- Detail
- Dilihat: 4360
Jakarta - Komite Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) memberikan dukungan pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang telah membuat draf pengaturan pemanfaatan lembaga penyiaran untuk kepentingan politik. Selain itu KIDP juga mendorong KPI bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan tindakan yang tegas atas maraknya iklan-iklan kampanye di televisi yang melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan oleh Eko Maryadi, Koordinator KIDP saat mendatangi kantor KPI Pusat menemui Wakil Ketua KPI Idy Muzayyad dan anggota KPI Pusat bidang isi siaran Agatha Lily (29/11).
KIDP yang merupakan gabungan dari berbagai organisasi masyarakat sipil ini, hadir bersama Remotivi, LBH Pers dan Rumah Pemilu, menyampaikan siaran pers mereka yang meminta KPI segera menertibkan iklan-iklan kampanye di televisi. Dalam pandangan KIDP, saat ini layar kaca tengah disesaki oleh tayangan berbau promosi politik dari para ketua umum partai, calon presiden dan calon legislator yang mewujud dalam bentuk iklan, iklan terselubung, program tayangan, hingga pemberitaan. KIDP juga merasa prihatin, iklan-iklan kampanye yang marak justru di lembaga penyiaran yang pemiliknya merupakan pemimpin partai politik, pihak yang seharusnya paling memahami filosofi media massa dan prinsip negara demokrasi.
Selain itu, KIDP memberikan beberapa masukan dan usulan pada pasal-pasal dalam peraturan KPI tersebut. Meskipun ada beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk menghilangkan multitafsir dan pasal-pasal yang ambigu, KIDP tetap mendukung adanya pengaturan yang lebih rinci ini. Bahkan, Eko menilai ada kerinduan dari publik agar KPI bersikap tegas pada lembaga penyiaran.
Sementara itu, menurut Idy Muzayyad, harapan adanya kerja yang sinergi antara KPI dan KPU sebenarnya sudah dilakukan. Bahkan sudah terbentuk tim gugus tugas yang terdiri atas KPI, KPU dan Badan Pengawas Pemilu untuk menangani masalah iklan kampanye politik di lembaga penyiaran ini. Selain itu, KPI juga sudah memiliki data-data dari hasil pemantauan langsung tentang iklan, program siaran, ataupun pemberitaan dari pemilik lembaga penyiaran. “Sebenarnya KPI sudah mengingatkan seluruh lembaga penyiaran tentang penggunaan lembaga penyiaran untuk kepentingan golongan tertentu lewat surat edaran yang disampaikan Oktober lalu”, ujar Idy. Namun melihat isi layar televisi saat ini sepertinya belum ada perubahan, akan ada tindakan selanjutnya yang diambil KPI dalam waktu dekat.
KPI sendiri sangat menghargai dukungan dan masukan yang disampaikan KIDP dalam draf pengaturan pemanfaatan lembaga penyiaran untuk kepentingan politik ini. “Ini adalah masukan konkrit yang memang dibutuhkan KPI untuk penyempurnaan draft”, ujar Idy. Dirinya berharap dalam waktu yang tidak lama, setelah menerima masukan dari Komisi I DPR RI, draf ini dapat segera disahkan.
