Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 21 Mei 2019

Dilihat: 4889

Buleleng – Komisioner KPID Bali melakukan kunjungan kerja ke Bupati Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, I Putu Agus Suradnyana, Jumat (17/5/2019). Dalam kesempatan itu, KPID menyampaikan rencana mereka akan menyelenggarakan kegiatan FGD tentang Penyiaran di wilayah tersebut.

“FGD ini nantinya diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan blank spot  yang masih terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng. Sehingga terjadi koordinasi yang baik antara Pemerintah, KPID Bali, Balai Monitoring dan juga Lembaga Penyiaran, agar kedepannya dapat memberikan siaran yang berkualitas kepada masyarakat Buleleng,” tegas Ketua KPID Bali, I Made Sunarsa.

Mendengar hal itu, Bupati Buleleng yang didampingi langsung Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Buleleng, I Ketut Suweca menyambut baik dan menyatakan dukungannya.

“Kami siap bantu, jajaran saya nanti akan ikut membantu dalam proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan ini” ucap Bupati Buleleng.

Kegiatan FGD ini rencananya akan dilaksanakan di Desa Pancasari. Rencananya, FGD ini akan mengangkat permasalahan penyairan yang terjadi di wilayah Kabupaten Buleleng. Red dari KPID Bali

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 Mei 2019

Dilihat: 48232

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan memberi sanksi teguran tertulis kepada program siaran “Anak Langit” di SCTV. Program sinteron ini kedapatan melanggar aturan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) KPI tahun 2012. Hal itu ditegaskan Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, Jumat (17/5/2019). 

Menurut Hardly, berdasarkan aduan masyarakat, hasil pemantauan dan analisis, KPI Pusat menemukan pelanggaran di acara “Anak Langit” yang ditayangkan SCTV pada tanggal 14 April 2019 pukul 17.06 WIB.

“Program siaran tersebut menampilkan adegan seorang wanita yang menyalakan dan melempar korek api ke rumah hingga terbakar. Perlu diketahui, program siaran dengan klasifikasi R sepatutnya mengandung muatan atau gaya penceritaan yang sesuai dengan perkembangan psikologis remaja,” jelas Hardly. 

Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran memperhatikan dan melindungi kepentingan anak serta larangan program siaran menampilkan muatan yang mendorong remaja belajar tentang perilaku tidak pantas. 

KPI Pusat, lanjut Hardly, memutuskan tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Pasal 14 dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a. “Berdasarkan pelanggaran itu, kami memutuskan memberi sanksi administratif teguran tertulis,” tegasnya. 

Selain itu, tambah Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat ini, di beberapa tayangan “Anak Lagit” di bulan April (tanggal 19-21, 25, dan 30 April 2019) ditemukan juga muatan perkelahian antar geng. 

Dalam kesempatan itu, Hardly meminta SCTV segera melakukan perbaikan internal dan menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. “Kami berharap tidak ada lagi pelanggaran di dalam program ini,” paparnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 Mei 2019

Dilihat: 3091

Badung - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong pengiklan di lembaga penyiaran untuk beriklan secara cerdas dengan beriklan pada program siaran berkualitas. Hal ini dalam upaya mendorong hadirnya program siaran yang berkualitas dan memberikan pendidikan bagi masyarakat. 

"Jangan sampai program-program yang berkualitas di lembaga penyiaran hilang karena tidak ada dukungan dari iklan. Kita sudah melakukan riset indeks kualitas program siaran dan sudah mengumumkan mana siaran yang berkualitas, silakan beriklan disana" kata Komisioner Bidang Kelembagaan KPI Pusat, Ubaidillah, saat dikonfirmasi di Kuta, Jumat (17/5/2019).

Menurut Ubaid, panggilan akrabnya, selama ini cukup banyak siaran berkualitas, termasuk program siaran anak terhenti karena tidak ada iklan. Sedangkan program siaran yang kualitasnya rendah sering banyak iklan karena rating cukup tinggi.

Ubaidillah berharap pengiklan tidak hanya berpatokan pada rating, tetapi juga memperhatikan kualitas program siaran. Hal ini menjadi penting dalam upaya memberikan pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat.

Ubaidillah juga mengingatkan lembaga penyiaran memperhatikan kualitas program siaran dan tidak hanya mengejar rating. Lembaga penyiaran harus ingat terhadap kewajiban sebagai pengguna frekuensi publik dengan menghadirkan program siaran yang berkualitas. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 Mei 2019

Dilihat: 9200

Jakarta - Country Manager HAGO untuk Indonesia,Valen Fang, menyampaikan permintaan maaf atas hadirnya iklan HAGO di televisi yang menyebabkan kegaduhan. Valen mengatakan, HAGO telah menarik iklan tersebut dari semua stasiun televisi sejak 13 Mei 2019, tak lama setelah muncul protes dari publik atas materi iklan tersebut. Hal ini disampaikan Valen Fang saat beraudiensi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) guna memberikan penjelasan seputar iklan yang banyak mendapat kritik pubik, (16/5).

Valen menjelaskan pula usaha yang dilakukan pihak HAGO dalam meminimalisir dampaik yang ditimbulkan atas iklan tersebut.  Selain segera menghentikan siaran iklan, pihak HAGO juga mendatangi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas masalah ini. Menurut Valen, niat awalnya iklan tersebut dapat menggambarkan bahwa games HAGO dapat menghadirkan interaksi sosial yang lebih baik. Untuk itu, Valen menegaskan, HAGO meminta maaf pada para guru, Kemendikbud dan juga KPI karena iklannya mengakibatkan adanya posisi yang sulit. Untuk ke depan, ujar Valen, review konten akan dilakukan agar dapat sesuai dengan regulasi penyiaran yang ada.  

Ketua KPI Pusat Yuliandre Darwis, menerima kehadiran perwakilan HAGO dengan didampingi Komisioner KPI Pusat BIdang Pengawasan Isi Siaran Hardly Stefano Pariela dan Mayong Suryo Laksono. Pada kesempatan tersebut, Hardly mengingatkan bahwa profesi guru merupakan profesi yang sangat dihormati oleh masyarakat Indonesia. “KPI sudah memberikan sanksi kepada televisi yang menayangkan iklan tersebut karena quality control mereka gagal untuk mengantisipasi masalah,”ujarnya. Ke depan, Hardly berpesan, HAGO dalam membuat iklan harus berhati-hati dan senantiasa memperhatikan norma yang berlaku di tengah masyarakat.

Terkait dengan iklan HAGO ini, selain menerima protes dari publik lewat media sosial, KPI juga didatangi perwakilan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) yang mengadukan iklan HAGO. Dari hasil pemantauan dan analisa KPI Pusat, diputuskan bahwa iklan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 43 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 58 Ayat (4) huruf h. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis. Selain itu, berdasarkan Pasal 5 UU Penyiaran, penyiaran diarahkan untuk menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Menyikapi muatan tidak pantas pada iklan tersebut, KPI Pusat telah meminta iklan tersebut dihentikan.