Nusa Dua –KPI mendesak dibentuknya Tim Digital Nasional (TDN) yang nantinya berfungsi mengawal secara menyeluruh proses migrasi penyiaran teresterial dari analog ke digital. Tim ini akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, DPR, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), industri dan publik.

Pendapat tersebut disampaikan dalam Rapat bidang Perizinan Rakornas KPI 2013 yang dipimpin Koordinator bidang Infrastruktur Penyiaran dan Perizinan, Iswandi Syahputra, Komisioner KPI Pusat, Yazirwan Uyun, Dadang Rahmat Hidayat dan Judhariksawan.

Tim yang terdiri dari perwakilan semua pemangku kepentingan akan bertugas mengawal proses seperti soal penetapan tarif biaya penggunaan hak penggunaan frekuensi, pemilihan teknologi yang digunakan untuk pelaksanaan, proses pelaksanaan switch off, kemanfaatan terhadap ekonomi daerah dan kepentingan sosial masyarakat.

Dalam kesempatan itu, disampaikan mengenai rancangan rekomendasi agar KPI segera membentuk peraturan KPI yang mengatur hal-hal mengenai program siaran bagi lembaga penyiaran penyelenggara program siaran, namun tidak terbatas dalam hal perizinan.

Selain membahas rekomendasi tentang digitalisasi, rapat ini juga membahas rekomendasi tentang system stasiun jaringan (SSJ). Pembahasan mengenai SSJ, dipimpin langsung Komisioner KPI Pusat, Yazirwan Uyun. Red