Umum

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 10 Maret 2023

Dilihat: 3073

Solo - Pembaruan regulasi (UU) dinilai akan memberi kepastian hukum bagi masyarakat maupun lembaga penyiaran. Kemajuan teknologi dan luasnya materi siaran saat ini memerlukan peraturan yang jelas dan tegas termasuk penguatan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, saat ini pihaknya telah hampir rampung menuntaskan draf RUU Penyiaran. Draf peraturan ini menampung berbagai dinamika yang dikeluhkan termasuk tentang kelembagaan KPI. 

“Mudah-mudahan bulan puasa draf RUU sudah selesai. UU Penyiaran yang baru dalam drafnya akan mengatur isi siaran atau mengatur penyiaran dalam hal ini termasuk kelembagaan KPI,” katanya melaui sambungan daring di Kegiatan Bimbingan Teknis SDM Lembaga Penyiaran Radio tentang P3SPS di Solo, Jawa Tengah, Jumat (10/3/2023).  

Dihadapan ratusan penyiar yang tergabung dalam Persatuan Penyiar Radio Seluruh Indonesia (Persiari), Abdul menyampaikan alasan perubahan revisi UU Penyiaran karena kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis.

Kebutuhan masyarakat akan hiburan, informasi dan berita, adalah dasar dari dibentuknya peraturan penyiaran. “Pada dasarnya suatu peraturan perundang-undangan dikeluarkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan juga mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat,” kata Abdul Kharis.

Dalam sambutannya, Ketua KPI Pusat, Agung Suprio mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud lembaganya dalam memberikan edukasi kepada para pelaku penyiaran. Fungsi strategis media penyiaran harus diiringi dengan penguatan rambu-rambu penyiaran yang ada. 

Agung berharap ke depan para pelaku industri kreatif radio dapat menjadi gerbong dalam menciptakan iklim siaran yang sehat dan berkualitas. “Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) merupakan tuntunan buat penyiar di TV maupun radio ketika mereka bersiaran. Di dalamnya terdapat hal yang dibolehkan dan dilarang,” tutur Agung.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, meminta para penyiaran dalam mengantarkan imajenasi pendengarnya untuk tidak mengabaikan fungsi-fungsi dari media penyiaran. 

“Kalau radio hanya sarana memberikan hiburan abai pada fungsi hiburan, kontrol dan perekat sosial, saya yakin hingga hari ini radio masih eksis. Bobot dalam substansi isi konten siaran mengandung wahana  pendidikan hingga hiburan,” kata Mulyo

Di tengah tantangan dari hadirnya media baru, Mulyo menambahkan, radio harus menampilkan sesuatu yang sensasional namun tetap memiliki ukuran yang pantas. Memiliki unsur positif diyakini akan memperoleh tempat terbaik di setiap pendengarnya. “Membuat program siaran yang baik. Dalam regulasi penyiaran tidak melanggar rambu-rambunya,” pungkas Mulyo. Syahrullah

Detail

Ditulis oleh Super User

Ditayangkan: 03 Maret 2023

Dilihat: 2339

Jimbaran -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam dunia penyiaran terus gencar melakukan literasi ke masyarakat dalam bentuk Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa (GLSP). Kali ini, Sekolah Tinggi Ilmu Komputer (STIKOM) Bali berkesempatan menjadi tuan rumah dalam helatan tersebut. 

Bertindak sebagai narasumber yakni I Made Sunarsa, Tulus Santoso dan Ni Made Ras Amanda Gelgel. Materi literasi difokuskan menguatkan peran masyarakat sebagai penentu arah industri televisi saat ini. Belum lagi perkembangan media baru dengan banyak pilihan yang dikhawatirkan membuat masyarakat meninggalkan TV dan radio. Padahal media ini merupakan sumber informasi yang diawasi dengan ketat sehingga sangat minim hoaks atau disinformasi.

“Pendengar radio semakin hari semakin turun. Dibalik itu, pengguna media sosial terus naik tiap tahun. Harusnya ini menjadi perhatian bagi kita semua,” jelas Tulus saat menyampaikan keperihatinannya akan media TV dan radio yang mulai ditinggalkan.

Fenomena ini menunjukkan kecenderungan masyarakat yang lebih menggandrungi media sosial daripada TV atau radio. Ditambah lagi terbentuk pendapat tentang isi kontennya yang tidak berkualitas, jenis acara yang monoton, hingga sudah merasa tidak mendapat manfaat dari media ini. Karena itu, semangat untuk melihat TV dan mendengar radio perlu ditumbuhkan lagi. 

“Jadi kalau ingin informasi yang baik, hiburannya yang sehat, edukasinya ada, nonton aja siaran TV. Saya kira ini harus menjadi semangat kita bersama,” jelas Made Sunarsa.

Literasi merupakan aspek penting yang menjadi bekal masyarakat dalam menerima informasi. Terlebih pola penyiaran TV dan radio saat ini adalah menampilkan fenomena yang viral di media sosial. Pikiran kritis dalam literasi yang harus dikuatkan untuk menekan hal-hal buruk yang justru viral dan kemudian tayang di TV atau radio.

“Kita bicara literasi kita bicara tentang kritis, jadi kalau nonton kita tidak boleh menerima informasi begitu saja.” Jelas Ni Made, Akademisi Universitas Udayana (Unud).

Tumbuhnya sikap kritis masyarakat dibarengi minat menonton TV atau mendengar radio mestinya jadi kunci berbenahnya industri penyiaran. Tingkat literasi dan perhatian masyarakat terhadap TV maupun radio akan sangat membantu KPI dalam mengawasi dan menyanksi program siaran yang bandel.

“Saya kira KPI Pusat dan KPI Daerah yang jumlahnya puluhan tidak cukup untuk mengawasi siaran yang jumlahnya beribu-ribu jam. Gerakan ini (GLSP) mengajak masyarakat untuk aktif. Saat ini, KPI sudah berusaha tegas pada lembaga penyiaran dengan P3SPS dan lainnya. Saya kira KPI selain mengawasi pemberi pesan (lembaga penyiaran), namun juga (penerima pesan) masyarakat untuk cerdas dalam memilih program siaran,” harap akademisi Unud tersebut sebagai closing statement. Abidatu Lintang

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 08 Maret 2023

Dilihat: 2774

Jakarta -- Revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran No.32 tahun 2002 harus segera tuntas. Selain itu, RUU Penyiaran baru harus berisikan aturan-aturan yang progresif dengan definisi penyiaran yang luas. Jadi ketika UU tersebut berlaku, aturanya mampu menjangkau dan memahami seluruh aspek penyiaran termasuk di dalamnya perkembangan media dan teknologi.  

Hal itu disampaikan Anggota KPI Pusat, Irsal Ambia, saat mengisi acara Diskusi Forum Legislasi yang diselenggarakan Koordinatoriat Wartawan Parlemen dan Biro Pemberitaan DPR dengan tema “RUU Penyiaran untuk Kedaulatan Bangsa dan Negara” yang berlangsung di Media Center DPR/MPR/DPD RI di Gedung Nusantara 3 Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/3/2023) kemarin.  

“Kita mendorong UU Penyiaran baru segera dibahas dan bisa dihasilkan. UU baru ini tidak hanya bicara konvensional tapi juga punya pandangan digital pada platform new media. Ini tugas kita bersama dan teman-temen wartawan perlu mengutarakan ini,” tambah Irsal di depan peserta diskusi. 

Tak hanya itu, Irsal berharap UU Penyiaran baru mampu mewujudkan keadilan berusaha untuk semua platfrom media. Dengan demikian, kompetisi antar kedua platform media itu akan berjalan baik dan sehat. 

“Kewenangan KPI sekarang hanya yang konvesional dan yang baru belum tersentuh. Ini akan menjadi semacam regulasi yang adil. Mereka nanti akan berbadan hukum Indonesia dan ketika sudah maka mereka akan tunduk pada hukum Indonesia. Salah satunya mereka akan bayar pajak dan salah satu kepentingan pengaturan media baru adalah kedaulatan bangsa,” jelas Irsal. 

Selain soal media baru, Irsal meminta RUU Penyiaran dapat mendorong demokratisasi penyiaran di Indonesia menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya menyangkut persoalan kepemilikan media karena menyangkut aspek ekonomi dan politik. 

“Fenomena seperti ini tidak hanya di Indonesia tapi juga terjadi di seluruh dunia. Ada hubungan antara politik dan ekonomi. Kemudian sedikit orang menguasai media. Mereka itu punya banyak radio dan TV. Yang penting dilakukan kita adalah belajar dari negara lain dengan membangun fire wall yang menjaga kepentingan politik sehingga tidak akan sangat mudah menggunakan ruang publik tersebut,” ujar Irsal.

Dia juga menyampaikan perlunya penguatan kelembagaan KPI sebagai regulator penyiaran. Selama ini, fungsi KPI belum optimal karena kewenangannya hanya terbatas pada konten siaran. “Semestinya kewenangan pengaturan secara holistik. Artinya, hal-hal yang di luar konten, seperti registrasi perizinan, dan sebagainya secara menyeluruh ada di sebuah badan. Intinya penguatan KPI baik strukturnya, KPI Daerah dan lain sebagainya," tutur Irsal.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari mengatakan, pihaknya sedang membahas draf RUU penyiaran dan berencana akan menyelesaikannya pada periode ini. Jika draf sudah selesai, Komisi I DPR akan menyampaikan ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Proses di Komisi I hampir selesai untuk draf RUU-nya. Mudah mudahan dalam masa sidang besok ini draf RUU penyiaran sudah akan selesai," kata Abdul Kharis dalam Forum tersebut.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahadiansyah meminta pembahasan revisi UU Penyiaran melibatkan partisipasi publik dan memperhatikan masukan publik tersebut. Hal itu agar pembentukan UU tidak cacat formil atau sesuai dengan aturan pembentukan perundang-undangan. "Bagaimana kemudian publik dirangkul sebanyak mungkin, jangan dikebut," papar Trubus. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 02 Maret 2023

Dilihat: 2468

Jimbaran – Literasi membentuk sikap kritis dan selektif masyarakat terhadap tayangan atau konten di media. Jika sikap ini makin kuat dan meluas, hal ini tak hanya mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi media tapi juga akan memengaruhi pola produksi konten di media tersebut.

Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano mengatakan, TV dan radio bahkan media baru seperti Youtube berharap tayangannya ditonton atau didengar masyarakat. Semakin banyak konten tersebut ditonton maupun didengar, maka konten tersebut makin sering dibuat. 

“Rating dan share itu menjadi pertimbangan lembaga penyiaran karena berpengaruh kepada pemasukan. Jumlah pemirsa selalu menjadi lebih penting. Kalau di sosial media juga begitu acuannya, viewer dan subscribe. Selalu yang menentukan adalah penonton,” kata Hardly saat membuka acara Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa di Kampus Institut Teknologi Bisnis STIKOM Bali, di Jimbaran, Bali, Kamis (2/3/2023). 

Oleh sebab itu, lanjut Hardly, pihaknya berupaya menempatkan posisi masyarakat (penonton) berada di atas atau yang menentukan dinamika siaran. Namun sikap menonton harus terlebih dahulu diarahkan agar memilih konten yang baik dan berkualitas. Melalui literasi pola tersebut tersebut dapat dibentuk.

“TV dan radio kalau membuat siaran lalu tidak banyak yang nonton tentu akan membuat hal-hal yang menarik supaya banyak dilihat. Karenanya, kita ingin membuat teman-teman semakin selektif melihat tontonan karena itu akan jadi rujukan industri untuk proses selanjutnya. Ini yang akan kita dorong,” pintanya kepada para mahasiswa. 

Hardly menambahkan, KPI bisa saja menjatuhkan sanksi kepada konten lembaga penyiaran yang melakukan pelanggaran. Tapi hal ini tidak akan berkelanjutan jika tidak ada dukungan dari penonton. Artinya, meskipun tayangan tersebut sudah disanksi tetap bisa ada selama penoton tidak meresponnya. 

“Karenanya kami berharap melalu gerakan ini, bukan hanya KPI tapi seluruh masyarakat Indonesia khususnya generasi muda, menjadi bagian untuk mendorong kualitas penyiaran dari waktu ke waktu menjadi lebih baik,” katanya. 

Menurut Hardly, ada beberapa cara untuk mewujudkannya yang pertama dengan selalu memilih program siaran yang baik dan berkualitas. Artinya, tayangan tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Kedua, sebarkan atau umumkan siaran baik dan berkualitas itu kepada masyarakat. 

“Jadi yang kita viralkan itu siaran yang baik-baik. Kenapa kita perlu viralkan, agar semakin banyak orang yang tahu tentang program siaran baik. Jika orang makin banyak tahu, maka mereka akan menonton. Kalau makin banyak, maka industri juga akan bergerak memproduksi yang baik itu tadi,” ujar Hardly. 

Berdasarkan hasil indeks kualitas program siaran TV yang dilakukan KPI bersama 12 Perguruan Tinggi di 12 Kota, dari 8 kategori program acara enam, 6 kategori dinilai berkualitas. Hanya tersisa 2 kategori program yang masih di bawah indeks berkualitas yakni Infotainmen dan Sinetron. 

Ketua KPID Bali, I Gede Agus Astapa, mengatakan mencerdaskan masyarakat merupakan tugas bersama termasuk dalam hal memanfaatkan media terutam di era digital sekarang. “Mudah-mudahan dengan kegiatan ini masyarakat Bali khususnya, dapat semakin cerdas dalam memanfaatkan media. Apalagi pada 20 Maret nanti akan dilakukan analog switch off,” katanya.

Dia menyatakan masyarakat Bali terbilang sudah cerdas dalam memilih konten. Namun kecerdasan tersebut harus terus diasah yang salah satunya melalui literasi. 

Dalam kegiatan diskusi GLSP, hadir narasumber antara lain I Made Sunarsa, Tulus Santoso dan Ni Made Ras Amanda Gelgel. Moderator acara diskusi dipimpin Nyoman Adi Sukerno. Turut hadir Komisioner KPI Pusat, Nuning Rodiyah. ***