Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 26 Mei 2026

Dilihat: 3336

Tasikmalaya -- Media penyiaran memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai ekonomi suatu daerah. Salah satunya melalui siaran konten lokal. Namun tak cukup itu saja, siaran konten lokal ini harus pula ditopang dengan standar kualitas yang mumpuni. 

“Karenanya, kami (Komisi Penyiaran Indonesia) terus menggugah dan me-refresh kembali spirit lembaga penyiaran dalam memproduksi konten yang berbasis lokalitas dengan kualitas yang unggul. Karena konten yang berkualitas itu sangat memengaruhi penilaian publik,” kata Komisioner KPI Pusat, Aliyah, di awal kegiatan Workshop Penguatan Konten Lokal dengan tema ““Mengangkat Potensi Daerah melalui Media Penyiaran” yang digelar di Kota Tasikmalaya, Senin (25/5/2026).

Aliyah menambahkan, keberadaan konten lokal di media penyiaran juga akan melecut pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah tersebut. Sehingga akan memunculkan banyak konten kreator dengan ide yang variatif dan kreatif. 

“Harapan kami dari kegiatan workshop ini akan lahir konten-konten kreator yang hebat yang akan membawa potensi Tasikmalaya khususnya agar dikenal tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga di dunia,” ujar Aliyah.

Sebelum membuka kegiatan workshop ini, Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menyampaikan bahwa amanat UU Penyiaran yang harus dijalankan lembaga penyiaran yakni memenuhi konten lokal sebanyak 10 persen. Menurutnya, aturan ini tidak hanya dilihat sebagai “pengisi” konten di televisi, melainkan juga sebagai upaya mengangkat ekonomi daerah. 

“Oleh karena itu, di dalam aturan ini mendorong produksi kontennya oleh daerah. Adapun pelaku penyiaran, nantinya dapat memanfaatkan SDM (sumber daya manusia) lokal dalam memproduksi kontennya,” kata Ubaidillah. 

Lalu muncul pertanyaan bagaimana konten lokal tetap eksis di era digitalisasi. Terkait hal ini, Ketua KPI Pusat mengatakan situasi ini menjadi momen bagi kita untuk melakukan kolaborasi agar konten lokal yang mengangkat potensi dan kekayaan daerah bisa terus eksis. 

“Banyak media homeless yang sebenarnya mengangkat konten lokal, banyak media daerah yang tidak pernah ketinggalan memberitakan peristiwa daerah, dan televisi mempunyai kewajiban 10 persen. Kalau kekuatan ini bisa dipadukan, bukan tidak mungkin potensi lokal akan terinformasikan secara luas,” tegas Ubaidillah.

Anggota DPR RI yang juga pembicara kunci workshop, Oleh Soleh, mendukung upaya penguatan lokal sebagai bagian memperkuat ekonomi daerah. Namun ia mengkhwatirkan dengan realita yang terjadi saat ini.

“Kita tidak bisa menutup mata dari realita hari ini, di mana derasnya arus globalisasi dan dominasi konten luar negeri atau yang saya sebut sebagai invasi layar yang telah mengancam eksistensi identitas lokal kita. Kita harus merenungkan bersama, bagaimana kita menjaga identitas lokal ini agar tetap hidup dan relevan di tengah kepungan era digital,” katanya.

Selain itu, lanjut Politisi dari F-PKB ini, konten lokal bukan hanya soal hiburan daerah, tetapi juga bagaimana kita menjaga identitas bangsa dan membangun ekonomi kreatif masyarakat kita sendiri. Menurutnya, media harus diposisikan sebagai jembatan transmisi. 

“Kita punya kekayaan narasi, budaya, dan potensi lokal di daerah, lalu kita punya ekosistem penyiaran seperti TV, radio, media digital, hingga platform streaming. Ekosistem inilah yang menjadi sarana utama pembentuk opini publik demi mengarahkan pola pikir generasi muda kita. Oleh karena itu, kita harus melakukan status shift atau pergeseran status. Jangan lagi kita hanya pasif menjadi konsumen budaya global, tetapi jadilah produsen narasi bagi daerahmu sendiri,” tandasnya. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 Mei 2026

Dilihat: 3433

Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat meminta ANTV mengurangi durasi waktu siar konten asing sesuai dengan batasan yang diatur dalam ketentuan perundangan dan peraturan yang berlaku. UU No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 36 ayat 2 menyebutkan durasi siaran untuk mata acara asing secara keseluruhan di TV maksimum hanya 40% dari waktu siaran dalam sehari. 

“Isi siaran dari jasa penyiaran televisi, yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus) mata acara yang berasal dari dalam negeri,” kata Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, di awal acara pembinaan lembaga penyiaran ANTV di Kantor KPI Pusat, Rabu (20/5/2026).

Ia mengungkapkan, berdasarkan aduan dan hasil pantauan tim KPI Pusat ditemukan jika persentase waktu siaran asing ANTV masih berada di atas ambang batas yang diatur dalam UU Penyiaran. Ia mengatakan kondisi tersebut perlu segera dibenahi agar televisi nasional tetap memberi ruang yang lebih besar bagi karya anak bangsa.

“Semangat pembatasan siaran asing adalah agar produksi dalam negeri mendapat kesempatan lebih luas untuk tampil di layar kaca nasional, sehingga karya anak bangsa bisa tampil. Beberapa program memang kita ada keterbatasan seperti animasi. Kita juga menyadari kondisi lembaga penyiaran, tapi kolaborasi perlu dilakukan agar spirit mewadahi karya dalam negeri bisa dilakukan” ujar Tulus.

Menjawab temuan dan permintaan itu, perwakilan ANTV mengatakan bahwa sepanjang Januari hingga Desember 2025 lalu, pihaknya telah memenuhi komposisi siaran 60 persen program lokal dan 40 persen program asing. Namun, pada awal 2026 terjadi peningkatan siaran asing akibat berakhirnya sejumlah lisensi film dan serial yang sebelumnya telah dibeli, terutama film dan serial India yang harus segera ditayangkan agar tidak menimbulkan temuan dalam audit internal perusahaan. 

Namun, lanjut wakil ANTV tersebut, mereka telah menyiapkan strategi untuk mengembalikan komposisi siaran sesuai ketentuan. Mulai Juni hingga Juli 2026, ANTV berencana menambah tayangan sinetron dan film nasional, serta memperbanyak rerun program lokal untuk menutup kekurangan porsi siaran domestik.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat Bidang Pengawasan Isi Siaran, Aliyah mengatakan, kendati kondisi industri penyiaran tengah menghadapi tantangan, kepatuhan terhadap regulasi tetap harus menjadi prioritas. Ia berharap ANTV segera melakukan penyesuaian agar proporsi siaran asing kembali berada dalam batas yang diperbolehkan. “Tetap ya diperkuat QC (Quality Control) nya dengan berpedoman pada P3SPS,” tegasnya.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat Bidang Pengembangan Sistem Siaran, Muhammad Hasrul Hasan, mengatakan pihaknya memahami kondisi industri televisi yang sedang berupaya bertahan di tengah perubahan ekosistem media. Meski begitu, lanjutnya, ketentuan terkait pembatasan siaran asing tetap berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh lembaga penyiaran.

“Kami memahami kondisi industri hari ini berbeda dengan kondisi awal, tetapi regulasi tetap harus dijalankan. Yang terpenting adalah adanya langkah nyata agar secara bertahap persentase siaran asing dapat diturunkan,” katanya. 

Di sela-sela pembinaan, KPI mengusulkan ANTV untuk menjajaki kolaborasi dengan rumah produksi lokal, kampus, serta kreator di daerah guna menghadirkan konten berkualitas dengan biaya yang lebih efisien. Upaya ini dinilai dapat menjadi solusi untuk memperkuat keberagaman program sekaligus mendukung perkembangan industri kreatif nasional. KPI juga mendorong ANTV menjajaki peluang kerja sama dengan negara lain agar program siaran bisa lebih bervariasi.

Di tempat yang sama, Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Evri Rizqi Monarshi, memberi apresiasi atas komitmen ANTV untuk bangkit. Ia berharap ANTV dapat kembali menghadirkan program-program unggulan yang pernah melekat di benak masyarakat.

Menutup kegiatan, Tulus Santoso menegaskan, KPI Pusat akan terus melakukan pengawasan terhadap komitmen ANTV dalam menurunkan persentase siaran asing. Ia berharap langkah-langkah yang telah disampaikan dapat segera direalisasikan sehingga ANTV tidak hanya patuh terhadap regulasi, tetapi juga semakin berkontribusi dalam menampilkan karya-karya anak bangsa di layar televisi nasional. Dalam forum tersebut disampaikan juga bahwa diskusi terkait banyaknya program animasi asing juga akan dilakukan oleh KPI. **/Anggita Rend/Foto: Agung R

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 25 Mei 2026

Dilihat: 4273

Tasikmalaya -- Maraknya informasi hoaks yang banyak beredar di media baru (sosial) memicu keresahan masyarakat daerah termasuk di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah untuk segera membuat regulasi khusus terkait media baru ini. 

Permintaan ini mencuat di sela-sela kegiatan Workshop Penguatan Konten Lokal yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Kota Tasikmalaya, Senin (25/5/2026).

“Kami meminta agar keberadaan media sosial diatur dan diawasi. Soalnya kami khawatir dengan informasi hoaks dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu. Siapa sekarang yang mengatur dan mengawasi hal ini. Kami tidak tahu,” tegas salah satu warga Tasikmalaya di tengah acara workshop tersebut.

Menanggapi hal ini, Dosen Hukum Pers dan Penyiaran Sekolah Tinggi Hukum Galunggung Tasikmalaya, Nurjani, menyampaikan bahwa negara harus hadir guna memastikan kejelasan hukumnya. Pasalnya, jika konten dan informasi negatif ini dibiarkan tanpa payung hukum dampaknya akan sangat merugikan dan makin liar.

Saat ini, lanjutnya, payung hukum untuk pengawasan media hanya Undang-Undang (UU) Pers (1999) dan UU Penyiaran (2002). Keduan UU ini, kata Jani, tidak mampu mengatur keberadaan media berbasis internet seperti media sosial, blog, dan streaming digital karena memang tidak masuk kewenangannya. Lalu, keberadaan UU ITE hanya mengisi kekosongan hukum pada komunikasi digital, terutama untuk konten non-jurnalistik yang tidak berada di bawah Dewan Pers atau KPI.

“Karena itu, kondisi ini harus menjadi perhatian khusus. Bagusnya seperti apa media sosial (baru) ini agar publik terlindungi. Apakah yang perlu dikuatkan kewenangan KPI atau yang lainnya. Ini jadi masukan dan juga harapan besar kepada DPR dan Pemerintah. Mudah-mudahan Komisi I mendorong KPI melebarkan kewenangannya di media sosial,” ujar Nurjani sekaligus nara sumber workshop.

Pandangan yang sama juga diutarakan Jurnalis Cecep Patruzaman. Menurutnya, keresahan terhadap media sosial begitu tinggi. Permasalahannya karena tidak ada pengawasan terhadap media ini. Kendati demikian, ia tidak menampik dampak positif dari kehadirannya. 

“Kita juga harus fair (adil) bahwa ada juga kontribusi yang baik dari hadirnya media ini,” tuturnya dalam diskusi workshop.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, menjelaskan bahwa kewenangan KPI untuk mengawasi media baru tidak ada. Saat ini, berdasarkan amanah UU Penyiaran tahun 2002, KPI hanya mengawasi media penyiaran seperti TV dan radio. Karenanya, secara perlindungan publik media penyiaran masih jauh lebih baik dari pada media berbasis internet tersebut. 

Lebih lanjut, Tulus yang juga merupakan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat  memesankan agar negara hadir dan mampu mewujudkan kedaulatan di ranah digital. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 Mei 2026

Dilihat: 908

Jakarta - Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) diperingati setiap tanggal 20 Mei. Tahun ini merupakan peringatan Harkitnas ke 118. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menyampaikan naskah pidato resminya. Naskah pidato a/n Menteri Komdigi bertemakan “Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara” memuat pesan kebangsaan, semangat persatuan, serta ajakan untuk terus memperkuat transformasi dan pembangunan Indonesia di era digital. Berikut naskah pidatonya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat Pagi, Salam sejahtera bagi kita semua,

Syalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan,

Rahayu.

Saudara-Saudari Sebangsa dan Setanah Air,

Tepat pada hari ini, 20 Mei 2026, kita kembali merefleksikan momentum fundamental yang merujuk pada berdirinya organisasi Boedi Oetomo pada tahun 1908. Sejarah mencatat bahwa peristiwa tersebut adalah "fajar menyingsing" bagi kesadaran berbangsa, di mana kaum terpelajar pribumi mulai mengonsolidasikan kekuatan melalui pemikiran dan organisasi, melampaui sekat-sekat kedaerahan yang selama berabad-abad menjadi titik lemah perjuangan. Semangat 1908 adalah tonggak di mana perlawanan fisik mulai bertransformasi menjadi perjuangan intelektual dan diplomatik demi kedaulatan bangsa yang bermartabat.

Secara filosofis, Kebangkitan Nasional merupakan sebuah proses dinamis yang bersifat mutatis mutandis, yang artinya menyesuaikan dengan tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri. Kebangkitan berarti keberanian untuk melepaskan diri dari belenggu ketidaktahuan dan ketertinggalan. Memasuki tahun 2026 ini, tantangan bangsa telah bergeser dari kedaulatan teritorial menuju kedaulatan informasi dan transformasi digital.

Saudara-saudari yang saya muliakan,

Tema peringatan Harkitnas tahun ini adalah " Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara". Tema ini sejalan dengan filosofi identitas peringatan kita tahun ini yang merepresentasikan semangat menjaga Ibu Pertiwi oleh seluruh elemen bangsa untuk bergerak maju bersama melalui pelindungan para tunas bangsa. Tema ini juga menegaskan pentingnya kemandirian sebagai negara yang berdaulat. Sebagaimana amanat para pendiri bangsa, kemajuan sebuah negara tidak ditentukan oleh bantuan pihak lain, melainkan oleh keteguhan hati rakyatnya untuk bersatu dalam satu visi besar.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh langsung kebutuhan dasar rakyat. Kita melihat Program Makan Bergizi Gratis kini telah berjalan secara masif di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia untuk membangun fondasi fisik generasi masa depan.

Langkah ini diperkuat dengan pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda di wilayah-wilayah afirmasi, termasuk perbaikan mutu guru dan penyediaan beasiswa, guna memutus ketimpangan kualitas SDM. Di sektor kesehatan, Pemerintah juga menghadirkan layanan Cek Kesehatan Gratis yang masif untuk memastikan perlindungan medis yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kedaulatan pangan, kesehatan, dan pendidikan kini sedang kita bangun sebagai satu ekosistem kesejahteraan yang utuh.

Upaya kesejahteraan rakyat juga diperkuat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang diarahkan menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat desa. Melalui koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki akses yang lebih dekat terhadap pupuk, permodalan, distribusi hasil panen, sembako, obat terjangkau, hingga layanan ekonomi dasar, sehingga desa dapat tumbuh lebih mandiri dan tidak bergantung pada pihak luar.

Di samping itu, sejalan dengan upaya pembangunan kualitas manusia tersebut, pemerintah juga telah melakukan ikhtiar besar dalam pelindungan generasi muda di ruang digital. Pemberlakuan penuh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) pada awal tahun ini adalah wujud nyata kehadiran negara. Per 28 Maret 2026, pemerintah resmi menunda akses anak di bawah usia 16 tahun ke media sosial dan platform digital berisiko tinggi lainnya. Melalui kebijakan ini, kita memastikan bahwa anak yang merupakan tunas bangsa kita mengakses ruang digital yang sehat, beretika, dan sesuai dengan usia tumbuh kembangnya.

Saudara-saudari yang saya muliakan,

Dalam momen peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, kita meneguhkan kembali arah perjalanan bangsa dengan menempatkan Asta Cita, delapan misi besar yang harus dicapai bersama, sebagai kompas utama. Kita harus mampu mewujudkan misi tersebut untuk menghadirkan perubahan nyata dan terasa di tengah kehidupan rakyat.

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 menjadi panggilan bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga generasi muda, untuk kembali menyalakan api "Boedi Oetomo" dalam setiap lini kehidupan. Mari kita jadikan momentum ini untuk memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan literasi digital, dan memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil senantiasa berorientasi pada kemajuan bersama.

Kebangkitan Nasional adalah milik kita semua; bermula dari kesadaran individu yang terakumulasi secara kolektif, dan berujung pada kejayaan bangsa di kancah dunia.

Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118! Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara !

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om Shanti Shanti Shanti Om,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan. Rahayu

Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. ***