Jakarta – Tema-tema bertemakan kekhilafiyahan sebaiknya dihindari guna meminimalisir perpecahan atau konflik apalagi yg bermuatan mempertentangkan antar pemahaman keagamaan dalam atau antar agama. Penyiaran itu harus bertujuan memperkukuh integrasi nasional.

Demikian disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Idy Muzayyad, pada forum pembinaan dan klarifikasi program tayangan Trans TV “Berita Islami Masa Kini dan Happy Show” di kantor KPI Pusat, Selasa, 8 September 2015.

Dalam forum itu, Trans TV diwakili Vivi, A Hadiansyah, Evi Yuliani, A Vera Wijaya, Andhika, dan Eko S. Sementara itu, hadir pula Komisioner KPI Pusat, Agatha Lily, S. Rahmat Arifin, Danang Sangga Buana, dan Amirudin.

Menurut Idy, Trans TV sebaiknya lebih mengutamakan ide-ide yang bernilai universal dalam acara yang bertemakan keagamaan. “Saya pikir, tema-tema yang universal cukup banyak,” tambah Idy.

Lebih lanjut, Idy menguraikan, tema-tema acara yang mengandung potensi perpecahan harus disikapi dengan serius dan jangan sampai tayang. Jika nilai-nilai yang mempertentangkan perbedaan ini terus diangkat dikhawatirkan akan menimbulkan embrio konflik seperti yang terjadi di Suriah. “Apakah kita ingin seperti itu? Tentu tidak sama sekali. Janganlah NKRI yang damai ini rusak oleh pemahaman dan perilaku keagamaan yang saling memusuhi dan menyalahkan,” tanya Idy kepada pihak Trans TV.

Idy juga menyorot kebijakan Trans TV terkait pelibatan dan penentuan pihak atau tokoh tertentu dalam penyusunan program dan materi keagamaan yang seharusnya diambil dari kalangan yang clear dan clean dalam artian tidak memiliki pemahaman dan perilaku keagamaan yang suka menyalah-nyalahkan.

Menurut Idy, orang-orang yang menjadi konsultan untuk acara-acara yang sensitif seperti soal agama haruslah yang tepat dan kompeten. “Jangan memilih orang yang sarannya bisa menimbulkan disintegrasi bangsa,” katanya.

Sementara itu, Vivi berjanji akan mengikuti saran KPI dan akan serius melakukan perbaikan internal terhadap program acara terkait.

Menurut data KPI, program “Berita Islami Masa Kini” telah mendapatkan dua kali teguran dari KPI Pusat. Teguran yang terakhir, dilayangkan KPI Pusat terkait pelanggaran acara “Berita Islami Masa Kini” yang dibawakan oleh Teuku Wisnu di Trans TV yang tayang pada, 1 September 2015 pukul 17.01 WIB. Program acara tersebut menyinggung soal amalan surat Al-Fatihah yang dianggap salah. ***


Jakarta - Apa yang harus dilakukan pekerja media ketika teknologi, konten, dan kebutuhan pemirsa berubah? Pertanyaan itu dikemukakan praktisi penyiaran senior Riza Primadi ketika memaparkan materi pembuka peserta Sekolah P3SPS Angkatan IV di kantor KPI Pusat, Selasa (8/9/2015).
 
Riza yang juga salah seorang pendiri Trans TV ini mengatakan, keberadaan ponsel pintar telah masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan manusia. Tidak hanya sebagai sarana telekomunikasi, solusi yang ditawarkan beragam aplikasi yang terdapat di dalamnya menjadi alasan utama seseorang tak mau jauh-jauh dari ponsel. Selain itu, dengan perangkat tersebut, lumbung informasi dalam bentuk tulisan maupun multimedia sangat mudah diakses. Sebagian orang lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya dari pada berada di depan layar televisi.
 
“Masyarakat kita sudah jauh berkembang. Sayang sebagian besar stasiun televisi belum bisa mengiringi perkembangan itu,” kata Riza. Ia meyakini, kelak bentuk perangkat televisi akan mengalami perubahan. Akan ada program acara on demand, sesuai kebutuhan pemirsa. Orang bisa menyaksikan program acara televisi kapan pun dan di mana pun.
 
Kehadiran digitalisasi penyiaran, menurut Riza, juga akan memengaruhi konten. Stasiun televisi akan tersegmentasi sesuai kebutuhan penonton. Pemilik modal harus berpikir ulang jika ingin mengisi televisinya dengan program "gado-gado", ragam program dengan segmentasi yang berbeda-beda.
 
Di sisi lain, perkembangan teknologi ini membuat kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi media, khususnya televisi, bergeser. Pria yang saat ini menjabat sebagai staf khusus Menteri BUMN ini menjelaskan, jumlah penonton televisi menurun. Penonton televisi saat ini adalah mereka yang cenderung mempunyai banyak waktu luang dan tidak memiliki akses terhadap internet. Sedangkan sebagian orang yang lain tidak punya cukup waktu untuk menonton program acara tertentu. Menurutnya, saat ini, stasiun televisi belum mempunyai program acara yang kuat, sehingga memaksa pemirsa meluangkan waktunya untuk duduk di depan televisi di jadwal tayang program bersangkutan.
 
Menurut Riza, dalam kondisi yang demikian praktisi media harus berpikir untuk membuat program acara yang diminati pemirsa. “Jangan membuat program acara atau pemberitaan dengan sudut pandang yang itu-itu saja. Jangan membuat konten yang klise,” ujarnya. Ia menegaskan, dalam memproduksi program acara, pekerja media jangan terbenam dalam kegiatan mencipta, juga harus memosisikan diri sebagai penonton.
 
Selain itu, menurut Riza, dalam produksi program acara, isi pesan adalah yang utama, pemirsa tidakterlalu memikirkan soal kualitas gambar. Maka pesan yang terkandung dalam sebuah program harus bermakna. “Pekerja media harus menciptakan sesuatu yang baru. Itu pekerjaan berat, tapi harus dilakukan agar melahirkan perspektif yang berbeda,” katanya. 

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) mengeluarkan sanksi administratif Teguran Tertulis Kedua untuk program acara “Berita Islami Masa Kini” yang dibawakan oleh Teuku Wisnu di Trans TV yang tayang pada, 1 September 2015 pukul 17.01 WIB. Program acara tersebut menyinggung soal amalan surat Al-Fatihah yang dianggap salah. Beberapa pernyataan dalam acara itu, menurut KPI dan berpedoman pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS), dapat menyinggung dan menimbulkan kesalahpahaman karena adanya perbedaan pandangan/paham dalam agama Islam.

Dalam surat sanksi yang dikeluarkan KPI Pusat itu, program siaran yang berisi perbedaan pandangan atau paham dalam suatu agama wajib disajikan secara berhati-hati, berimbang, dengan narasumber yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis pelanggaran itu dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan terhadap nilai-nilai agama. Atas dasar itu KPI Pusat memutuskan, program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 6 yang berbunyi, "Lembaga penyiaran wajib menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan yang mencakup keberagaman budaya, usia, gender, dan/atau kehidupan sosial ekonomi" serta Standar Program Siaran (SPS) Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 7 huruf (a) dan (b), "Materi agama pada program siaran wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a); tidak berisi serangan, penghinaan dan/atau pelecehan terhadappandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta menghargai etika hubungan antarumat beragama. (b); menyajikan muatan yang berisi perbedaan pandangan/paham dalam agama tertentu secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan." 

Wakil Ketua KPI Pusat Idy Muzayyad mengatakan, sebelumnya program acara "Berita Islami Masa Kini" pernah mendapatkan Teguran Tertulis Pertama dengan surat Nomor  635/K/KPI/06/15, pada 23 Juni 2015 yang membahas tentang alasan perpindahan agama seseorang. "Dengan munculnya dua teguran itu, KPI akan terus melakukan pemantauan intensif terhadap program acara itu. Dalam pemantauan nanti, jika masih ditemukan pelanggaran KPI akan memberikan sanksi yang lebih berat yaitu penghentian sementara sesuai dengan Pasal 75 SPS KPI Tahun 2012," kata Idy di Jakarta, Jumat, 4 September 2015.

Selain didasarkan pada temuan dan kajian tim pemantauan KPI, Idy menjelaskan, KPI banyak menerima aduan dari masyarakat setelah acara itu ditayangkan. "Prinsipnya program siaran tidak boleh mempertentangkan ajaran dan pemahaman baik intra maupun antaragama. Apalagi sampai mengklaim paling benar sendiri sembari menyalahkan pihak lain," ujar Idy. 

Menurut Idy, masyarakat dan umat beragama di Indonesia memiliki pemahaman dan perilaku keagamaan yang beragam sehingga perlu dijaga kerukunan dan sikap saling menghargai. "Bila sikap suka menyalahkan itu dibiarkan berkembang, apalagi disampaikan melalui media penyiaran, itu akan sangat berbahaya bagi harmoni keindonesiaan karena berpotensi memecah belah bangsa," kata Idy lebih lanjut.

Melalui Surat Teguran Kedua itu, Idy menjelaskan agar Trans TV berhati-hati dalam menyajikan program yang berkaitan dengan agama, agar tidak menyinggung pandangan atau paham dalam suatu agama maupun agama lain. Idy mengingatkan agar seluruh Lembaga Penyiaran mematuhi P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran.

Jakarta - Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) dibuka kembali. Kali ini memasuki angkatan IV. Program bimbingan teknis penyiaran yang diperuntukkan untuk semua kalangan mulai dari praktisi lembaga penyiaran, mahasiswa hingga masyarakat umum ini akan dilaksanakan pada 8-10 September 2015.  

Pelaksanaan program yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam menjamin profesionalitas di bidang penyiaran, ini tidak memungut biaya apapun. Penyelenggaraannya ditanggung oleh APBN. Berdasarkan hasil pendaftaran, berikut nama peserta Sekolah P3SPS angkatan IV:

NO

NAMA

LEMBAGA

1

RUBINI PRAWIRADISASTRA

MNC TV

2

SHINTA PRISTIANTI

MNC TV

3

RUSDI ANYUDI

INDOSIAR

4

NUR ASFIN MARDINI

NET.TV

5

RANTI NURAENI

NET.TV

6

PETER NGANTUNG

NET.TV

7

YODHA PRASETIA

METRO TV

8

KANISTRI PUJAYANTI

METRO TV

9

FACHRY

INDOSIAR

10

ARINA NURROHMAH

TV MU

11

MUZAKKI NADFI

TV MU

12

SYAFRI ESA NUGRAHA

TV MU

13

ADINDA KHALIL ARRAHMAN

METRO TV

14

TONDY MAHRDIKA

BINA SARANA INFORMATIKA

15

RAIHAN ABIYAN FATTAH

UNIVERSITAS INDONESIA

16

MUTYA NANDA

KARYAWAN SWASTA

17

BETARI OCTAVIA PERMATA HUTAPEA

CNN

18

DANASMORO BRAHMANTYO

POLITEKNIK NEGERI MEDIA KRAETIF

19

ISMAIL RABBUL IZZATI

METRO TV

20

INDRA SETIAWAN

RTV

21

ADE NURUL FUAD

RTV

22

FERDINA

TRANS 7

23

LEONARDUS CATUR K.E. PAMUNGKAS

TRANS 7

24

REGA HERIYADI

GLOBAL TV

25

DANY RAMADHAN

GLOBAL TV

26

MARIA BASTINA DEWI

I RADIO

27

VICKA KUEN

COSMOPOLITAN FM

28

HENRICUS DODDY WIDYARTO

HARD ROCK FM

29

SOBRI S

MNC TV

30

MAHARENNY HAMIDAH

MNC TV


Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi penghentian sementara pada dua program acara di Trans TV yakni “Insert Pagi” dan “Rumpi No Secret” berdasarkan hasil rapat pleno komisioner KPI Pusat tanggal 24 Agustus 2015. 

Penghentian sementara untuk Program Siaran “Insert Pagi” ditetapkan selama 2 (dua) hari penayangan berturut-turut mulai Tanggal 7 sampai 9 September 2015. Adapun sanksi penghentian sementara pada Program Siaran Rumpi No Secret ditetapkan selama 5 (lima) hari penayangan berturut-turut mulai Tanggal 7 hingga 11 September 2015.

Demikian disampaikan dalam surat sanksi penghentian sementara untuk kedua program acara tersebut yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Judhariksawan, 25 Agustus 2015. 

Menurut KPI Pusat dalam surat sanksinya, ditemukan pelanggaran dalam program “Insert Pagi” pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul 06.31 WIB. Program tersebut menayangkan wawancara Riana Rara Kalsum (Rara), yang diberitakan memiliki hubungan khusus dengan Zulfikar Rakita Dewa (Fikar). Wawancara tersebut memuat pernyataan Rara terkait rencana pernikahan Fikar dan hal-hal lain yang sifatnya sangat pribadi, antara lain surat izin menikah diperkirakan belum diperoleh oleh Fikar hingga pernyataan Rara mengenai Fikar yang tidak mencintai Nefita. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan tentang penghormatan hak privasi, perlindungan anak-anak dan remaja serta penggolongan program siaran. 

KPI Pusat memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 huruf a, b, c, dan d, Pasal 15 Ayat (1) serta Pasal 37 Ayat (4) huruf a. 

Sebelumnya, program ini telah diberikan sanksi administratif teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, melalui Surat Sanksi Administratif Teguran Tertulis No. 232/K/KPI/03/15 tertanggal 10 Maret 2015 atas tayangan perseteruan antara Ki Kusumo dan Demian dan Surat Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kedua No. 293/K/KPI/03/15 tertanggal 26 Maret 2015 atas tayangan terkait kasus pelecehan seksual artis cilik. Atas pelanggaran tersebut KPI Pusat juga telah mendengarkan klarifikasi dari pihak yang mewakili Trans TV pada tanggal 19 Agustus 2015 di Kantor KPI Pusat. 

"Rumpi No Secret”

Sementara itu, untuk program siaran “Rumpi No Secret”, KPI Pusat menemukan pelanggaran pada tanggal 4 Agustus 2015 pada pukul 17.12 WIB. Program tersebut menayangkan wawancara Feny Rose (Pembawa Acara) dengan Riana Rara Kalsum mengenai perseteruan antara dirinya dengan Zulfikar, mulai dari pembicaraan mengenai tantangan untuk melakukan tes DNA sebagai bukti telah terjadi hubungan spesial antara keduanya, masalah telat datang bulan Riana, pendapat Riana atas rencana pernikahan Zulfikar, janji Zulfikar untuk menikahi Riana dan kasus penghinaan terhadap Riana. 

KPI Pusat menilai muatan permasalahan kehidupan pribadi (privasi) seseorang tidak boleh disiarkan karena dapat mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik untuk mengungkapkan aib masing-masing. Jenis Pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan tentang penghormatan hak privasi, perlindungan anak-anak dan remaja serta penggolongan program siaran.

KPI Pusat memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 21 Ayat (1) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14 huruf a, b, c dan d, Pasal 15 Ayat (1) dan Pasal 37 Ayat (4) huruf a.

Selain tayangan tersebut, pada tanggal 9 Juni 2015 pukul 16.21 WIB dan pada tanggal 10 Juni 2015 pukul 15.24 WIB, Program Siaran “Rumpi No Secret” juga menayangkan perseteruan antara Cynthiara Alona dan Emma Fauziah (Ibu dari Vicky Prasetyo) mengenai permasalahan pribadi keduanya.

Program Siaran “Rumpi No Secret” telah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, melalui Surat Sanksi Administratif Teguran Tertulis No. 94b/K/KPI/02/15 tanggal 6 Februari 2015 serta Surat Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kedua No. 281/K/KPI/03/15 tanggal 25 Maret 2015 atas kesalahan serupa. Namun, saudari kembali mengulangi pelanggaran tersebut. Atas pelanggaran tersebut, KPI Pusat juga telah mendengarkan klarifikasi dari pihak yang mewakili Trans TV pada tanggal 18 Agustus 2015 di Kantor KPI Pusat.

Dalam surat sanksi tersebut juga diputuskan Trans TV tidak diperkenankan menyiarkan program dengan format sejenis pada waktu siar yang sama atau waktu yang lain sesuai dengan Pasal 80 Ayat (2) SPS KPI Tahun 2012 selama menjalankan masa sanksi.

Selain itu, KPI Pusat meminta Trans TV agar menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. ***

 

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.