Padang – Kearifan lokal yang dikemas secara apik dalam siaran dapat bernilai ekonomi tinggi. Tak hanya itu, siaran lokal yang dikelola secara profesional serta berkesinambungan akan mengenalkan tradisi dan budaya setempat menjadi ikon yang mendunia. 

“Penyiaran lokal yang mampu mendunia bisa kita lihat dari Korea Selatan. Mulai dari boyband hingga drama Korea yang mampu memberi valuasi sebesar 76 triliun. Jadi, bukan hal yang mustahil bagi Kota Padang untuk mendapatkan hal yang sama,” kata Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis, di sela-sela audiensi dengan Pemerintah Kota Padang di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Jumat (5/8/2022). 

Menurutnya, potensi yang dimiliki Padang telah terbukti dan berhasil menjadi legenda. Hal ini menandakan Padang merupakan wilayah dengan literatur budaya yang kuat. Dengan banyaknya literatur budaya tersebut tentu dapat menambah nilai pariwisata yang ada di wilayah Kota Padang maupun Sumatera Barat dalam meningkatkan ekonomi kreatif. 

“Saya berharap, pemerintah setempat mampu mendorong literatur-literatur budaya tersebut dihidupkan dalam bentuk yang populer sehingga dapat disebarkan dan dikenal masyarakat luas,” ujar Yuliandre. 

Jika melihat jumlah lembaga penyiaran yang terdiri dari 16 induk TV jaringan dan 2097 stasiun radio yang tersebar di seluruh Indonesia, hal ini diharapkan mampu memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerah dalam kaitan penyelenggaraan ekonomi kreatif. “Kota Padang ini dapat dikatakan sebagai role model dari ekonomi kreatif yang perlu terus didukung baik dari segi regulasi hingga pelaksanaannya,” tambah pria yang biasa disapa Andre.

Andre juga mengingatkan tentang program peralihan siaran TV analog ke siaran TV digital yang akan berlangsung pada 2 November 2022 mendatang. Menurutnya, pindahan teknologi ini diharapkan tidak hanya sekedar peningkatan kualitas siaran, namun dibarengi juga dengan peningkatan jumlah dan kualitas siaran berbasis konten lokal. Sehingga penyiaran dapat membantu visi ekonomi kreatif dan memberikan dampak yang besar. 

Sementara itu, mewakili Walikota Padang, Corri menyampaikan, perlunya dukungan besar dari berbagai pihak untuk mewujudkan Padang sebagai kota kreatif. Terlebih dengan adanya 13 stasiun radio dan 32 TV di Kota Padang dinilainya akan mampu mendukung tujuan tersebut. “Dukungan lembaga penyiaran bagi pemerintah kota Padang akan sangat berarti dalam mempromosikan potensi kota Padang,” kata Corri. 

“Dengan demikian, perlu penguatan kolaborasi, koordinasi, dan harmonisasi supaya tujuan tersebut dapat tercapai. Kami secara prinsip setuju untuk mendukung Padang sebagai tuan rumah Hari Penyiaran Nasional yang diyakini menjadi promosi tersendiri bagi Kota Padang,” lanjut Corri. 

Hadir pula dalam pertemuan tersebut dari KPI Pusat Komisioner Nuning Rodiyah dan Hardly Stefano serta beberapa komisioner dari KPID Sumatera Barat Dasrul, beserta Komisioner KPID, Ficky Tri Sahputra, Robert Cenedy dan Rahmadi Sutrisno. Abidatu/Foto: AR/Editor: RG

 

 

Bukittinggi -- Ranah Minang khususnya di wilayah Bukittinggi sarat akan sejarah bangsa sekaligus religius. Sehingga dipastikan akan banyak pilar-pilar yang harus tetap dijaga dalam kehidupannya. Terkait hal itu, regulator penyiaran, KPI di diharapkan dapat memastikan nilai-nilai tersebut tetap terjaga. 

Hal disampaikan Walikota Bukittinggi, Erman Safar, saat menerima kunjungan KPI Pusat di Aula Balai Kota Bukittinggi, Kamis (4/8/2022). Pada kesempatan itu, KPI Pusat diwakili Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis, Nuning Rodiyah, Mimah Susanti dan Hardly Stefano. 

Erman juga menjelaskan melimpahnya potensi yang dimiliki oleh wilayah Minangkabau khususnya Bukittinggi. Menurutnya, modal ini  bisa dieksplorasi sebagai konten penyiaran yang positif. Mulai dari nilai-nilai keagamaan yang kuat yang ada di dalam kehidupan masyarakat. 

Dari segi literatur cerita budaya, wilayah Minangkabau juga terkenal dengan berbagai cerita yang melegenda sampai sekarang. Secara historis pun, Minangkabau menyumbangkan pemikir-pemikir yang berperan sebagai Bapak Bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan seperti Bung Hatta. 

“Saya berharap hadirnya KPI dalam penyiaran ini mampu lebih dikenal dan dipahami masyarakat, sehingga dapat membantu menjaga budaya-budaya tersebut dengan kerja sama-kerja sama lebih lanjut,” lanjut Erman.

Dia juga berharap KPI dapat bersinergi secara lebih lanjut dengan Pemerintah Kota Bukittinggi baik dalam bentuk pendampingan maupun kerja sama kegiatan yang bersifat nasional. Potensi yang beragam menjadi daya tarik tersendiri bagi Kota Bukittinggi dalam kegiatan yang fokus pada penyiaran ke depan. “Kami tunggu kegiatan KPI di Bukittinggi dan kami siap menjadi tuan rumah untuk event-event nasional KPI,” ujar Erman.  

Sementara itu, Yuliandre Darwis membahas besarnya potensi Bukittinggi untuk dieksplorasi dalam pengembangan konten daerah. Pasalnya, ada regulasi penyiaran yang mewajibkan setiap Lembaga Penyiaran Berjaringan memuat setidaknya 10 persen konten lokal dalam siarannya. 

“Hadirnya regulasi konten lokal bagi Lembaga Penyiaran Berjaringan harapannya mampu menggugah nilai-nilai yang ada di daerah, khususnya Ranah Minangkabau,” tutur Yulandre dalam sambutannya. Abidatu/Foto: Man/Editor: RG

 

 

 

 

 

Padang Panjang - Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di tahun 2022, menghasilkan nilai indeks yang berkualitas bagi program siaran Variety Show dengan perolehan angka 3,2. Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan yang signifikan dalam pengelolaan variety show di lembaga penyiaran. Tercapainya nilai berkualitas untuk program variety show dalam riset KPI di tahun 2022 tentu menjadi sebuah prestasi yang menggembirakan. Dalam perjalanan riset, sejak tahun 2017, program siaran variety show selalu berada di bawah nilai indeks berkualitas, bersama infotainment dan sinetron. Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiyah menyampaikan hal tersebut dalam Diseminasi Hasil Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi bertajuk “Potret Variety Show di Indonesia” yang dilaksanakan di Mifan Auditorium, Padang Panjang, (3/8).  

Di hadapan peserta diseminasi, Nuning memaparkan tentang potret kepemirsaan Indonesia. Sebanyak 72% kepemirsaan didominasi oleh program hiburan, seperti infotainment, sinetron dan juga variety show. “Sumber duitnya industri penyiaran dari program yang banyak ditonton banyak orang,” ujarnya. Karena itu tidak mungkin pengiklan memasarkan produknya pada program yang tidak banyak penonton. Nuning menyontohkan sinetron Ikatan Cinta yang banyak commercial break, berarti banyak penonton.  Hal ini berbanding lurus dengan data dugaan pelanggaran yang dicatat oleh KPI. Potensi pelanggaran yang tinggi ada di program sinetron dan variety show. “Kalau kemudian dirunut, yang pemirsanya banyak pasti ada konten yang sedikit menyenggol aturan, seperti bullying, percintaan remaja yang berlebihan, atau pun kekerasan verbal,” tambahnya. Sedangkan kalau dari perspektif pengaduan masyarakat ke KPI, yang banyak diadukan oleh publik adalah program yang memiliki penonton banyak. 

Meskipun sudah mendapat hasil yang berkualitas, program variety show ini memiliki sejumlah catatan dari para informan ahli. Nuning sendiri berharap, riset KPI ke depan dapat meluaskan sample dari variety show. Baik dari segi kuantitas sample atau pun format variety show. “Kalau yang diriset saat ini masih variety show dalam format talkshow saja, padahal ada pula variety show dalam format pencarian bakat, musik dan kuis. Nuning pribadi menilai adegan bullying, kekerasan atau candaan seperti memasukkan orang ke bagasi mobil yang tampil di variety show, adalah bagian dari pola-pola yang memaksa otak kita untuk menerima itu sebagai hal yang lumrah. 

KPI sendiri, ujar Nuning, dalam menjalankan tugas pengawasan konten untuk menjamin hak atas ualitas informasi pada masyarakat, juga melakukan intervensi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manisa (SDM) penyiaran. Salah satunya dengan menggelar Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS). Kalau para kontributor, produser, juru kamera dan kru produksi siaran lainnya tidak diberi informasi yang tepat tentang menciptakan program siaran yang baik, hasil produksinya tentu akan jauh dari harapan. Selain itu, KPI juga menyelenggarakan Gerakan LiterasI Sejuta Pemirsa untuk mengedukasi masyarakat dalam mengakses siaran televisi dan radio yang. Apalagi jelang Analog Switch Off pada November 2022 mendatang, jangan sampai masyarakat menonton televisi yang dipenuhi semut. Terakhir, ujar Nuning, KPI melakukan kampanye bicara siaran baik. “Jangan hanya memberi kritik, tapi juga mengapresiasi program-program yang berkualitas. Serta ikut memviralkan konten-konten positif di televisi dan radio agar mendorong orang lain untuk ikut menonton program-program yang baik,” tukasnya. 

Dalam diseminasi ini hadir pula Tiurma Imelda Sinaga selaku manager program Dahsyat di RCTI secara online, bersama para pengisi acara Dahsyat lainnya. Secara khusus Nuning mengapresiasi peran yang diambil Denny Cagur di program Dahsyat yang selalu mengingatkan para pengisi acara jika mulai berimprovisasi yang di luar batas. 

Sementara itu, pengendali lapangan dari Universitas Andalas untuk program siaran Variety Show, Diego, mengungkap beberapa catatan dari informan ahli. Diego mengakui variety show memang membaik kualitasnya dalam riset KPI ini. “Yang terbaik adalah variety show dari NET, The Comment,” ujarnya. Sayangnya program The Comment sendiri tidak berlanjut penayangannya di televisi. 

Diseminasi ini turut dihadiri oleh Walikota Padang Panjang Fadly Amran, beserta jajaran pemerintah kota Padang Panjang. Dalam kesempatan itu Komisioner KPI Pusat Yuliandre Darwis yang merupakan penanggungjawab kegiatan Riset KPI mengatakan, sudah selayaknya lembaga penyiaran dan pemerintah daerah bersinergi dalam menghadirkan konten lokal yang merupakan kewajiban bagi lembaga penyiaran yang bersiaran jaringan. Keunikan tradisi dan kearifan lokal harus dapat mewarnai siaran televisi, terutama pada era penyiaran digital mendatang. Padang Panjang sendiri, ujar Yuliandre, dikenal sebagai kota Serambi Mekkah. Selain itu, kota ini merupakan kota tempatnya para pelajar menuntut ilmu. Ada banyak sekolah, madrasah, atau pun perguruan tinggi terkenal di Padang Panjang. 

 

 

Bukittinggi - Proses demokratisasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Dengan demikian, penggunaan frekuensi harus dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Artinya, lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi dalam menyelenggarakan kerja penyiaran harus menjalankan pula fungsi pelayanan publik yang sehat, sebagaimana yang tertuang dalam regulasi penyiaran tentang prinsip keberagaman isi dan kepemilikan. Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldi, menyampaikan hal tersebut pada acara Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP) yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di kota Bukittinggi, Sumatera Barat, (4/8).

Dalam acara yang diselenggarakan Auditorium Istana Bung Hatta, Audy yang hadir secara online berharap, prinsip demokratisasi penyiaran yang menjadi ruh dari undang-undang penyiaran menjadi landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan KPI sebagai sebagai lembaga negara. Termasuk amanah undang-undang tentang sistem stasiun berjaringan (SSJ) dalam sistem penyiaran Indonesia. Tentu saja ketentuan tentang SSJ tidak hanya mencegah monopoli penguasaan lembaga penyiaran, tapi juga memberi keadilan pada siaran konten lokal yang akan memperkaya keragaman siaran di Indonesia. 

Semangat menguatkan entitas lokal, ujar Audy, juga selaras dalam semangat otonomi daerah. “Hal ini menjadi kesempatan bagi penyiaran di daerah melawan dominasi informasi yang Jakarta Centris,” tegasnya. Karenanya, Audy berharap, penyiaran daerah pada era digital nanti harus mampu mengangkat isu lokal yang memiliki dampak global dan membawa isu global dengan dampak lokal.  Lebih jauh, Audy mengungkap, pemerintah daerah Sumatera Barat sangat memberi dukungan terhadap pengembangan bisnis penyiaran di daerah, baik lewat regulasi atau pun kebijakan afirmatif. “Salah satunya dengan mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) Penyiaran di Sumatera Barat,” ujarnya. Harapannya, Perda ini menumbuhkan industri penyiaran yang memiliki dampak secara ekonomis dan budaya, bagi masyarakat Sumatera Barat.  

Hadir pula sebagai narasumber dalam GLSP di Bukittinggi, Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Mimah Susanti. Dalam kesempatan tersebut Mimah memaparkan sebaran sanksi yang sudah dilakukan oleh KPI kepada lembaga penyiaran, sebagai hukuman atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 &SPS). Data dari KPI sendiri menunjukkan sepanjang tahun 2021 lalu, sanksi yang dijatuhkan oleh KPI didominasi atas pelanggaran prinsip perlindungan anak dan remaja, penggolongan program siaran dan pelanggaran atas norma kesopanan dan kesusilaan. Mimah juga menjelaskan pengawasan yang dilakukan KPI pada momen pesta demokrasi, baik itu Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau pun Pemilihan Umum (Pemilu). 

GLSP kali ini menghadirkan pula Juara Liga Dangdut Indosiar yang merupakan putra asli ranah Minang, tepatnya dari Pariaman, dr Iqbal. Perjalanan Iqbal sebagai putra daerah menuju tangga juara LIDA di Indosiar disampaikannya ke hadapan peserta. Harapannya, perjuangan Iqbal tersebut dapat menginspirasi masyarakat dan generasi muda untuk terus berjuang mewujudkan mimpi dengan memanfaatkan kesempatan yang dibuka dari berbagai saluran televisi. 

Narasumber lain yang hadir adalah akademisi dari Universitas Andalas, Emeraldy Chatra. Komisioner KPI Pusat yang turut hadir adalah Komisioner bidang Kelembagaan Yuliandre Darwis dan Nuning Rodiyah. Sedangkan Komisioner Kelembagaan lainnya, Hardly Stefano Pariela hadir memberikan sambutan di awal acara. GLSP sendiri merupakan program unggulan dari KPI Pusat sejak tahun 2020. Di tahun 2022, GLSP sudah digelar di lima kota lainnya. Yaitu, Tarakan, Sumba, Mataram, Grobogan dan Manado. Harapannya, GLSP dapat hadir di berbagai kota lain di Indonesia sehingga kapasitas literasi masyarakat dalam mengakses media semakin meningkat.

 

 

Agam -- Komisioner KPI Pusat, Yuliandre Darwis, mengatakan Kabupaten Agam Sumatera Barat (Sumbar) memiliki histori dan potensi yang tinggi untuk pengembangan konten. Histori dan potensi itu salah satunya datang dari ketokohan seorang Buya Hamka yang telah banyak menjadi inspirasi lewat berbagai karyanya. 

“Salah satunya adalah film ‘Ranah 3 Warna’ film Buya Hamka yang bercerita tentang seseorang saat berada di Agam,” jelas Yuliandre bertemu dengan Wakil Bupati Agam di Rumah Dinas Bupati Agam Selasa (2/8/2022). 

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Sekda Kab.Agam Edi Busti, Ketua TP-PKK Kab. Agam Yennita Andri Warman, Ketua Dharmawanita El Edi Busti, Kadis Kominfo Agam Rahmad Larmono, serta beberapa Komisoner KPID Sumbar, Yuliandre menyatakan pengembangan konten yang bersifat lokal tidak dapat dilakukan tanpa perencanaan yang baik. Tujuan pengembangan tentu tidak boleh melenceng dari regulasi serta nilai yang berlaku di masyarakat. 

“Mari kita tingkatkan kualitas siaran bertema kearifan lokal dan kehidupan sosial yang sesuai adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah,” tambah Yuliandre. 

Irwan selaku Wakil Bupati berharap banyak terobosan yang dilakukan KPI baik di tingkat pusat maupun daerah. Sehingga siaran sehat dapat terwujud dan menciptakan masyarakat yang kondusif, berkurangnya hoaks sekaligus berita negatif yang hadir di media.

Dia juga mengingatkan lembaga penyiaran, baik TV ataupun radio, untuk mematuhi regulasi yang ada. “Konten siaran harapannya tetap memperhatikan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) supaya penyiaran dapat berjalan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,” tutur Irwan. Abidatu/Foto: AR/Editor: RG

 

 

 

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.