Palangka Raya - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Tengah jemput bola mensosialisasikan program analog switch off (ASO) kepada masyarakat Kota Palangka Raya.
Sosialisasi dilakukan di pinggir Jalan Yos Sudarso. Cara ini dilakukan agar informasi mengenai perpindahan perangkat siaran televisi dari analog ke digital cepat diketahui masyarakat.
Anggota KPID Kalteng, AT Prayer mengatakan khusus di Kota Palangka Raya, siaran analog dihentikan mulai 30 April 2022 dan secara nasional masyarakat Indonesia tidak akan melihat siaran analog lagi di perangkat TV pada 2 November 2022.
Sedangkan untuk mendapatkan siaran digital, maka masyarakat harus menggunakan setup box (STB DVB-T2). Saat ini STB sudah resmi dipasarkan dan bisa dibeli di toko elektronik di Palangka Raya.
"Meski demikian TV tabung masih bisa digunakan untuk menangkap siaran digital (antena UHF-STB-TV)," tutur At Prayer, Senin (4/7/2022). Dia menjelaskan dengan distopnya frekuensi analog, maka saat ini yang bisa mengakses hanya smart TV yang sudah ada STB.
Perangkat STB sudah ada di dalam perangkat, sehingga TV bisa menangkap siaran digital. "Perbedaan analaog dengan digotal yakni gambarnya lebih bersih dan jernih suaranya karena teknologinya lebih canggih," tandasnya. Red dari berbagai sumber
Manado - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara (Sulut), melakukan sosialiasi tentang pengawasan isi siaran terhadap kelompok milenial. Sosialisasi bertajuk 'Penyiaran Sebagai Sarana Edukatif Bagi Kelompok Milenial Sulut di Era Digital' dilaksanakan di Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Jumat (1/6/2022).
Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Sulut, Boy R. Paparang, S.IP., (BRP) kepada awak media menjelaskan, tujuan kegiatan ini adalah untuk mendorong mahasiswa terlebih khusus generasi muda di Sulut, supaya memahami apa-apa saja yang menjadi bagian dari penyiaran itu sendiri.
"Ketika di era digital, sudah berkembangnya teknologi, di situ kita bisa menjadikan sarana edukatif, baik itu sebagai ilmu yang berhubungan dengan ilmu yang kita dalami di kampus, maupun berhubungan dengan ilmu secara umum. Bahkan kita mendorong bisa berdampak menghasilkan lapangan pekerjaan," ujarnya.
BRP pun berharap, mahasiswa bisa berperan aktif untuk mengedukasi masyarakat terhadap penggunaan media dengan bijak. "Sehingga ketika menafsirkan siaran-siaran yang ada itu, kita tidak terjebak dalam satu pandangan yang sempit," tandasnya.
Sementara itu, Wakil Dekan III FH Unsrat, Toar Palilingan, S.H., M.H., mengungkapkan, kehadiran lembaga penyiaran, sebenarnya tidak terlepas dari bagaimana mengajak masyarakat bersama untuk ikut mengawas lembaga penyiaran.
"Sehingga lewat kegiatan-kegiatan seperti ini memang diharapkan agar tercipta juga iklim, terutama keterlibatan publik dalam mengawal lembaga penyiaran dalam konten-konten penyiaran," ujarnya usai membawakan materi dalam sosialisasi tersebut.
"Walaupun kita tau terjadi pergeseran sarana prasarana penyiaran konvensional, yang selama ini kita tau lewat lembaga penyiaran baik publik maupun swasta, yaitu televisi dan radio agak sedikit menurun perhatian dari kalangan terutama kalangan milenial," sambungnya.
Menurut Palilingan, hal ini tentu butuh pemikiran yang sifatnya terobosan-terobosan dan ide-ide cerdas, untuk membangun kembali iklim penyiaran yang akhir-akhir ini agak meredup.
Terlepas dari semuanya itu, ia membeberkan, ada satu hal yang juga menjadi perhatian baik narasumber maupun peserta, terkait dengan konten-konten siaran yang ada di kanal-kanal internet.
"Ini tentu dibatasi oleh regulasi UU yang mengatur. Kalau lembaga penyiaran konvensional itu lewat UU penyiaran. Sementara konten-konten siaran yang ada di internet atau medsos, regulasinya kelihatan belum sebagian mengantisipasi atau mengakomodasi keadaan itu. Ini yang kami harapkan dengan adanya revisi UU, kalau bisa sudah bisa mengcover semua," jelasnya.
Terpantau, turut hadir juga Dekan FH Unsrat Dr. Emma V.T. Senewe, S.H., M.H., Ketua KPID Sulut Reidi Sumual, S.Sos., S.H., Wakil Ketua KPID Sulut, Boyke D. Sondakh., S.E., dan Komisioner KPID Sulut, Merlyn Watulangkow, S.H. Red dari berbagai sumber
Mataram – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI terus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mensukseskan program migrasi TV Analog ke TV Digital.
Berbagai langkah dan sinergi dilakukan untuk mesukseskan program migrasi TV Analog ke TV Digital. Kali ini bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) menggelar acara Webinar Sosialisasi Program Bantuan Set Top Box (STB) Jum’at 17 Juni 2022
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi meeting conference Zoom dan disiarkan pula secara live streaming.
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Yusharto Huntoyungo mengatakan acara ini sebagai tindak lanjut dukungan program pemberian bantuan STB kepada masyarakat.
Webinar bertujuan untuk memperkuat koordinasi pemerintah dalam hal tersedianya data penerima bantuan yang bersumber dari 341 kabupaten/kota.
“Pelaksanaan sosialisasi ini merupakan bagian dari fungsi Kemendagri secara koordinatif, agar bisa membantu berbagai urusan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga agar dapat terkoordinasi ditingkat pemerintah provinsi atau kabupaten kota bahkan hingga di tingkat desa,” jelas Yusharto.
Yusharto memaparkan dalam hal merealisasikan program ini pemerintah menargetkan penyelesaian pendataan penerima bantuan STB dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk migrasi siaran analog ke digital yang direncanakan 3 (tiga) minggu terhitung mulai tanggal 14 Juni 2022 dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
“Harapannya, dari sosialisasi dapat membangun komitmen bersama dalam rangka Program Penerima Bantuan STB dan terinformasikannya kebijakan kepada seluruh Pemerintah Daerah, meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak terutama dalam percepatan pelaksanaan verifikasi data penerima bantuan program STB,” tuturnya
Terpisah, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTB memasifkan sosialisasi migrasi penyiaran digital dari TV analog ke siaran TV digital atau disebut Analog Switch-Off (ASO).
“Agar masyarakat benar-benar paham program migrasi TV digital ke arah yang lebih berkualitas,” tuturnya
“Masih ada banyak waktu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar bersiap menerima perubahan tentang penyiaran digital,” tutur Rohmi
Ia berharap migrasi yang diawali dengan sistem penyiaran TV digital atau ASO serentak yang selama ini digunakan masyarakat harus dipersiapkan dengan pemetaan daerah yang jelas.
“Perubahan frekuensi digital tersebut mengharuskan setiap rumah tangga mengganti piranti penangkap sinyal antena (analog) dengan set top box (digital),” kata Rohmi
Ia mengingatkan, KPID dan Diskominfotik NTB terus melakukan pemetaan agar distribusi set top box gratis dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat tepat sasaran karena jumlahnya terbatas.
Sementara, Ketua KPID NTB Ajeng Roslinda Motimori set top box yang disiapkan pemerintah bisa tetap sasaran. Pihaknya bekerja sama dengan beberapa stakeholder untuk program literasi media.
“Konten literasinya terkait migrasi digital dan konten siaran lokal sehat dan bermanfaat yang akan diproduksi oleh masyarakat,” cetus Ajeng. Red dari metrontb.com
Sampit - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kamis (30/6/2022). Rapat digelar dalam rangka menjalankan tugas pengawasan terhadap lembaga penyiaran yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPID Prov. Kalteng Ilham Busra HB. Beberapa hal yang disampaikan secara tegas oleh Ketua KPID dalam pembukaan Rakor tersebut, yaitu dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat terkait program siaran di wilayah tersebut. Selain itu, menjalin komunikasi intensif KPID Kalteng dengan semua lembaga penyiaran yang ada di Kotawaringin Timur dan menjadi mediator atau penangah setiap permasalahan terkait penyiaran di Kotawaringin Timur.
“Setiap lembaga penyiaran di daerah khususnya wajib menyesuakan ruang yang cukup untuk siaran berbasis kearifan lokal, dengan mengedepankan norma dan adat budaya setempat “ ucap Ilham.
Lebih lanjut Ilham menegaskan, setiap lembaga penyiaran harus menjalin hubungan baik dengan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, dan perusahaan penyedia produk iklan serta yang paling penting masyarakat penerima siaran itu sendiri.
Turut hadir mengikuti rakor diantaranya Wakil Ketua KPID Chris Philip Alessandro, Koordinator Bidang PS2P At Prayer serta Ahmada Dahlan dan Rents Katoppo dari Bidang Kelembagaan. Hadir juga Kepala Diskominfo Kabupaten Kotawaringin Timur Multazam beserta jajaran pejabat terkait lainnya.
Rakor dilanjutkan secara khusus dengan lembaga penyiaran Radio, Televisi Lokal dan Televisi Kabel, yang dilanjutkan dengan kunjungan ke studio.
“ Hasil dari Rakor dan temuan dari kunjungan lapangan ini, akan memberikan potret bagi kami KPID tentang keberadaan lembaga penyiaran khususnya di Kotim, kedepan kami juga akan melakukan hal yang serupa di kabupaten lain, untuk mendapatkan gambaran yang utuh tentang keberadaan lembaga penyiaran di Kalteng” pungkas Ilham. Red dari berbagai sumber
Padang -- Kondisi radio di Provinsi Sumatera Barat mengalami masa suram. Apalagi sejak pandemi Covid-19 melanda, pembatasan anggaran publikasi dan sosialisasi Pemerintah Daerah ataupun swasta menyebabkan iklan yang menjadi hidupnya media (radio) semakin sulit diperoleh.-
Jurnalis Ekonomi Sumbar, Two Efly, mengatakan radio masih tetap ada, bagi mereka yang tidak punya banyak waktu untuk membaca berita, radio selalu menjadi pilihan untuk mendapatkan kabar.
"Pedagang misalnya, mereka tak sempat untuk membaca. Tentunya mereka ingin tetap mendapatkan informasi dari apa yang didengar. Bagaimana radio menyuguhkan konten yang sesuai dan menarik, sangat menentukan," sebutnya di Padang, Selasa (7/6/2022).
Ia mencontohkan, radio bisa masuk ke segmen berita dari Pasar Raya Padang dengan menyuguhkan informasi perkembangan harga sembako. Bagi pembeli yang akan berbelanja, itu sangat penting. Konten-konten ringan seperti ini diperlukan menyesuaikan kebutuhan informasi dari pendengar.
"Intinya menjaga konten untuk dihantarkan ke telinga pendengarnya. Seperti Radio Elshinta yang masih eksis di Jakarta karena mengabarkan informasi lalulintas, titik kemacetan dan kebutuhan informasi bagi mereka yang berkendara. Kenapa radio di Padang atau Sumbar tidak mengabarkan hal serupa, sebab radio tidak hanya bisa di dengar di mobil, tapi juga di gadget," ungkapnya.
Ia menyebutkan core bisnis dari industri media itu harusnya diketahui pemilik radio di Sumbar. Sebab selera masyarakat untuk mendapatkan informasi sudah bergeser.
"Dulu ada istilah, kalau belum baca koran belum mengetahui berita. Namun muncul media online yang beritanya bisa diakses dan dibaca dari gadget, ini ikut berdampak ke koran. Sehingga koran dituntut melakukan inovasi agar pasarnya tetap ada" ungkapnya.
Disampaikannya, radio di Sumbar belum menemukan pasarnya. Mereka malah memaksa pendengarnya mengikuti segmen yang mereka inginkan, bukan yang pendengar inginkan.
"Radio harus mengenali segmenya. Selera pendengar sekarang dengan yang dulu banyak komunitas radio tentu berbeda. Begitu kuatnya radio di masa lampau, sehingga ada utang hilang kalau tak mendengar radio. Nah, bagaimana untuk eksis, radio harus mengkaji segmennya saat ini mendekatkan dengan selera pasar," terangnya.
Jejeng Azwardi, salah seorang pengusaha radio di Sumbar menyebutkan radio di Sumbar beberapa tahun terakhir mengalami masa suram. Bahkan akibat pandemi, banyak yang berada di titik nol.
"Lumpuhnya ekonomi akibat Covid-19 menyebabkan semua berdampak, termasuk radio. Semuanya serba susah, kita hidupnya dari iklan. Sementara pemerintah dan swasta melakukan efiensi anggaran untuk bersosialiasi," beber GM Arbes FM tersebut.
"Kita berharap setelah pandemi, kondisi kembali pulih. Sebab radio punya segmen sendiri, kita tidak boleh pesimis menganggap media lainnya saingan," jelasnya.
Ia menuturkan, radio Arbes FM misalnya saat mati lampu banyak pendengar menelpon. Itu menjadi bukti radio masih didengar. Sehingga relasi masih tetap pasang iklan di Arbes meskipun mereka juga pasang iklan di media sosial atau media lainnya.
"Menyiapkan segmen yang sesuai itu selalu kita sampaikan. Di tingkat nasional, forum diskusi radio itu sering dibahas. Namun ditingkat lokal kita tergolong lambat membahasnya. Harapannya KPID Sumbar dapat memotori sebab radio di Sumbar belum kompak," ujarnya.
Selain itu, ia menyebutkan radio juga dituntut tetap profesional dalam bermedia. Radio Arbes FM yang mulai berdiri sejak 1 Mei 1972, pamornya di nasional sampai sekarang masih bagus, sehingga bagi relasi yang ingin memasang iklan masih menjadikannya pilihan pertama.
"Kita bisa dijual oleh biro iklan, siapa yang lengkap tentu yang dipilih. Manajemen harus kuat. Teman-teman radio mesti bergandengan tangan, tetap hidup, tetap punya pasar. Pemerintah juga ikut mendorong agar radio tetap ada dan didengar," bebernya.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar Dasrul menyebutkan radio merupakan perusahaan pers yang legal, jangan menjadikan media online, koran atau televisi saingan karena pasarnya berbeda.
"KPID akan mengayomi dan mendorong agar bisnis radio di Sumbar tetap berjalan dan dapat semakin mengalami kemajuan dengan edukasi yang diberikan. Dalam waktu dekat kita bakal mengadakan pertemuan dengan para pemilik radio di Sumbar," ujarnya.
Ia mengungkapkan, meskipun ada beberapa radio yang hilang namun juga ada muncul yang baru. Saat ini terdapat 88 radio di Sumbar. Terdiri dari LPP 3, swasta 68, LPK 4, radio berbasis blog 8 dan LPK yang dikelola Kominfo 5.
"Rinciannya sebaran radio di Sumbar tersebut, di Padang 31, Padangpariaman 3, Pariamam 2, Padangpanjang 3 ,Bukitttinggi 8, Tanahdatar 6, Payakumnuh 3, Limapuluh kota 3,Pasaman Barat 5. Pasaman 1, Kota Solok 2, Kabupaten Solok 2, Solok Selatan 1, Sawahlunto 1, Sijunjung 5, Dharmasraya 4, Pessel 4, Mentawai 1 dan Agam 1 radio, " terangnya menjelaskan. Red dari binews.id
Selamat malam kepada Yth. Pimpinan KPI dan seluruh Warganet. Mohon maaf kepada Yth. Pimpinan KPI dan jajarannya, situs ini saya pinjam lagi untuk kepentingan "balas dendam" kepada peretas yg tidak bertanggung jawab yg telah mempromosikan ngespam Polling saluran video LGBT di website ini, sehingga orang sebelah selalu marah saat buka web ini dan gerakkannya suka ngaco setelah membaca web ini. Kami meminta maaf yang sebesar besar nya karena memikirkan kamu membuat saya dilarang tidur mulai jam 11 malam sampai jam 4.13 pagi menyebabkan masalah besar karena semalam jarang tidur sehingga besok siang rentan mengantuk yg dapat membahayakan keamanan yg sepenuhnya diuruskan ke saya.
Terima kasih dan semoga pihak KPI segera menindaklanjuti tukang spam polling saluran tv setan tu karena makin lama isi tulisannya memicu saya bangkit memusuhi saluran tv yg jadi rekord polling spam yg merugikan saya.
Pojok Apresiasi
Ade
Lanjut terus rtv ... program sekarang sudah menghibur semoga kedepannya tambah bagus lagi ...tontonan ramah anak di tambah