Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 13 November 2020

Dilihat: 17412

Yogyakarta - Pelaksanaan penyiaran digital diyakini mampu menghadirkan akses informasi yang setara bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan wilayah blank spot yang selama ini belum dapat dilayani dengan optimal. Jika selama ini industri penyiaran banyak didominasi oleh pemain besar dari Jakarta, dengan sistem siaran digital ke depan tentunya akan memberi kesempatan bagi pelaku industri penyiaran lokal untuk berkiprah, termasuk masyarakat di wilayah perbatasan. “Dengan demikian akan didapat akses informasi yang setara,” ujar Irsal Ambia, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Koordinator Bidang Kelembagaan, saat menjadi narasumber dalam Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Sistem Penyiaran Digital, di Yogyakarta (12/11). 

Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran menganut prinsip diversity of content, sebagai salah satu syarat terwujudnya demokratisasi penyiaran.Diversity of content atau keberagaman konten ini sangat dimungkinkan mewujud melalui pelaksanaan penyiaran digital yang memungkinkan semakin banyaknya pihak yang terlibat dalam industri penyiaran. Dipaparkan Irsal, kalau sekarang kita menonton satu kanal dengan satu stasiun, pada saat digitalisasi frekuensi yang dapat digunakan menjadi lebih banyak. “Sehingga semakin banyak pula siaran  yang dapat dihasilkan dalan digitalisasi,” ujarnya. Dengan demikian prinsip diversity of content akan berjalan karena banyaknya program siaran yang hadir telah memberi keleluasaan untuk pemirsa memilih siaran yang baik dan sesuai. 

Digitalisasi ini, ujar Irsal, membuka  peluang lebih besar untuk keterlibatan industri penyiaran lokal. Kalau selama ini banyak  pelaku industri penyiaran berasal dari Jakarta, lewat digitalisasi ini ke depan akan tumbuh ekosistem penyiaran lokal yang terdiri atas rumah produksi,  pembuat konten kreatif lokal, serta sumber daya manusia (SDM) penyiaran lokal yang menopang industri penyiaran di setiap daerah. 

KPI sendiri, ujar Irsal tentunya akan tetap melakukan pengawasan konten siaran, apapun platformnya. Termasuk pada televisi yang bersiaran secara digital, tambahnya. Konsekuensi bagi KPI tentu saja meningkatkan jumlah tim pemantauan dari yang selama ini sudah mencapai 200 orang untuk pengawasan televisi analog.  Meskipun jumlah televisi yang dipantau menjadi lebih banyak, Irsal meyakini kualitas siaran ke depan tentunya menjadi lebih baik karena munculnya kompetisi  yang ketat.  Publik akan memiliki kemampuan literasi lebih baik, industri juga akan menyediakan program yang lebih berkualitas. Sehingga muncul titik temu antara keinginan publik dan industri terhadap program siaran yang bermanfaat baik secara konten ataupun secara ekonomi. 

Hadir pula sebagai narasumber dalam sosialisasi tersebut Feriandi Mirza selaku Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile/ Backhaul Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang memaparkan capaian pemerintah dalam pemerataan informasi di perbatasan melalui penyiaran digital. Menurut Feriandi, guna mendukung penyiaran digital, pemerintah akan membuat regulasi terkait migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital atau Analog Switch Off. Diantaranya tentang pengaturan penggunaan multiplekser (mux), seperti jumlah kanal siaran yang dapat digunakan dalam satu mux. “Kalau siaran yang digunakan adalah standar definition, akan didapat sampai 13 kanal. Namun kalau menggunakan high definition, hanya 7 hingga 9 kanal saja untuk satu mux,” ujarnya. 

Aturan lain yang sedang disiapkan adalah tentang transparansi penawaran kerja sama dari penyelenggara mux kepada lembaga penyiaran. “Akan diatur tarif slot siaran, standar kualitas siaran, serta penomoran saluran siaran,”ungkap Andi. Regulasi tersebut juga akan mengatur agar jangan sampai penyelenggara mux ini menggunakan seluruh kapasitas mux untuk dirinya sendiri. 

Terkait tarif, Andi memaparkan kalau di penyiaran dikenal pembagian daerah ekonomi maju dan daerah ekonomi kurang maju. Jadi mungkin nanti akan dibagi terkait kategorisasi sebuah wilayah layanan siara itu aka nada di daerah mana. “Tentu saja untuk daerah ekonomi kurang maju, tariff sewa multiplekser akan berbeda dengan yang berada di daerah ekonomi maju,” jelasnya. Pengaturan ini dimaksudkan agar penyelenggaraan mux berjalan dengan adil (non-discriminatory dan open access) dan juga transparan.

Mengenai kesiapan industri televisi dalam digitalisasi, Andi menilai baik lembaga penyiaran publik (LPP) maupun lembaga penyiaran swasta (LPS), untuk di lokasi yang komersial tidak terlalu banyak masalah. LPP TVRI sekarang sudah memiliki 120 pemancar televisi digital di seluruh daerah. Hal serupa juga sudah disiapkan oleh televisi swasta. Yang harus diperhatikan, ujar Andi, adalah lokasi yang tidak layak secara ekonomi. Pada daerah seperti itu, pemerintah akan melakukan intervensi seperi lewat BAKTI yang melakukan pengadaan pemancar televisi digital untuk TVRI. 

Sementara itu menurut Wayan Eka Putra dari Metro TV yang hadir sebagai narasumber, pihaknya sudah siap untuk digitalisasi penyiaran sejak bertahun-tahun lalu. Bahkan pada tahun 2012, Metro TV sudah on air multipleksernya. Namun setelah adanya berbagai masalah kepastian regulasi penyiaran digital, peralatan untuk siaran digital tidak digunakan lagi. “Kalau bicara kesiapan, Metro TV siap!” tegas Wayan. Dirinya juga menceritakan kondisi dilematis saat pergantian peralatan siaran harus dilakukan sementara sistem yang berlaku masih analog. Namun demikian Metro TV tetap mendukung hadirnya penyiaran digital. Siaran digital Metro TV pertama kali mengudara di wilayah perbatasan, Nunukan, pada Agustus 2019. Sosialisasi penyiaran digital ini juga dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Al Masyhari dan anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno. Penyelenggaraan sosialisasi merupakan kerja sama antara KPI dan BAKTI Kemenkominfo. 

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 12 November 2020

Dilihat: 5853

Yogyakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melihat digitalisasi penyiaran sebagai peluang pemerataan informasi. Meski harus diakui, digitalisasi juga memberikan bonus digital yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas. Pemerataan informasi tentunya sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang tinggal di beranda depan negeri ini. Menurut Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, selama ini wilayah perbatasan antar negara yang menjadi beranda negara, banyak yang kesulitan mendapatkan informasi dari televisi teresterial indonesia. “Sehingga mereka memenuhi kebutuhannya melalui informasi yang tersedia dari siaran luar negeri,” ujarnya. Tak heran jika bahasa Upin Ipin dan mata uang ringgit jauh lebih popular di sana. Dengan digitalisasi ini, diharapkan kondisi seperti itu dapat ditanggulangi sehingga kita dapat menjaga Indonesia dengan sebenar-benarnya. Bukan saja dalam tataran ekonomi, tapi yang jauh lebih penting juga menjaga negeri ini dalam tataran budaya. 

Hal tersebut disampaikan Mulyo saat memberikan sambutan dalam acara sosialisasi dan publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital, yang diselenggarakan KPI bekerja sama dengan Badan Aksesibilitas Teknologi dan  Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia di Yogyakarta (12/11). 

Mulyo menyampaikan pula yang sering didengungkan selama ini adalah banyaknya wilayah blank spot yang belum terlayani siaran. “Kami sangat berharap dan yakin bahwa BAKTI dan Kominfo berkomitmen membantu wilayah tersebut yang selama ini tidak dilirik oleh pengelola televisi” ujanya. Tiadanya televisi yang terlibat di wilayah blankspot karena secara ekonomi wilayah itu tidak cukup menarik dan tidak cukup potensial, sehingga kemudian dilewatkan oleh televisi dalam pendirian tower antena. KPI juga berharap, dengan digitalisasi serta konsep yang diusung BAKTI dan Kemenkominfo dapat menempatkan pemancar dan penguat antena televisi teresterial di BTS-BTS (Base Transceiver Station) yang ada di wilayah blankspot. Hal ini tentunya akan semakin memperluas dan memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi. 

Digitalisasi penyiaran ini, ujar Mulyo, harus dapat dimaknai dengan hadirnya peluang bagi masyarakat mendapatkan alternatif siaran televisi yang jauh lebih beragam. Saat ini di Jakarta, sudah ada saluran televisi baru digital dengan format siaran bisnis, olah raga, dan da’wah. “Mudah-mudahan ke depan dapat diikuti dengan hadirnya televisi dengan format siaran pendidikan, anak-anak, dan olah raga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya. Karena program olah raga banyak  diminati oleh masyarakat kita.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 13 November 2020

Dilihat: 6611

Yogyakarta -- Setelah sukses dilakukan di beberapa kota, kegiatan Sosialisasi dan Publikasi Menjaga Indonesia dan Perbatasan Melalui Penyiaran Televisi Digital kembali diselenggarakan di Yogyakarta, (12/11/20). Membuka kegiatan, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almashary, persiapan Analog Switich Off (ASO) pada 2022 menjadi dasar pentingnya kegiatan sosialisasi ini dan harus dilakukan secara massif.  

“Sosialisasi mengenai ASO menjadi tantangan tersendiri bagi KPI. Meski demikian DPR RI akan tetap mendukung langkah KPI salah satunya melalui pengesahan revisi undang-undang penyiaran,” jelasnya. 

Abdul Kharis mengapresiasi langkah KPI menggandeng Badan Aksesibilitas Teknologi dan Informasi (Bakti) melakukan sosialisasi kepada masyarakat di berbagai kota khususnya di wilayah perbatasan. Namun, dia mengingatkan sosialisasi ini harus dilakukan secara merata untuk berbagai kalangan dan jangan hanya kepada kalangan millenial tapi juga kepada orang tua. 

“Tidak bisa dipungkiri istilah penyiaran digital masih menjadi hal yang jarang dipahami orang tua. Namun untuk kalangan muda atau millenial sebagaian besar sudah memahami penyiaran digital,” paparnya sekaligus membuka kegiatan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menyatakan KPI siap untuk secara massif melakukan sosialisasi kepada masyarakat. “Kami siap melakukan beberapa kegiatan guna mendukung sosialisasi penyiaran digital yang dimulai sejak tahun ini dan akan terus bergulir hingga beberapa tahun ke depan.”

Dia juga menyampaikan beberapa alasan mengenai pentingnya penyiaran digital diantaranya meratakan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat di daerah perbatasan. Menurutnya, selama ini masyarakat di wilayah itu sering mendapat luberan siaran asing yang berpotensi mengikis rasa nasionalisme. “Kami percaya dengan siaran digital masyarakat dapat alternatif tayangan televisi yang beragam dan menumbuhkan rasa nasionalisme,” pungkasnya.

Kegiatan Virtual yang bekerjasama dengan Bakti, DPR dan Kominfo ini dihadiri beberapa narasumber di antaranya Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno, Komisioner KPI Pusat Irsal Ambia, Kepala Divisi Lastmile Bakti Kominfo, Asisiten CEO Media Group Wayan Eka Putra serta akan dimoderatori oleh Artika Amalia serta dihadiri ratusan peserta secara Online. Vel/*

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 12 November 2020

Dilihat: 6476

Cikarang -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berharap digitalisasi penyiaran tidak sekedar alih teknologi, namun harus dapat membawa kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui penyiaran digital diharapkan masyarakat dari Sabang sampai Merauke bisa mendapatkan informasi yang berkualitas dan hiburan yang sehat, dengan beragam pilihan saluran siaran secara gratis. Oleh sebab itu masyarakat harus paham apa itu siaran digital dan Analog Switch Off (ASO). 

Pendapat itu disampaikan Komisioner KPI Pusat, Hardly Stefano, pada diskusi di arena Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) yang diselenggarakan di Cikarang, Jawa Barat, Kamis (12/11/2020).

“Kami ingin pelaksanaan siaran digital harus sepenuhnya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, baik untuk ketersediaan informasinya maupun untuk kemudahan mengakses informasi tersebut, terutama yang menjadi perhatian kami yakni wilayah yang selama ini termasuk area blankspot. Kami meminta komitmen pemerintah agar dapat mendorong para pengelola siaran digital untuk dapat membangun infrastruktur siaran yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Apalagi, dengan sistem siaran digital, dapat dilakukan cost sharing dalam membangun infrastuktur," tambahnya.

Di sisi lain, menurut Hardly pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan konverter berupa Set Top Box (STB) yang dapat mengubah perangkat TV analog menjadi digital. Harus ada standarisasi STB, juga perlu ada upaya pembagian STB gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

"Selain itu, publik juga harus diberi kesempatan terlibat dalam proses perpindahan sistem tersebut. Masyarakat harus diberi pemahaman tentang konsep siaran digital, terlibat dalam proses perumusan regulasi teknis, serta ikut mengawasi implementasi siaran digital. Perlu ada public sphere untuk seluruh tahapan ASO,” ujar Hardly.

Selain itu, lanjut Komisioner bidang Kelembagaan KPI Pusat ini, digitalisasi penyiaran harus memikirkan bagaimana membangun ekosistem penyiaran digital yang sehat, agar dapat menghasilkan program siaran yang berkualitas. Terkait ini, KPI telah melakukan berbagai upaya. Antara lain kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, maupun kajian tentang dinamika industri penyiaran secara berkala. 

Dalam kesempatan ini, Hardly mengaitkan penyiaran digital dengan penguatan dan kapasitas masyarakat melalui literasi. Hal ini penting karena pelaksanaan siaran digital akan membuka peluang lahirnya TV-TV baru yang berdampak terhadap pertumbuhan konten siaran. 

“Harus ada penguatan dan dorongan untuk mengapresiasi program siaran yang berkualitas. Untuk itu KPI telah memiliki agenda Bicara Siaran Baik.  Dalam dinamika industri penyiaran free to air (FTA), produksi konten siaran sangat dipengaruhi dengan berapa banyak orang yang menonton. Pasalnya, pemasang iklan memiliki kecenderungan untuk memasang iklan pada siaran dengan jumlah penonton yang banyak. Oleh sebab itu, selain bersikap kritis pada konten siaran yang buruk, masyarakat juga harus didorong untuk memberi apresiasi dan menviralkan program siaran yang baik. Agenda ini telah dijalankan untuk berbagai program siaran televisi analog, dan nantinya juga akan dilakukan untuk program siaran yang diproduksi oleh TV digital. Kapasitas masyarakat dalam literasi media, akan turut membangun ekosistem penyiaran digital yang sehat,” jelas Hardly.

Hardly juga menegaskan komitmen KPI untuk terus melakukan sosialisasi siaran digital ke masyarakat.Hal ini untuk memastikan agar sebelum seluruh proses migrasi siaran digital dituntaskan pada tahun 2022, seluruh masyarakat Indonesia telah memahami dan mengetahui secara detail tentang penyiaran digital.

“KPI akan bersinergi dengan berbagai pemangku kepentingan agar proses migrasi sistem penyiaran ini menjadi agenda bersama, dan benar-benar membawa kemanfaatan bagi seluruh rakyat,” tandas Hardly.

Usai diskusi yang disiarkan secara langsung oleh jaringan TV di bawah bendera ATSDI, ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara KPI dengan ATSDI tentang sosialisasi siaran digital. ***