Umum

Detail

Ditayangkan: 23 Agustus 2013

Dilihat: 6036

Jakarta – Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, dan Komisioner KPI Pusat bidang Kelembangaan, Fajar Arifianto Isnugroho, serta Kepala Sekretariat KPI Pusat, Maruli Matondang, menerima kunjungan kerja Komisi A DPRD dan Komisioner KPID Sulawesi Selatan (Sulsel). Kunjungan itu dalam rangka konsultasi terkait akan habisnya masa jabatan Komisioner KPID Sulsel pada awal tahun depan sekaligus rekruitmen Calon Anggota KPID Sulsel periode 2014-2017.

Diawal pertemuan, Ketua Komisi A DPRD Sulsel, Mukhlis Panaungi, menyampaikan informasi mengenai masa jabatan KPID Sulsel yang akan habis pada akhir Februari tahun 2014. Karena itu, pihaknya perlu mempersiapkan pengganti mereka sejak sekarang dengan pembentukan Tim Seleksi.“Kami ingin mendapatkan masukan dari KPI Pusat mengenai tim seleksi dan proses rekruitmen KPID,” katanya.

Hal lain dikemukan Mukhlis yakni persoalan kompentensi, kinerja dan kerja KPI agar lebih berperan, karena KPI di mata masyarakat masih disebut barang baru. “Harapan Masyarakat terhadap Komisi ini dapat berperan aktif terutama pada saat event politik,” lanjutnya.

Terkait rekruitmen Angggota KPID di seluruh Indonesia, Fajar Arifianto menjelaskan jika KPI memiliki peraturan tata cara perekrutan Anggota KPI. “Di sini dijelaskan bagaimana tahapan tersebut. Dalam proses itu ada pembentukan tim seleksi dan lainnya, termasuk calon incumbent yang lolos seleksi administrasi langsung mengikuti seleksi fit and profer test ini sebagai bentuk untuk menjaga keberlangsungan, atau kesinambungan. Prinsipnya ini sebuah pedoman, tapi hak preriogratif itu ada di tangan Anggota DPRD,” paparnya.

Sementara itu, Judhariksawan menjelaskan mengenai fungsi dan peranan KPI terhadap kontrol media. Menurutnya tugas KPI Pusat itu mengawasi siaran yang berjaringan lintas nasional, tetapi KPID bisa mengawasi juga, akan tetapi dalam hal sanksi harus berkoordinasi dengan KPI Pusat.

“Tugas khusus KPID adalah, mengawasi penyiaran lokal daerah, plus lembaga penyiaran radio. Sehingga ketika ada permasalahan mengenai penyiaran di daerah, itu bisa diadukan ke KPID untuk ditindaklanjuti ketika itu dipandang bermasalahan,” kata Judha.

Judha turut menyampaikan soal peraturan KPI yakni Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS). “Peraturan ini, bisa menjadi model akumulasi atau report terhadap permasalahan penyiaran dan juga menjadi kontrol bagi lembaga penyiaran ketika nanti melakukan perpanjangan izin penyiaran,” katanya. Red

Detail

Ditayangkan: 22 Agustus 2013

Dilihat: 6601

Jakarta – Ketua KPI Pusat periode sebelumnya, Mochamad Riyanto, menyerahkan secara simbolis berkas pertanggungjawaban kinerja KPI kepada Ketua KPI Pusat yang baru terpilih, Judhariksawan, dalam acara serah terima jabatan KPI Pusat Periode 2010-2013 kepada Periode 2013-2016 yang berlangsung di kantor KPI Pusat, Kamis, 22 Agustus 2013. 

Mochamad Riyanto, dalam sambutannya, menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya kepengurusan KPI Pusat yang baru periode 2013-2016. Dia berharap KPI bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik sejalan dengan amanah UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan bersinergi dengan banyak pihak.

“Jalankan tugas dan selalu menjaga identitas. Lindungi masyarakat, pahami dengan baik perkembangan industry yang ada, dan lakukan langkah-langkah yang strategis demi kepentingan orang banyak,” kata Riyanto menutup sambutannya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq, mengharapkan KPI yang baru dalam menjalankan tugasnya tetap fokus menghadapi tantangan perkembangan dunia teknologi. Hal ini memiliki dampak langsung terhadap dunia penyiaran tersebut. Menurutnya, tantangan itu harus secepatnya direspons oleh KPI dan pemangku kepentingan lainnya.

Anggota DPR dari Fraksi PKS ini juga menyampaikan agenda pihaknya dalam membangun demokratisasi penyiaran di tanah air. Adapun kemunculan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam kontek demokratisasi tersebut.

Dalam acara yang diadakan secara sederhana tersebut, hadir sejumlah Anggota DPR RI dari Komisi I antara lain, Mac Sopacua, Ramadhan Pohan dan Dahlia, Komisioner KPI Pusat periode 2010-2013, perwakilan Pemerintah cq Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Polhukam, Dewas TVRI, LPSK, Anggota KPID dari sejumlah daerah, dan ATVSI. Red

Detail

Ditayangkan: 22 Agustus 2013

Dilihat: 22090

Jakarta – Persoalan diversity atau keberagaman adalah bagian tidak terpisahkan dalam kaitan hubungan media dengan negara. Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dan ratusan suku adalah sebuah potensi yang arahnya bisa baik maupun sebaliknya. Karena itu, untuk menjaga potensi itu agar tetap baik dan tidak melenceng dari keinginan ber-NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), persoalan diversity harus diperhatikan berikut tanpa diskriminasi.

Ketua KPI Pusat yang baru terpilih, Judhariksawan mengatakan, Indonesia yang punya keragaman budaya tidak boleh dibangun atas dasar diskriminasi artinya semua pulau ataupun daerah harus dibangun secara adil dan merata. Untuk itulah, perlu adanya keterlibatan media khususnya media penyiaran guna menjembatani hal itu.

“Untuk membangun itu kita perlu semuanya termasuk media penyiaran. Peran media penyiaran itu diperlukan dan sangat penting untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Media penyiaran juga berperan mendukung negara ini menjadi lebih baik,” kata Judha saat memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan KPI Pusat periode 2010-2013 kepada periode 2013-2016 di ruang pertemuan Kantor KPI Pusat lantai 8, Kamis, 22 Agustus 2013.

Judha juga menyinggung persoalan tayangan televisi yang dinilainya masih banyak yang tak sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Menurut dia, hal itu terlihat dari masih banyaknya tayangan yang bersifat hedonis, kekerasan, dan saling mencela.

Oleh karena itu, Komisioner KPI Pusat yang baru telah menyusun rencana kerja inovatif untuk mengurangi banyaknya pelanggaran. Salah satu upayanya dengan melakukan dialog guna menyamakan persepsi dan visi dengan lembaga penyiaran terkait konten tayangan. "Yang kami inginkan bukan banyaknya sanksi, tapi layar kaca dan suara radio yang bermartabat," jelas Judha.

Menurut pria yang namannya akrab di singkat JR ini, KPI ingin ada kesadaran dari internal lembaga penyiaran sendiri dalam hal konten tayangan. "Jadi, tak perlu lagi ada teguran dan sanksi jika sudah ada kesadaran dari dalam."

Namun demikian, Judhariksawan mengharapkan peran lembaganya diperkuat. Misalnya, soal perizinan terhadap lembaga penyiaran harus lebih diperjelas. "Mana yang wewenang pemerintah dan mana yang wewenang kami. Saat ini perizinan kewenangannya Kemenkominfo,” paparnya yang disaksikan ratusan tamu undangan. Red

Detail

Ditayangkan: 22 Agustus 2013

Dilihat: 8259

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2013-2016 yang dipilih oleh Komisi I DPR-RI akan memulai masa tugasnya dalam mengawal dunia penyiaran ke arah yang lebih baik. Setidaknya ada empat agenda besar yang menjadi perhatian KPI Pusat pada  kerjanya ke depan. Yakni pengawasan siaran pemilu 2014, pembahasan revisi undang-undang penyiaran, digitalisasi penyiaran, dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang penyiaran. Hal tersebut disampaikan Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, dalam acara serah terima jabatan anggota KPI Pusat periode 2010-2013 kepada anggota KPI Pusat periode 2013-2016, di Gedung Bapeten, Jakarta (22/8). 

Agenda politik nasional pada tahun 2014 menuntut KPI untuk membuat aturan yang tegas atas pemanfaatan lembaga penyiaran untuk kepentingan politik.  Hal tersebut dimaksudkan agar pilihan yang ditetapkan oleh masyarakat dalam kontestasi politik 2014 nanti, didasarkan informasi yang akurat, berimbang dan terpercaya. Sedangkan untuk revisi undang-undang penyiaran, KPI berharap regulasi baru tersebut dapat segera disahkan oleh DPR, dengan memberikan penguatan kepada kewenangan KPI.

Terkait dengan kualitas program siaran, target KPI ke depan bukan sedar banyaknya jumlah sanksi yang diberikan pada pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Namun yang lebih penting adalah memberikan upaya pre emptive dalam meningkatkan kualitas tayangan program siaran di televisi yang dimulai dari pra produksi hingga pasca produksi, ujarnya. Untuk itu, ke depannya, KPI akan melakukan dialog dengan semua awak produksi media penyiaran radio dan televisi untuk mendiskusikan persoalan aturan pembuatan dan penayangan program siaran. Dialog ini menjadi bentuk edukasi KPI kepada lembaga penyiaran sehingga berbagai pelanggaran isi siaran baik berupa kekerasan, pornografi, mistik, dan lain-lain dapat diminimalisir dari layar kaca.

Serah terima jabatan anggota KPI Pusat ini dihadiri oleh Ketua Komisi I DPR-RI Mahfudz Siddiq, dan anggota Komisi lainnya Max Sopacua. Selain itu hadir pula anggota KPI Pusat periode 2010-2013, Mochamad Riyanto, Yazirwan Uyun, dan Dadang Rahmat Hidayat. Dalam kesempatan tersebut disampaikan juga struktur KPI Pusat masa jabatan 2013-2016. Selain memilih dan menyepakati Judhariksawan dan Idy Muzayyad sebagai Ketua dan Wakil Ketua KPI, disepakati pula Bekti Nugroho sebagai ketua bidang kelembagaan dengan anggotanya Fajar Arifianto dan Judhariksawan. Sedangkan Azimah Subagijo ditetapkan sebagai ketua bidang perizinan dan infrastruktur dengan anggota Amiruddin dan Danang Sangga Buwana. Sementara ketua bidang pengawasan isi siaran dipilih S. Rahmat Arifin dengan anggota Agatha Lily dan Idy Muzayyad.