Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Desember 2022

Dilihat: 3417

Semarang - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah memberikan peringatan pada CPP Radionet, terkait iklan produk viltalitas seksual di luar jam siar dewasa. CPP Radionet merupakan induk jaringan usaha yang menaungi lebih dari 50 radio yang tersebar di hampir seluruh wilayah Jawa Tengah.

Koordinator Bidang Isi Siaran, Ari Yusmindarsih, memaparkan hasil evaluasi pengawasan isi siaran, bahwa sepanjang tahun 2022 masih banyak ditemukan iklan produk obat yang diklaim memiliki khasiat vitalitas seksual pada sejumlah radio jaringan CPP Radionet, di antaranya produk Fusee dan Vitmen. “Iklan produk vitalitas seksual termasuk siaran dewasa, hanya boleh disiarkan pukul 22.00-03.00 waktu setempat,” tegas Ari.

Surat Peringatan pada CPP Radionet tertanggal 30 November 2022 merupakan upaya KPID Jawa Tengah dalam mendorong perbaikan komprehensif pada siaran iklan di radio-radio dalam satu jaringan. Ketua KPID Jawa Tengah, Muhammad Aulia, membenarkan adanya temuan siaran iklan yang tidak mematuhi ketentuan jam siar, pada sejumlah radio di daerah. 

“Temuannya tidak hanya di satu atau dua radio, artinya perbaikannya harus dilakukan serentak, oleh top management di jaringan radio,” jelas Aulia.

Kerjasama dengan BPOM

Aulia juga menegaskan bahwa KPID Jawa Tengah telah menjalin kerjasama dengan BPOM Semarang dalam pengawasan iklan pengobatan. “Setiap penindakan yang kita lakukan, akan ditembuskan ke BPOM. Jadi pembinaannya lebih komprehensif,’ tegasnya.

Hasil evaluasi pengawasan tahun 2022 selanjutnya akan menjadi dasar dalam merancang agenda pengawasan tahun mendatang. KPID Jawa Tengah akan terus memantau proses perbaikan konten-konten siaran yang mendapatkan peringatan. Red dari KPID Jateng

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 02 Desember 2022

Dilihat: 1294

Banjarbaru – Pemberlakuan program analog switch off (ASO) atau migrasi siaran digital hingga kini terus disosialisasikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan (Kalsel). Dalam pelaksanaannya, KPID Kalsel menyadari dan mendapati berbagai kendala di lapangan untuk ditindaklanjuti stakeholder guna optimalisasi penyelenggaraan penyiaran.

Berbagai masukan dan aspirasi diterima KPID Kalsel saat menggelar rapat koordinasi bersama Lembaga Penyiaran dan Stake Holder di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Rabu (30/11/2022).

Dalam kegiatan itu, KPID mendapat banyak masukan dari peserta, diantaranya mulai dari regulasi penyelenggaraan penyiaran, hingga pertanyaan informasi terkait pemberlakuan program analog switch off.

Menanggapi hal itu, Komisioner KPID Kalsel Farid Soufian mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait di tingkat pusat, guna menyampaikan aspirasi publik terhadap kendala regulasi khususnya dalam hal penyiaran.

“Ada yang kesulitan memperpanjang izin, ada juga terkendala teknis dalam mengakses akun yang dimiliki lembaga penyiaran, sehingga proses perijinan tidak terproses oleh kementerian di pusat,” ucapnya.

Terkait penyaluran bantuan set top box (STB), dia mengatakan KPID Kalsel akan terus menjalin berkoordinasi dengan stakeholder khususnya lembaga penyiaran TV Nasional. Pasalnya dari beberapa kali kegiatan pembagian STB untuk masyarakat kurang mampu yang terlaksana atas partisipasi lembaga penyiaran TV Nasional .

Sementara itu, kegiatan tersebut mendapat apresiasi dari Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas, yang meminta KPID agar terus berinovasi dalam pembinaan dan pengawasan lembaga penyiaran sesuai perkembangan zaman.

“Merasa sangat puas dan punya andil, bagaimana agar KPID membina dan mengawasi lembaga penyiaran ini agar terlaksana dengan baik, terkait permasalahan yang disampaikan dalam forum, kita akan membawanya ke tingkat provinsi dan pusat agar ditindaklanjuti,” pungkasnya. Red dari klikkalsel.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Desember 2022

Dilihat: 2420

Semarang – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung upaya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Semarang bersama lembaga terkait untuk melindungi masyarakat dari maraknya peredaran obat dan makanan ilegal.

Salah satunya penandatangan MoU antara BPOM dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jateng, untuk melakukan pengawasan iklan obat dan makanan ilegal.

“Kita bisa lihat di media radio maupun televisi banyak iklan yang isinya iklan tentang pengobatan. Ini perlu benar-benar diawasi apakah obat-obat yang diiklankan adalah obat yang aman,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sumarno di usai menyaksikan penandatangan MoU BBPOM Semarang dengan KPID Jateng, di Novotel, Senin (5/12/2022).

Dalam acara yang dirangkai dengan pertemuan evaluasi hasil pengawasan obat dan makanan serta tindak lanjutnya tahun 2022 itu, sekda menyebutkan, hingga saat ini tidak sedikit televisi dan radio yang menyiarkan iklan obat, makanan, maupun pengobatan alternatif.

Kondisi itu perlu menjadi perhatian semua pihak, terlebih iklan-iklan tersebut menyasar masyarakat menengah ke bawah yang lebih mudah terpengaruh atau percaya pada iklan dan testimoni yang disampaikan.

“Ini perlu dilindungi masyarakat kita karena iklan-iklan obat yang marak di media massa lebih menyasar masyarakat menengah ke bawah. Sehingga perlu kita edukasi dan lindungi,” pintanya.

Selain pengawasan obat dan makanan di elektronik, BBPOM bersama Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota juga melakukan pengawasan obat dan makanan di berbagai tempat.

Pengawasan obat dan makanan tidak hanya menjadi kewajiban BPOM, tetapi pemerintah daerah juga mempunyai tanggungjawab terhadap peredaran makanan dan industri rumah tangga.

“Termasuk pengawasan makanan yang dijajakan di sekitar sekolah, kita bisa melihat jajanan yang ada di depan sekolah-sekolah hanya mengandalkan penampilan dan rasa. Jadi perku dicek apakah memang aman, karena posisinya adalah untuk generasi bangsa sehingga kita harus bisa menjqga generasi kita adalah generasi sehat,” jelasnya.

Kepala Balai Besar POM di Semarang Sandra Maria P Linthin mengatakan, pada era globalisasi seperti sekarang, tidak sedikit produk obat dan makanan yang beredar secara online, termasuk juga yang diiklankan melalui media televisi maupun radio.

Oleh karena itu, dilakukan penandatangan MoU antara Balai Besar POM Semarang bersama KPID Jateng sebagai pengawas untuk media penyiaran.

“Sehingga kemudian bisa bersinergi dengan BPOM untuk melakukan pengawasan terhadap iklan-iklan yang disiarkan radio maupun TV yang dalam hal ini yang menyesatkan konsumen. Kami sudah melakukan pertemuan dengan 60 media penyiaran lokal, terkait dengan temuan-temuan BPOM yang kemudian nanti akan ditindaklanjuti oleh KPID,” bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, sekda menyerahkan piagam penghargaan kepada tiga daerah terbaik di Jateng dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik BPOM 2022. Daerah terbaik pertama yakni Kabupaten Semarang, disusul Kabupaten Kebumen, dan ketiga adalah Kabupaten Cilacap. Red dari jatengtoday.com

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 02 Desember 2022

Dilihat: 2696

Palangkaraya – Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Herson B. Aden mengatakan bahwa literasi media berperan penting dalam penyiaran digital.

Demikian dikatakannya saat membuka kegiatan Literasi Media dan Akademi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2022, di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur, Kamis 1 Desember 2022.

“Saya menyambut baik dengan terselenggaranya kegiatan ini, dengan mengusung tema penyiaran sehat dari prespektif kearifan lokal. Saya pandang sangat relevan untuk menghadapi era digitalisasi saat ini, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Tengah, untuk tetap memegang teguh akar budaya kearifan lokal, sehingga kemajuan zaman, kemajuan teknologi informasi tidak membuat masyarakat Kalimantan Tengah tercabut dari akar budayanya,” ujar Herson. 

Mewakili Gubernur, Herson B. Aden menyampaikan apresiasi kepada KPID Kalteng yang telah menyelenggarakan kegiatan dan sekaligus menunjukkan peran penting KPID Kalteng dalam rangka memberikan literasi dan pengetahuan tentang P3SPS di era digitalisasi saat ini. 

Selain itu, dikatakannya, laju teknologi informasi dan komunikasi saat ini memicu berkembangnya literasi media terutama mulai diterapkannya sistem penyiaran digital untuk menggantikan sistem penyiaran secara analog. Begitu juga kemajuan peradaban, ditandai dengan kemajuan teknologi dan tranformasi digital era 4.0. Dunia seakan menjadi tanpa batas, informasi melesat lebih cepat dari busur panah, dan kejadian di belahan dunia bisa didapat secara real time. 

Diakui, penyiaran digital di daerah merupakan tantangan besar khususnya bagi kaum milenial yang harus ditangkap sebagai peluang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi. Penyiaran yang sehat yang berpijak dari landasan dan prespektif kearifan lokal tidak dipandang sebagai sikap primordialisme yang mendewakan sikap kedaerahan, tetapi lebih kepada bagaimana mengangkat kearifan lokal di setiap daerah menjadi akumulatif, sebagai kearifan nasional yang lahir dari kearifan lokal masing-masing daerah. 

Kegiatan literasi media dan akademi P3SPS kali ini dirangkai dengan Penandatanganan MoU antara KPID Kalteng dengan DAD Kalteng, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalteng, serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kalteng yang dilanjutkan dengan Penyerahan Set TV Box (STB) kepada perwakilan tokoh penyiaran dan lembaga penyiaran di Kalteng. 

Tampak hadir seluruh Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalteng M. Harris Sadikin, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Kalteng Tantawi Jauhari, akademisi, mahasiswa, dan pelajar SMA Kota Palangka Raya. Red dari matakalteng.com

________________________________________