho mengingatkan agar lembaga penyiaran harus memiliki sistem sensor internal (self regulation) sebagai pedoman internal dalam membuat program siaran dan penayangannya. “Self regulation ini merupakan batasan-batasan yang dibuat pengelola lembaga penyiaran dan diberlakukan internal, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dalam pembuatan program siaran dan apa saja yang tidak pantas untuk ditayangkan. Ini penting terutama bagi lembaga penyiaran yang sudah mendapatkan Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Prinsip,” ujar Fajar.

Harapannya, lanjut Fajar, saat EUCS lembaga penyiaran siap dengan self regulation dan ketika mendapatkan IPP Tetap diharapkan lembaga penyiaran sudah mengimplementasikan etika penyiaran yang bersumber dari regulasi penyiaran. Untuk itu Komisi Penyiaran Indonesia harus menginisiasi agar lembaga penyiaran membuat dan memiliki self regulation. “KPI Daerah sebaiknya memfasilitasi lembaga penyiaran radio dan televisi membuat self regulation yang subtansinya bisa mengambil dari UU Penyiaran dan P3SPS,” terang Fajar. 

Senada dengan Fajar, Ketua KPID Jawa Timur Maulana Arief menegaskan, khusus bagi Lembaga Penyiaran Komunitas wajib membuat kode etik dan tata tertib untuk diketahui oleh komunitas dan masyarakat, sebab ini tercantum dalam UU Penyiaran. Dalam EUCS ini Ketua KPID yang kerap dipanggil Doni pun berharap agar KPI dan Kominfo menjadikan hal ini menjadi persyaratan perizinan yang bersifat perintah mandatory. (Int/ZL)