Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 09 Oktober 2017

Dilihat: 15201

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima kehadiran jajaran direksi MNC TV yang datang siang ini ke kantor KPI Pusat, (9/10). Dalam pertemuan TV tersebut, KPI mendengarkan penjelasan MNC TV tentang posisi dan status hukum perusahaan yang menaungi stasiun televisi itu.

Wakil Ketua KPI Pusat S. Rahmat Arifin menyatakan, KPI terbuka atas semua hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi masalah MNC TV ini. “Jika MNC TV memiliki bukti dan dokumen yang dapat mendukung penjelasan yang disampaikan direksi tadi, KPI berharap hal tersebut dapat diserahkan untuk dijadikan bahan referensi,” ujar Rahmat.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut, Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran (PS2P) Agung Suprio, Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran Hardly Stefano Pariela, anggota bidang pengawasan isi siaran Nuning Rodiyah dan Dewi Setyarini, serta anggota bidang kelembagaan Ubaidillah.

Sedangkan dari MNC TV dipimpin oleh CEO,  David Fernando Audy, serta jajaran direksi dan manajemen Syafril Nasution, Chris Taufik, Ahmad Alhafiz, Guritno Himantoso, Ruby Panjaitan, Ray Wijaya,  Olda Simatupang dan Immanuel Matondang.

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 05 Oktober 2017

Dilihat: 87899

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan atas keluarnya Surat Edaran Larangan Siaran Iklan Partai Politik. Komisioner KPI Pusat Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran, Hardly Stefano Pariela mengatakan KPI telah bersepakat untuk mengajukan banding. Hal tersebut disampaikan Hardly usai rapat penjatuhan sanksi di kantor KPI Pusat (4/10).

“KPI menyayangkan putusan PTUN meski tetap menghormati keputusan hakim tersebut”, ujar Hardly. Hal ini dikarenakan keberadaan surat edaran tersebut merupakan upaya KPI dalam rangka melindungi publik dari penggunaan frekuensi siaran untuk kepentingan kelompok  dan kepentingan partai politik tertentu.

Surat edaran KPI yang melarang siaran iklan partai politik digugat oleh Partai Berkarya dan Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia di PTUN. Hasil sidang PTUN yang diselengarakan pada 3 Oktober lalu itu, mengabulkan gugatan dan menyatakan surat edaran tidak berlaku sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Padahal, ujar Hardly, surat edaran KPI ini pada dasarnya bertujuan mendorong lembaga penyiaran menciptakan iklim penyiaran yang independen, berimbang dan netral, sebagaimana  yang diperintahkan oleh Undang-Undang.  Apalagi, KPI sebagai perwakilan publik juga harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang menyampaikan keluhan dan keberatan atas siaran-siaran iklan politik di luar tahapan kampanye.

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 06 Oktober 2017

Dilihat: 7261

Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, menyesalkan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Utara terkait pembatalan larangan iklan politik di luar masa kampanye. PTUN mengabulkan gugatan terhadap surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) nomor 225/K/KPI/31.2/04/2017. Menurut Meutya, keputusan tersebut dapat mencederai kewenangan KPI sebagai lembaga pengawas penyiaran.

"Hal ini memberikan preseden buruk bagi penegakan aturan P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) yang dibuat oleh KPI," ujar Meutya melalui keterangan tertulis, Kamis (5/10/2017). Keputusan PTUN salah satunya meminta KPI mengeluarkan surat edaran lintas sektor, yakni dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Meutya menganggap poin tersebut aneh, karena tugas dan fungsi KPI adalah mengawasi tanpa terikat. Penyelenggara pemilu pun tidak bisa menindak isi siaran yang dianggap melanggar P3SPS.

"Bagaimana mungkin KPI yang mempunyai wewenang mengawasi televisi, harus berkoordinasi dengan lembaga negara lain sebelum membuat keputusan?" kata Meutya.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan, iklan politik yang diputar secara masif dan berulang-ulang di luar masa kampanye merupakan bentuk pelanggaran. Menurut dia, iklan di televisi harus menguntungkan publik dan negara yang mendapat manfaat dari frekuensi yang disewakan kepada lembaga penyiaran.

Sebelumnya, hakim PTUN yang mengadili perkara menilai surat edaran KPI tersebut tidak tepat. Surat edaran KPI nomor 225 itu isinya mendorong agar lembaga penyiaran menciptakan iklim penyiaran yang independen, berimbang, dan netral sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI, Hardly Stefano mengatakan, pihaknya masih mempelajari putusan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Namun, ia memastikan KPI akan mengajukan banding.

Belum juga mengajukan banding, pada Selasa (3/10/2017) malam, Hardly mengaku mendapat laporan sejumlah stasiun televisi milik MNC Group sudah ada yang menayangkan iklan politik dari Partai Perindo. Partai Perindo memang diketuai oleh CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo. Padahal, dalam pemahaman KPI, seharusnya iklan itu tidak dulu tayang lantaran putusan hakim PTUN belum berkekuatan hukum tetap. Selain itu, pihaknya masih mengajukan banding.

"Kami masih menunggu (salinan putusan) itu untuk kami mengambil sikap terhadap tayang-tayangan yang muncul itu. Walaupun dalam pemahaman kami kalau itu belum berkekuatan hukum tetap, maka seharusnya edaran itu masih berlaku dan dipatuhi," ujar Hardly. (KOMPAS.COM)

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 04 Oktober 2017

Dilihat: 85194

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) memutuskan memberi sanksi teguran untuk program siaran jurnalistik “Lensa Indonesia Malam” yang tayang di RTV. Program siaran jurnalistik tersebut kedapatan menampilkan adegan beberapa pasangan yang berciuman bibir.

Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, KPI Pusat menemukan pelanggaran tersebut pada tayangan “Lensa Indonesia Malam” RTV pada tanggal 19 September 2017 pukul 00.31 WIB.

“Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas pelarangan adegan ciuman bibir pada program siaran,” kata Wakil Ketua KPI Pusat, Sujarwanto Rahmat Arifin, dalam surat teguran KPI Pusat untuk RTV, Kamis (28/9/2017).

Menurut Rahmat, program tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 16 serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 18 huruf g.

“Kami meminta RTV segera melakukan evaluasi internal serta tidak mengulangi kesalahan yang sama, baik pada program sejenis maupun program lainnya. Kami juga minta RTV wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran,” papar Rahmat dalam surat teguran tersebut. ***