Jakarta - Masalah yang ditemui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di wilayah perbatasan menjadi topik penting yang dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPRRI dan KPI Pusat, di ruang rapat Komisi I, Gedung Nusantara, Komplek DPRRI (8/10). Menurut Dadang Rahmad Hidayat (komisioner KPI Bidang Perizinan), hampir di seluruh wilayah perbatasan selalu ada siaran radio negara tetangga yang menerobos masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
Salah satu solusi yang ditawarkan oleh KPI adalah memanfaatkan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dalam hal ini Radio Republik Indonesia (RRI) dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk melakukan perluasan cakupan di wilayah paling luar negara ini. Menurut Dadang, peluang itu paling memungkinkan diberikan pada LPP, karena kalau diberikan pada swasta, besar kemungkinan mereka tidak mau. Mengingat daerah di perbatasan Indonesia dengan negara tetangga tidak strategis secara finansial. Sedangkan, tambah Dadang, kalau intervensi frekuensi asing ini terus dibiarkan, penguasaan informasi bagi masyarakat Indonesia di daerah terluar akan dikuasai oleh negara tetangga.
Namun dilema lain yang juga dihadapi oleh penyiaran di perbatasan sendiri, menurut Dadang, terkait konten atau isi siaran. Bagi masyarakat di perbatasan, siaran dari negara tetangga seperti Malaysia, justru lebih “aman” secara isi. Bandingkan dengan program tayang dari televisi swasta yang bersiaran nasional dari Jakarta. “Sejak jam lima pagi kita disuguhkan siaran tawuran dan kekerasan, sampai tengah malam beritanya pun masih serupa”, ujar Dadang. Sementara tayangan hiburannya justru menghadirkan budaya yang jauh dari keseharian masyarakat itu sendiri.
Sementara menurut Ketua Komisi I DPRRI Mahfudz Siddiq, harus ada kerjasama antar selururuh stakeholder di perbatasan. Yakni antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kementrian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Penyiaran Publik, dan KPI sendiri. Sementara anggota Komisi I lainnya, Mardani Ali Sera berpendapat lain. Menurutnya, harus ada terobosan di bidang penyiaran dengan memproduksi program-program yang dapat membangkitkan rasa nasionalisme. Di beberapa negara, ujar Mardani, banyak program kreatif yang dibuat pemerintah namun memiliki unsur pendidikan, edukasi dan menambah kecintaan terhadap tanah air. “Seharusnya kita bisa menyaingi gangnam style, karena budaya lokal kita tidak kalah berkualitas”, ujarnya.
Terkait masalah perbatasan ini, dalam kesimpulan rapat, Komisi I DPRRI mendukung langkah KPI Pusat untuk melakukan program pemetaan penyiaran di wilayah perbatasan NKRI. Sehubungan dengan hal tersebtu, Komisi I akan mengagendakan pertemuan dengan berbagai pihak terkait antara lain kemenkominfo, LPP RRI TVRI, BNPP dan pberbagai pihk lainnya guna solusi komprehensif permasalahan penyiaran di wilayah perbatasan NKRI.
