Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 Mei 2017

Dilihat: 16310

Jakarta - Pengawasan penyiaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) secara serentak harus memperhatikan keberimbangan pemberitaan dan liputan dari tiap kota, kabupaten ataupun provinsi yang sedang menjalani pesta demokrasi tingkat lokal. Hal ini untuk memenuhi hak-hak masyarakat berkenaan atas informasi dan pilihan politik yang akan diambil dalam ajang kontestasi politik. Dengan demikian, setiap keputusan politik yang diambil masyarakat pada perhelatan demokrasi didasari atas informasi yang utuh dan benar atas masing-masing kandidat. Catatan ini disampaikan dalam pengantar Evaluasi Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilukada secara serentak tahun 2017, yang dilaksanakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), di Jakarta (19/5).

Koordinator Gugus Tugas Pengawasan Penyiaran Pemilukada, Nuning Rodiyah menyampaikan pula catatan dari KPI atas pelaksanaan pengawasan tersebut. Secara umum, ujar Nuning, seluruh lembaga penyiaran telah mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Pusat serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam melakukan pemberitaan, penyiaran serta penayangan iklan kampanye politik peserta Pemilukada 2017.  

Namun demikian, tambahnya, ada catatan penting dalam konteks pemberitaan di lembaga penyiaran. “Perlu diperhatikan proporsi durasi pemberitaan pada masing-masing calon kepala daerah,” ujarnya. Lembaga penyiaran yang terafiliasi dengan pasangan calon tertentu sering kali menyisipkan pemberitaan dengan proporsi durasi serta framing pemberitaan yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Karenanya, Nuning menilai perlu adanya keterlibatan Dewan Pers dalam melakukan identifikasi potensi framing dalam pemberitaan tayangan politik. Selain tentu saja, lembaga penyiaran tetalah harus senantiasa berfungsi untuk kepentingan publik.

Selanjutnya Nuning memaparkan bahwa Gugus Tugas menemukan adanya iklan kampanye yang ditayangkan di luar masa kampanye dan telah diberikan tindakan oleh KPI atas pelanggaran tersebut. Selain itu, didapati adanya iklan kampanye yang belum sesuai dengan frekuensi penayangan iklan kampanye sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Ke depan, papar Nuning, guna menghasilkan sinergi yang baik  pada Gugus Tugas ini, diharapkan KPU menyiapkan, menyampaikan dan memublikasikan media plan dari penayangan Iklan kampenye di lembaga penyiaran, kepada KPI, guna mendapatkan pengawasan yang menyeluruh baik dari KPI ataupun oleh publik. KPI juga merekomendasikan pada KPU untuk melakukan pengaturan penyelenggaraan debat kandidat yang dilakukan oleh lembaga penyiaran, guna tidak terjadi asumsi negatif atas ketidakhadiran pasangan calon pada program debat tersebut. Lebih jauh, KPI memberikan apresiasi pada seluruh lembaga penyiaran yang telah mengikuti edaran KPI dalam penyiaran hasil hitung cepat atau quick count yang dilaksanakan di atas pukul 13.00 waktu setempat.

Dalam kesempatan evaluasi tersebut, hadir pula anggota Bawaslu Muhammad Afifudin yang menyampaikan kendala-kendala yang ditemui lembaganya dalam melakukan tindak lanjut atas pelanggaran penyiaran Pemilukada. Menurutnya, pemanfaan frekuensi penyiaran harus memberikan kesamaan kesempatan bagi semua pihak. Oleh karena itu, baik KPI dan Pemerintah harus melakukan sebuah terobosan dalam menciptakan aturan hukum yang mengatur mengenai iklan kampanye dan penggunaan frekeunsi publik. "Kerjasama yang dilakukan oleh KPI dan BAWASLU telah dilaksanakan dengan baik, diharapakan kedua belah pihak akan tetap melakukan koordinasi lebih lanjut guna mencegah pemanfaatan frekuensi publik untuk kepentingan politik dan golongan tertentu", ujarnya.

Lebih jauh, Afifudin memuji langkah KPI yang memberi sanksi kepada 4 Lembaga Penyiaran yang menayangkan iklan parpol diluar masa kampanye. " Ditengah masifnya iklan parpol yang terjadi diluar jadwal kampanye, sanksi KPI tersebut patut diapresiasi. Hal tesebut berguna untuk mencegah dominasi pemilik modal dalam memanfaatkan frekuensi", pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut hadir pula perwakilan KPI Daerah dari berbagai provinsi yang menyampaikan pengalaman pengawasan siaran pemilukada di daerahnya masing-masing.

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 19 Mei 2017

Dilihat: 17478

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) memutuskan memberi sanksi teguran untuk Trans 7. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, KPI Pusat telah menemukan pelanggaran pada siaran iklan “Black Auto Battle 2017” yang ditayangkan oleh stasiun TRANS 7 pada tanggal 16 April 2017 pukul 11.03 WIB.

Demikian ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran yang disampaikan ke Trans 7, Jumat (12/5/17).

KPI Pusat menilai, terdapat muatan strategi promosi rokok dalam Siaran Iklan “Black Auto Battle 2017” yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi khalayak anak dan remaja, sehingga penayangan iklan tersebut harus mengikuti ketentuan Pasal 59 Ayat (1) SPS, yakni pukul 21.30-05.00 waktu setempat.

Selain itu, KPI Pusat juga telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 125/K/KPI/31.2/03/2017 tertanggal 10 Maret 2017 mengenai pembatasan penayangan siaran iklan dengan indikasi keterkaitan dan/atau diproduksi oleh produsen rokok. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan perlindungan anak-anak dan remaja serta ketentuan siaran iklan.

Dalam surat itu dijelaskan, tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 43 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) serta Pasal 59 Ayat (1) dan (2).

“Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis,” kata Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin.

Dalam surat itu, KPI Pusat meminta Trans 7 menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 19 Mei 2017

Dilihat: 36652

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) memutuskan memberi sanksi teguran untuk NET TV. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, KPI Pusat menemukan pelanggaran terhadap P3 dan SPS KPI pada Siaran Iklan “Djarum Beasiswa Plus” yang ditayangkan oleh stasiun NET TV pada tanggal 5 Mei 2017 pukul 16.21 WIB.

Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan perlindungan anak-anak dan remaja serta ketentuan siaran iklan. Hal itu ditegaskan KPI Pusat dalam surat teguran ke NET TV, Jumat (12/5/17).

KPI Pusat menilai, terdapat muatan strategi promosi rokok dalam Siaran Iklan “Djarum Beasiswa Plus” yang dapat memberikan pengaruh buruk bagi khalayak anak dan remaja, sehingga penayangan iklan tersebut harus mengikuti ketentuan Pasal 59 Ayat (1) SPS, yakni pukul 21.30-05.00 waktu setempat.

Selain itu, KPI Pusat juga menemukan siaran iklan tersebut pada, tanggal 20 April 2017 pukul 15.12 WIB, tanggal 25 April 2017 pukul 16.50 WIB, tanggal 29 April 2017 pukul 15.14 WIB, dan tanggal 5 Mei 2017 pukul 16.37 WIB.

Dalam surat itu disampaikan, KPI Pusat telah mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 125/K/KPI/31.2/03/2017 tertanggal 10 Maret 2017 mengenai pembatasan penayangan siaran iklan dengan indikasi keterkaitan dan/atau diproduksi oleh produsen rokok.

“KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 14 Ayat (1) dan Pasal 43 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1) serta Pasal 59 Ayat (1) dan (2). Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif teguran tertulis,” kata Wakil Ketua KPI Pusat, S. Rahmat Arifin, di surat teguran tersebut.

Dalam kesempatan itu, KPI Pusat meminta NET TV untuk menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 18 Mei 2017

Dilihat: 79262

Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) melayangkan surat peringatan untuk program siaran jurnalistik “Redaksi Sore” di Trans 7. Program tersebut memperlihatkan atraksi seorang perempuan menelan pedang pada sebuah festival di California, Amerika Serikat.

Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, KPI Pusat menilai program “Redaksi Sore” yang ditayangkan stasiun TRANS 7 pada tanggal 3 Mei 2017 pukul 16.52 WIB tidak memperhatikan ketentuan tentang perlindungan anak dan remaja sebagaimana diatur dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012.

“KPI Pusat menilai tampilan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan dan kengerian bagi khalayak anak dan remaja. Berdasarkan hal tersebut, KPI Pusat memutuskan untuk memberikan Peringatan,” kata Wakil Ketua KPI Pusat, S. Rahmat Arifin dalam surat peringatan ke Trans 7.

Peringatan ini, kata Rahmat, merupakan bagian dari pengawasan KPI Pusat terhadap pelaksanaan peraturan serta P3 dan SPS oleh lembaga penyiaran, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran).

“Ke depan, saya harap Trans 7 senantiasa menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai pedoman dalam penayangan program siaran,” kata Rahmat.
***