Jakarta – Melalui pemberitaan ini, diumumkan bahwa uji kompetensi yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 mendatang ditunda sampai dengan pemberitahuan berikutnya. Kepada semua calon Anggota KPI Pusat Periode 2013-2016 diharapkan maklum adanya. Pengumuman tersebut disampaikan Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang, Rabu sore, 12 Juni 2013.
Sebelumnya, dalam pemberitaan di web KPI, diinformasikan jika proses seleksi calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2013-2016 telah melewati proses pelaksanaan uji psikotes yang berakhir hari ini, Rabu, 12 Juni 2013. Sebanyak 27 calon yang lulus seleksi mengikuti proses tersebut di Lembaga Psikotes Terapan Universitas Indonesia (LPTUI), mulai dari Selasa (11/6), hingga Rabu (12/6). Red
Jakarta – Rabu ini adalah hari terakhir pelaksanaan uji psikotes bagi 27 calon Anggota KPI Pusat periode 2013-2016. Para peserta uji psikotes menjalani berbagai test mulai dari diskusi kelompok hingga wawancara dengan penguji secara personal. Diskusi kelompok dibagi menjadi empat bagian atau kelompok diskusi. Hampir satu jam lebih diskusi berlangsung dan kurang lebih setengah jam lebih setiap peserta menjalani sesi wawancaranya.
Hasil uji psikotes dari Lembaga Psikotes Terapan Universitas Indonesia (LPTUI) ke 27 peserta atau calon Anggota KPI Pusat periode 2013-2016 akan diserahkan kepada Komisi I DPR RI. Mengenai jadwal pelaksanaan uji kompetensi terlebih dulu menunggu pengumuman dari panitia. Sedianya, uji kompetensi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2013 namun ditunda sampai dengan pemberitahuan berikutnya. Pengumuman proses selanjutnya akan diumumkan di website KPI dan pemberitahuan langsung kepada masing-masing peserta. Red
Jakarta – 27 calon Anggota KPI Pusat periode 2013-2016 menjalani uji psikotest mulai hari ini, Selasa, 11 Juni 2013, hingga besok, Rabu, 12 Juni 2013 di Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia (UI), Salemba. Uji psikotes hari ini dimulai pukul 08.30 WIB dan diikuti ke 27 calon yang di undang untuk ikut dalam uji psikotes. Hasil uji psikotes ini akan diberikan kepada Tim 9 Komisi I DPR RI sebelum uji kompetensi dilakukan. Red
(Jakarta) - Keberadaan TVRI sebagai TV Publik selain harus mendengarkan aspirasi masyarakat, juga sejalan dengan Undang-Undang Penyiaran yang juga representasi dari masyarakat. Karenanya TVRI harus memposisikan diri untuk konsisten dengan regulasi penyiaran yang ada. Hal tersebut disampaikan Mochamad Riyanto, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, menanggapi munculnya tayangan Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di TVRI, di kantor KPI (10/6).
Negara ini memang menghormati kebebasan berekspresi masyarakatnya. Namun lain ceritanya, ketika sudah masuk ke dalam ranah publik yang bernama penyiaran. Ada aturan yang ditegaskan dalam Undang-Undang bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu Riyanto mengingatkan sekalipun sebagai TV Publik yang mengakomodir seluruh elemen masyarakat, pada dasarnya TVRI tetap harus menjaga keutuhan negara dalam bingkai NKRI dan tidak mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga, tayangan yang menentang dasar negara dalam liputan Muktamar HTI, seharusnya tidak tampil dalam ranah penyiaran, ujar Riyanto.
“Kita tidak mempermasalahkan keberadaan HTI, yang KPI permasalahkan adalah munculnya konten yang anti pancasila, karena itu adalah melanggar amanat undang-undang”, ujar Riyanto. Demikian juga pada stasiun lain yang melanggar aturan, KPI memperlakukan hal yang sama. Pada waktu undang-undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dilanggar, menjadi sangat wajar kalau banyak pihak yang bereaksi.
Sementara itu, menurut komisioner KPI Pusat bidang kelembagaan, Idy Muzayyad, sekalipun TVRI merupakan T V Publik, tidak berarti semua jenis organisasi dapat menyuarakan pendapatnya melalui TVRI. Justru TVRI harus menunjukkan keberpihakan pada Pancasila yang merupakan masalah mendasar dalam negara ini. Menurut Idy, pers boleh saja menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pemerintah, seperti misalnya kenaikan BBM. “Itu masalah furu’iyah!”, tegasnya. Tapi Pancasila adalah masalah “ushul” dalam negara ini, tidak boleh ada pertentangan.
Untuk perbaikan ke depan, Riyanto berharap program siaran TVRI harus mendengarkan aspirasi masyarakat. “Sebagai TV Publik, harus ada mekanisme bagi TVRI menyaring dan menyerap masukan dari masyarakat atas program siarannya”, ujar Riyanto. Selama ini isi siaran TVRI hanya dipersepsikan oleh bagian programmer, sehingga tidak mewakili keinginan publik. Selain itu, Riyanto berharap, TVRI juga tidak menjadi corong pemerintah, tapi menjadi ekspresi bagaimana Undang-Undang Penyiaran diimplementasikan.
Atas indikasi pelanggaran yang dilakukan TVRI dalam menayangkan liputan Muktamar Khilafah HTI tersebut, KPI akan memutuskannya melalui Rapat Pleno. Pihak TVRI sendiri sudah memenuhi undangan KPI untuk memberikan klarifikasi atas penayangan liputan yang membuahkan protes dari berbagai elemen masyarakat pada 10 Juni 2013.
NAMA-NAMA TERSEBUT DIATAS DI UNDANG UNTUK MENGIKUTI UJI PSIKOTEST PADA : HARI : SELASA DAN RABU TANGGAL : 11 DAN 12 JUNI 2013 PUKUL : 08.00 S.D SELESAI TEMPAT : LEMBAGA PSIKOLOGI TERAPAN UNIVERSITAS INDONESIA JALAN SALEMBA RAYA NO. 4 JAKARTA PUSAT TELP. (021) 3145078/3907408
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk Bapak/Ibu sekalian, para pengurus Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang saya hormati dan saya muliakan.
Menindaklanjuti penghentian ruang bagi orang-orang yang melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), sayapun turut sependapat dengan hal ini.
Tapi, ditengah kondisi korban yang belum benar-benar pulih 100%, Indosiar selaku televisi yang membesarkan nama korban (Lestiani binti Endang Mulyana dan Ibu Sukartini), berencana akan membuat konser untuk beliau. Dengan tema "Kami Bersama Lesti". Kami selaku masyarakat Republik Indonesia ini benar-benar prihatin atas apa yang dilakukan oleh Indosiar selaku televisi nasional yang pengawasannya diawasi oleh KPI.
Dengan pertimbangan tersebut, saya memohon keadilan untuk korban.
Dengan permohonan agar KPI dapat memberikan peringatan secara tegas ke Indosiar.
Tentu peringatan ini didasari oleh mayoritas komentar dari pengguna instagram di akun SobatTV.
Saya mohon keadilan yang sebenar-benarnya bagi korban.
Saya setuju dengan respon KPI tentang tidak diperbolehkannya stasiun televisi menyiarkan orang-orang yang terlibat KDRT. Tapi, saya juga memohon kepada Bapak/Ibu di Komisi Penyiaran Indonesia untuk dapat memberikan teguran bahkan penghentian siaran bagi televisi yang mengadakan konser ketika yang bersangkutan masih berduka.
Indosiar selaku TV nasional tidak layak rasanya menayangkan konser yang bertujuan untuk mendukung si korban agar bangkit lagi dari kesedihannya.
Menurut saya pribadi selaku alumni yang pernah berkuliah, hal di atas sangatlah tidak pantas sekali jika ditonton banyak orang.
Jadi saya mohon agar KPI bisa memberikan peringatan tertulis atau bahkan peringatan keras kepada PT. Indosiar Visual Mandiri, agar tidak gegabah dalam memberikan tayangan kepada publik.
Tentu Bapak dan Ibu di KPI juga mendukung adanya siaran yang sehat bukan?
Demikian surat ini saya buat dengan rasa prihatin yang mendalam, atas apa yang dialami saudari L (Lestiani binti Endang Mulyana).
Dengan harapan besar agar KPI dapat membenahi tayangan yang tidak layak dilihat banyak orang. Apalagi dengan suasana duka seperti tragedi Kanjuruhan Malang dan dugaan KDRT yang dialami Lesti.
Sekian
Terima Kasih,
Hormat Saya,
Abdurrahman Aziz
Pojok Apresiasi
Dimas Eka Aristya
Tayanganny menghibur,banyak pesan moral didalamnya.