Umum

Detail
Dilihat: 146

Pontianak - Usaha industri penyiaran lokal butuh dukungan sistematis termasuk dari segi regulasi agar dapat tetap eksis di tengah gempuran disrupsi digital. Saat kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia ke Kalimantan Barat, Direktur Utama Ruai TV, Alim, menyampaikan jika pandemi Covid 19 beberapa tahun lalu, menghantam perusahannya secara telak, ditambah lagi menjamurnya platform digital yang semakin menyulitkan industri televisi lokal untuk bertahan menyajikan informasi dan hiburan di tengah masyarakat.

Kepada Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Tulus Santoso , Alim mengungkap secara perlahan Ruai TV mulai bangkit dengan melakukan peremajaan alat, efisiensi bisnis dan juga memulai konvergensi media. “Jadi Ruai TV tidak hanya hadir di ranah Free to Air, tapi juga di media sosial termasuk youtube,” ujarnya, Kamis (31/10/2024). 

Sebagai televisi lokal yang menjadi top of mind masyarakat Kalimantan Barat, Ruai TV mendapat porsi penyelenggaraan debat pasangan calon pada Pilkada mendatang, baik untuk tingkat provinsi atau pun kabupaten/ kota. “Kami siap menyajikan yang terbaik untuk perhelatan Pilkada, karenanya kami juga sudah mendatangkan konsultan dari Jakarta,” tambah Alim. 

Tulus mengapresiasi kontribusi Ruai TV dalam perhelatan pilkada. Namun dia juga berpesan, agar Ruai TV tidak semata hanya mengambil keuntungan dari program debat pasangan calon. Namun juga menghadirkan berbagai informasi seputar Pilkada yang dibutuhan masyarakat. “Dengan demikian, masyarakat di daerah juga ikut peduli terhadap proses demokrasi yang terjadi di daerahnya dalam melahirkan pemimpin yang amanah untuk wilayah Kalimantan Barat,” tegas Tulus. Disitulah letak peran strategis lembaga penyiaran untuk melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang punya kapabilitas bekerja membangun daerahnya masing-masing. 

Ke depan, Tulus menegaskan, KPI akan terus mendukung upaya DPR dan pemerintah melahirkan Undang-Undang Penyiaran yang baru. “Bagaimanapun juga, saat ini undang-undang yang ada sudah tidak relevan dan butuh banyak penyesuaian terhadap dinamika zaman,” tambahnya. Harapan kita, dengan regulasi penyiaran yang baru, industri penyiaran dapat tumbuh lebih sehat dan kualitas informasi bagi masyarakat juga tetap terjaga.

 

Detail
Dilihat: 98

 

Yogyakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bekerjasama dengan KPI Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) Goes to Campus di Universitas Anggota Keluarga Pejuang Republik Indonesia (AKRPIND), Yogyakarta, dengan tema “Seminar Wawasan Kebangsaan dan Etika Penyiaran” (02/11). Kegiatan ini masih dalam rangkaian Pekan Anugerah Penyiaran KPID DIY 2024 yang diselenggarakan mulai 31 Oktober hingga 9 November 2024. Pada waktu yang bersamaan, diadakan Lomba Kreativitas Elektroteknik yang diikuti oleh pelajar SMA/K di wilayah DIY.

Dalam sambutannya, Rektor Universitas AKPRIND, Edhy Sutanta, menekankan pentingnya untuk cermat dalam pemanfaatan teknologi dan memperhatikan aspek etika. Sementara Hazwan Iskandar Jaya, Ketua KPID DIY, menekankan tentang bagaimana seharusnya berkontribusi terhadap masyarakat melalui media penyiaran, khususnya dengan adanya standar norma dan nilai yang khas di suatu daerah sehingga bisa diinternalisasi oleh masyarakatnya. 

Mewakili Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, Wasidi, Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, memberi dukungan pada pentingnya kolaborasi untuk menguatkan karakter daerah.

“Untuk Lembaga Penyiaran Lokal (LPL), konten lokal harus bisa menjadi raja di daerahnya sendiri, jadi perlu ditampilkan di jam tayang yang banyak ditonton pemirsa, karena ini menjadi suatu upaya untuk menjaga jati diri bangsa,” demikian disampaikan Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan Evri Rizqi Monarshi, dalam paparannya dengan materi tentang Peran Lembaga Penyiaran dalam Menjaga Etika Penyiaran. 

Lembaga penyiaran atau media konvensional diharap bisa menjaga identitas bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa melalui tayangan. Evri memberikan gambaran tayangan pemberitaan pada masa pilkada yang sedang berlangsung. Penting sekali bagi media menyajikan pemberitaan yang berimbang atau tidak berat sebelah pada satu calon saja. 

Di sela paparan, Evri menyampaikan bagaimana KPI melaksanakan fungsi tugas dan kewenangan pengawasannya terhadap media konvensional. “Bagaimana dengan media konvensional? Apakah sudah sesuai dengan wawasan kebangsaan?”, tanya Evri memancing diskusi dengan peserta seminar. 

Dia berharap media bisa menjaga etika kebangsaan sesuai martabat dan tradisi bangsa agar masyarakat mencintai budaya sendiri. Media juga harus bisa menyeimbangkan kepentingan nasional, kedaulatan dan integritas bangsa. Kehadiran media baru yang lebih mudah diakses dan menyajikan informasi tanpa verifikasi juga menuntut audiens untuk lebih aktif melakukan validasi atas informasi yang diperoleh. Karenanya, Evri menekankan urgensi pengesahan Revisi UU Penyiaran.

Sementara itu, narasumber lain yaitu Ipda Artarina, Ketua Tim Identifikasi dan Sosialisasi Densus 88 AT menyampaikan materi “Pentingnya Wawasan Kebangsaan Kehidupan Kampus dan Dunia Penyiaran dalam Kehidupan Masyarakat Bernegara”. Adapun Ledil Izzah, Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DIY menyampaikan tentang “Pengawasan Isi Siaran sebagai Tanggung Jawab Bersama”. 

Selain jajaran KPID DIY, turut hadir sivitas akademika Universitas AKPRIND dan perwakilan lembaga penyiaran dalam seminar yaitu Enik Sarjumanah, Kepala Balai Monitor DIY, Gandang Hardjananta, Ketua Paguyuban Nayantaka DIY, serta Mardiyono; Ketua Jaringan Radio Komunitas Yogyakarta. Anggita/Foto: Agung R

 

Detail
Dilihat: 147

 

Pontianak – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) memiliki peran penting dalam mewujudkan penyiaran Pilkada 2024 yang sehat, adil dan proporsional. Karenanya, proses pengawalan terhadap pesta demokrasi lokal ini harus dilakukan KPID melalui pengawasan siaran secara intensif.

Hal itu dikatakan Anggota KPI Pusat sekaligus Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran, Tulus Santoso, saat kunjungan kerja ke KPID Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis (31/10/2024).

Menurut Tulus, salah satu upaya melahirkan pemimpin yang berkualitas dan mampu memajukan daerahnya adalah melalui kontribusi KPID. “KPID harus memastikan lembaga penyiaran menyajikan Informasi yang akurat mengenai program-program tiap paslon. Jadi, saya minta KPID mengawal proses Pilkada ini dengan memastikan lembaga penyiaran mematuhi aturan dan saling berkomunikasi ,” katanya di kantor KPID Kalbar. 

Selain berkoordinasi terkait kesiapan KPID dalam pengawasan siaran Pilkada, Tulus juga mengapresiasi kinerja KPID dalam menyukseskan pesta Demokrasi di Kalimantan Barat. 

“Kami mengapresiasi KPID Kalbar yang telah mendorong lembaga penyiaran lokal untuk ikut berkontribusi dalam Pilkada, baik itu pelibatan dalam debat maupun penyebaran informasi seputar Pilkada,” ujar Tulus.

Selain itu, Tulus juga mengapresiasi langkah KPID Kalbar meski di tengah keterbatasan tetap semangat mengawal penyiaran di daerah dan mampu berkolaborasi dengan berbagai pihak. “Kami sangat bangga dengan KPID Kalbar walaupun serba terbatas tetap bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan maksimal,” katanya.

Tulus berpesan agar KPID Kalbar terus mengawal siaran Pilkada, baik dengan melalui pemantauan langsung maupun dengan membuka seluas-luasnya ruang pengaduan. “Pengawasan ini harus dilakukan. Lalu buka ruang pengaduan selebar-lebarnya bagi masyarakat,” tukasnya di depan jajaran pengurus KPID Kalbar yang hadir dari pertemuan tersebut.

Sementara itu, Ketua KPID Kalbar, Deddy Malik, mengungkapkan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan para pihak terkait untuk menyukseskan Pilkada 2024. Mewujudkan Pilkada 2024 yang adil, aman dan sehat adalah tujuan dari semua pihak termasuk KPID. "Kami sudah berkolaborasi dengan KPU dan lembaga penyiaran dalam menyukseskan Pilkada di Kalbar," tutupnya. ***

Detail
Dilihat: 111

Pontianak – LPP (Lembaga Penyiaran Publik) TVRI daerah Kalimantan Barat dinilai sebagai salah satu TVRI daerah yang memiliki program-program menarik yang menggambarkan Indonesia khususnya Kalimantan Barat. Kendati demikian, TVRI Kalbar harus terus meningkatkan program-programnya agar makin berkualitas dan informatif.

Pandangan itu disampaikan Anggota KPI Pusat Tulus Santoso, ketika bertemu dengan Kepala Stasiun TVRI Kalimantan Barat, Deasy Indriani, di kantor LPP TVRI Kalbar, Pontianak, Kamis (31/10/2024).

"TVRI Kalbar trendnya bagus, bahkan KPI Pusat memberikan penghargaan pada program siaran yang diproduksi oleh Kalbar dalam APRA 2024. Ini perlu dijaga Dan ditingkatkan terus", kata Tulus 

Selain itu, Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat ini berpesan agar TVRI Kalbar sebagai LPP terus menguatkan perannya untuk memberikan informasi yang edukatif dalam upaya menjaga persatuan bangsa. 

Dalam konteks Pilkada 2024, Tulus berpesan agar TVRI tetap menjaga netralitas dan keberimbangan informasi. Menurutnya, TVRI harus menyajikan informasi yang komprehensif dan berguna bagi publik untuk menentukan pilihan secara rasional pada tanggal 27 November nanti.

“Saya minta harapan ini dapat dijaga TVRI, sehingga Pilkada nanti akan menghasilkan para pemimpin yang baik, berkualitas dan bisa bekerja,” kata Tulus.

Ia juga berharap TVRI selalu mengedepankan aspek publiknya ketimbang profitnya. Sehingga motto menjalin persatuan dan kesatuan benar-benar terwujud. 

“Dengan jangkuan siaran yang luas, maka dalam perhelatan Pilkada saat ini, TVRI harus benar-benar menjalankan peran tersebut dengan maksimal. Menjaga keseimbangan antara menyajikan informasi yang utuh terkait kontestasi Pilkada, namun juga tetap menjaga kondusifitas persaingan pilkada yang melibatkan berbagai kelompok masyarakat,” pintanya. 

Dalam kesempatan itu, pihak TVRI menyampaikan bahwa tantangan mereka adalah membenahi persepsi publik yang menganggap LPP tersebut kuno dan jadul. “Ini yang harus kami rubah memang, mudah-mudahan tidak ada lagi persepsi demikian, karena semua alat-alat TVRI sudah mengikuti jaman,” ujar Deasy. ***

  1. Konferensi Penyiaran Indonesia 2024: Membangun Konektivitas Internasional Industri Penyiaran Menghadapi Tantangan Revolusi Media Digital
  2. KPI Matangkan Rancangan Sanksi Denda Administratif Pelanggaran Isi Siaran
  3. Ketua KPI Pusat: Penyiaran Ditujukan untuk Jaga Keberagaman
  4. Awasi Perilaku Konsumsi Media Anak Kita

Halaman 2 dari 676

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.