Mataram - Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap konten-konten yang berbahaya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya yang disiarkan TV dan radio, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Daerah NTB bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) mengadakan seminar tentang “Kajian potensi pelanggaran lagu-lagu berbahasa sasambo di Televisi dan Radio”,  di Kampus FKIP Unram, (2/7).

Ketua KPID NTB Yusron Saudi, menerangkan seminar itu adalah amanat Undang-Undang nomor 32 tentang Penyiaran yang mengatur tentang Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Didalam salah satu ayatnya, kata Yusron, menyebutkan bahwa negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Yusron menjelaskan, dalam pemantauan yang dilakukan KPID pada radio yang bersiaran di NTB, pelanggaran-pelanggaran konten siaran cenderung lebih banyak didapat pada lagu.  Masyarakat cenderung menikmati lagu namun tidak mempedulikan apa isi dari lagu tersebut.  Ia berharap dengan adanya kegiatan ini para produser bisa lebih berhati-hati dalam memilih bahasa yang akan dicantumkan dalam lagu. KPID berkepentingan mengawasi hal ini, karena lagu-lagu tersebut disiarkan dengan melalui medium frekuensi, terangnya. 

Yuron mengatakan, kegiatan-kegiatan seperti ini diharap akan banyak dilakukan dan tentu saja akan menjadi awal untuk Sasambo tercinta dan tentu saja NTB Gemilang, sesuai tagline KPID, Siaran sehat untuk NTB Gemilang.

Dekan FKIP Unram Prof. Dr. H. A. Wahab Jufri, M.Sc. mengatakan kegiatan seperti ini akan menjadi awal yang baik untuk dapat terus dilanjutkan ke depannya. Untuk mengkaji lagu-lagu dari Sasambo ini kita sudah menghadirkan oran-orang yang berkompeten dalam mengkaji lagu-lagu tersebut, harapnya.

Peran media sangatlah penting di zaman ini, guna menyelaraskan antara konten dengan bahasa pengantar informasi. Terkadang konten yang diberikan benar namun bahasa pengantar yang diberikan kurang tepat maka konten tersebut akan menjadi tidak benar/tidak baik. Disinilah peran literasi diperlukan dimana kita bisa menyatukan makna antara konten, gambar dan bahasa, terang Yusron.

 

Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB I Gede Putu Aryadi, mewakili Gubernur NTB menerangkan, bahwa saat ini kita dihadapkan perkembangan teknologi informasi yang pesat. Sehingga sajian informasi sangat mudah didapatkan. Termasuk anak-anak usia belia sekalipun sudah sangat familiar dengan  beragam informasi media sosial dan hiburan yang mudah diakses melalui perangkat telepon genggam dan fasilitas komunikasi lainnya.

Namun ditengah perkembangan teknologi digital yang cepat itu, menurut Aryadi media televisi dan radio masih menjadi salah satu media komunikasi dan informasi yang efektif. Radio dan TV banyak menyajikan hiburan dan entertaiment lainnya.

Menurutnya, satu hal yang patut disyukuri bahwa saat ini telah muncul kecintaan kaum melinial terhadap seni budaya daerah, termasuk lagu-lagu daerah (Sasambo). Terbukti dengan makin banyaknya lagu-lagu sasambo yang digandrungi dan disiarkan di radio maupun TV lokal.

Ditengah semangat berkreativitas seni itu, kata Aryadi, tentu terkadang muncul ekspresi atau kata-kata dan ungkapan dalam lagu dan seni  tersebut yang kurang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal, budaya dan agama. Disinilah peran KPID yang bertugas nengawasi konten penyiaran untuk mengingatkan lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan konten-konten yang mengandung muatan negative dan berpotensi merusak karakter bangsa, tegasnya.

Tugas ini tentu tidak mudah, mengingat setiap daerah memiliki nilai kearifan lokal yang relatif berbeda, tegasnya. Misalnya pada masyarakat Mbojo, sebagai wujud penghormatan kepada orang tua atau orang yang dituakan, seringkali mengganti namanya. Sebut saja misalnya nama Muhamad, akan lebih sopan di panggil Memo. Namun sebaliknya bagi masyarakat di daerah lain, hal semacam itu malah dianggap tidak sopan.

Disinilah pentingnya peran para tokoh budayawan, akademi dan para cerdik pandai memberi kajian akademis dan masukan agar konten yang disiarkan tidak menimbulkan konflik atau kesalahpahaman ditengah kehidupan masyarakat budaya sasambo yang heterogen, pungkasnya.

Dalam seminar itu, juga dilaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman/ Memorandum of Understanding (MOU)  antara KPID provinsi NTB dengan FKIP Unram.  Dalam seminar ini pihak KPID provinsi NTB dan FKIP Unram menghadirkan  3 pakar sebagai narasumber untuk mengkaji lagu-lagu sasambo yaitu, Prof Dr.H. Fahrurrozi  MA, Prof. Dr.Mahsun, M.S dan Drs. Kamaludin Yusra, Ph.D.

 

Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis, menerima kunjungan Serikat Pekerja Indonesia (SPI) di Kantor KPI Pusat, Jumat (28/6/2019). Dalam kesempatan ini, Ketua KPI menyampaikan pentingnya pesiapan para pekerja menghadapi tantangan di era revolusi industri 4.0.

“Kita harus siap menghadapi era ke depan ini karena persaingannya akan semakin ketat  meskipun di satu sisi revolusi ini mempermudah kita. Jika kita tidak mengikuti perubahan maka kita akan terpinggirkan, inilah konsekuensinya. Karena itu, pekerja harus ikut perubahan yang ada,” kata Andre, panggilan akrabnya.

Menurutnya, hampir semua aspek kehidupan terjadi perubahan semisal transportasi, belanja, dan bidang lainnya seperti adanya televisi streamin. “Televisi streaming bukan masuk ranah kami tidak ada aturan yang mengikat. Padahal TV ada aturan yang lebih ketat,” tambah Andre.

Dalam kesempatan itu, salah satu peserta menanyakan alasan media mainstream yang hanya meliput isu tertentu. “isu yang semisal pekerja illegal yang ada di Arab yang jumlah banyak tidak diliput. Kami hanya melihat di internet dan media sosial apakah hal itu tidak bisa atur oleh KPI,” kata Saleh, penanya tersebut.

Yuliandre mengatakan, pihaknya akan berupaya dengan kekuatan yang dimiliki tanpa harus melanggar Undang-undang yang ada yakni UU Penyiaran. ***

 

Jakarta – Dalam dunia penyiaran, fakta harus membentuk opini, bukan sebaliknya. Ini menjadi pedoman wajib bagi kerja jurnalistik di dunia penyiaran yang diawasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Hal ini ditegaskas Ketua KPI, Yuliandre Darwis dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat bertajuk “Pers di Pusaran Demokrasi” di Ruang Serba Guna, Kemenkominfo, Jakarta, Rabu (25/6/2019).

Ia menambahkan bahwa dalam kondisi arus informasi yang begitu gencar dengan banyaknya saluran media yang terjadi adalah opini membentuk fakta.”Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama,” tukasnya.

Menurutnya harus ada literasi publik yang maksimal agar publik paham dalam memilih informasi yang benar termasuk di media penyiaran.

“Sayangnya KPI bukan lembaga negara yang superior. Belum memiliki kekuatan untuk mengeksekusi apapun bentuknya,” jelasnya.

Ditinggalkan Pemirsa

Selama ada KPI, Media penyiaran kata dia, akan berjalan sesuai koridor UU yang berlaku.

“Media arus utama juga masih dipercaya masyarakat, jika ada yang turut menyiarkan hoaks maka akan ditinggalkan oleh pemirsanya,” imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa media arus utama harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Juga dapat bertahan dengan arus informasi dari berbagai saluran yang begitu deras.

Dalam kasus Pemilu 2019, KPI memiliki petunjuk sesuai dengan ukuran proporsionalitas berdasarkan etika jurnalistik yang dilakukan oleh media penyiaran.

Untuk masa Pemilu 2019, KPI mengawasi 16 jaringan TV nasional, 800 TV lokal dan 2000 radio di seluruh Indonesia. “Alhamdulillah berjalan dengan baik sesuai dengan petunjuk yang kita buat untuk dipatuhi,” tegasya.

Ia mengatakan bahwa media arus utama yang terkena sanksi berupa teguran ada juga namun belum sampai pada sanksi yang berat seperti pencabutan izin siaran.

KPI kata Darwis selalu berkolaborasi juga dengan Dewan Pers khususnya penerapan kode etik jurnalistik dalam pemberitaannya.

Menurutnya, hingga pemilu selesai pemberitaan pemilu di media arus utama cukup proposional.”Bahkan hoaks yang diributkan di media arus utama ternyata salah. Karena yang disebarkan tu adalah berita lama yang diedit dan disebarkan di media sosial sehingga menjadi viral,” tukasnya.

Turut hadir sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari dan Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers Agus Sudibyo. Red dari pontas.id

 

Komisioner KPI Pusat, Agung Suprio.

Solo - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI menggelar Sosialisasi Regulasi dan Kebijakan Penyelanggaraan Penyiaran tentang Pedoman Pendirian Lembaga Penyiaran Jasa Penyiaran Radio Siaran Frequency Modulation (FM) untuk Keperluan Khusus. Kegiatan yang digelar di The Alana Hotel Solo, menghadirkan Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio.

"KPI akan berkomitmen mengawasi isi siaran Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus," ujarnya di depan hadirin yang berasal dari KPID dan Balai Monitor seluruh Indonesia serta beberapa asosiasi lembaga penyiaran, Kamis (27/6/2019).

Lembaga Penyiaran untuk keperluan khusus terdiri dari kebencanaan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. "Isi konten siaran harus sesuai dengan keperluan khususnya atau bidangnya. Kalau kebencanaan ya 80 persen isinya kebencanaan. Berlaku juga bagi yang lain," lanjut Agung.

Sebagaimana dipahami dalam regulasi penyiaran, Lembaga Penyiaran yang didirikan untuk keperluan khusus wajib menyiarkan 80 persen siaran sesuai bidangnya dan 20 persen menyiarkan di luar kebidangannya. Keberadaan lembaga penyiaran keperluan khusus ini juga dinilai sangat mendesak karena kebutuhan masyarakat akan informasi tentang kebencanaan, pendidikan dan kesehatan masyarakat. 

Selain Agung Suprio, hadir juga Syaharuddin, Sudarmedi, Aditya Warman dan Hari Purnomo sebagai narasumber. Kegiatan Sosialisasi ini dibuka langsung oleh Direktur Penyiaran Kominfo Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Direktorat Penyiaran, Geryantika Kurnia. Met

 

 

Bogor – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyelenggarakan Sekolah P3SPS bagi kalangan media dan masyarakagt umum di Bogor, Jawa Barat, 25-26 Juni 2019. Sekolah ini diharapkan mampu membekali kalangan media khusus di media penyiaran kemampuan menghasilkan siaran yang ramah anak. 

“Peran media sangatlah penting untuk mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang anak, oleh karenanya dengan adanya kerjasama KPI dan KPPPA dapat menjadi bekal kepada para pelaku industri penyiaran untuk dapat mengahasilkan program-program siaran yang ramah anak,” kata Asisten Deputi Partisipasi Media KemenPPPA, Fatahillah. 

Diakui Fatahillah, saat ini sangat jarang televisi membuat program khusus anak. Malahan, dalam pemberitaan yang kontennya melibatkan anak-anak baik sebagai pelaku maupun korban kejahatan tidak diblur wajahnya. “Bahkan, ketika ada bencana reporter cenderung mengeksploitasi anak-anak untuk diwawancarai terkait perasaan saat terkena bencana dan menjadi korban kejahatan,” tambahnya. 

Seharusnya, kata Fatahillah, media harus memperhatikan hal itu karena anak-anak wajib mendapatkan perlindungan baik dari psikologisnya maupun fisiknya. Pasalnya, anak-anak sosok yang paling rentan terhadap traumatik. 

Hal yang sama disampaikan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah. Perlindungan terhadap anak, kata Nuning, merupakan perhatian utama lembaganya. Karenanya, di berharap seluruh konten diharapkan sangat ramah dan berperspektif terhadap anak dan remaja. “Ketika bicara penyiaran terhadap anak artinya penyiaran anak itu penyiaran ataupun program siaran oleh anak yang pengisi acaranya adalah anak-anak,” katanya.

Meskipun demikian yang paling utama adalah pengaturan regulasinya. Menurut Nuning, anak tidak bisa diperkerjakan lebih dari jam anak. “Oleh karenanya, ketika kami temukan ada program televisi yang melibatkan anak-anak di luar jamnya, akan mendapatkan sanksi dari KPI,” katanya. 

Nuning meminta lembaga penyiaran menghormati hak anak-anak yakni hak untuk istirahat, hak anak untuk bermain. Kemudian, penyiaran untuk anak yang aman untuk saat ini adalah program siaran yang ramah anak dan punya perspektif anak. “Bisa jadi sekarang ini ada program yang disinyalir diasumsikan ramah anak tapi banyak sekali kartun-kartun yang penuh dengan muatan kekerasan, seksualitas,” jelasnya saat membuka Sekolah P3SPS tersebut.

Sekolah yang berlangsung dua hari ini diikuti puluhan perwakilan dari media penyiaran, mahasiswa dan masyarakat umum. Sebagai peserta terbaik pada Sekolah P3SPS Angkatan XXXIX, Ahmad Alhafiz dari MNC TV. ***

 

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.