Umum

Detail
Dilihat: 1882

 

Medan - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara meminta Lembaga Penyiaran (LP) dengan izin multipleksing atau MUX lebih gencar mendistribusikan Set Top Box (STB) di Kota Medan. 

Hal ini dilakukan agar pelaksanaan Analog Switch Off (ASO) di Kota Medan bisa segara dilaksanakan.

Sebagaimana diketahui, seharusnya Kota Medan sudah dilakukan pada 10 Januari 2023 lalu, tapi itu dibatalkan karena distribusi STB hanya mencapai 5,7 persen.

"Lembaga penyiaran yang memegang izin penyelenggara multipleksing atau MUX itu kan wajib mendistribusikan STB, namun kenyataannya hal itu tidak terealisasi. Jadi, ASO dibatalkan. Karena itulah, kami minta LP segera distribusikan STB," ujar Ketua KPID Sumut, Anggia Ramadhan, Selasa (17/1/2023).

Anggia menjelaskan KPID Sumut telah mengirimkan surat resmi kepada Lembaga Penyiaran pemegang izin MUX yang ada di Medan. 

Dalam surat bernomor tertanggal 11 Januari 2023, diterangkan sesuai amanah UU No 11 tahun 2020 pelaksana Analog Switch Off (ASO) tersebut adalah Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informasi) serta lembaga penyiaran Publik dan swasta.

Dalam hal ini, LP pemegang izin MUX telah berkomitmen untuk memberikan STB kepada masyarakat miskin. "Komitmen itu seharusnya dilaksanakan oleh Lembaga Penyiaran. Pemerintah akan melakukan ASO jika masyarakat telah siap. Jika dilakukan tanpa kesiapan masyarakat, dikhawatirkan akan terjadi kegaduhan di tengah masyarakat," ucapnya.

Anggia menegaskan dalam pelaksanaan ASO tersebut Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) maupun KPID harus mendukung pelaksanaannya.

Pelaksana utamanya adalah pemerintah pusat dan Lembaga Penyiaran itu sendiri, khususnya LP pemegang izin MUX.

Namun begitu, sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dalam dunia penyiaran, ujar Anggia, KPI maupun KPID telah berupaya maksimal untuk merealisasikan amanah UU Cipta Kerja tersebut.

"Kita kan support system saja. Pemain utamanya kan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kominfo dan LP itu sendiri. Kalau LP tidak maksimal bekerja maka ASO di Medan, secara umum di Sumatera Utara tidak akan terlaksana," jelas Anggia.

Selain itu, Anggia juga menegaskan KPI/KPID tidak bertanggung jawab dalam distribusi STB tapi hanya membantu Sosialisasi ASO.

Pernyataan ini, kata dia, untuk meluruskan pemahaman keliru di masyarakat yang beranggapan KPI Pusat maupun daerah bertugas dalam pendistribusian STB.

"Seluruh proses pelaksanaan ASO merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah. KPI atau KPID sifatnya hanya membantu saja, seperti melakukan sosialisasi. Distribusi STB itu tanggung jawab pemerintah, dari mulai pendataan sampai penyaluran semuanya kerja pemerintah," ujarnya.

Anggia menerangkan Menteri Dalam Negeri telah mengirimkan radiogram kepada gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia tentang pelaksanaan ASO tersebut.

Dalam radiogram tersebut dinyatakan bahwa pemerintah akan memberikan alat bantu set top box (STB) kepada masyarakat miskin di 341 kabupaten/kota se-Indonesia. 

Karena itu, pemerintah kabupaten/kota harus mengirimkan data masyarakat miskin penerima STB tersebut ke Menteri Dalam Negeri dan Menteri Komunikasi dan Informasi paling lambat 30 Juni 2022.

Merujuk radiogram itu, tentu pendataan penerima STB itu telah selesai. Tinggal melakukan distribusi STB-nya.

Sesuai amanah UU No 11 tahun 2020 pelaksanaan ASO harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diterbitkan. "Karena itu harus digenjot sosialisasi dan pendistribusian STB itu, supaya pelaksanaan ASO ini bisa dilaksanakan sesuai amana UU itu," pungkasnya. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 2990

 

Pangkalpinang -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Bangka Belitung (Babel), melakukan kunjungan kerja ke kantor KPU Provinsi Kepulauan Babel, Senin (16/1/2023). Kehadiran KPID Babel diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Babel, Davitri beserta jajaran Komisioner KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi. 

Audiensi ini dipimpin langsung oleh Ketua KPID Kepulauan Babel, Imam Ghozali dan didampingi oleh Wakil Ketua KPID Babel Sonya Anggia Sukma, Koordinator Bidang Kelembagaan Yudi Septiawan, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran (PIS) Bagong Susanto, Koordinator PS2P KPID Babel Sabpri Aryanto beserta Staf Pendamping.

"Audensi dan silahturahmi ke KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait pembahasan MOU dan siaran pemilu yang akan diadakan tahun 2024," kata Imam. 

"Sebelumnya terima kasih kepada Ketua KPU Provinsi beserta jajaran menyambut hangat kehadiran kami di ruang rapat KPU Provinsi. Dengan adanya Pertemuan ini kami berharap sinergisitas antar lembaga terus terjalin terutama untuk mempersiapkan Pemilu 2024 berkenaan dengan tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Tahun 2024," katanya lagi.

Sementara itu, Ketua KPU Babel, Davitri menyampaikan bahwa KPU Provinsi Kepulauan Babel dan KPID Babel, akan membangun sinergitas dan bersama-sama membangun komitmen untuk menyukseskan pemilihan umum tahun 2024.

Ketua KPU juga menyampaikan bahwa tahapan pemilu 2024 sudah dimulai, untuk itu kepada KPID Babel untuk selalu mendukung dalam hal menyukseskan  pemilu di tahun 2024 khususnya tahapan kampanye di Media Penyiaran baik di televisi maupun di radio.

"Untuk itu dalam proses-proses tahapan tersebut KPU Provinsi Bangka Belitung berharap adanya keadilan untuk para peserta pemilu dalam mengkampanyekan di siaran televisi maupun radio," ujar Davitri.

Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Babel, Yudi septiawan menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan pertemuan silaturahmi. Selain itu, ini juga akan menjadi acuan KPID dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka penjajakan kerjasama dalam berbagai hal, terutama terkait pemilu 2024. Sinergi yang bisa ditawarkan oleh KPID Kepulauan Bangka Belitung yaitu dalam bentuk sosialisasi pemilu 2024 melalui Lembaga Penyiaran. Red dari berbagai sumber

 

 

Detail
Dilihat: 2724

 

Padang - Komisi Penyiaran Indonesia. Daerah (KPID) Sumbar menyebutkan bahwa peran radio dalam membangun suasana perpolitikan di pusat ataupun daerah dinilai sangat penting.

"Dalam suasana politik saat ini Lembaga Penyiaran yang merupakan media bergengsi, memiliki salah satu peran penting untuk mensukseskan pesta demokrasi yaitu sebagai jembatan informasi," ungkap Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Ficky, KPID Sumbar, dalam talk show radio bersama Padang FM, Selasa (10/1/2023).

"Berkaca pada kondisi saat ini, kita semua sudah overdosis informasi, untuk itu diharapkan kepada masyarakat agar dapat memilah informasi-informasi yang sehat," imbuhnya.

Begitu pun dengan masa perpolitikan saat ini, Kita berharap radio memberikan informasi yang benar, dan memiliki diksi kata yang baik agar tidak memprovokasi di tengah pemilu nanti.

Pemilu saat ini merupakan pesta demokrasi yang besar dan akan bersingungan dengan segala lini, Lembaga Penyiaran pun diharapkan agar dapat berhati-hati dan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.

Lembaga Penyiaran baik TV atau pun Radio perlu mencermati dengan seksama setiap rambu yang nantinya akan dikeluarkan oleh KPU dan Bawaslu dan juga tetap berjalan sesuai dengan P3SPS.

"Namun sebelum adanya rambu dipersilakan kepada lembaga penyiaran untuk mengambil peluang dan kesempatan tersebut," katanya.

Ficky juga menegaskan agar lembaga Penyiaran yang belum berizin dapat mengurus izinnya, sebab permintaan data untuk kampanye nantinya hanya untuk lembaga penyiaran yang memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).

"Kita berharap KPU dan Bawaslu juga dapat mengeluarkan aturan atau rambu-rambu tahapan kampanye agar lembaga penyiaran dan semuanya memiliki pedoman dalam pesta demokrasi ini," katanya.

Sementara itu, Direktur Padang FM, Jalal mengatakan Radio sangatlah demokrasi, sebab tidak memaksa masyarakat untuk selalu mendengarkan radio dan radio itupun bisa didengarkan di mana saja apa pun kondisinya.

"Di tengah banyaknya sumber informasi, terbukti radio masih memiliki pendengar yang sangat banyak seperti di pinggiran kota dan juga di tengah kota itu sendiri," jelasnya.

Dalam diskusi ini, ia menyampaikan pendapatnya agar dalam sebuah kegiatan sosialisasi nantinya akan lebih fokus pada objek bukan subjek.

Seperti program-program yang sudah dirancang dan cara apa yang akan digunakan untuk mengimplementasikan hal tersebut. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 2430

 

Mamuju - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulbar mendorong stasiun TV di Sulbar bersinergi dengan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Terutama, mengatasi wilayah di Sulawesi Barat yang masih blankspot.

Hal tersebut, disampaikan Ketua KPID Sulbar Mu'min, melalui rilis diterima, Minggu (15/1/2023).

"Perdana di tahun ini kami Komisioner memulainya dengan bertandang ke sini dengan tujuan ingin bersilaturahmi dengan Kepala Stasiun (Kepsta) TVRI Sulbar yang baru Bapak Fuad, semoga ini adalah awal yang baik membangun kemitraan dalam upaya memajukan penyiaran kearah yang lebih baik," kata Mu’min.

Saat ini siaran TVRI kata Mu’min, semakin dicari masyarakat, hanya saja siarannya masih terbatas dan tidak bisa dijangkau sebagian warga Sulbar.

Padahal siaran TVRI memiliki ciri dan karakteristik tersendiri dibanding dengan yang lain, dimana TVRI memiliki konten siaran yang bernuansa lokal.

"Berbagai kearifan yang dikemas menjadi konten lokalitas inilah yang membuat warga Sulbar menginginkan agar siaran TVRI bisa diakses," ungkapnya.

Oleh karena itu, lanjut Mu’min, dirinya mendorong TVRI bersinergi dengan LPB untuk merepeater dan menyalurkan siarannya.

Dengan demikian siaran TVRI yang dulunya tak dapat diakses diwilayah tertentu, melalui kerjasama LPB siarannya langsung bisa dilihat oleh masyarakat pengguna jasa TV berlangganan.

"Sisi positifnya adalah khazanah kearifan lokal Sulbar yang menjadi kebanggaan kita semua pastinya semakin dikenal oleh masyarakat Sulbar dan orang-orang dari luar melalui siaran TVRI," tambahnya.

Kepsta TVRI Sulbar Fuad menyambut baik kehadiran KPID Sulbar, dirinya mengaku baru bertugas di TVRI Sulbar mulai November 2022 kemarin.

Menanggapi masukan Komisioner KPID agar bekerjasama dengan LPB, pihaknya mengatakan akan menindaklanjutinya, mengingat adanya wilayah yang memang belum terjangkau siaran TVRI.

"Kami juga akan berkunjung balik ke KPID Sulbar, dengan harapan saling menguatkan dalam menata penyiaran di Sulbar," tuturnya.

Sehari usai menyambangi, giliran Kepsta TVRI beserta jajarannya melakukan kunjungan balik ke kantor KPID Sulbar dibilangan Jln. R.E. Martadinata Simboro, Mamuju, SUlbar.

Kedatangannya bersama jajarannya ini adalah wujud kemitraan antara KPID sebagai regulator penyiaran dan TVRI sebagai Lembaga Penyiaran Publik.

Dalam kesempatan tersebut Kepsta memberikan satu STB kepada KPID untuk memaksimalkan pengawasan isi siaran televisi. Red dari berbagai sumber

 

 

 

 

Detail
Dilihat: 2172

Palembang – Dalam acara Live Talkshow (10/01/2023) dengan tema Analog Switch Off Wilayah Palembang Ditunda, Hasandri Agustiawan - Korbid kelembagaan Kpid Sumsel mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat resah karena belum ada kepastian migrasi dari siaran TV analog ke siaran TV digital.

“ Migrasi sudah dimulai satu tahun lalu untuk tahap pertama, namun sampai sekarang belum terselesaikan, bahwa janji pemerintah hari ini 10 Januari  pukul 24.00 akan dimatikan siaran analog, tapi perkembangan terakhir pemerintah pusat melakukan rapat dipimpin langsung oleh presiden  agar persoalan migrasi dari analog ke digital ditunda terlebih dahulu karena persoalan kepentingan masyarakat banyak karena pembagian STB yang dijanjikan pemerintah sampai saat ini belum clear. Ini yang jadi perhatian kita,” ujarnya.

Ia mengatakan migrasi dari siaran tv analog ke tv digital perlu dilakukan sebab negara kita ketinggalan dari negara lain.

Selain itu siaran tv digital memberikan yang terbaik untuk pemirsa tv dari segi kualitas siaran, gambar, suara dan sebagainya dinomorsatukan. “ Suatu keharusan kita migrasi dari siaran tv analog ke siaran tv digital,” ujarnya.

Ia menambahkan mekanisme migrasinya saat ini masih menjadi persoalan. Pemirsa diwajibkan memiliki STB yang menjadi pendukung migrasi ini. Tanpa ada STB migrasi tidak akan pernah berhasil. Untuk memiliki STB perlu biaya, pemerintah merencanakan pembagian STB gratis.

Hingga saat ini untuk sumsel pembagian STB tahap 1 berjumlah 1,11 juta dibagikan, sekarang tahap 2 sudah 2, 2 juta keluarga yang mendapatkan STB. Semua masyarakat belum tercover mendapt STB ini. Bila tidak mau menunggu pembagian dari pemerintah masyarakat bisa membeli di toko-toko elektronik dengan harga dan tipe yang bervariasi.

Untuk TV tabung harus menggunakan STB, sementara TV baru sekarang, yang sudah smart TV bisa langsung menikmati siaran TV digital tanpa STB.

Ia mengatakan KPID sebagai lembaga negara yang independen, dibentuk berdasarkan undang-undang no 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Terkait migrasi ini KPID berperan dalam hal pengawasan dari sisi konten siaran. Sudah dipastikan dengan migrasi ini stasiun TV akan bertambah. Saat ini terdapat 26 – 27 stasiun, ini harus disikapi oleh KPID.

“Kita prihatin terhadap pembagian STB yang belum tuntas. Ada stasiun TV  yang sudah migrasi ke digital tapi karena masyarakat belum semua punya STB maka siaran mereka tidak bisa ditonton. Ini merupakan kerugian bagi stasiun TV tersebut. KPID punya peran agar pemerintah segera melakukan migrasi  siaran TV dan jangan ditunda-tunda. Masyarakat resah, mereka tidak bisa menonton karena belum punya STB,” ujarnya. Red dari berbagai sumber

 

  1. KPID Sulteng Siapkan Anugerah Penyiaran 2023
  2. KPID Sumsel Siapkan Pengawasan Siaran TV Digital
  3. KPID DKI: Pelanggaran 2022 Didominasi Unsur Kekerasan
  4. KPID Sumbar Temukan 24 Pelanggaran Penyiaran di 2022

Halaman 30 dari 132

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.