Umum

Detail

Ditayangkan: 09 September 2013

Dilihat: 9579

Jakarta – Iklan gratis maupun iklan layanan masyarakat (ILM) bagi partai politik peserta Pemilu 2014 dinilai perlu dan wajib disediakan setiap lembaga penyiaran. Upaya ini untuk memberi ruang bagi peserta Pemilu yang tidak bisa beriklan di lembaga penyiaran khususnya televisi. 

Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad menjelaskan, iklan layanan masyarakat atau iklan gratis ini harus disediakan semua lembaga penyiaran untuk semua peserta Pemilu. “Selain untuk memfasilitasi partai yang tidak mampu untuk beriklan, kesempatan ini juga berlaku untuk semua,” katanya di sela-sela pertemuan antara KPI, KPU, Bawaslu dan Dewan Pers, Senin, 9 September 2013.

Usulan Idy turut didukung Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi. Menurutnya, iklan gratis atau slot gratis harus disediakan televisi bagi semua peserta Pemilu. “Kesempatan ini untuk keadilan dan keberimbangan,” katanya.

Terkait iklan layanan masyarakat, Anggota KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiansyah mengingatkan setiap pejabat negara di pusat ataupun di daerah yang dicalonkan menjadi legislatif dilarang menjadi pemeran dalam iklan tersebut, baik secara fisik maupun verbal. 

Ferry Kurnia Rizkiansyah juga memberi perhatian kepada semua pihak, dalam hal ini KPI, Bawaslu dan Dewan Pers, perihal blocking time atau blocking segmen dalam program siaran. “Ini juga harus jadi perhatian kita,” katanya. 

Diakhir pertemuan, semua peserta pertemuan menyaksikan tayangan iklan sejumlah partai politik yang terekam dalam pengawasan dan pemantauan KPI Pusat. Red

Detail

Ditayangkan: 09 September 2013

Dilihat: 6536

Jakarta – Definisi iklan kampanye sesuai dengan Peraturan KPU No.15 tahun 2013 dapat dilihat dari tiga unsur yakni subyek, adanya ajakan dan visi misi progam. Ketiga unsur tersebut merupakan poin penting dan sudah dianggap sebagai iklan kampanye.

“Jika sudah ada salah satunya sudah dianggap kampanye. Ini yang perlu disamakan persepsinya, ini untuk mempersempit ruang kesempatan bagi orang untuk mengakalinya,” kata Anggota KPU Pusat, Ferry Kurnia Rizkiansyah, di sela-sela pertemuan lanjutan antara KPI, KPU, Bawaslu dan Dewan Pers di kantor KPI Pusat, Senin, 9 September 2013.

Dalam kesempatan itu, Ferry menyampaikan bahwa PKPU sudah direvisi dan selesai di bahas Kementerian Hukum dan HAM. Hal penting yang direvisi dalam PKPU No.15 tahun 2013 yakni mengenai definisi kampanye, pelaksana kampanye, dan beberapa hal lainnya. “Kata-kata berita dalam masa tenang sudah dihapus jadi pada masa tenang kampanye dilarang menayangkan iklan kampanye. Sanksi soal pemberedelan dan pencabutan izin juga dicabut,” tambahnya.

Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad menegaskan jika persoalan definisi tersebut harus clear, supaya tidak membingungkan. “Ini untuk  tindak lanjut ke depannya. Ketika kita tidak sama akan mempersulit eksekusi nanti,” jelasnya.

Menurut Idy, KPI dan Dewan Pers hanya sebatas supporting sistem dalam Pemilu 2014. Karenanya, PKPU merupakan dasar dari apa yang akan dilakukan kedua lembaga ini. “Kesapakatan bersama ini penting juga untuk penyamaan rataan ke daerah. Pola kerja task force ini penting bagi mereka,” katanya.

Sementara itu, Daniel Zuchron, Anggota Bawaslu Pusat bidang Pengawasnan menyatakan pihaknya banyak menerima aduan terkait kampanye. Namun, banyak aduan tersebut ternyata bukan ranah lembaganya. Karena bukan kewenangan Bawaslu, domain tersebut harus ditindak oleh lembaga lain seperti KPI dan Dewan Pers. “Kerjasama ini penting dan jangan pula Bawaslu melampui yang bukan kewenangannya,” katanya.

Ditempat yang sama, Anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi, menyambut baik adanya kerjasama ke empat lembaga ini. Namun demikian, lanjutnya, semua ini adalah semangat untuk mengatur bukan untuk membatasi. “Bagaimana ini nantinya menjadi adil dan tidak ada yang dominan,” paparnya.

Turut hadir dalam pertemuan, Anggota KPI Pusat, Agatha Lily, Danang Sangga Buana, Fajar Arifianto Isnugroho, dan Sujarwanto Rahmat. Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi dan Muhammad Ridho. Sampai dengan berita ini ditulis, pertemuan masih berlangsung. Red

Detail

Ditayangkan: 09 September 2013

Dilihat: 5430

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki terkait pelanggaran atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran. Demikian ditegaskan dalam Peraturan KPU (PKPU) No.15 tahun 2013 tentang Perubahan atas PKPU No.01 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Demikian disampaikan Anggota KPU Pusat, Ferry Rizki Kurniansyah, dalam pertemuan di KPI Pusat Senin siang, 9 September 2013. 

Menurut Ferry, ketentuan Pasal 45 ayat (2) diubah dan ayat (4) dalam PKPU sebelumnya dihapus dengan bunyi sesuai kalimat di atas. “Dalam Pasal 45 ayat 1 PKPU yang baru, KPI atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilu yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau oleh media massa cetak, on line dan elektronik,” jelasnya. Adapun sanksi soal pemberedelan dan pencabutan izin sudah dihapus dalam PKPU No.15 tahun 2013. 

Dalam Pasal 59 A yang merupakan sisipan antara Pasal 59 dan Pasal 60 diatur mengenai larangan kepada pejabat negara, pimpinan dan Anggota DPRD yang menjadi calon  Anggota DPR, DPD, dan DPRD menjadi pameran iklan layanan masyarakat institusinya baik di media cetak, media elektronik atau media luar ruang 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suaran.

“Pemeran tersebut baik secara fisik maupun verbal. Ini kaitannya dengan asas keadilan dan ini berlaku juga di daerah,” kata Ferry menambahkan.

Terkait revisi PKPU No.1 tahun 2013, Anggota Bawaslu, Daniel Zuchron menyatakan, PKPU yang baru memberi kejelasan bagi institusi pengawas Pemilu untuk menjalankan fungsinya. Menurutnya, ada beberapa kewenangan yang memang menempel pada institusi terkait pengawasan seperti KPI dan Dewan Pers. “Jika bukan kewenangannya maka harus didelegasikan kepada lembaga yang memiliki kewenangan tersebut,” jelasnya di depan Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad, Anggota KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat, Fajar Arifianto Isnugroho, Agatha Lily dan Danang Sangga Buana serta Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi, Jimmy Silalahi dan Muhammad Ridho.

Sementara itu, Idy Muzayyad, memandang perlunya penyamaan persepsi soal definisi kampanye di media antar lembaga terkait dalam waktu cepat. “Perlu ada pertemuan kembali dalam waktu dekat untuk mencapai kata sepakat soal kesamaan tersebut,” pintanya. Red

Detail

Ditayangkan: 05 September 2013

Dilihat: 5117

Jakarta – Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, menerima langsung kunjungan perwakilan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia, Sam Cahusee (Assistant Press Attache), Gregory Mc Elwain dan Gini (Divisi Broadcasting US Embassy), Kamis, 5 September 2013. Kunjungan tersebut dalam rangka berbagai informasi mengenai kondisi penyiaran di negara masing-masing. 

Judha menyampaikan tugas dan fungsi lembaganya sesuai dengan yang diamanahkan UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Kedudukannya hampir sama dengan FCC (Federal Comunication Comision) di AS. "Kami ingin menerapkan diversty  of ownership, biar tidak ada monopoli," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Judha menginformasikan jumlah lembaga penyiaran di Indonesia yang mencapai ribuan. Jumlah ini termasuk yang paling banyak di dunia. Red