Stockholm - Semangat menjaga kebebasan berekspresi, keberagaman siaran, serta kemandirian dan aksesibilitas media massa dalam menghadapi perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat dinamis, menjadi visi yang diusung otoritas media di Swedia. Dalam kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat ke kantor The Swedish Press and Broadcasting Authority (Myndigheten For Press, Radio och TV), Wakil Ketua KPI Pusat Sudjarwanto Rahmat Arifin dan Komisioner bidang kelembagaan Ubaidillah berkesempatan bertukar informasi tentang kebijakan negara Skandinavia tersebut dalam mengatur media, khususnya penyiaran, (19/6).
Komisioner KPI Pusat berkunjung ke kantor Otoritas Media dan Penyiaran di Swedia Myndigheten For Press, Radio och TV, di Stockholm, (19/6)
Director General Myndigheten For Press, Radio och TV, Charlotte Ingvar-Nilsson beserta jajarannya, menyambut baik kehadiran KPI Pusat di kantornya, di Stockholm. Dalam kesempatan itu, Charlotte menjelaskan status lembaga yang dipimpinnya serta kewenangan yang dimiliki dalam mengatur media. Meskipun sama-sama regulator penyiaran, berbeda dengan KPI yang merupakan lembaga negara independen, Myndigheten For Press, Radio och TV adalah lembaga negara yang berada di bawah Kementerian Kebudayaan Swedia. Diterangkan pula oleh Charlotte, selain memiliki visi tentang kebebasan pers dan keberagaman, lembaga ini juga bertujuan untuk melawan dampak bahaya yang ditimbulkan dari media. Selain itu, perbedaan penting kewenangan antara KPI dengan Myndigheten For Press, Radio och TV adalah lingkup pengawasan yang mencakup pula pada pers baik itu surat kabar ataupun terbitan online.
Wakil Ketua KPI Pusat Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin didampingi Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Ubaidillah, memberikan cenderamata kepada Director General Myndigheten For Press, Radio och TV Charlotte Ingvar-Nilsson yang didampingi jajarannya.
Hadirnya Myndigheten For Press, Radio och TV, menunjukkan niat baik pemerintah Swedia dalam mengawal kebebasan pers dan mengusung keberagaman. Dukungan terhadap hal tersebut ditunjukkan pula dengan adanya subsidi bagi pers dan media yang dialokasikan Media Subsidies Council yang berada di bawah naungan otoritas media Swedia, untuk melakukan promosi keberagaman dan memperkuat demokrasi lewat terbukanya akses publik ke berita-berita independen di seluruh negeri. Secara khusus Charlotte juga menyampaikan beberapa informasi penting yang dapat dijadikan benchmarking bagi KPI guna melakukan peningkatan kualitas penyiaran dan pengembangan sistem pengawasan penyiaran di Indonesia.
(Fajar Primananda (Sekretaris Ketiga-Pejabat Fungsi Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI di Stockholm), Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin (Wakil Ketua KPI Pusat), Raden Bagas Hapsoro (Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Swedia dan Latvia), Ubaidillah (Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan), dan Tanti Widyastuti (Konselor Menteri).)
Melengkapi kunjungan di Swedia ini, KPI juga berkesempatan mengunjungi Sveriges Television (SVT) dan Sveriges Radio (SVR). Secara kelembagaan Sveriges Television adalah televisi publik yang serupa dengan TVRI dan Sveriges Radio adalah radio publik yang serupa dengan RRI di Indonesia dengan entitas Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Dalam sejarahnya, Sveriges Television merupakan satu-satunya televisi di Swedia sejak tahun 1956 hingga tahun 1990. Monopoli itu berakhir sejak adanya TV4 yang merupakan TV swasta, mulai bersiaran secara teresterial di tahun 1992. SVT dilarang menerima iklan kecuali dalam hal sponsor untuk acara olahraga. Hingga peluncuran saluran televisi satelit berbahasa Swedia TV3 pada tahun 1987, Sveriges Television menyediakan satu-satunya televisi Swedia yang tersedia untuk umum. SVT masih merupakan jaringan TV terbesar di Swedia, dengan pangsa pemirsa 36,4 persen.
Selain berkunjung dengan jajaran regulator dan praktisi media penyiaran di Swedia, KPI Pusat juga menyempatkan diri bertemu dengan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Swedia (mencakup Latvia). KPI menyampaikan capaian yang sudah diperoleh lembaga ini selama 2016-2019 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap isi siaran dan bersinergi dengan pemerintah dalam hal infrastruktur penyiaran.
Komisioner KPI Pusat Bidang Kelembagaan, Ubaidillah, menyerahkan Newsletter KPI "Penyiaran Kita" kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Swedia dan Latvia, Raden Bagas Hapsoro
Duta Besar untuk Kerajaan Swedia (mencakup Latvia), Raden Bagas Hapsoro mengatakan ada beberapa hal kiranya patut menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, yaitu mengupayakan agar isi siaran di Indonesia harus turut menjaga keberagaman, agar semakin memperkaya dan sadar untuk merawat kebhinekaan demi menjaga persatuan kesatuan Indonesia. Hapsoro juga menekankan pula tentang penggunaan bahasa lokal di lembaga penyiaran yang merupakan sarana penting untuk melestarikan budaya agar tidak punah.
Ubaidillah berharap, kunjungan KPI ke Swedia ini dapat membuka jalinan kerja sama yang baik dengan regulator penyiaran di negara-negara Eropa. Selama ini, KPI sudah melakukan kerja sama dengan berbagai negara dengan berbagai latar belakang sistem pemerintahan. Eropa, khususnya Swedia, tentunya memiliki keunikan sendiri dalam pengaturan siaran di negaranya. “Luas negara dan jumlah penduduk yang berbeda jauh dengan Indonesia tentu berbeda pula pengaturan medianya,” ujar Ubaidillah. Selain itu, yang juga menjadi catatan penting adalah kualitas pendidikan masyarakat di wilayah Skandinavia termasuk diantaranya Swedia, adalah nomor satu di dunia. Hal ini memiliki hubungan yang erat dalam pola konsumsi media di masyarakat serta program yang dilakukan otoritas media dalam melawan dampak negatif media. “Dengan tingkat literasi masyarakat dan kesadaran bermedia yang tinggi, tentunya ikut memberikan kontrol terhadap konten siaran televisi dan radio. Ujungnya adalah kualitas konten penyiaran juga menjadi lebih baik,” pungkas Ubaidillah.
