Umum

Detail: Ditayangkan: 13 November 2014; Dilihat: 5301

Semarang - Universitas Diponegoro (Undip) Semarang menggelar seminar nasional De Move On 14, Minggu, 9 November 2014, dengan tema "Di Balik Karyaku, Tersampaikan Pesanku". Seminar nasional ini menghadirkan narasumber anggota KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran Agatha Lily dan aktor Herjunot Ali. Seminar yang dihadiri oleh 200 mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Tengah ini berlangsung selama 2 jam.

Dalam kesempatan itu, Agatha lily menyampaikan latar belakang mengapa televisi diatur secara ketat antara lain karena menggunakan frekuensi milik publik yang jumlahnya sangat terbatas. Selain itu, lanjut Lily, siaran diatur untuk meredam pengaruh media audio visual yang luar biasa khususnya terhadap anak dan remaja yang mampu menembus ruang privat (pervasive presence theory).

Dasar yang disebutkan Lily tadi, menyebabkan berbagai negara menjalankan kebijakan mengatur frekuensi oleh regulator khusus. Lily juga mengatakan KPI memantau televisi selama 24 jam untuk mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi seperti muatan kekerasan, pornografi, mistik dan yang melanggar norma-norma kesopanan dan kesusilaan.

Hampir semua peserta sangat antusias dan mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai apa saja yang tidak boleh disiarkan televisi. Terkait pertanyaan itu, Lily menjawab bahwa film bioskop yang ingin disiarkan di televisi harus melalui sensor di Lembaga Sensor Film agar tidak melanggar ketentuan P3SPS. Lily juga mengingatkan peserta seminar agar kritis dalam memilih tayangan televisi, "adik-adik mahasiswa, pilih tanyangan yang menghibur dan mencerdaskan".

Sementara itu, Aktor Herjunot berbagi pengalaman bahwa sebagai aktor harus juga mengerti aturan penyiaran. Dia merasakan kehadiran KPI penting untuk menjaga industri kreatif berkarya secara sehat. Bahkan Junot mendukung langkah tegas KPI menyikapi tayangan-tayangan sinetron yang membodohi masyarakat indonesia. (Ita)

Detail: Ditayangkan: 10 November 2014; Dilihat: 11091

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menyelenggarakan Fokus Grup Diskusi (FGD) mengenai Pedomanan Panduan Survei Minat, Kenyamanan dan Kepentingan Publik untuk Perizinan Lembaga Penyiaran di kantor KPI Pusat, Jakarta, Senin, 12 November 2014. FGD ini diselenggarakan khusus oleh bidang infrastruktur penyiaran dan perizinan KPI Pusat. FGD tersebut turut mengundang stakeholder terkait dan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

Pembahasan MKK dinilai penting karena menyangkut dasar pertimbangan dalam melahirkan lembaga penyiaran di wilayah layanan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan MKK publik. Ini sekaligus untuk memastikan dan menjamin adanya diversty of content penyelenggaraan lembaga penyiaran di wilayah layanan. Demikian dijelaskan

Anggota KPI Pusat, Amirudin, dalam presentasinya terkait pedoman kajian MKK.
Yang tidak kalah pentingnya, lanjut Amir, kajian ini untuk mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat agar masing-masing lembaga penyiaran dapat hidup, bertahan, dan berkesinambungan.

Anggota KPI Pusat, Danang Sangga Buana, dalam presentasi memaparkan tentang potret potensi televise dalam minat, kepentingan dan kenyamanan pemirsa. Menurutnya, keinginan, minat, kepentingan dan kenyamanan pemirsa harus sejalan dengan keberadaan lembaga penyiaran dalam wilayah layanan.

Sementara itu, Azimah Subagijo, MKK akan mempermudah KPI dalam melayani masyarakat dalam proses perizinan dan pengawasan. MKK juga bisa menjaga kepentingan public dari persaingan industri yang tidak sehat. ***

Detail: Ditayangkan: 04 November 2014; Dilihat: 4615

Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan mendukung penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk menata dunia penyiaran di Indonesia agar lebih baik lagi. Hal tersebut disampaikan Zulkifli saat menemui Komisioner KPI Pusat, yang melakukan audiensi di kantornya di Gedung Nusantara 5, Komplek DPR-MPR, Jakarta (3/11).

Dalam pertemuan tersebut, Zulkifli menilai harus ada langkah terobosan yang diambil KPI agar sanksi-sanksi yang dikeluarkan kepada lembaga penyiaran yang melanggar regulasi penyiaran dapat menimbulkan efek jera. “Harus ada sanksi yang lebih kuat dari sekedar sanksi administratif”, ujarnya.

Dari pengamatan politisi asal Lampung ini, penyiaran sekarang justru lebih banyak memunculkan perilaku negatif yang sebenarnya justru menghambat investasi asing di negara ini dan menimbulkan citra yang negative tentang Indonesia. Padahal, menurut Idy Muzayyad (Wakil Ketua KPI Pusat), penyiaran diarahkan untuk menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memajukan kebudayaan nasional, menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.

Sementara itu, komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan, Fajar Arifianto Isnugroho, menyampaikan tentang peluang penguatan KPI secara kelembagaan lewat revisi Undang-Undang Penyiaran. Pada DPR periode lalu, pembahasan revisi undang-undang penyiaran sudah dimulai, namun tidak selesai, ujar Fajar. Karenanya, KPI berharap agar Komisi I DPR RI pada periode 2014-2019 ini dapat menyelesaikan revisi undang-undang tersebut, sehingga tatanan penyiaran di Indonesia dapat berlangsung lebih baik lagi. Untuk itu, Zulkifli yang juga mendapat amanah di Komisi I DPR RI ini meminta KPI segera menemui pimpinan DPR RI dan ketua-ketua Fraksi di DPR untuk mendukung revisi undang-undang penyiaran dalam rangka penguatan kelembagaan KPI.

Dalam pertemuan tersebut, hadir pula Komisioner KPI Pusat koordinator bidang kelembagaan Bekti Nugroho, koordinator bidang pengawasan isi siaran Rahmat Arifin, komisioner bidang pengelolaan struktur dan system penyiaran Danang Sangga Buwana dan komisioner bidang pengawasan isi siaran Agatha Lily, didampingi Sekretaris KPI Pusat Maruli Matondang. (Ira)

Detail: Ditayangkan: 04 November 2014; Dilihat: 11447

Jakarta - Mahasiswa Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Indonesia (UI) mengunjungi Kantor Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat pada Senin, 03 November 2014. Kunjungan itu dalam rangka studi banding tentang dunia penyiaran.

"Kami ingin mengetahui bagaimana peran KPI dalam mengawasi siaran di Indonesia dan ranah tugas lainnya. Selain itu, kami juga ingin mendapatkan penjelasan tentang nilai-nilai apa saja yang menjadi prinsip penyelenggaraan penyiaran yang beretika," kata Esti yang memimpin kunjungan.

Kunjungan diterima oleh Kasubag Pengaduan dan Pengawasan Siaran Heriyadi dan Koordinator Pemantauan Isi Siaran Irvan Sanjaya di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung Bapeten, Jakarta Pusat. Acara berlangsung dalam format dialog.

Pada kesempatan itu Heriyadi menjelaskan tugas dan fungsi KPI Pusat dan ranah kerja lainnya dalam pengawasan siaran. Sedangkan Irvan lebih banyak secara teknis menerangkan tentang KPI Pusat dalam pengawasan isi siaran. "Kami mengawasi siaran televisi berjaringan selama 24 jam. Dengan lima shift kerja, analis bertugas memantau dan mencatat semua isi siaran. Panduan yang kami gunakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang juga menjadi panduan industri penyiaran, termasuk dunia televisi dan radio," ujar Irvan.

Menurut Irvan, P3SPS menjadi rujukan dalam pengawasan penyiaran. Bila isi siaran dianggap melanggar dari aturan itu maka lembaga penyiaran akan diberikan teguran. "KPI berperan sebagai regulator. Bertugas mengawasi dan memberikan kebijakan. Jadi kalau ada yang melanggar akan kita panggil dan beri tahu pelanggarannya, kalau pelanggaran itu dinilai berat kita beri teguran," terang Irvan.

Forum berlangsung cair, beberapa mahasiswa tak segan mengajukan pertanyaan tentang KPI dan isu dunia penyiaran yang sedang hangat. Usai dialog mahasiswa diajak menuju ruang kerja KPI bagian pemantauan siaran dan monitoring yang berada di Lantai 6 Gedung Bapeten. Di sana para mahasiswa langsung diperlihatkan dan dijelaskan bagaimana pegawai KPI Pusat melakukan pengawasan isi penyiaran. (SIP)

Detail: Ditayangkan: 03 November 2014; Dilihat: 5087

Jakarta – KPI Pusat terus mengasah kemampuan para analis pemantauan langsung isi siaran dengan pelatihan pendalaman materi dan aplikasi penerapan P3 dan SPS KPI. Pelatihan yang berlangsung di Hotel PP University, Cisarua, selama dua hari mulai 30 - 31 Oktober 2014, memberikan berbagai aspek pelatihan terkait penilaian analisa yang objektif terhadap tayang yang ditayangkan stasiun televisi dan radio dalam hal Jurnalistik, Perlindungan Anak, Pemilu, Sara dan kekerasan ditinjau dari sisi legal aspek.

Pelatihan ini, menurut Ketua bidang Isi Siaran sekaligus Komisioner KPI Pusat, S. Rahmat Arifin, untuk mempertajam analis dalam melakukan mapping berbagai program acara televisi yang di pantau. Selain itu, untuk meningkatnya kualitas temuan indikasi pelanggaran sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam P3&SPS. “ Ini juga untuk meningkatnya kualitas pengawas saat melaksanakan pengawasan isi siaran televisi dan radio,” katanya.

Peserta yang berjumlah 55 orang dilatih secara langsung narasumber dari dalam maupun luar antara lain Judhariksawan (Ketua KPI), Idy Muzzayad (Wakil Ketua KPI Pusat), S. Rahmat Arifin (Komisioner KPI Pusat), Agatha Lily (Komisioner KPI Pusat), Danang Sangga Buwana (Komisioner KPI Pusat) dan Harsiwi Achmad (Praktisi/Direktur Program SCTV).