Jakarta - Penyiaran di Indonesia masih memerlukan berbagai pembenahan dan perbaikan agar bisa menjadi medium memperkokoh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera. Sudah sepantasnya penyiaran berpihak kepada kepentingan publik, terutama melalui penyajian muatan yang dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, memiliki tanggung jawab bersama masyarakat untuk menciptakan penyiaran yang adil dan bermartabat. Dengan amanah UU 32 tahun 2002 (UU Penyiaran) Komisi Penyiaran Indonesia diberi kewenangan untuk mengatur dan menciptakan regulasi dalam bidang penyiaran. Melalui kewenangan itu, KPI mewujudkan regulasi penyiaran dalam bentuk Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS). P3 dan SPS disusun berdasarkan masukan dari kalangan masyarakat, akademisi, ormas dan juga praktisi penyiaran. Melalui P3 dan SPS diharapkan dapat menjadi dasar bagi Lembaga Penyiaran dalam menyajikan program siaran yang berkualitas, sehat, dan bermartabat.

P3 dan SPS adalah pedoman dan standar dalam penyelenggaraan penyiaran televisi dan radio di Indonesia. Dalam pengawasan penyiaran, saat ini KPI menggunakan acuan P3 dan SPS tahun 2012. Namun, berdasarkan amanat Rapat Pimpinan (Rapim) KPI 2013, Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) KPI tahun 2013, 2014, 2015, Peraturan Pemerintah tentang LPP, LPS, LPB dan LPK, dan melihat dinamika perkembangan dunia penyiaran maka KPI mempunyai kewajiban menilai secara berkala Pedoman Perilaku Penyiaran didasarkan atas perubahan peraturan perundang-undangan dan perkembangan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (UU Penyiaran Pasal 49), serta mengakomodir perilaku penyiaran baru, mengoperasionalkan aturan yang lebih implementatif dan evaluasi terhadap hukum acara.

Berpijak atas dasar hukum itu maka, Revisi P3SPS 2012 dianggap perlu. 

KPI membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk melakukan drafting rancangan P3 dan SPS yang baru. Sejak akhir 2013 sampai 2015, KPI sudah melakukan sejumlah kegiatan untuk proses revisi P3SPS, melalui berbagai tahapan demi tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholders penyiaran dari para ahli di bidang penyiaran, kalangan akademisi, para praktisi penyiaran, masyarakat pemerhati media, lembaga negara yang beririsan dengan penyiaran maupun media, dan masyarakat sipil. Melalui ragam kegiatan yang dilaksanakan KPI, berbagai ide, gagasan, masukan maupun pendapat dari para stakeholders telah diserap dan dikombinasikan melalui kajian internal KPI sehingga peraturan P3SPS KPI yang disempurnakan telah menjadi draf peraturan yang tentunya masih membutuhkan berbagai penilaian, pendapat, serta kajian dari pihak-pihak yang terkait. Dengan perkataan lain uji publik terhadap P3SPS adalah keniscayaan agar penyempurnaan peraturan KPI ini dapat lebih optimal secara konseptual maupun implementasinya.

Sebagai gambaran agar masyarakat bisa memberikan masukan dalam Draf Akhir P3 dan SPS 2015 ini, perlu disampaikan subtansi baru dalam draf ini. Substansi Penyempurnaan P3 dan SPS 2015 adalah; Perlindungan Kepentingan Publik, Hak Privasi, Perlindungan Kepada Anak-Anak dan Remaja, Hak Siar dan Sensor, Pelarangan dan Pembatasan Muatan Seksualitas, Pelarangan dan Pembatasan Muatan Kekerasan, Pelarangan dan Pembatasan Muatan Mistik, Mentalis, Horor, dan Supranatural, Penayangan Klasifikasi Program Siaran, Program siaran Jurnalistik, Program siaran Iklan, Program siaran Lokal dalam Sistem Siaran Jaringan (SSJ), Program siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).

Rancangan P3 dan SPS 2015 ini dapat kiranya menjadi representasi kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dunia penyiaran di Indonesia. Atas dasar itu maka perlu kiranya KPI menyampaikan Draf Akhir Rancangan P3 dan SPS terbaru ini, sebagai bagian akhir sebelum disahkan, guna mendapatkan masukan dan dukungan dari masyarakat. Melalui publikasi ini, KPI berharap masyarakat bisa memberi legitimasi dan dukungan terhadap Draf P3 dan SPS 2015 ini dan menjadikannya sebagai acuan KPI bersama masyarakat dalam memantau dan mengawasi penyiaran di Indonesia yang lebih baik.

Draf Akhir P3 dan SPS 2015 dapat diunduh dalam tautan ini; server KPI dan Google Drive.

Catatan:

Format masukan/usulan:

• Masukan/usulan berbentuk catatan tertulis.
• Format masukan/usulan dalam bentuk file Ms.Word.
• Masukan dilengkapi dengan identitas (Nama, alamat, nomor kontak pribadi, pekerjaan, intansi/lembaga atau Ormas).
• Batas waktu pengiriman sampai 2 September 2015, Pukul 00.00 WIB.
• Naskah masukan/usulan/saran dikirimkan ke email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.