Jakarta – Adanya kontradiksi pada penilaian konten siaran televisi yang hadir di tengah masyarakat harus diberikan penyikapan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam rangka menjaga fungsi-fungsi penyiaran tetap terlaksana dengan baik. Dalam Indeks Kualitas Program Siaran Televisi (IKPSTV) periode II tahun 2024, dua program televisi yang menjadi juru kunci adalah sinetron dan infotainment. Sedangkan pada puncak penilaian tertinggi diraih oleh program siaran religi dan berita. Kenyataan terbalik justru didapat melalui pemeringkatan dari lembaga survey yang saat ini menjadi barometer tunggal industri televisi. Untuk itulah dibutuhkan literasi secara giat di tengah masyarakat, agar selera dan kesukaan terhadap program siaran dapat diarahkan pada konten yang berkualitas.
Hal tersebut dijelaskan oleh Evri Rizqi Monarshi, selaku anggota KPI Pusat bidang kelembagaan, dalam kegiatan Diseminasi Hasil IKPSTV periode II tahun 2024 yang diselenggarakan di Aula Gedung Pengurus Pusat Muhammadiyah yang bekerja sama dengan Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah, (10/10). Evri mengatakan, melalui IKPSTV, KPI melakukan penilaian kualitas program siaran yang bekerja sama dengan kalangan akademisi dari 33 perguruan tinggi di 33 provinsi di Indonesia. “Sehingga, parameter yang digunakan juga jelas yakni Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PS & SPS) serta norma hukum yang berlaku di masyarakat,” ujarnya.
Adapun penilaian oleh lembaga survey pemeringkatan program televisi dilakukan berdasarkan kesukaan publik atau popularity, yang berlangsung di 10 kota-kota besar. Hasilnya, seperti yang kita tahu, sinetron dan infotainment selalu menjadi program siaran dengan rating tinggi yang tentunya berimplikasi pada pendapatan iklan, tambahnya. Sebaliknya, program religi dan berita yang mendapatkan nilai puncak pada IKPSTV, justru mendapat rating yang rendah.
Bicara soal program berita, ada fase panjang yang harus dilalui sebuah liputan untuk dapat naik menjadi tayangan di layar kaca. Diawali dengan jurnalis melakukan liputan, kemudian materi yang didapat diolah pemangku program, lantas ada proses penyuntingan baik itu dari tayangan ataupun narasi, baru kemudian dapat hadir di televisi dan dinikmati oleh publik. Proses panjang ini melibatkan banyak mata dan kepala untuk memastikan kualitas tayangan dapat dipertanggungjawabkan.
Alexander Wibisono Adi Putro dari Kompas TV yang hadir sebagai narasumber mengakui bahwa membuat program jurnalistik yang berkualitas itu mahal. Dilema hari ini, ujar Alex, membuat tayangan berkualitas di televisi itu belum tentu ada duitnya. Dia gembira dengan hasil IKPSTV yang digagas KPI yang menunjukkan bahwa program berita di Kompas TV memiliki kualitas yang baik. “Artinya kami sudah ada di jalan yang benar,” ujarnya.
Sebagai stasiun induk, Kompas TV memiliki 31 stasiun anak jaringan yang saat ini harus berjuang kuat menjaga eksistensi. Namun demikian, proses keredaksian tetap disiplin dijalani. Rapat redaksi adalah jantungnya Kompas TV dan juga menjadi bagian dari transfer knowledge, ungkapnya. “Bagaimana pun juga, Kompas TV tetap komitmen berpihak pada kebenaran dan kepentingan publik,” tambah Alex.
Pada forum diseminasi itu, dibahas pula program infotainment pada IKPSTV yang belum mencapai angka standar. Dimensi-dimensi yang mendapatkan nilai rendah adalah hedonistik dan penghormatan terhadap hak privat. Evri sendiri mempertanyakan, apa pentingnya bagi publik untuk tahu tas mahal seorang artis atau juga isi tasnya apa saja? Tayangan pamer kekayaan ini, menurut Evri, menjadi catatan besar bagi program infotainment, namun sayangnya yang seperti ini justru banyak yang suka.
Untuk program sinetron yang juga mendapat angka indeks rendah, catatannya terdapat pada dimensi kekerasan dan kepatuhan pada norma. Evri mengungkap, pada program sinetron makin banyak adegan berkelahi justru makin tinggi ratingnya. Dia juga mengingatkan bahwa semua program siaran itu memiliki klasifikasinya sendiri. “Sekarang sering tertukar, anak yang menemani ibunya menonton sinetron,” ungkapnya. Padahal sinetron sendiri penggolongan programnya banyak yang bukan untuk anak-anak.
Paradoks nilai kualitas program siaran dan rating ini juga dibahas oleh Makroen Sanjaya yang juga Wakil Ketua MPI Muhammadiyah. Makroen berpendapat bahwa lembaga survey, Nielsen, jangan menjadi rezim tunggal atau malaikat pencabut nyawa bagi program-program siaran. Di negara-negara tetangga sudah ada lembaga pemeringkat yang digunakan menjadi pembanding bagi Nielsen. Makroen menilai sudah saatnya Indonesia melakukan hal yang sama. Harapannya adalah, program-program siaran yang memiliki kualitas baik dapat dijaga eksistensinya sekalipun tingkat popularitas di masyarakat rendah.
Selain itu, dalam pandangannya, selayaknya KPI meluaskan kegiatan literasi dalam rangka mencerdaskan publik saat menonton televisi. Selain kepada mahasiswa seperti yang dijalankan hari ini, literasi juga dapat dilakukan pada generasi muda termasuk siswa-siswi SMA di berbagai daerah. Lebih jauh Makroen mengakui bahwa TV Muhammadiyah yang dipimpinnya masih kecil, namun dia membawa nama besar Muhammadiyah. “Karenanya sekalipun didominasi oleh ceramah agama, pengawasan kontennya tetap dilakukan secara konsisten,” pungkas Makroen.
Hadir pula dalam diseminasi, Sekretaris Pengurus Pusat Muhammadiyah Izzul Muslimin, Ketua KPI Pusat Ubaidillah dan anggota KPI Pusat bidang Kelembagaan Amin Shabana. Adapun acara dimoderatori oleh Roni Tabroni selaku Wakil Ketua MPI PP Muhammadiyah.
