Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 Maret 2021

Dilihat: 26966

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah memanggil RCTI untuk dimintai keterangan terkait penayangan acara prosesi lamaran hingga rencana pernikahan Aurel dan Atta di stasiun televisi tersebut, Senin (15/3/2021) sore. Dalam pertemuan yang berlangsung daring itu, KPI menyampaikan peringatan, pandangan serta pertanyaan kepada RCTI seputar penayangan acara lamaran dan rencana pernikahan Aurel dan Atta.

Di awal pertemuan, Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran sekaligus Komisioner KPI Pusat, Mimah Susanti, mengatakan pemanggilan ini merupakan bentuk respon pihaknya atas banyaknya aduan dari masyarakat yang mempersoalkan tayangan lamaran dan rencana penayangan pernikahan Atta dan Aurel di RCTI. “Selain mengawasi isi siaran, KPI juga menindaklanjuti aduan dari masyarakat,” katanya dalam pertemuan itu. 

Dia pun mengingatkan bahwa frekuensi merupakan ranah publik yang dikuasai negara dan peruntukannya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Karenanya, tujuan lembaga penyiaran harus memberikan hiburan, informasi dan edukasi sesuai dengan kepentingan publik.

Terkait siaran edukasi itu, lanjut Santi, KPI menilai dari penayangan selebriti dengan durasi 3 jam itu belum ada unsur edukasinya. “Hiburan iya, tapi edukasinya tidak ada apalagi saat ini tengah pandemi. Harusnya ada fungsi lain yang KPI inginkan masuk dalam siaran ini. Jika ada program yang ditayangkan, dalam menayangkan kehidupan privasi, tolong ada muatan yang memberi efek bagi publik khususnya edukasi. KPI ingatkan ini sebagai bagian pencegahan,” pintanya.

Hal senada turut disampaikan Komisioner KPI Pusat, Irsal Ambia, bahwa siaran harus sejalan dengan kebutuhan publik yang tentunya dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. “Banyak yang tertarik karena artis, tapi yang harus dikedepankan adalah kebutuhan publiknya dan itu menjadi tugas dan fungsi KPI,” katanya.

Berdasarkan pandangan itu, menurut Irsal, ada sejumlah hal yang semestinya tidak ditampilkan dalam waktu yang memakan durasi lama seperti siaran lamaran dan rencana penayangan pernikahan Aurel dan Atta. 

Pandangan serupa diutarakan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah. Menurutnya, setiap lembaga penyiaran harus memperhatikan aturan dalam P3SPS yakni Pasal 13 terkait persoalan pribadi tidak boleh tampil kecuali demi kepentingan publik. “Ini catatan saya, mungkin teman RCTI lupa ada pasal 13 bahwa program siaran tentang permasalahan pribadi tidak boleh ditampilkan, kecuali demi kepentingan publik,” jelasnya. 

Komisioner KPI Pusat, Aswar Hasan, menambahkan mestinya sebagai sebagai pemegang IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran), RCTI harus memperhatikan aspek lain selain public interest  (ketertarikan publik) dan public need (kebutuhan publik), yakni public obligation. Menurutnya, ketiga aspek ini harus selaras dan jadi perhatian lembaga penyiaran ketika bersiaran.

Sementara itu, wakil RCTI, Ira Yuanita, menyatakan sudah mencatat seluruh masukan, pernyataan dan pertanyaan dari KPI. Hal ini akan menjadi masukan pihaknya bagi program yang dimaksudkan dan juga untuk program lain. “Kalau boleh hal ini harus dinilai secara objektif. Ada yang complain tapi ada juga yang kasih respon baik. Diskusi ini bisa memberikan solusi yang baik bagi semua,” katanya.

Ira juga menegaskan pihaknya tidak pernah membuat flyer terkait jadwal proses lamaran dan pernikahan Aurel dan Atta. “Bukan kami yang menyampaikan flayer tersebut. Itu di luar kontrol kami,” katanya. 

RCTI juga minta perlunya detail batasan dalam penayangan muatan seperti itu, “Berapa jam yang diperbolehkan dan bagaimana mengemasnya agar menjadi panduan bagi kami dan televisi lainnya. Karena faktanya publik juga merespon positif atas konten seperti itu,” kata Tony Andrianto menambahkan.

Di akhir pertemuan, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, mengatakan seluruh keterangan yang disampaikan RCTI dalam pertemuan ini akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam rapat pleno KPI. Seluruh keputusan sanksi terkait persoalan ini akan diputuskan dalam rapat pleno yang akan berlangsung Selasa (16/3/2021) ini. ***

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 15 Maret 2021

Dilihat: 22144

Batam - Kegiatan Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Muhammadiyah Batam, (15/3) menjadi pembuka rangkaian Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-88 di tahun 2021, yang puncaknya akan dilaksanakan pada 1 April 2021 di kota Solo. Ketua Panitia Pelaksana peringatan Harsiarnas ke-88, Hardly Stefano Pariela mengatakan, dipilihnya kota Batam sebagai kegiatan pembuka dari berbagai rangkaian kegiatan peringatan HARSIARNAS tahun 2021, adalah sebagai wujud komitmen KPI agar penyiaran terus bertumbuh dan berkembang, termasuk di daerah perbatasan, sehingga dapat menjadi benteng dari luberan informasi melalui siaran asing. Hadir pula dalam GLSP, anggota Komisi I DPR RI Mayjend TNI Mar, (Purn) Sturman Panjaitan, Rektor STIKOM Muhammadiyah Batam M Iqbal, serta Ketua KPI Daerah Kepulauan Riau, Henky Mohari.

Menurut Hardly, peringatan Harsiarnas adalah momentum bagi seluruh insan penyiaran melakukan refleksi dan meneguhkan tujuan penyiaran, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperkukuh integrasi nasional. Adapun tema yang diambil dalam peringatan Harsiarnas tahun 2021 adalah, “Penyiaran Sebagai Pendorong Kebangkitan Ekonomi Pasca Pandemi”. Tema ini mengandung optimisme bahwa pandemi Covid-19 ini akan segera berakhir dan lembaga penyiaran menjadi bagian yang ikut serta mendorong pemulihan ekonomi usai pandemi. Tentunya hal itu harus didukung dengan sinergi semua pihak dalam menjalankan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk mematuhi protokol kesehatan  dan juga menyukseskan agenda vaksinasi yang sedang berlangsung. “Tema Hasiarnas kali ini juga merupakan agregasi komitmen seluruh insan penyiaran, termasuk industri penyiaran untuk menjadi kekuatan pendorong kebangkitan ekonomi nasional,” ujar Hardly.

Harsiarnas ke-88 ini menjadi peringatan perdana setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan secara resmi tanggal 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui Keputusan Presiden (Kepres) nomor 9 tahun 2019. Selain GLSP, KPI sudah menyiapkan berbagai rangkaian kegiatan termasuk yang bekerja sama dengan pemangku kepentingan penyiaran lainnya, seperti lembaga penyiaran ataupun Kementerian Komunikasi dan Informatika. 

Diplihnya kota Solo sebagai tempat peringatan Harsiarnas ke-88 salah satunya karena faktor sejarah yang sangat lekat dengan dimulainya penyiaran nasional. “Solo dikenal sebagai kota yang menghadirkan radio ketimuran pertama di Indonesia, Solosche Radio Vereeniging (SRV) lewat tangan dingin Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Mangkunegara VII”, papar Hardly. Selain itu, di kota ini pula deklarasi peringatan Harsiarnas pertama kali diselenggarakan pada tahun 2009 dan dilanjutkan di tahun 2010. “Walikota Solo saat itu, Bapak Joko Widodo, ikut hadir dalam deklarasi tahun 2010,” ucapnya. 

Diantara rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memeriahkan Harsiarnas adalah Napak Tilas Sejarah Penyiaran Nasional, Seminar Nasional, Sekolah P3 & SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran), Bakti Sosial, serta Webinar 5 jam Non Stop. Selain rangkaian kegiatan yang dilakukan di kota Solo, ujar Hardly, KPI Daerah juga akan melakukan berbagai kegiatan dengan melibatkan pemangku kepentingan penyiaran di daerah, untuk ikut menyemarakkan peringatan Harsiarnas. Rangkaian kegiatan yang digelar KPI ini tetap mengedepankan protokol kesehatan, diantaranya dengan melakukan pembatasan peserta dan mengoptimalkan kehadiran peserta secara virtual untuk kegiatan di dalam ruangan. 

KPI telah mengagendakan kehadiran Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafidz, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almahsyari, Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Platte, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pada puncak acara yang diselenggarakan di auditorium RRI Surakarta, diharapkan akan dihadiri secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, agar dapat menjadi penyemangat bagi seluruh insan penyiaran untuk senantiasa berkontribusi positif dalam pembangunan nasional.

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 15 Maret 2021

Dilihat: 42106

Batam - Program siaran televisi adalah cerminan dari keinginan pemirsa sebagai hasil interaksi faktor produksi konten siaran dan faktor dinamika khalayak yang memilih konten siaran. Dalam sebuah mekanisme pasar, lembaga penyiaran diibaratkan sebagai produsen yang berusaha memenuhi keinginan mayoritas konsumen, dalam hal ini masyarakat pemirsa televisi.  Interaksi antara produsen dan konsumen yang diwakili antara lembaga penyiaran dan masyarakat, membutuhkan kehadiran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai regulator penyiaran untuk mengarahkan keduanya agar menghasilkan konten siaran yang berkualitas. 

Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan, Hardly Stefano Pariela menyampaikan hal tersebut dalam acara Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang digelar di auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Muhammadiyah Batam, (15/3). Selain menggelar GLSP, dalam kesempatan tersebut KPI mengikat kerja sama melalui penandatanganan Nota Kesepahaman Literasi Media dengan STIKOM Batam. Kerja sama ini dilakukan dalam upaya mendorong peningkatan kualitas konten siaran, khususnya melalui literasi media. 

Hardly menjelaskan, dalam mewujudkan konten siaran yang berkualitas, KPI memiliki berbagai strategi kebijakan. Diantaranya pada faktor produksi program yang dilakukan dengan cara melakukan pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyiaran, penjatuhan sanksi atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3&SPS), serta pemberian apresiasi untuk program-program siaran berkualitas. Strategi lain juga dilakukan KPI dengan mengintervensi pilihan pemirsa. Yakni melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, kampanye bicara siaran baik, serta GLSP. 

“Lewat GLSP kami ingin menjangkau sebanyak mungkin khalayak dan mengajak mereka menjadi pemirsa yang cerdas dalam bermedia,” ujarnya. Sedangkan kampanye siaran baik yang dilakukan KPI merupakan usaha membangun ekosistem penyiaran dalam rangka memperbanyak program siaran berkualitas. Hal itu dapat dilakukan dengan cara memilih program yang baik, mengapresiasinya serta membuat viral. “Karena program siaran yang baik adalah manifestasi dari ekosistem penyiaran yang baik,” tegas Hardly. 

Saat ini dunia penyiaran tengah menjalani transisi menuju penyiaran digital. Tentunya hal ini menjadikan keterampilan literasi media bagi masyarakat sebuah keharusan. Hardly memaparkan, proses alih teknologi dari modulasi analog ke modulasi digital, berimplikasi pada hadirnya saluran televisi hingga tiga kali lipat dari sekarang. 

“Dengan berkembangnya jumlah saluran televisi, tentu konten siaran yang hadir di tengah masyarakat juga semakin banyak,” ujarnya. Persaingan menjadi semakin ketat baik antar program siaran ataupun antar saluran televisi. Tentu saja dalam kondisi ini, masyarakat harus memiliki kemampuan memilih konten siaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. KPI berharap, dengan kemampuan literasi media, masyarakat tidak hanya mampu melakukan seleksi atas konten siaran, namun juga bersikap kritis bahkan mempengaruhi kualitas informasi yang diterima. 

Hardly meyakini, pemirsa yang cerdas dan kritis dapat menjadi faktor pembentuk ekosistem penyiaran digital yang baik ke depan. “Kompetisi konten untuk menjadi the best of the best program siaran di era penyiaran digital ke depan, dapat terjadi jika mayoritas penontonnya juga memiliki karakteristik best of the best viewer,” pungkasnya. (Foto: Arie Syahrial)

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 12 Maret 2021

Dilihat: 5267

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengajak seluruh lembaga penyiaran yang bersiaran atau me-relay siarannya sampai di wilayah Provinsi Bali, untuk tidak bersiaran pada saat hari raya Nyepi yang berlangsung pada hari Minggu (14/3/2021). Ajakan ini disampaikan KPI dalam Surat Edaran Nomor 1  tahun 2021 tentang imbauan tidak bersiaran pada saat pelaksanaan Hari Raya Nyepi di wilayah Provinsi Bali yang dikeluarkan KPI pada Jumat (12/3/2021). 

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio, mengatakan edaran ini dimaksudkan mengarahkan seluruh lembaga penyiaran untuk turut serta menghormati dan mengambil bagian dalam menegakkan nilai-nilai agama dan menjaga serta meningkatkan moralitas. 

“Edaran ini juga menjadi dasar dan pedoman bagi lembaga penyiaran dalam melaksanakan kegiatan penyiaran saat hari raya Nyepi terkhusus di wilayah Provinsi Bali. Ini sebagai bentuk partisipasi lembaga penyiaran dalam mendukung berlangsungnya hari raya tersebut,” katanya.

Agung menjelaskan hari raya Nyepi adalah hari pergantian tahun Saka (Isakawarsa). Nyepi berasal dari kata sepi (sunyi, senyap). Hari Raya ini merupakan perayaan tahun baru Hindu berdasarkan penanggalan atau kalender caka, yang dimulai sejak tahun 78 Masehi. Tidak seperti perayaan tahun baru Masehi, tahun baru Saka di Bali dimulai dengan menyepi. 

“Di Bali, selama masa hari raya Nyepi, tidak ada aktivitas seperti biasa. Semua kegiatan ditiadakan, termasuk pelayanan umum, seperti Bandar Udara Internasional. Hanya aktivitas yang mendukung sendi-sendi masyarakat yang masih dapat berlangsung, seperti rumah sakit,” ujar Agung. 

Dalam surat edaran, KPI meminta kepada lembaga penyiaran agar memperhatikan dua hal sebagai berikut:

1. Lembaga Penyiaran televisi dan radio mendukung dan  meningkatkan kekhusyukan umat Hindu yang menjalankan Catur Brata Penyepian pada Hari Raya Nyepi tahun 2021;

2. Lembaga Penyiaran televisi dan radio tidak bersiaran dan/atau me-relay siaran di wilayah Provinsi Bali pada Hari Raya Nyepi tahun 2021 yang jatuh pada hari Minggu, 14 Maret 2021 mulai pukul 06.00 WITA sampai dengan hari Senin, 15 Maret 2021 pukul 06.00 WITA.

Dalam surat edaran, KPI juga menyatakan pengawasan terhadap pelaksanaan imbauan ini akan dilakukan oleh KPI dan dapat digunakan sebagai dasar pembinaan dan penilaian terhadap Lembaga Penyiaran dalam hal penyelenggaraan siaran. Dalam hal Lembaga Penyiaran tidak melaksanakan ketentuan di atas, maka akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan KPI sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. ***