Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bersama Polisi Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Pers dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sepakat akan menyikapi dan merespon terkait pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Dalam rapat koordinasi bersama dengan empat lembaga tersebut, Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo mengatakan, pihaknya tengah mengkaji formula yang tepat untuk melakukan pengawasan siaran digital, mengingat saat ini Indonesia telah beralih sistem dari siaran TV analog ke TV digital. KPI Pusat juga menerima informasi tentang keberadaan TV digital di daerah dan telah siap untuk menyelenggarakan siaran digital terkait pemilu, termasuk juga siaran iklan.
“Baru saja, hari ini, kami melaksanakan rapat pleno membahas agar pengawasan siaran digital dapat dilaksanakan secepat mungkin atau dimulai tahun ini,” kata Mulyo saat menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi untuk Kerjasama Pemilu 2024 di kantor Dewan Pers, Jakarta, Selasa (11/1/2023).
Mulyo menilai dalam Pemilu 2024 kerja lembaga terkait pengawasan Pemilu akan berat. Berkaitan dengan Memorandum of Understanding (MoU) dan gugus tugas, sejatinya perlu ditinjau kembali terkait efektifitas dan implementasi butir nota kesepakatan tersebut khususnya di daerah.
“Adanya keluhan dari rekan-rekan KPID yang menyatakan tidak terlalu banyak dilibatkan meski pun berkaitan dengan siaran Pemilu. Di KPI Pusat sendiri saat ini telah menerima aduan terkait curi start kampanye. Kami akan merespon sesuai dengan anjuran yang diberikan dari penyelenggara Pemilu,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Divisi Humas Polri, Dedi Prasetyo memgatakan, jelang tahun politik penyebaran berita bohong atau hoax semakin banyak di media sosial dan hal ini berbeda dengan di media konvensional yang lebih terjamin kebenarannya. Ketika masuk tahun politik, sambung Dedi, merujuk data dari Kementerian Kominfo, berita hoax meningkat 60 persen.
Selain maraknya berita bohong, Polri mencatat, pada gelaran Pemilu sering ditemui kampanye hitam, ujaran kebencian yang menyudutkan identitas tertentu, berita SARA dan ini selayaknya dapat disikapi bersama. Dedi berharap adanya pertemuan lanjutan dalam rangka menstimulasi terobosan guna memberi edukasi dan literasi kepada masyarakat dengan tujuan agar Pemilu 2024 berjalan dengan aman dan damai.
“Kita ketahui literasi masyarakat belum tinggi dan mudah terpengaruh dengan informasi yang belum akurat di media sosial dan berita hoax ini sangat mendegradasi kualitas literasi bahkan sudut pandangan masyarakat dalam menentukan pilihan pada pemilu,” kata Dedi. Maman
