Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 22 September 2025

Dilihat: 3374

Makassar -- Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga ruang publik, khususnya di dunia penyiaran dan media digital. Hal itu ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat menerima audiensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Selatan di Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025) lalu.

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua KPID Sulsel Irwan Ade Saputra, Wakil Ketua Poppy Trisnawati, Koordinator PKSP Ahmad Kaimuddin, Koordinator Kelembagaan Marselius Gusti Palumpun, serta Komisioner Kelembagaan Abdi Rahmat. Agenda audiensi membahas arah strategis dalam memperkuat keberlangsungan lembaga penyiaran di tengah tantangan era digital.

Wali Kota Munafri menegaskan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program kerja KPID, termasuk memperluas pengawasan ke platform digital. Menurutnya, media sosial kini memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini publik sehingga perlu ada kontrol dan literasi yang kuat.

“Kami mendorong KPID untuk lebih aktif mengawasi media sosial. Platform digital ini harus dikontrol dengan baik, karena sering kali konten yang viral bisa memicu situasi yang tidak kondusif,” ujar Munafri yang akrab disapa Appi.

Ia juga menekankan pentingnya edukasi publik, khususnya generasi muda, agar lebih cerdas dalam memilah informasi. “Literasi digital sangat penting untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif informasi digital. Ini harus menjadi gerakan bersama,” tegasnya.

Sebagai sosok yang pernah berkecimpung di dunia penyiaran, Munafri menyampaikan harapannya agar kewenangan KPID dapat diperluas, terutama dalam pengawasan media baru.

Menurutnya, perkembangan teknologi telah membuat televisi dan radio mulai tersaingi oleh media sosial yang justru minim pengawasan. “Berharap KPID bisa bertransformasi khusus dalam pengawasan media baru. Karena radio dan televisi sekarang mulai tersaingi dengan perkembangan teknologi, khususnya media sosial yang tanpa pengawasan,” kata Appi.

Selain itu, Pemkot Makassar memastikan akan mendukung setiap program KPID, termasuk agenda tahunan KPID Award ke-20, yang bertujuan memberi apresiasi kepada lembaga penyiaran di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Ketua KPID Sulsel Irwan Ade Saputra menyambut baik dukungan Pemkot Makassar. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat pengawasan dan menjaga kualitas konten penyiaran. “Kami sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah Kota Makassar pada penyiaran di Sulsel. Kolaborasi ini akan memperkuat langkah kami dalam menghadirkan siaran yang sehat dan berkualitas,” ujarnya.

Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara Pemkot Makassar dan KPID Sulsel untuk menjaga marwah penyiaran sekaligus menciptakan ruang digital yang sehat, bebas hoaks, dan ramah generasi muda. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 17 September 2025

Dilihat: 3224

Yogyakarta -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Daerah Istimewa Yogyakarta menggencarkan literasi media melalui program seminar Kanthi Pawiyatan. UPN “Veteran” Yogyakarta (UPNVYK) menjadi tuan rumah seminar yang berlangsung di Ruang Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPNVYK, Senin (15/9/2025).

Ketua KPID DIY, Hazwan Iskandar Jaya, menjelaskan, seminar ini merupakan upaya yang dilakukan KPID DIY sebagai regulator di bidang penyiaran untuk membagun ekosistem penyiaran yang sehat. Pembangunan ekosistem ini memerlukan keterlibatan banyak pihak salah satunya adalah dunia pendidikan terkhususnya perguruan tinggi.

“Kami ingin mahasiswa bisa mengelola dan mengkonsumsi media, informasi-informasi yang ada, agar mereka tidak larut dalam arus informasi yang hoax, misinformasi dan disinformasi, dan bahkan malinformasi. Itu sih sebenarnya yang kami harapkan. Agar transformasi digital itu memang betul-betul bisa memberikan manfaat yang besar,” ucapnya. 

Tahun ini, KPID DIY menargetkan kerjasama dengan enam perguruan tinggi negeri di DIY. Pada  2024,program serupa telah dilaksanakan di sepuluh perguruan tinggi swasta DIY.  UPN “Veteran” Yogyakarta menjadi kampus kedua yang dikunjungi setelah UIN Sunan Kalijaga. Selanjutnya, kegiatan akan digelar di empat perguruan tinggi lain, yakni Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Multi Media, dan Universitas Seni Indonesia.

Kerjasama ini disambut baik oleh pihak kampus. Ketua jurusan Ilmu Komunikasi UPN “Veteran” Yogyakarta, Ida Wiendijarti menilai literasi penyiaran penting dilakukan agar mahasiswa mampu memilih dan memilah konten yang bermanfaat terutama di tengah banjir informasi media sosial yang belum sepenuhnya terjangkau oleh regulasi KPI.

“Dengan adanya Kanthi Pawiyatan, harapannya mahasiswa nantinya sebagai pengisi konten-konten mereka juga bisa memiliki kesadaran untuk bisa mengupload konten-konten yang bermanfaat," ujar Ida. "Kalau dari akademisi khususnya juga nanti kita mungkin akan melakukan penelitian-penelitian yang juga bisa memberikan manfaat yang sekiranya bisa memberikan referensi atau rekomendasi untuk kebijakan lebih lanjut,” 

Melalui Kanthi Pawiyatan, KPID DIY berupaya menjadikan literasi media sebagai gerakan bersama. Dengan melibatkan perguruan tinggi, regulator penyiaran ini berharap generasi muda Yogyakarta dapat menjadi agen penyebar narasi positif di tengah derasnya arus informasi digital. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 18 September 2025

Dilihat: 3293

Samarinda -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat adanya penurunan signifikan jumlah pelanggaran isi siaran radio di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Kaltim, Adji Novita Wida Vantina.

Menurut Adji Novita, beberapa radio di Kaltim sebelumnya sempat menerima sanksi atau teguran akibat pelanggaran regulasi penyiaran. Namun, dalam beberapa waktu terakhir pihaknya melihat adanya perbaikan yang cukup signifikan dari lembaga penyiaran radio.

“Seiring berjalannya waktu, kami melihat permasalahan yang sebelumnya terjadi mulai berkurang. Artinya, ada kesadaran dan upaya perbaikan dari teman-teman di radio,” ujarnya, Jumat (12/9/2025).

Lebih lanjut, Adji Novita menegaskan KPID Kaltim terus mendorong lembaga penyiaran untuk mematuhi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) yang telah ditetapkan. Edukasi dan pengawasan rutin juga menjadi bagian dari strategi KPID dalam membina lembaga penyiaran di daerah.

Ia berharap tren positif ini dapat terus dipertahankan agar penyiaran radio di Kalimantan Timur semakin berkualitas, informatif, serta sehat bagi publik. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 16 September 2025

Dilihat: 3399

Palu -- Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menerima audiensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng. Kegiatan ini berlangsung di ruang kerjanya, Kota Palu, Sulawesi Tengah Senin (15/9/2025) kemarin.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran penyiaran dalam menangkal hoaks serta mendorong hadirnya sistem informasi kebencanaan yang cepat dan akurat.

Tujuh komisioner KPID Sulteng yang baru ditetapkan hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu Sepryanus Tolule, Muhammad Ramadhan Tahir, Andi Kaimuddin, Muhammad Faras Muhadzdzib L., Rachmat Caisaria, Yeldi S. Adel, dan Mita Meinansi.

Ketua KPID Sulteng, Andi Kaimuddin, memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan sejak pelantikan pada 4 Agustus 2025 lalu, termasuk kerja sama dengan kampus untuk program magang mahasiswa, kunjungan ke lembaga penyiaran publik, pendataan lembaga penyiaran di Sulteng, serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta.

KPID Sulteng juga menyampaikan sejumlah program strategis, di antaranya pembentukan kelompok perempuan penyiaran bersama organisasi perempuan dan PKK, program KPID Goes to Campus and School, penyelenggaraan Sekolah P3SPS untuk memperkuat regulasi penyiaran, hingga penyediaan iklan layanan masyarakat yang akan melibatkan 42 radio dan 35 televisi di 13 kabupaten/kota Sulawesi Tengah.

Salah satu program unggulan yang dipaparkan adalah rencana implementasi Early Warning Broadcast System (EBS), yaitu sistem peringatan dini bencana berbasis siaran digital. Sistem ini mampu mengirimkan informasi kebencanaan hanya dalam tiga detik setelah kejadian, dan pesan darurat akan langsung muncul di televisi masyarakat.

Program ini diharapkan menjadikan Sulawesi Tengah sebagai daerah pertama di Indonesia yang menerapkan praktek nyata sistem peringatan dini kebencanaan melalui penyiaran digital.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas langkah-langkah yang dilakukan KPID Sulteng. Ia menekankan pentingnya peran lembaga penyiaran dalam memberikan informasi yang terpercaya di tengah maraknya hoaks di media sosial.

“Sekarang ini hoaks sudah luar biasa, bahkan sering memicu keresahan masyarakat. Karena itu saya sangat mendukung ajakan KPID agar masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio, karena media penyiaran jauh lebih terjamin dari hoaks dibandingkan media sosial,” tegas Anwar.

Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi dalam mewujudkan masyarakat yang tanggap bencana melalui informasi yang cepat dan akurat.

“Daerah kita adalah wilayah rawan bencana. Masyarakat harus dibiasakan untuk selalu siap dan berani tanggap. Informasi yang cepat dan akurat adalah kuncinya,” tambahnya.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi antara KPID dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam bidang penyiaran, literasi media, penanggulangan hoaks, dan penerapan sistem informasi kebencanaan berbasis teknologi penyiaran digital. Red dari berbagai sumber