Umum

Detail
Dilihat: 769

 

Jakarta -- Jelang Ramadan 2026 (1447 H), lembaga penyiaran (TV dan radio) diminta menyiapkan program-program siaran religinya secara serius. Diharapkan tayangan ramadan yang disajikan nanti tidak hanya sekedar mengikuti tren, tapi juga berlandaskan riset mendalam. 

Hal ini disampaikan Anggota Komisi I D PR RI, Taufiq R. Abdullah, dalam sambutan kuncinya pada acara Sosialisasi Program Siaran Keagamaan yang digelar Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dengan tajuk “Mewujudkan Siaran Keagamaan yang Menyejukkan bagi Masyarakat” sebagai langkah awal persiapan menuju Ramadan 2026, di Kantor KPI Pusat, Selasa (11/11/2025) kemarin. 

Ia menambahkan, kesiapan lembaga penyiaran dalam memproduksi tayangan ramadan mesti dimulai dari tema besarnya. Tema ini kemudian digali melalui riset yang mendalam dan terukur. 

“Mengingat fungsi media sebagai penyalur informasi, edukasi, hiburan serta kontrol sosial, hal ini penting dilakukan. Kita bisa mencontoh bagaimana TV Nasional Turki memproduksi drama dan film dengan mengangkat sejarah bangsanya dan dapat meraih keuntungan dari tayangan tersebut,” jelas Anggota DPR RI dari Fraksi PKB ini.

Oleh karenanya, Taufiq menilai acara sosialisasi ini menjadi penting dan strategis karena bisa menjadi forum diskusi yang tepat dalam persiapan tayangan Ramadan. Forum ini juga menjadi pengingat bagi lembaga penyiaran untuk berhati-hati dalam memilih narasumber yang tepat dan memahami sensitivitas isu keagamaan. 

Di sela-sela paparan kuncinya, Taufiq ikut menyoroti pentingnya perluasan regulasi yang juga mencakup redefinisi penyiaran, serta perluasan kewenangan KPI ke platform digital. 

Dari perspektif pemerintah, Analis Kebijakan Subdit Seni Budaya dan Siaran Keagamaan Islam Kementerian Agama (Kemenag), Dewi Tri Wulandari, mengingatkan lembaga penyiaran untuk menggunakan kurasi penceramah serta menyelaraskan materi dakwah berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 9 Tahun 2023 mengenai pedoman ceramah keagamaan. 

Menyangkut hal ini, pihaknya menawarkan kerja sama penyediaan penceramah bersertifikasi serta mendorong lembaga penyiaran untuk mengangkat kekayaan seni, budaya, dan nilai Islam yang logis, moderat, dan rahmatan lil ‘alamin dalam program Ramadan.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan forum penting untuk memperkuat komitmen lembaga penyiaran dalam menampilkan tayangan religi yang berlandaskan penghormatan terhadap keragaman dan nilai-nilai kebangsaan. Ia menjelaskan bahwa KPI tidak hanya bertugas memberi sanksi, tetapi juga menyediakan ruang apresiasi melalui Anugerah Syiar Ramadhan (ASR) yang diselenggarakan bersama Kemenag, MUI, dan Kemenpora. 

KPI menekankan perlunya evaluasi program religi agar tetap sesuai norma kesopanan, kesusilaan, serta tidak menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat yang majemuk.

“Tanyakan sebanyaknya ke narasumber agar siaran menjadi tayangan yang benar, dapat memberikan kesejukan, kedamaian, serta membuat orang semakin lebih bertakwa dan beriman, tidak hanya saat Ramadan, tapi setelahnya jadi tuntunan dan panduan,” tambah Anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, Aliyah, di tempat yang sama.

Komisioner sekaligus Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, menyebutkan tujuan penyiaran sebagaimana tercantum pada UU Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 3. Menurutnya, penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. 

Tulus juga menyebutkan beberapa pasal dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang berhubungan dengan program siaran keagamaan.

Apresiasi tren positif tayangan religi

Wakil Ketua Komisi Infokom MUI Pusat, Idy Muzayyad, mengapresiasi tren positif dalam penyiaran program religi namun mengingatkan perlunya penguatan internal censorship di lembaga penyiaran. Ia menekankan perlunya keselarasan pemahaman antara seluruh pihak internal (mulai dari kreator, gatekeeper, hingga tim produksi) agar setiap konten dapat melewati pengawasan internal sebelum tayang. MUI membuka ruang konsultasi bagi lembaga penyiaran dalam menentukan tema maupun narasumber keagamaan.

Pandangan kelompok masyarakat terhadap tayangan religi ini disampaikan oleh perwakilan Fatayat NU dan Nasyiatul Aisyiyah. Keduanya menekankan perlunya program yang lebih substansial, mendidik, relevan bagi generasi muda, serta bebas dari unsur sensasional, SARA, maupun konten yang mengungkap aib pribadi. Mereka juga mendorong sinergi antara lembaga penyiaran, ormas keagamaan, dan Kemenag dalam penyaringan narasumber serta penyusunan materi siaran yang ramah keluarga dan mendorong nilai moderasi beragama.

Sesi diskusi yang dihadiri berbagai stasiun televisi dan radio memunculkan sejumlah isu penting: sertifikasi penceramah, tren program “ustaz curhat”, batasan dramatiasi dalam tayangan tobat, hingga tantangan besarnya penetrasi konten digital yang sulit diawasi. KPI menegaskan bahwa sanksi diberikan bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi publik dan menjaga standar etik penyiaran. KPI juga mendorong kolaborasi lebih luas antara lembaga penyiaran dan organisasi masyarakat demi memperkuat literasi keagamaan publik.

Di akhir kegiatan, seluruh narasumber menyampaikan komitmen bersama untuk menghadirkan siaran Ramadan yang lebih ramah, mendidik, dan menyejukkan. KPI berharap sosialisasi ini menjadi momentum penting bagi peningkatan kualitas tayangan keagamaan menjelang Ramadan 2026, dengan tetap berpegang pada nilai P3SPS, regulasi penyiaran, serta kepentingan publik sebagai prioritas utama. */Anggita Rend/Foto: Agung R

 

Detail
Dilihat: 279

 

Jakarta - Keberadaan Peta Jalan Penyiaran Indonesia 2025-2030 merupakan amanat dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2025 sebagai usaha KPI dalam menata penyelenggaraan penyiaran yang adaptif terhadap ekosistem global. Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat I Made Sunarsa mengatakan bahwa lembaga penyiaran tetap dibutuhkan eksistensinya dalam kehidupan berbangsa di negeri ini. “Ada tugas negara yang disematkan di lembaga penyiaran yakni mencerdaskan masyarakat, membangun kebudayaan dan demokratisasi,” ujarnya. Jadi kehadirannya tidak semata meneguhkan fungsi edukasi, ekonomi, hiburan dan perekat sosial. Namun negara juga membutuhkannya untuk membangun integritas kebangsaan. 

Hal tersebut disampaikan I Made Sunarsa pada Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) tentang Peta Jalan Penyiaran Indonesia 2025-2030 yang diselenggarakan KPI Pusat, (13/11). Senada dengan hal tersebut Ketua KPI Pusat menyampaikan, tujuan penyusunan Peta Jalan ini agar memberi gambaran tentang masa depan penyiaran di Indonesia sebagaimana implementasi mandat dari undang-undang penyiaran. Diharapkan, Peta Jalan ini dapat menjadi referensi industri untuk menjalankan bisnis penyiaran yang juga sejalan dengan kepentingan publik dan peneguhan demokrasi kita. 

Pada kesempatan tersebut hadir sebagai pembicara Direktur Pos dan Penyiaran Direktorat Jenderal Ekosistem Digital, Gunawan Hutagalung. Kepada peserta diskusi yang merupakan anggota KPI Pusat, anggota KPI Daerah, serta tim kesekretariatan KPI Pusat, Gunawan menjelaskan tentang kondisi terkini tentang pergeseran linier broadcasting yang hingga saat ini masih menjadi sarana informasi publik kepada layanan non linier personal media yang merupakan implementasi dari teknologi baru. Menurutnya, dengan kondisi yang dinilai sebagai masa transisi industri penyiaran, batas antara broadcasting dan internet semakin kabur. Sementara konsumen bergerak bebas antara linier dan non-linier. Gunawan menilai lembaga penyiaran perlu menentukan strategi dalam melakukan transformasi. 

Pada paparan yang bertajuk Optimalisasi Regulasi Penyiaran di Era Konvergensi Digital, Gunawan juga menjelaskan usaha di banyak negara dalam menerapkan pengaturan media digital baik dari segi konten, infrastuktur, bisnis hingga usaha mengawal kepentingan publik. Regulasi globalmulai menyetarakan penyiaran tradisional dan layanan Over The Top dengan pendekatan yang bervariasi dari longgar hingga ketat. Fokus utama pengaturan tersebut, ujar Gunawan, adalah perlindungan masyarakat dari konten berbahaya, hoaks dan pelanggaran data. Yang menarik adalah aturan ini juga menegaskan kewajiban kontribusi konten lokal dan/ atau penetapan kewajiban finansial bagi penyedia OTT untuk industri konten lokal.  

Di ujung pembahasan, Gunawan menyampaikan bahwa pergeseran besar di industri penyiaran memerlukan transformasi regylasi dan kelembagaan agar penyiaran tetap relevan, berdaya saing dan berkelanjutan di era konvergensi digital. Karenanya, tambah Gunawan, optimalisasi regulasi penyiarna harus mengarah pada konvergensi digital yang inklusif, adil dan berkelanjutan, dengan menyeimbangkan kepentingan publik, industri dan teknologi. Tentunya yang juga penting adalah menciptakan kesetaraan (level playing field) dengan layanan OTT. 

Pemaparan selanjutnya disampaikan Purnomo Sucipto selaku Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Dukungan Kabinet Kementerian Sekretariat Negara. Menurutnya, kehadiran regulasi yang adil untuk lembaga penyiaran dan layanan OTT memang dibutuhkan dalam pengembangan ekosistem penyiaran digital di Indonesia. Integrasi pengaturan terkait penyiaran konvensional dan digital bertujuan menjamin kepastian hukum dan keseimbangan pengaturan. Menurutnya, hal ini lebih dapat diterima dibanding mengatur aspek penyiaran platform digital di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Namun demikian Purnomo memberi catatan yang perlu diperhatikan pada penetapan regulasi penyiaran. Diantaranya pemanfaatan Artificial Intelligence atau Kecerdasan Buatan yang belum ada sama sekali prediksinya pada regulasi saat ini. Terkait penguatan kelembagaan KPI serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang  berkenaan dengan penyiaran seperti Undang-Undang Pemerintah Daerah, juga harus dikawal dengan baik agar tidak terjadi lagi pengabaian eksistensi regulator penyiaran oleh pemerintah lokal yang ujungnya merugikan publik di daerah itu sendiri. 

Sementara itu Dekan Fakultas Da’wah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof. Dr. Gun Gun Heryanto ikut serta menyampaikan paparan untuk penyusunan Peta Jalan Penyiaran Indonesia. Gun Gun mengakui bahwa revisi regulasi penyiaran sudah selayaknya dilakukan karena undang-undang yang ada saat ini sudah sampai pada usang. Kalau tidak segera beradaptasi maka akan ditinggalkan yang berujung pada terpinggirkannya hak publik mendapat informasi yang layak. Gun Gun mendukung penuh inisiatif KPI merumuskan Peta Jalan Penyiaran 2025-2030 sebagai usaha memperkuat penyiaran nasional dalam konteks ekosistem digital global. 

Diskusi serupa akan dilangsungkan secara berkala dalam rangka mendapatkan insight dari banyak pihak yang ikut terlibat pada ekosistem penyiaran. KPI sendiri telah menunjuk Yuliandre Darwis dan Dadang Rahmat Hidayat selaku tim perumus Peta Jalan Penyiaran Indonesia 2025-2030. Masih ada dua diskusi lain yang akan membahas dua tema secara spesifik, yakni terkait aspek industri dan aspek regulator dalam hal ini KPI Pusat dan KPI Daerah. 

Dalam diskusi hari in yang membahas aspek regulasi, Anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Mimah Susanti,  Anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah, Ketua KPI Daerah Khusus Jakarta (DKJ) Rizky Wahyuni, serta Sekretaris KPI Pusat Umri yang juga didampingi jajaran sekretariat KPI Pusat hadir langsung bertatap  muka. Adapun yang hadir melalui saluran dalam jaringan (daring) Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza, Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran Muhammad Hasrul Hasan, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso, Anggota Bidang Kelembagaan Evri Rizqi Monarshi dan Amin Shabana. (Foto: KPI Pusat/ Agung R)

 

Detail
Dilihat: 5141

 

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menggelar Sekolah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) Angkatan LIV bertajuk “Mewujudkan Siaran yang Melindungi Publik” di Kantor KPI Pusat, Rabu (12/11/2025). Dalam kesempatan ini, disampaikan pentingnya penguatan regulasi dan fungsi sosial dalam penyiaran.

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, dalam keynote speechnya menyampaikan penguatan fungsi sosial dalam penyiaran selaras dengan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Kendati demikian, lanjutnya, regulasi lama ini perlu direvisi yang ditargetkan rampung pada 2026. 

“DPR RI bersama Pemerintah saat ini sedang dalam proses pembahasan Revisi UU Penyiaran. Salah satu semangat utamanya adalah menutup kesenjangan regulasi agar konten pada platform OTT maupun UGC tunduk pada pedoman yang sejalan dengan roh P3SPS yakni proporsional, terukur, dan tidak mematikan inovasi. Prinsipnya sederhana, satu publik, satu standar perlindungan,” katanya.

Menurut Amelia, terjadinya perubahan lanskap media yang cepat membuat batas antara siaran linear dan konten daring semakin tipis dengan tantangan yang semakin berlapis. Ia juga mecontohkan negara yang sudah menerapkan pengaturan terkait penyiaran melalui media digital, antara lain Uni Eropa dengan Audiovisual Media Service Directive (AVMSD) dan Digital Service Act (DSA), Inggris Raya dengan Online Safety Act, Kanada dengan Online Streaming Act, serta Australia dengan eSafety (Safety by Design). 

“Indonesia punya kekuatan rujukan sendiri yaitu P3SPS dan KPI, yang apabila dikontekstualkan ke ranah digital akan menjadi model Asia yang berakar pada nilai-nilai kita, yakni keberagaman, kesantunan atau kesopanan, dan tanggung jawab sosial,” jelas Amelia.

Sementara itu, adanya Sekolah P3SPS, kata Anggota DPR dari Fraksi Nasdem ini, dapat menjadi pagar moral, standar profesional, dan kontrak sosial antara industri dan masyarakat.

Terkait ini, Amelia menyampaikan tiga hal yang bisa dijadikan kompas arah mutu siaran. Pertama, kualitas merupakan amanah publik, yang berarti bahwa kualitas siaran tidak lahir dari sensor, melainkan dari tanggung jawab editorial.  Kedua, kesetaraan standar lintas platform, yang juga berarti kesetaraan beban tanggung jawab bagi semua platform penyiaran. Terakhir, ruang aman untuk inovasi yang bertanggungjawab. Hal ini berarti bahwa kebebasan, bisa bekerja optimal bila ada pedoman atau rambu-rambunya. 

Amelia menyerukan seluruh pemangku kepentingan berperan penting dalam mewujudkan siaran yang melindungi publik. Sementara industri penyiaran juga diharapkan menjadikan P3SPS bukan sekadar kewajiban, melainkan keunggulan kompetitif dengan mengintegrasikan etika ke dalam proses produksi dan pengawasan mutu. Adapun para kreator dan pemengaruh diminta menjaga tanggung jawab digital dengan mengutamakan akurasi dibanding sensasi. Ia juga meminta akademisi dan KPID untuk terus memperkuat riset berbasis bukti guna mendukung kebijakan yang tepat sasaran. 

Dalam kesempatan ini, Amelia meminta KPI untuk terus melanjutkan kegiatan Sekolah P3SPS. Menurutnya, sekolah ini dapat menjadi motor perubahan dan kolaborasi lintas sektor.

“Siaran yang melindungi publik bukan tujuan akhir. Ia adalah jalan panjang menuju peradaban informasi yang dewasa. Di jalan itu, P3SPS adalah kompasnya, KPI adalah penjaganya, DPR adalah pengawal regulasinya, dan insan penyiaran adalah penggerak utamanya. Mari kita jaga kompas itu bersama-sama, dengan integritas, profesionalisme, dan keberpihakan pada publik,” tandasnya.

Dalam sambutannya, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyampaikan bahwa lembaga penyiaran dan masyarakat umum perlu memahami materi P3SPS yang menjadi rujukan KPI dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap tayangan. “Ini harus dipahami karena KPI berkerja berdasarkan regulasi dan aturan yang ada,” katanya.

Kepala Sekolah P3SPS sekaligus Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, menguatkan hal tersebut. Menurutnya, sekolah ini merupakan bagian dari komitmen KPI dalam meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia di bidang penyiaran. 

“Belakangan ini kami menghadirkan mahasiswa dan masyarakat (sebagai peserta Sekolah P3SPS), karena dari pengaduan yang masuk, banyak yang belum mengetahui tugas dan kewenangan KPI,” ujar Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat ini seraya menyampaikan jika masyarakat juga mengadukan konten media sosial dan platform streaming ke KPI.

Melalui kegiatan ini, lanjut Tulus, para peserta, baik dari lembaga penyiaran maupun masyarakat, dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai P3SPS dalam setiap produksi konten. Dengan demikian, semangat “Siaran yang Melindungi Publik” tidak hanya menjadi tema, tetapi juga praktik nyata dalam dunia penyiaran Indonesia. */Anggita Rend/Foto: Agung R

 

Detail
Dilihat: 241

 

 

Jakarta - Dinamika adaptasi regulasi penyiaran  yang menjadi diskursus lebih dari satu dekade teranalogikan sebagai pita mobius/ mobius strip, atau tak kunjung usai dan tuntas. Padahal dalam rentang waktu itu, sudah muncul kesepahaman bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Seharusnya laju teknologi dalam dunia penyiaran dapat diantisipasi dengan adanya Good Will dan Political Will dari semua pihak untuk mewujudkan regulasi baru. Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Prof Gun Gun Heryanto, dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) tentang Peta Jalan Penyiaran Indonesia 2025-2030 di kantor KPI Pusat, (13/11). 

Menurut Gun Gun, revisi regulasi penyiaran sudah selayaknya dilakukan karena undang-undang yang ada saat ini sudah sampai pada usang. Kalau tidak segera beradaptasi maka akan ditinggalkan yang berujung pada terpinggirkannya hak publik mendapat informasi yang layak. Gun Gun mendukung penuh inisiatif KPI merumuskan Peta Jalan Penyiaran 2025-2030 sebagai usaha memperkuat penyiaran nasional dalam konteks ekosistem digital global. 

Pria yang dikenal sebagai Pakar Komunikasi Politik menyampaikan tantangan dalam sistem penyiaran nasional. Yang pertama tentunya ketimpangan regulasi antara media konvensional dan media dengan platform digital, ujarnya. Kemudian kelembagaan pengawasan yang belum adaptif terhadap perkembangan teknologi. Menurutnya pengawasan yang dilakukan KPI masih manual sementara kondisi sekarang sudah membutuhkan monitoring berbasis Kecerdasan Buatan atau Artificial Inteligence (AI). 

Secara khusus Gun Gun menyebut tentang lemahnya literasi media dan rendahnya keberagaman konten lokal. “Saya percaya gerakan literasi itu sama pentingnya dengan regulasi. Makanya saya mendukung sekali program literasi di KPI,” ungkapnya. Sejarahnya di negara-negara maju yang menginvestasikan anggaran literasi yang besar, mampu meningkatkan partisipasi non konvensional lebih tinggi lantaran tingkat literasi yang tinggi di sana..

Dalam pandangannya, literasi ini merupakan komponen penting dalam Peta Jalan Penyiaran yang akan disusun KPI dalam rangka membebaskan masyarakat dari cengkraman hoaks, misinformasi dan konten negatif. “Regulasi adalah pendekatan elit, literasi adalah pendekatan rakyat dan titik tengahnya adalah movement,” ujarnya. Prinsipnya dengan regulasi yang adaptif, literasi yang menguat dan partisipasi publik yang aktif, akan mendukung keberfungsian pemerintah. 

Gun Gun menilai harus ada revisi menyeluruh terhadap regulasi penyiaran yang menjangkau pengaturan media dengan platform digital termasuk layanan Over The Top (OTT). Sejalan dengan itu, definisi penyiaran diperluas mencakup semua distribusi audio-visual publik, termasuk streaming dan platform digital. Tentu saja pengaturan tersebut juga mengusung etika dan semangat perlindungan publik. “Sehingga harus adaptif dengan isu konten AI, deepfake, disinformasi dan privasi serta membuat kode etik siaran yang berbasis pada audit AI,” terangnya. 

Jika berkaca pada model pengaturan media di negara-negara maju seperti Inggris, Kanada, dan Australia, pengaturan konten lokal merupakan bentuk proteksi atas keberlanjutan ekosistem lokal dan industri kreatif.  Dengan karakter media saat ini yang sarat dengan kepentingan baik dari dalam atau pun dari luar, regulasi yang ada harus jadi jaring pengaman sosial atau social safety net, supaya tidak kebablasan. Afirmasi pada konten lokal ini menurut Gun Gun, harusnya sudah tidak lagi jadi perdebatan. 

Tentang keberadaan regulator penyiaran, Gun Gun menilai KPI harus dilihat sebagai perwakilan publik dan Kementerian Komdigi sebagai perwakilan negara yang jelas sangat berbeda DNA-nya satu sama lain. Itulah sebabnya, Gun Gun sangat mendukung adanya penguatan kelembagaan KPI yang memberikan keluasan kewenangan dan independensi pengelolaan lembaga. 

Pembicara pada DKT tersebut tidak hanya Gun Gun semata. KPI juga menghadirkan Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) Sekretariat Dukungan Kabinet Kementerian Sekretariat Negara Purnomo Sucipto.  Pembicara lainnya adalah Direktur Pos dan Penyiaran Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Gunawan Hutagalung, dan Ketua KPI Pusat periode 2016-2019 Yuliandre Darwis. Turut hadir dalam diskusi di kantor KPI, Anggota KPI Pusat Koordinator Bidang Kelembagaan I Made Sunarsa, anggota KPI Pusat Bidang Kelembagaan Mimah Susanti, Anggota KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah, dan Ketua KPI Daerah Khusus Jakarta Rizky Wahyuni.  Adapun yang hadir melalui saluran dalam jaringan (daring) Wakil Ketua KPI Pusat Mohamad Reza, Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran Muhammad Hasrul Hasan, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Tulus Santoso, Anggota Bidang Kelembagaan Evri Rizqi Monarshi dan Amin Shabana.

 

Detail
Dilihat: 515

Bandung -- Menghadapi era sibernetika, masyarakat dan seluruh aspek usaha dituntut untuk adaptif (beradaptasi). Namun demikian, era baru ini harus dipaksakan berintegrasi dengan etika yang berlaku serta selaras dengan tata kelola dalam inti sistem komunikasi (penyiaran). 

Pandangan ini dikemukakan Prof. Sang-Hee Kweon dari Universitas Sungkyukwan, Seoul, Korea Selatan, di sela-sela diskusi pararel dalam Konferensi Penyiaran Indonesia (Indonesia Broadcasting Conference) yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, kemunculan platform digital global telah mendefinisikan ulang cara berkomunikasi, memproduksi, dan mengatur informasi. Dalam lanskap yang terus berkembang ini, manusia ditantang untuk memikirkan kembali peran riset komunikasi, bukan hanya sebagai studi teknis media, tetapi sebagai penyelidikan yang etis, sistemik, dan berkelanjutan.

“Karenanya, pada titik refleksi berkelanjutan ini, era sibernetika menantang kita untuk mengintegrasikan etika, desain, dan tata kelola ke dalam inti sistem komunikasi (penyiaran),” katanya. 

Sebelumnya, Sang-Hee membahas transisi teoretis dari sistem komunikasi tradisional menuju kerangka kerja geo-sibernetika. Terkait ini, Sang-Hee mengajak semua pihak untuk berpikir kritis tentang bagaimana komunikasi beroperasi sebagai sistem dinamis di dunia yang saling terhubung.

Menutup presentasi, Sang-Hee berharap forum IBC menyediakan ruang bagi para akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk berteori dan membentuk sistem penyiaran yang inovatif dan bertanggung jawab.  “Ini forum yang sangat berharga bagi kita,” katanya. 

Wakil Direktur Jenderal World Intellectual Property Organization (WIPO), Hasan Kleib, mengatakan forum konferensi ini berkaitan erat dengan pembahasan internal yang dilakukan lembaganya yakni soal komunikasi (penyiaran), teknologi dan kreativitas. 

Menurutnya, penyiaran saat ini tidak lagi dipandang hanya sebagai masalah hukum atau teknis. Pasalnya, realitas yang dihadapi oleh dunia penyiaran saat ini jauh lebih kompleks dan mendalam. Masalahnya mencakup dimensi budaya, sosial, dan ekonomi (usaha kreatif).

“Fokus kami tidak terbatas pada harmonisasi regulasi. Kami juga terus memantau dan merespons pertumbuhan pesat industri media dan hiburan global. Indonesia, khususnya, menjadi contoh ideal bagaimana kekayaan intelektual dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Hasan Kleib.

Di Indonesia, lanjut Hasan Kleib, industri kreatifnya berkontribusi signifikan terhadap PDB nasional. Ia menilai Indonesia telah muncul sebagai negara adidaya kreatif, yang menggabungkan kekayaan budaya, inovasi, dan transformasi digital. “Ini adalah aset yang luar biasa yang harus terus dipupuk,” ujar Hasan Kleib.

Hasan juga menyoroti masalah hak cipta di era kecerdasan buatan (AI). Ia menilai masalah ini sangat komplek sekaligus menjadi tantangan baru bagi industri penyiaran. 

“Saya berharap forum ini memantik diskusi yang mengeksplorre isu-isu kritis yang terjadi sekarang. untuk saling belajar, dan untuk memperkuat kapasitas kolektif kita. Saya juga berharap forum ini akan memperkaya pemahaman kita dan memberdayakan sektor penyiaran dan kreatif Indonesia untuk berkembang di panggung global,” tuturnya.

Media pengaruhi asumsi publik 

Di Malaysia, Nik Norma Nik Hasan dari Universitas Sains Malaysia, menceritakan pengaruh media terhadap situasi di masyarakatnya khususnya terkait isu perempuan. Menurutnya, representasi visual sering kali membentuk asumsi publik yang sumbernya berasal dari platform berita daring, televisi dan media sosial. 

“Dalam studi kami, kami berfokus pada bagaimana perempuan dan isu-isu perubahan iklim direpresentasikan di media Malaysia. Selama lima belas tahun terakhir, Malaysia telah menerapkan berbagai kebijakan yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat rentan dan mempromosikan kesetaraan gender,” katanya.

Pihaknya, lanjut Nik Norma, mengamati bahwa lembaga pemerintah secara konsisten menjadi sumber utama dalam pelaporan perubahan iklim, terutama membahas hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Kemudian diikuti oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM), yang memainkan peran yang lebih kecil namun tetap penting dalam advokasi dan penyadaran.

Selain itu, perempuan lebih sering digambarkan dalam peran persuasif atau suportif, alih-alih sebagai pembuat kebijakan atau pakar. “Kami juga memeriksa konten itu sendiri untuk memahami bagaimana narasi gender dikonstruksi dalam liputan media terkait iklim,” tambah Nik Norma. 

Pengamatannya juga mengidentifikasi ada tiga aspek kunci ketahanan lokal. Pertama, pengetahuan ekologi tradisional, yang membantu masyarakat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Kedua, ketahanan sosial, yang tercermin melalui kerja sama masyarakat dan tanggung jawab bersama. Ketiga, kemitraan antar anggota masyarakat, yang memperkuat nilai-nilai moral dan pembelajaran adaptif, terutama di kalangan perempuan Kelantan

“Temuan ini menyoroti kekuatan moral, kearifan budaya, dan kapasitas adaptif yang membentuk Perempuan Kelantan. Pengetahuan kolektif mereka menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana masyarakat dapat tetap tangguh dalam menghadapi tantangan iklim,” pungkasnya. ***

 

  1. IBC 2025 Dorong Lahirnya Regulasi Baru Penyiaran 
  2. KPI dan LPSK Bahas Peluang Penguatan Kolaborasi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Penyiaran
  3. Junico Siahaan: Regulasi Konten Digital Sebuah Keharusan untuk Keadilan dan Kepentingan Publik
  4. KPI Minta Komdigi Koordinasikan Pangkalan Data Perizinan Penyiaran untuk Optimalisasi Pengawasan Konten

Halaman 8 dari 723

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot