- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 2816
Bandar Lampung -- Dalam situasi pandemi sekarang ini, lembaga penyiaran memiliki peran penting guna meningkatkan partisipasi pemilih dan suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 melalui sosialisasi, pemberitaan, dan iklan kampanye.
Namun demikian, terkait penyiaran Pilkada ini, KPI mengingatkan seluruh lembaga penyiaran untuk tidak terjebak atau dinilai terlibat dalam praktik politik praktis. Pasalnya, praktik ini berpotensi melanggar aturan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) KPI yang akan merugikan lembaga penyiaran tersebut sekaligus peserta Pilkada.
Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, mengatakan agar tidak terjadi praktik seperti yang dikhawatirkan di atas, pihaknya meminta lembaga penyiaran untuk memperhatikan empat hal yang menjadi substansi (kata kunci) dalam pedoman penyiaran yakni adil dan proposional, dilarang memihak, dilarang dibiayai peserta serta tunduk pada regulasi lembaga yang berwenang (PKPU, PKPI, Peraturan Bawaslu dan sebagainya).
“Tidak boleh ada pembiayaan dari peserta pemilihan. Karena dalam aturan P3SPS disebutkan dilarang dibiayai kecuali iklan. Nah dalam peraturan tentang pilkada, iklannya pun sekarang tidak boleh dari peserta tapi dari peyelenggara Pemilu,” kata Hardly saat menjadi narasumber Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Penyiaran dan Iklan Kampanye Pilkada Serentak 2020 di Bandar Lampung, Senin (19/10/2020).
Dia juga berharap lembaga penyiaran khususnya di Lampung untuk menjaga asas keberimbangan dan proporsional pemberitaannya di masa kampanye. Pada saat masa tenang, lembaga penyiaran diminta untuk menjaga kondusifitas daerah dan nasional.
“Apa itu menjaga kondusifitas yaitu tidak lagi menyiarkan hal-hal yang terkait dengan kampanye. Jadi ketika di masa tenang liputan kampanye jangan lagi dimunculkan termasuk jajak pendapat, termasuk hal-hal yang bisa mempengaruhi preferensi pemilih. Biarlah di masa tenang itu menjadi waktu memberikan waktu kontemplasi bagi para pemilih. Jadi tidak perlu lagi dibombardir dengan berbagai informasi tentang pasangan calon di masa tenang,” tegas Hardly.
Kemudian, di hari H atau hari pemungutan suara, lembaga penyiaran diminta tidak mempengaruhi pilihan pemilih dengan tidak menayangkan jajak pendapat sebelum TPS (tempat pemungutan suara) tutup. “Jangan juga meliput aktivitas salah satu pasangan calon secara berlebihan,” kata Hardly.
Hal lain yang juga penting, lanjut Hardly, lembaga penyiaran harus ikut terlibat mengawal hasil pemilihan dalam proses penghitungan manual berjenjang. “Saya titip betul kepada lembaga penyiaran soal ini. Meskipun ada hitungan cepat, namun harus terus disampaikan bahwa penghitungan suara resmi adalah yang dilakukan penyelenggara secara manual berjenjang. Media penyiaran juga perlu terlibat menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang proses dan dinamika penghitungan suara tersebut. Ini juga merupakan bagian dari mengawal proses pilkada,” ujar Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat ini.
KPI juga meminta dan mendorong lembaga penyiaran menjadi instrumen resolusi konflik pasca pemilihan. Menurut Hardly, setelah Pilkada, masyarakat tidak boleh dibiarkan dalam konflik berkepanjangan akibat perbedaan pilihan. Diakui, pemilihan ini bisa menyebabkan terpecah, terpolarasi atau terbagi dalam kelompok.
“Saya sangat berharap lembaga penyiaran bisa menjadi resolusi konflik. Ketika pemilihan sudah selesai, maka siapapun pemimpin terpilih harus diterima sebagai proses demokrasi. Resolusi ini harus disampaikan terus menerus dan jangan membiarkan konflik itu terjadi dan berlanjut pasca pemilihan. Ini beberapa hal yang bisa diperankan lembaga penyiaran,” kata Hardly.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin, mengingatkan lembaga penyiaran untuk beradaptasi dalam penyiaran Pilkada di masa pandemi. Menurutnya, beberapa hal penting harus diperhatikan seperti menjalankan protokol kesehatan covid.
Selain itu, Putra daerah Lampung ini, meminta lembaga penyiaran dan seluruh stakeholder penyelenggaraan Pilkada seperti KPU, Bawaslu, TNI dan Polri, agar melakukan pengawasan secara intensif pada Pilkada baik itu pada saat proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara hingga penetapan pemenang Pilkada.
“Di dalam hal ini lah perlu ada adaptasi yang cepat dan diperlukannya lembaga penyiaran. Makanya saya menyambut baik antara KPI Pusat yang berinisiasi melakukan rapat koordinasi agar proses pilkada baik pemberitaan dan iklan kampanye di Pilkada agar berjalan dengan sukses dan baik. Kita berharap dalam proses ini dapat melakukan hal yang baik dan bekerjasama dengan semua pihak untuk menegakkan kedisiplinan pilkada,” kata Aziz diawal kegiatan tersebut.
Dalam Rakor itu hadir sejumlah Anggota KPID, perwakilan Bawaslu, KPUD dan lembaga penyiaran di Lampung, turut hadir Ketua KPI Pusat, Agung Suprio dan Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah. ***
