Umum

Detail
Dilihat: 7163
Komisioner KPID Jateng, Asep Cuwantoro.

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah akan mengintensifkan pengawasan terhadap lembaga penyiaran menjelang dan saat pilkada berlangsung. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya kegaduhan yang disebabkan oleh siaran lembaga penyiaran.

Wakil Ketua KPID Provinsi Jawa Tengah, Asep Cuwantoro mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah program pembinaan lembaga penyiaran dan strategi pengawasan yang efektif dan efisien. “Jawa Tengah punya hajat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta ada tujuh Kabupaten dan Kota yang juga akan menggelar pilkada, kami harus sigap untuk mensukseskannya melalui siaran yang menyejukkan,” kata Asep melalui release, Jumat (12/1/2018).

Selama ini, lanjutnya, Jawa Tengah dikenal sebagai daerah yang adem ayem, jangan sampai karena persoalan pilkada kemudian jadi tercerai berai, apalagi disebabkan oleh pemberitaan melalui media. “Isu bahwa model pilkada DKI mau diterapkan di Jawa harus kita sikapi, tapi insyaallah masyarakat dan pengelola media di Jateng punya komitmen untuk tetap menjaga persatuan,” katanya.

Pendidikan Politik

Menurut Asep, radio dan televisi yang ada di Jateng harus aktif dan kreatif menyiarkan program pendidikan politik seperti pemberitaan, dialog, talkshow, peatures, dan program lainnya.

Tujuannya, agar masyarakat mengetahui informasi seputar pilkada, bagaimana tata cara memberikan suara, sampai menjatuhkan pilihan sesuai dengan akal sehat, tidak sekadar ikut-ikutan saja. “Program pendidikan politik sangat penting, jangan karena tidak mendapat order iklan dari KPU kemudian pengelola radio dan televisi tidak berbuat apa-apa,” kata Asep.

Selain itu, lanjut Asep, radio dan televisi sebagi salah satu pilar demokrasi harus memberikan pemberitaan yang berimbang, proporsional, dan tidak memihak. ”Kami akan menindak tegas apabila ada radio atau televisi yang digunakan sebagai corong salah satu calon, pemberitaan tidak berimbang, atau menyebarkan berita bohong,” tegas Asep. Red dari KPID Jateng

Detail
Dilihat: 5325

Salah satu kegiatan evaluasi tahunan lembaga penyiaran yang diselenggarakan KPI Pusat, Jumat (12/11/2018).

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) meminta lembaga penyiaran menempatkan spot iklan layanan masyarakat (ILM) tentang penyiaran sehat dalam setiap program siaran anak. Hal ini dalam rangka mengedukasi orang tua serta anak untuk bijak menggunakan media. Hal itu disampaikan Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, saat evaluasi tahunan lembaga penyiaran Trans 7 di kantor KPI Pusat, Jumat (12/1/2018).

Permintaan untuk menempatkan ILM tentang penyiaran sehat dalam setiap program anak dinilai Hardly cukup efektif karena pesan yang dimuat dalam ILM tersebut bisa langsung sampai ke anak-anak dan orang tua. “Kami akan terus mendorong lembaga penyiaran membuat ILM dan menyediakan ruang bagi ILM dari lembaga lain di luar lembaga penyiaran,” katanya.

Hardly menjelaskan kewajiban penayangan ILM di lembaga penyiaran diatur dalam UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran yakni di Pasal 46 ayat (7) bahwa lembaga penyiaran wajib menyediakan waktu untuk siaran iklan layanan masyarakat. Bahkan, persentase dari waktu siaran ILM juga telah diatur dengan tegas pada ayat (9) yakni waktu siaran ILM untuk lembaga penyiaran swasta paling sedikit 10 persen dari siaran iklan niaga, sedangkan untuk lembaga penyiaran publik paling sedikit 30 persen dari siaran iklannya.

Upaya peningkatan slot ILM apalagi jika ditempatkan pada waktu produktif, program penuh value, dan favorit akan menambah nilai pada saat KPI Pusat melakukan evaluasi tahunan lembaga penyiaran.

Menurut Hardly, penyiaran itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan publik yang sehat salah satunya dengan menambah slot ILM edukatif.

Sementara itu, di tempat yang sama, Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini meminta lembaga penyiaran menambah program acara untuk anak. Menurutnya, presentase program acara anak yang ada di lembaga penyiaran sangat minim dibanding dengan program lain. ***

Detail
Dilihat: 8665

Jakarta - Evaluasi tahunan atas kinerja penyelenggaraan penyiaran PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) disampaikan pada RCTI hari ini, di kantor KPI, (11/1). Dalam pertemuan tersebut, KPI menyampaikan bahwa RCTI harus melakukan perbaikan pada program siaran politik yang terkait dengan kepemilikan lembaga penyiaran dan kepentingan pribadi atau kelompok.

Secara khusus,  Komisioner KPI Pusat bidang pengawasan isi siaran Nuning Rodiyah meminta agar tayangan pemilu dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye yang akan muncul di RCTI pada momen Pilkada 2018 ini, mengedepankan asas independensi, netralitas dan keberimbangan serta tunjuk patuh pada peraturan perundang-undangan yag berlaku.

Pada pertemuan yang dibuka oleh Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, disampaikan pula penilaian KPI terhadap implementasi sistem stasiun jaringan (SSJ) yang dilakukan oleh RCTI. Secara umum, menurut Agung Suprio Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran, pelaksanaan SSJ oleh RCTI masih butuh perbaikan agar sesuai dengan regulasi. Diantaranya, alokasi jam tayang waktu produktif, dan lokalitas program siaran.

Sementara itu Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan, Ubaidillah memberikan masukan kepada RCTI terkait penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) kebencanaan. Menurut Ubaidillah selama ini ekspose lembaga penyiaran terhadap bencana lebih besar pada saat terjadinya bencana, lewat siaran jurnalistik.

Ubaidillah berharap, RCTI juga dapat memberikan kontribusi untuk mengurangi resiko bencana dengan menayangkan ILM tentang kebencanaan yang dapat mengedukasi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan. “Apalagi anak-anak jaringan RCTI di daerah juga meliputi banyak wilayah yang rawan bencana,” tambahnya. Jika memang pengelola televisi menemui kesulitan membuat materi ILM tersebut, dapat berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pada penyampaian evaluasi tahunan tersebut, RCTI juga diberikan kesempatan mempresentasikan rencana kerja tahunan stasiun televisi tersebut ke depan. General Manager Programming RCTI, M Choirul Alam memaparkan pula beberapa penghargaan untuk RCTI, termasuk yang diperoleh sinetron Dunia Terbalik. Menurut Alam, sinetron Dunia Terbalik ini merupakan bukti bahwa tontonan berkualitas yang mendapatkan penghargaan dari KPI pun dapat sejalan dengan rating.

Detail
Dilihat: 23058

Suasana salah satu rangkaian evaluasi tahunan lembaga penyiaran di KPI Pusat.

 

Jakarta – Siaran politik terkait dengan kepemilikan menjadi sorotan utama dalam evaluasi tahunan lembaga penyiaran yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) di hari ketiga, Jumat (12/11/2018). PT Global Informasi Bermutu yang dulu dikenal Global TV, sekarang GTV, memperoleh nilai kurang memuaskan terkait aspek program siaran politik terkait dengan kepemilikan di lembaga penyiaran.

Menurut Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, penilaian tersebut diberikan lantaran GTV belum memiliki dokumen  kebijakan internal yang mengatur siaran politik dengan muatan kepentingan pemilik.

“GTV masih saja menyajikan siaran politik tersebut. Karena itu, nilai yang diperoleh GTV terkait aspek ini sangat rendah,” kata Hardly di depan perwakilan GTV yang hadir dalam evaluasi tahunan.

Hardly mengatakan, GTV harus segera melakukan perbaikan supaya pada evaluasi periode berikutnya nilai di aspek ini meningkat. “Secara umum aspek program GTV sudah baik. Penilaian untuk aspek penegakan P3 dan SPS serta penayangan ILM pun perolehannya sangat tinggi,” jelasnya.

GTV juga mendapatkan nilai rendah dalam aspek pengalokasian jam tayang untuk siaran lokal dalam konteks SSJ (sistem stasiun jaringan). Nilai ini sama dengan yang diperoleh stasiun televisi yang sudah lebih dahulu dievaluasi. “Sebagian besar menempatkan waktu tayang konten lokal ada di jam kurang produktif antara dini hari menjelang subuh,” tambah Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat lainnya,Nuning Rodiyah, mengingatkan batasan kuota siaran asing sebesar 40%. “Konten asing yang disiarkan sebagian besar merupakan film. Kekhawatiran saya dalam film-film tersebut terdapat muatan kurang baik seperti adegan ciuman.” katanya.

Hal lain yang menjadi catatan untuk GTV soal kekerasan dan bullying di program animasi, sinetron dan program anak. “Jika konten tersebut didominasi adegan kekerasan, sebaiknya dinaikkan pada waktu tayang program untuk dewasa,” jelas Nuning.

Komisioner KPI Pusat lainnya, Dewi Setyarini, mendorong GTV menambah frekuensi penggunaan bahasa isyarat pada program lain. Selama ini hanya satu program saja yang menggunakan bahasa isyarat. Menurutnya, penambahan ini tidak membuat rugi GTV justru sebaliknya. ***

Detail
Dilihat: 5347
Suasana evaluasi tahunan MNC TV di KPI Pusat, Kamis (11/1/2018)

 

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) memberi catatan merah terhadap program siaran politik terkait dengan kepemilikan di MNC TV. Namun, secara garis besar aspek program siaran televisi milik MNC Grup ini sudah baik. Penilaian itu disampaikan KPI Pusat dalam evaluasi tahunan lembaga penyiaran dengan MNC TV di kantor KPI Pusat, Kamis (11/1/2018).

Menurut KPI Pusat, program siaran politik dengan kepemilikan yang ditayangkan MNC TV tidak sesuai dengan aturan P3 dan SPS KPI tahun 2012. Siaran itu seharusnya dimanfaatkan utuh demi kepentingan publik bukan untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.

Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano mengatakan, MNC TV harus melakukan perbaikan dengan rujukan aturan penyiaran yakni UU Penyiaran tahun 2002 dan P3 dan SPS KPI tahun 2012. Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. “Kami minta MNC TV memperhatikan aturan-aturan tersebut karena bobot penilaian evaluasi untuk aspek siaran politik dengan kepemilikan ini sangat besar,” tegasnya.

Berkaitan dengan siaran politik dan akan berlangsungnya Pilkada 2018 serentak, KPI Pusat meminta perhatian MNC TV agar tayangan pemilu dalam pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye mengedepankan asas independensi, netralitas dan keberimbangan.

Sementara itu, terkait aspek pelaksanaan sistem stasiun jaringan (SSJ), Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin. meminta MNC membuat program siaran lokal dengan memanfaatkan secara penuh unsur lokalitasnya seperti sumber daya manusia.

“Kami minta tayangan lokal dengan durasi minimal 10% jam tayang per hari dapat terpenuhi dan alokasi jam tayang tersebut ditempatkan pada waktu produktif. Kami akan terus melakukan pengecekan terkait penerapan system stasiun jaringan,” kata Rahmat menambahkan.

Dalam kesempatan itu, KPI Pusat menyampaikan apreasiasi terhadap upaya internal MNC TV  menegakkan aturan P3 dan SPS KPI serta penayangan iklan layanan masyarakat (ILM). ***

  1. (Jelang Pilkada NTB Serentak) Radio dan TV Dilarang Partisan
  2. Lembaga Penyiaran Diminta Kedepankan Asas Keberimbangan dan Independensi
  3. Indosiar Terima Penilaian Tahunan Penyelenggaraan Penyiaran dari KPI
  4. Evaluasi Tahunan Lembaga Penyiaran: KPI Pusat Minta SCTV Tingkatkan Frekuensi Konten Lokal dan ILM

Halaman 395 dari 663

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.