Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 01 Oktober 2018

Dilihat: 14272

Jakarta – Peristiwa gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah, yang memakan banyak korban jiwa dan materi, membuat duka dan keprihatinan mendalam bagi kita semua. Peristiwa ini kita sadari juga menimbulkan dampak psikologis berupa trauma terhadap orang-orang yang mengalaminya, baik orang dewasa maupun anak-anak.

Kejadian luar biasa seperti bencana di Sulteng sangat mudah bagi kita menemukan dokumentasinya. Dokumentasi yang dibuat oleh masyarakat menjelang atau pada saat berlangsungnya suatu peristiwa bencana dapat diakses siapapun lewat kemajuan teknologi komunikasi. Bahkan, rekaman tersebut umumnya disiarkan lembaga penyiaran demi menambah informasi kepada masyarakat. Sayangnya, sering kali tidak melalui proses verifikasi yang memadai. Dibutuhkan batasan-batasan tertentu agar lembaga penyiaran tidak menambah atau menimbulkan dampak negatif terhadap korban bencana maupun masyarakat. 

Terkait hal itu, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengeluarkan surat edaran yang meminta kepada seluruh lembaga penyiaran televisi untuk memperhatikan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI Tahun 2012 terkait kewajiban dan batasan dalam menayangkan peliputan bencana atau musibah pada program siaran jurnalistik antara lain:

Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis mengatakan, tujuan surat edaran ini agar lembaga penyiaran senantiasa mengingat dan berpedoman pada kaidah-kaidah penayangan liputan bencana di lembaga penyiaran. Pertimbang wajibnya adalah proses pemulihan korban, keluarga, dan masyarakat. 

Menurut KPI, kata Andre selaras dengan surat edaran yang dikeluarkan, lembaga penyiaran dilarang menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya.

“Lembaga penyiaran juga dilarang menampilkan gambar dan atau suara saat-saat menjelang kematian. Mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber peristiwa bencana tersebut. Menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close up dan atau menampilkan gambar luka berat, darah, atau potongan organ tubuh,” jelas Andre.

Selain itu, lembaga penyiaran wajib menampilkan narasumber kompeten dan terpercaya dalam menjelaskan peristiwa bencana secara ilmiah. “Masyarakat harus diberikan informasi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, benar dan jelas terkait kejadian tersebut. Setiap berita harus melalui verifikasi serta cek dan ricek agar masyarakat mendapatkan informasi yang tidak menimbulkan kegaduhan dan ketidakjelasan,” kata Andre. 

Berikut ini isi dari surat edaran KPI Pusat terkait kewajiban dan batasan dalam menayangkan peliputan bencana atau musibah pada program siaran jurnalistik antara lain:

1) Wajib mempertimbangkan proses pemulihan korban, keluarga, dan/atau masyarakat;

2) Dilarang :

a. Menambah penderitaan atau trauma korban, keluarga, dan masyarakat, dengan cara memaksa, menekan, dan/atau mengintimidasi untuk diwawancarai dan/atau diambil gambarnya;

b. Menampilkan gambar dan/atau suara saat-saat menjelang kematian;

c. Mewawancarai anak di bawah umur sebagai narasumber;

d. Menampilkan gambar korban atau mayat secara detail dengan close up; dan/atau

e. Menampilkan gambar luka berat, darah, dan/atau potongan organ tubuh.

3) Wajib menampilkan narasumber kompeten dan terpercaya dalam menjelaskan peristiwa bencana secara ilmiah. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 28 September 2018

Dilihat: 5285

Makassar  - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar dialog publik dengan tema 'Peran Lembaga Penyiaran Dalam Mewujudkan Pilkada Damai', sebagai bagian dari program kerja penyelenggara penyiaran. 

"Dialog ini merupakan bentuk kinerja KPID Sulsel dalam mensukseskan Pemilihan Umum Presiden dan Pemilu Legislatif yang berlangsung serentak 15 April 2019," kata Ketua KPID Sulsel, Mattewakkan di hotel Wizh Prime Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis. 

Menurutnya, lembaga penyiaran berperan penting dalam menjaga suasana pada pelaksanaan pesta demokrasi yang sedang berjalan saat ini termasuk dengan hadirnya konten-konten kampanye yang disiarkan. 

Selain itu, KPID juga bertanggungjawab memberikan teguran kepada perusahaan penyiaran televisi maupun radio terhadap konten yang dianggap melanggar aturan. 

"Kami menghimbau agar perusahaan penyiaran bisa menahan diri, karena ada masa diberikan penyelenggara selama 21 hari bagi peserta pemilu untuk berkampanye di media cetak maupun elektronik, meski aturan tersebut dilematis baik dari media maupun peserta," ujarnya. 

Sementara Komisioner KPU Sulsel Faisal Amir dalam dialog tersebut mengatakan memasuki masa tahapan kampanye tentu itu dimanfaatkan berbagai media, hanya saja ada aturan yang mengikatnya. 

Kampanye adalah kegiatan peserta pemilu untuk bersosialisasi kepada masyarakat, hanya saja untuk mensosialisasikan secara terbuka melalui media ada waktu serta aturannya. 

Selama tidak menyampaikan citra diri sebelum batas waktu yang ditentukan, dalam hal ini visi-misi, nomor parpol, nomor urut Caleg hingga menampilkan wajah tidak melanggar, bila itu dilakukan maka sanksi berat bagi peserta pemilu di diskualifikasi atau dicoret. 

"Metode iklan kampanye sudah diatur dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye dan mulai berlaku pada 24 Maret-13 April 2018. Kalaupun ada pelanggaran dan memenuhi unsur ditemukan Bawaslu maka sanksinya cukup berat yakni didiskualifikasi," katanya. 

Komisioner Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad menambahkan, pihaknya dalam waktu dekat segera melayangkan surat edaran terkait dengan jadwal kampanye bagi peserta pemilu. Kendati demikian, aturan tersebut tidak perlu kaku dalam pelaksanaannya.  

"Informasi media itu sangat penting dan sangat bisa mempengaruhi publik, namun di masa kampanye media harus menempatka dirinya secara netral tidak berat sebelah serta memberikan ruang kepada seluruh kontestan agar semua berjalan aman dan damai," katanya.

Selain itu, lanjutya, baru pertama kali ini dilaksanakan penandatanganan MoU atau Nota Kesepahaman antara Bawaslu, KPU, KPI dan Dewan Pers berkaitan dengan pelaksanan pemilu damai. 

Meski aturan pembatasan masa kampanye di media massa tersebut ditentang sejumlah Parpol maupun sejumlah lembaga penyiaran dan media massa lainnya dengan alasan batasan waktu iklan kampanye tidak mampu mengakomodir seluruh peserta pemilu, kata dia, regulasinya sudah diatur diberikan kesempatan berkampanye 21 hari mulai 24 Maret-13 April 2018.  

Diskusi publik itu menghadirkan Komisioner KPU Sulsel Faisal Amir, Komisioner Bawaslu Sulsel Saiful Jihad, Komisioner KPID Sulsel Waspada Santing dan Pengamat Komunikasi Politik Unismuh, Andi Luhur Priyanto serta perwakilan media. Red dari Antaranews Sulsel

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 28 September 2018

Dilihat: 22157

Metro TV diwakili langsung Pemimpin Redaksinya, Don Bosco Salamun, berserta tim redaksi pemberitaan Metro TV diterima Komisioner bidang Isi Siaran KPI Pusat antara lain Hardly Stefano, Nuning Rodiyah, Dewi Setyarini dan Mayong Suryo Laksono.

Jakarta – Metro TV memenuhi panggilan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat terkait pengaduan dari Partai Demokrat yang keberatan terhadap tayangan pemberitaan di Metro TV, Jumat (28/9/2018). Metro TV diminta penjelasan dan klarifikasi atas aduan Metro TV yang diterima KPI Pusat  pada Rabu lalu (26/9/2018).

Dalam pertemuan pagi ini, Metro TV diwakili langsung Pemimpin Redaksinya, Don Bosco Salamun, berserta tim redaksi pemberitaan Metro TV dan diterima Komisioner bidang Isi Siaran KPI Pusat antara lain Hardly Stefano, Nuning Rodiyah, Dewi Setyarini dan Mayong Suryo Laksono.

Hardly menjelaskan, KPI memanggil Metro TV untuk mendengarkan jawaban secara lengkap dan rinci perihal aduan tayangan yang disampaikan pihak Partai Demokrat. “Kami melakukan ini untuk mendapatkan persfektif yang lengkap sebelum adanya putusan atau tindakan selanjutnya. Ini bukan untuk membatasi karya jurnalistik,” tegasnya.

Dia mengatakan, untuk kasus aduan terkait jurnalistik, KPI akan melakukan koordinasi dengan Dewan Pers. “Kami berusaha mendudukan persoalan sesuai dengan regulasi,” kata Hardly.

Sementara, Don Bosco Selamun, menjelaskan bagaimana proses jurnalistik dan sebuah berita bisa tayang. Menurutnya, Metro TV sudah melakukan pekerjaan jurnalistik sebagaimana mestinya dan secara martabat. “Semua prosedur sudah kami tempuh. Kami persilahkan KPI untuk menilainya,” jelasnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 28 September 2018

Dilihat: 7740

Samarinda - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Timur menilai kualitas penyiaran di daerahnya cukup baik. KPID berharap kualitas itu dapat lebih baik lagi dengan upaya literasi dan pemahaman pada masyarakat. 

Lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio, harus  memberikan program yang menarik dan diminati publik. Salah satu upaya KPID untuk meningkatkan kualitas siaran itu dengan menyelenggarakan Workshop Peningkatan Profesionalisme SDM Penyiaran di Samarinda, pekan ini.

Ketua KPID Kaltim Syarifudin, usai acara pembukaan workshop peningkatan SDM penyiaran mengatakan, kualitas penyiaran di Kaltim saat ini sudah cukup baik, hanya saja perlu ada peningkatan sumber daya manusianya. “Lembaga penyiaran ini adalah industri program yang membutuhkan kreativitas,” katanya Selasa (25/9/2018) lalu.

Menurut Syarifudin, kreativitas dapat ditingkat dengan upaya pengembangan SDM penyiaran. Dia yakin awak media penyiaran di Kalimantan Timur sudah kreatif, karena jika tidak pasti tidak ada penonton atau pendengar.

Dia menegaskan, KPID Kaltim terus mengawal dan mengawasi isi siaran lembaga penyiaran. Pengawasan ini bagian yang tidak terpisahkan dengan peningkatan konten yang baik, manfaat dan menarik. ***