
Jakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja sama dengan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) dan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) menggelar peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-92 di sela-sela kegiatan Car Free Day (CFD) di bilangan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu, (1/6/2025).
Peringatan Harsiarnas tahun ini digelar secara khusus bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila. Momen ini dipilih sebagai simbol sinergi antara nilai-nilai kebangsaan dan pentingnya menjaga kualitas penyiaran nasional di tengah tantangan era digital dan disrupsi media.
Ketua KPI Pusat, Ubaidillah, menjelaskan bahwa peringatan Harsiarnas yang biasanya digelar setiap 1 April, tahun ini diselenggarakan pada 1 Juni karena dinilai lebih relevan secara momentum.
“Hari ini adalah Hari Lahir Pancasila. Tentu ini tidak hanya kebetulan. Penyiaran dan falsafah hidup kita beriringan. Kita berharap lembaga penyiaran, baik yang TV maupun radio, baik yang induk jaringan maupun anak jaringan, semuanya bisa menggaungkan nilai-nilai Pancasila melalui lembaga penyiaran. Baik dalam pemberitaan maupun program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam sambutan membuka kegiatan tersebut.
Ubaidillah juga berharap peringatan Harsiarnas ke 92 dapat mendorong penyiaran nasional ke arah yang lebih baik. “Dari segi bisnisnya dan kontennya semakin sehat, sehingga masyarakat dapat terus mendapatkan informasi dan hiburan yang sehat khususnya anak-anak,” kata Ketua KPI Pusat yang biasa disapa Gus Ubaid.

Selain memperingati Harsiarnas ke 92, siang harinya KPI akan menggelar kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) secara hybrid. Kegiatan ini akan dihadiri KPID dari seluruh provinsi.
“Kita berharap dalam kegiatan ini akan dirumuskan hal-hal terkait penyiaran kita dengan tantangannya ke depan. Apa yang harus dibenahi oleh lembaga penyiaran maupun bagi kami, baik secara kelembagaan di KPI Pusat dan KPID,” jelas Ubaid dalam sesi wawancara dengan awak media.
Dalam kesempatan ini, Ubaid ikut menyinggung kondisi yang terjadi di lembaga penyiaran saat ini. Menurutnya, KPI sebagai regulator telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan asosiasi lembaga penyiaran. Pasalnya, jalan keluar setiap lembaga penyiaran memiliki perbedaan.
“Kita sudah berdikusi dengan asosiasi, cara menyelesaikan mereka berbeda-beda. Kita berharap ini PR bersama. Saya kira tantangan tidak hanya lembaga penyiaran, KPI sebagai regulator juga KPID sama-sama mencari jalan keluar. Kolaborasi juga harus kita lakukan baik dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.
Ketika penyiaran mengalami kemunduran dan banyak dihentikan, lanjut Ubaid, informasi yang sehat dan akurat di tingkat masyarakat akan berkurang. “Karena banyak lembaga penyiaran yang mengurangi pegawainya. Kita berharap dan sama-sama cari jalan keluarnya. Formulanya yang terbaik bagi Indonesia ketika era disrupsi ketika teman-teman bisa tetap eksis, adaptif dan tentunya inovatif. Ini akan bisa dirumuskan dalam Rakornas,” katanya.
Komisioner sekaligus Koordinator Bidang Kelembagaan KPI Pusat, I Made Sunarsa, yang juga menjadi penanggung jawab Rakornas, menyebut forum ini menjadi ruang untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan penyiaran, mulai dari disrupsi teknologi, ketimpangan regulasi antara media konvensional dan digital, hingga pengurangan tenaga kerja di sejumlah lembaga penyiaran.
“Kita ingin cari jalan keluar bersama. Kami sebagai regulator tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara KPI, KPID, lembaga penyiaran, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat,” tutup Made.
Rencananya, kegiatan Rakornas KPI tahun 2025 berlangsung di Hotel Tavia Heritage Jakarta mulai Minggu siang (1/6/2025) hingga selesai. Pembukaan forum ini dijadwalkan akan dihadiri Menteri Komdigi dan Ketua Komisi I DPR RI. ***/Foto: Agung R


