Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 07 Mei 2018

Dilihat: 5881

Surabaya – Institusi pendidikan harus terus meningkatkan kualitas pembelajarannya. Tentunya harus didukung keteladanan keluarga, lingkungan masyarakat yang kondusif serta tayangan media yang mencerdaskan. Hal ini menjadi salah satu bahasan yang mengemuka dalam acara Focus Group Discussion (FGD) terkait Kualitas Program Siaran Televisi. Kegiatan ini sebagai awal pelaksanaan survei kualitas siaran televisi yang di inisiasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia-KPI Pusat bekerja sama dengan Universitas Negeri Surabaya (Unesa).

Acara FGD yang berlangsung selama dua hari mulai Jumat (4/5) hingga Sabtu (5/5) lalu di Hotel Bumi Surabaya. Acara yang dibuka oleh Rektor Unesa Prof. Dr. Warsono., M.S ini mengapresiasi dan terimakasihnya kepa da KPI Pusat.“KPI sudah mempercayakan Unesa sebagai salah satu perguruan tinggi di Jawa Timur untuk melaksanakan survei indeks kualitas siaran televisi tahun 2018,” ujar Prof Warsono dalam rilisnya kepada Duta, Senin (7/5).

Forum diskusi tersebut selain melibatkan para panel ahli dari program studi Ilmu Komunikasi Unesa, juga dihadiri kalangan akademisi dari Universitas Airlangga, STIKOSA-AWS Surabaya, Pengurus Aisyiyah Jatim, serta Dewan Pendidikan Kota Surabaya.

Sementara itu Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah mengatakan bahwa survei indeks kualitas siaran televisi yang dilakukan KPI Pusat dengan menggandeng 12 Perguruan Tinggi Negeri di seluruh Indonesia. Ini merupakan alternatif evaluasi yang bisa dijadikan sebagai masukan untuk industri media penyiaran agar media tidak hanya sekedar berbicara tentang rating tetapi juga mengutamakan kualitas tayangan.

Survei dilaksanakan dengan mengambil responden di beberapa kota besar di Indonesia seperti Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makasar. Saat ini acara televisi yang memiliki rating tertinggi adalah sinetron sedangkan televisi yang menyiarkan program berita justru mendapatkan share yang sangat kecil. “Ini tentu menjadi perhatian banyak pihak termasuk pentingnya menggali masukan dari para ahli dan responden tentang kualitas program tayangan,” kata Nuning.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Surabaya Drs. Martadi., M.Sn yang juga menjadi tim panel ahli dalam FGD tersebut menyampaikan media televisi kini sudah menjadi bagian dari ’Catur Pilar Pendidikan’ selain sekolah, keluarga, dan masyarakat. Tayangan media begitu kuat mempengaruhi perilaku anak-anak. Hal ini bisa dicermati dari perilaku mereka, cara berbicara yang jauh dari etika, cara berpakaian dan pilihan figur idola yang jauh dari kriteria ideal. Hal itu merefleksikan apa yang ada dalam tayangan media TV. “Bagaimana anak bisa tumbuh berkembang dengan baik jika para orang tua khususnya ibu-ibu setiap hari menonton  sinetron,” ujar Dosen Fakultas Bahasa dan Seni Unesa tersebut.

Hampir 70% tayangan televisi dominan bersifat viceral (dunia mistik, infotainment gosip, dan sinetron), akan memunculkan perilaku budaya ‘snobisme’, sikap kepura-puraan, dan enggan bernalar.

Forum ini menyepakati pentingnya literasi media tidak hanya kepada audiens tetapi juga kepada industri media. Karena media sebagai produsen program siaran mengingat peran penting media yang begitu besar pengaruhnya dalam membentuk perilaku penonton. (duta.co)

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 04 Mei 2018

Dilihat: 27157

Finalis Putri Muslimah Asia 2018 dari enam negara (Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Turki, Timor Leste, dan tuan rumah Indonesia) berfoto bersama Ketua KPI Pusat dan Komisioner KPI Pusat usai pertemuan di Kantor KPI Pusat, Jumat (4/5/2018).

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat kedatangan finalis Putri Muslimah Asia 2018 dari enam negara (Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Turki, Timor Leste, dan tuan rumah Indonesia). Kunjungan 18 peserta finalis dari program acara bertajuk kompetisi pencarian bakat yang ditayangkan Stasiun Televisi Indosiar untuk mendapatkan gambaran langsung cara kerja KPI Pusat mengawasi isi siaran. 

Corporate Secretary Indosiar, Gilang Iskandar mengatakan, pihaknya ingin memberi pengetahuan lain mengenai penyiaran dan regulasi terkait kepada peserta kontes Putri Muslimah Asia 2018. “”Kami mengadakan acara ini tidak hanya sekedar berlomba tapi ada sesi lain seperti kunjungan ke KPI. Sebelumnya, kami pun sudah mengujungi Majelis UIama Indonesia, Kementerian Agama dan Masjid Istiqlal,” katanya membuka pertemuan.

Terkait hal itu, Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan, para peserta Putri Muslimah Asia harus tahu bagaimana mekanisme dan regulasi penyiaran yang ada di Indonesia. Hal ini akan memberi wawasan baru tentang pola penyiaran yang berlaku di setiap negara. “Indosiar memberi sesuatu yang baru kepada para kontestan dengan menjadi KPI sebagai acuan pengetahuan,” jelasnya.

Program acara Putri Muslimah Asia, lanjut Ketua KPI Pusat, memberi wadah baru bagi anak muda untuk berkreasi dan berkarya. “Anak muda yang kreatif dan berpikir positif ini akan bisa menjadi public figure Peserta Putri Muslimah bisa menjadi opinion maker untuk membantu kita menyampaikan literasi,” tambah Andre, panggilan akrabnya.

Andre menyatakan, program Putri Muslimah Asis 2018 adalah sebuah program yang mencoba menginisiasi betapa kuat perempuan di Asia. Menurutnya, dengan kompetisi yang sehat seperti ini makin mengarahkan sebuah saluran bagaimana anak muda bisa berkreasi secara baik dan positif, berkarya dan menjadi inspirasi bagi yang lain,” katanya. 

Indonesia memiliki keunikan dibandingkan dengan negara lain yakni berupa demografi yang luas dan anak mudanya banyak. Dipilihnya indonesia menjadi wadah untuk kontes, menjadi catatan khusus bawah pemilihan ini adalah pemilihan yang diinisiasikan serta dibutuhkan masyarakat Indonesia. “Program ini dapat menjadi role model kontes untuk pemilihan talenta yang lain. Saya juga berharap peserta Putri Muslimah Asia dapat memberi sesuatu yang positif bagi publik baik itu berupa inspirasi maupun hal baik lainnya,” kata Yuliandre Darwis.

Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano berharap, kontestan Putri Muslimah Asia 2018 ikut mengkampanyekan hal-hal yang positif seperti mengajak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang baik dari media yang dapat dipercaya. 

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah, mengapreasiasi kedatangan para peserta Putri Muslimah Asia 2018. Menurutnya, informasi yang diperoleh mengenai KPI dan regulasi yang terkait penyiaran akan memberi wawasan dan pandangan baru bagaimana dinamika penyiaran di Indonesia. 

Di sela-sela acara, beberapa finalis menyempatkan diri menanyakan bagaimana mekanisme penyesoran film di Indonesia. Mereka juga bertanya bagaimana kebijakan KPI terhadap lembaga penyiaran jika terjadi bencana. *** 

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 07 Mei 2018

Dilihat: 3534

Badung -  Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Bidang Kelembagaan Ubaidillah mengungkapkan bahwa televisi berjaringan hingga saat ini belum mampu mengadopsi konten lokal secara maksimal dimana saat ini di Indonesia terdapat sekitar 15 televisi berjaringan.

"Banyak yang mengangkat konten religi, tapi apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Diharapkan konten siaran lokal yang ada seharusnya dapat kebutuhan masyarakat lokal. Masyarakat butuh informasi tentang daerahnya sendiri" kata Ubaidillah saat Workshop Area Bali terkait survei indeks kualitas program siaran televisi tahun 2018, Senin (7/5).
 
Menurut Ubaidillah, tayangan mistis juga kembali mewarnai siaran televisi. Namun permasalahannya tayangan tersebut belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat meskipun tayang di jam dewasa.
 
Ubaidillah juga mengungkapkan dalam upaya mengetahui persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap kualitas siaran televisi, pada tahun ini KPI kembali melakukan survei indeks kualitas program siaran televisi tahun 2018. Survei akan dilakukan di 12 kota dengan total responden mencapai 1200 responden.

Ubaidillah menambahkan KPI kini juga dilengkapi dengan Litbang. Harapannya kedepan KPI menjadi pusat data dan menjadi rujukan terkait  penelitian penyiaran di Indonesia. (Beritabali.com)

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 03 Mei 2018

Dilihat: 12881

Jakarta - Pemantauan program siaran sepanjang bulan Ramadan kembali dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas program siaran yang hadir di bulan Ramadan ini, selaras dengan semangat peningkatan keshalihan pribadi dan keshalihan sosial di masyarakat.

Selain melakukan pemantauan, KPI dan MUI juga akan memberikan apresiasi  para program-program siaran di televisi sesuai dengan kategori-kategori yang ditetapkan dua lembaga tersebut. Komisioner KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran, Nuning Rodiyah menyampaikan hal tersebut saat konferensi pers Pemantauan Siaran Ramadan di kantor KPI Pusat, (2/4).

Hadir dalam acara tersebut perwakilan dari MUI Pusat yang ditugaskan Ketua Umum MUI, KH Ma’ruf Amien.  Menurut Elvi Hudriyah dari bidang Informasi dan Komunikasi MUI Pusat, program siaran yang hadir sepanjang bulan Ramadan 2018 atau 1439 hijriah ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi masyarakat lewat nilai-nilai religi.  Elvi juga mengingatkan agar pada waktu-waktu utama di bulan Ramadan seperti saat berbuka dan sahur, dapat diisi oleh program yang menghadirkan kekhusyukan.

Dirinya melihat ada perbaikan dari beberapa pengelola televisi yang di tahun-tahun sebelumnya menyiarkan program hiburan berupa komedi yang penuh dengan gelak tawa dan canda. “Alhamdulillah pada tahun lalu, stasiun televisi tersebut menyiarkan program da’wah dengan penceramah yang berkualitas”, ujar Elvi.
Lebih jauh, Elvi juga mengingatkan tentang dimensi spiritual yang ditanggung pengelola televisi dan radio saat menghadirkan program-program yang baik, sepanjang bulan Ramadan. “Kami berharap, syiar Ramadan di televisi dan radio mampu menjadi pintu hidayah bagi banyak orang”, ujarnya.

Sementara itu terkait program-program da’wah, Nuning kembali mengingatkan agar lembaga penyiaran menghindari bahasan khilafiyah dan kekhilafahan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan publik. Apalagi, tambah Nuning, pada tahun politik seperti sekarang, diharapkan pula agar materi da’wah yang disampaikan lewat televisi dan radio tidak memuat politik praktis.