Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 01 Februari 2019

Dilihat: 42058

Mamuju -- Setelah melalui serangkaian proses seleksi dan fit and propertest, DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) akhirnya mengumumkan tujuh nama sebagai Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat masa jabatan 2019-2021.

Tujuh nama terpilih tersebut tertuang dalam lembar pengumuman DPRD Sulawesi Barat nomor 004/120/DPRD/I/2019 tentang nama-nama tujug anggota KPID Sulawesi Barat.

Ketujuh nama Komisioner KPID Sulawesi Barat terpilih itu masing-masing;

1. Budiman Imran

2. Sri Ayuningsih

3. April Azhari Hardi

4. Busrang Riandhy

5. Urwa

6. Masram

7. Ahmad Syafri Rasyid

Ketujuh nama tersebut juga sudah diumumkan di forum Paripurna DPRD Sulawesi Barat belum lama ini.

Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Yahuda Salempang menegaskan, proses seleksi Komisioner KPID Sulawesi Barat itu telah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Ia pun meyakini, ketujuh nama di atas memiliki kualitas dan kapasitas serta integritas yang cukup baik dalam mengemban tanggungjawab sebagai Komisioner KPID.

"Komisioner KPID tak hanya berkualitas, tapi juga profesional dalam melaksanakan kerja-kerjanya. Bukan yang hanya menghabiskan waktu tenaga dan fikirannya dalam urusan konflik kepentingan saja," sebut Yahuda kepada WACANA.Info.

"Dia harus bisa bekerja full time. Tidak lagi bekerja  paruh waktu," beber Yahuda, politisi Demokrat itu.

"Komisioner KPID yang baru  kita harapkan tidak seperti yang lalu. Kalau yang lalu itu tidak memberi kontribusi positif bagi daerah, ke depan hal seperti itu tidak boleh lagi terjadi," begitu kata Yahuda Salempang. Red dari wacana.info

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 31 Januari 2019

Dilihat: 19337

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke KPI Pusat, Kamis (31/1/2019). Dalam kunjungan yang diterima Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini, DPRD Gorontalo menyampaikan sejumlah masalah penyiaran di Provinsi ke 32 ini.

Wakil Ketua DPRD Gorontalo, Hamid Kuna mengatakan, salah satu masalah penyiaran tersebut tentang kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID). KPID Gorontalo mengalami kesulitan untuk bekerja karena anggarannya terbatas. 

“Anggaran KPID tidak masuk dalam anggaran APBD sehingga pemerintah daerah memposisikannya di luar rumbun APBD. Dalam Permendagri Nomor 99 tidak memasukan pembahasan soal KPID. Jadi anggaran KPID hingga saat ini melalui hibah. Akibatnya, kantor KPID sudah tidak lagi di ibukota Provinsi,” ungkap Hamid.

Selain menyampaikan masalah KPID Gorontalo, Hamid menanyakan peran dan kewenangan KPID dalam peraturan daerah tentang siaran lokal. Dia juga membahas permasalahan persaingan televisi kabel di daerah terkait penetapan tarif dan pengawasan terhadap pemberitaan hoax. 

Menanggapi hal itu, Komisioner KPI Pusat, Dewi Setyarini mengatakan, terkait kewenangan dan penganggaran KPI dan KPID semua diatur dalam Undang-undang Penyiaran No.32 tahun 2002  tentang Penyiaran. “Jadi berdasarkan UU tersebut, hubungan KPI Pusat dan KPID bukan struktural  tapi koordinatif,” jelasnya.

Terkait pengawasan, Dewi menjelaskan, KPID di daerah bertugas melakukan pengawasan terhadap televisi lokal. “UU Penyiaran mengatur kewajiban menyiarkan konten lokal sebesar 10 % oleh televisi berjaringan dan pengawasan terhadap siaran lokal ada di KPID,” katanya.

Soal penganggaran KPID, dijelaskan Dewi, pihaknya telah berkirim surat kepada Mendagri agar membuat surat edaran supaya Pemda mensupport KPID dengan APBD berikut bantuan sekretariatnya. “Untuk memecahkan masalah ini adalah bagaimana mendorong pengesahan rancangan UU Penyiaran. Dalam UU Penyiaran baru nanti kedudukan KPI akan menjadi Kesekjenan dan ini akan menguatkan kelembagaan KPID,” jelas Dewi.

Dewi mengatakan, selain pengawasan terhadap lembaga penyiaran lokal, pengawasan TV kabel yang sudah legal, tidak boleh luput dari pemantauan KPID. Jika TV Kabel itu masih illegal, maka KPID harus bekerjasama dengan Polri.

“Untuk TV Komunitas yang tidak adil maka KPID bisa mengawasi dan menindak jika ditemukan adanya pelanggaran,” tandas Dewi. ***

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 01 Februari 2019

Dilihat: 58837

Semarang – Dalam rangka mendorong Lembaga Penyiaran di Jawa Tengah untuk ikut serta menyukseskan Pemilu 2019 dalam bentuk sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik bagi masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah akan menyelenggarakan Lomba Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dengan tema “Pemilih Cerdas, Pemilu Berintegritas”.

Ketentuan Lomba Iklan Layanan Masyarakat (Ilm) Pemilu 2019

Tema: “Pemilih Cerdas, Pemilu Berintegritas”

Ketentuan Umum:

1. Peserta adalah lembaga penyiaran yang berada dan telah memiliki izin bersiaran (IPP dan ISR) di wilayah Jawa Tengah;

2. Tujuan: mendorong lembaga penyiaran untuk berperan aktif menyukseskan Pemilu 2019 sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, dengan menyiarkan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) dalam rangka sosialisasi Pemilu dan pendidikan politik bagi masyarakat;

3. ILM Mempunyai dampak dan kepentingan tinggi terhadap layanan masyarakat;

4. Memenuhi ketentuan P3 dan SPS dan Regulasi Pemilu;

5. Keputusan Dewan Juri berlaku mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;

6.Panitia berhak mencabut penghargaan pemenang atau nomine bila di kemudian hari terbukti program tersebut menyalahi ketentuan.

Ketentuan Khusus:

1. Tema ILM : Pemilih Cerdas, Pemilu Berintegritas; dengan sub tema :

a. Mari Awasi Pemilu

b. Golput? Ga keren

c. Basmi Politik Uang

d. ASN dan Kepala Desa Harus Netral

e. No Hoaks, SARA dan Ujaran Kebencian.

f. kenali calon, tentukan pilihan

g. Ayo Berpemilu dg Gembira

2. Tidak komersial, tidak bersifat politis, adil, dan berimbang;

3. Kategori Lomba: ILM Televisi dan ILM Radio

4. Setiap peserta dapat mengirimkan materi sebanyak-banyaknya;

5. Produksi sendiri/rumah produksi, bukan oleh klien pengiklan (termasuk KPU / Bawaslu);

6. ILM yang dilombakan harus diputar minimal satu kali dalam sehari selama Bulan Februari 2019 (tanggal 1-28 Februari 2019);

7. Durasi iklan maksimal 60 detik;

8. ILM disampaikan dengan Bahasa Indonesia atau Bahasa Daerah setempat;

9. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan ini tidak akan diikutsertakan dalam penilaian;

10. Materi lomba dan arsip siarannya dikirimkan pada rentang waktu 1-7 Maret 2019 ke email: Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya. dan konfirmasi melalui SMS/WA ke 0899-585-7884 (Qutfi Muarif).

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 29 Januari 2019

Dilihat: 16279

Samarinda - Gubernur Kalimantan Timur, Isran Noor, meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim mengawal demokrasi dan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Presiden di Kaltim agar bisa berlangsung damai. Selain itu, dia meminta KPID mencegah informasi bohong (hoaks) di televisi dan radio, mencegah pornografi, dan ujaran kebencian.

Hal itu dikatakan gubernur saat mengambil sumpah, janji, dan melantik anggota KPID Kaltim Periode  2019-2022 di ruang Ruhuy Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Senin (28/1/2019). 

Nama-nama komisoner KPID Kaltim yang diambil sumpah/janji dan dilantik; Akbar Ciptanto, Andi Muhammad Abdi, Yovanda Noni, Hendro Prasetyo, Irwansyah, Ali Yamin Ishak, dan Bawon Kuanto.

Komisioner KPID Kaltim pada saat yang sama juga mananda tangani Pakta Integritas dan berjanji tidak akan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), serta tidak menerima suap dan atau pemberian yang patut diketahui berkaitan dengan jabatannya.

Menurut Isran, KPID harus mampu mengemban amanah dengan baik dan dapat bertanggung jawab dalam pengawasan penyiaran di Kaltim. Dalam menghadapi Pemilu mendatang, yang akan berlangsung pada 17 April mendatang, KPID Kaltim diminta mampu menghadapi berita-berita yang muncul yang mengandung hoaks dalam penyiaran.

“Munculnya berita hoax, tayangan mistik, kriminal yang vulgar, pornografi, yang nyata-nyata melanggar kode etik dan tidak sejalan dengan Pancasila dan nilai agama. Ini bisa menjadi prioritas KPID Kaltim dalam pengawasannya,”pesannya.

Diingatkan Isran, KPID berkewajiban memastikan kode etik penyiaran dipatuhi televisi dan radio, dan begitu pula dengan wartawannya mematuhi kode etik jurnalistik, penayangan iklan-iklan peserta Pemilu. “Masyarakat juga perlu memberikan dukungan agar kinerja KPID  bisa berjalan baik,” ujar Gubernur.

Komisioner KPID Kaltim, Akbar Ciptanto yang kembali terpilih untuk periode kedua kalinya mengatakan, setelah ini pihaknya akan melakukan pemilihan ketua KPID. “Pemilihan ketua dilaksanakan dalam rapat pleno komisioner. Waktunya, secepatnya,” kata Akbar. Red dari niaga.asia