Umum

Detail
Dilihat: 3362

Gorontalo - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo berkomitmen menjaga ketertiban Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara yang akan berlangsung pada 19 April 2025. 

Sebagai langkah pengawasan terhadap siaran kampanye PSU, KPID Gorontalo berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gorontalo Utara dalam pertemuan di Kantor Bawaslu Gorut.

Koordinasi ini dihadiri oleh Ketua Bawaslu Gorut Ronald Ismail beserta jajaran, serta tim KPID Gorontalo yang dipimpin oleh Ketua KPID Gorontalo Safrin Saifi. Turut hadir Wakil Ketua KPID Rajib Ghandi Ismail, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Indri Afriani Yasin, anggota KPID bidang pengawasan isi siaran Sudirman Mile, serta Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPID Gorontalo Jitro Paputungan.

Ketua KPID Gorontalo Safrin Saifi menegaskan bahwa pengawasan terhadap siaran kampanye merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban tahapan PSU. Ia menekankan bahwa penayangan siaran atau iklan kampanye sebelum ada penetapan resmi merupakan pelanggaran aturan.

“Moordinasi yang kami lakukan Jumat lalu ini penting dilakukan. Bawaslu berwenang mengawasi pasangan calon, sementara KPID berwenang mengawasi lembaga penyiaran yang menayangkan iklan kampanye sebelum tahapannya ditetapkan,” kata Safrin Saifi, Senin (24/3/2025).

Safrin menjelaskan hingga saat ini belum ada laporan terkait penayangan iklan kampanye PSU di Gorontalo Utara. Namun, Safrin mengimbau lembaga penyiaran untuk berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan KPID sebelum menayangkan iklan kampanye agar tidak melanggar pedoman dan standar penyiaran. ia juga menyampaikan bahwa jika nantinya ada debat kandidat yang ditayangkan di lembaga penyiaran, KPID siap dilibatkan.

“Dalam PKPU Kampanye, kalau tidak salah pada Pasal 20 disebutkan bahwa dalam menetapkan lembaga penyiaran yang menyiarkan debat publik, KPU dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang berwenang di bidang penyiaran, yaitu KPID,” tambahnya.

Ketua Bawaslu Gorut, Ronald Ismail, menyambut baik koordinasi yang dilakukan KPID. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap siaran kampanye dan debat publik merupakan aspek penting dalam PSU.

“Ini menjadi poin penting dan masukan bagi kami. Terkait penayangan debat publik, memang ada aturannya dalam PKPU. Kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan KPU untuk memastikan semua proses berjalan sesuai regulasi,” ujar Ronald.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan PSU di Gorontalo Utara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 2995

Gorontalo -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo menggelar program KPID Goes to Campus di Kampus IV Faktultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Desa Moutong, Tilongkabila, Bone Bolango, Kamis (20/03/2025). 

Selain menjadi ajang sosialisasi program KPID, momentum ini juga dijadikan sebagai ajang mendiskusikan kebijakan penyiaran yang berlaku di Indonesia saat ini, dengan menjadikan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sebagai landasan aturan. 

Para mahasiswa terlihat begitu antusias, mereka baru mengetahui regulasi yang mengatur penyiaran ternyata sudah sangat lama, dan ketinggalan jaman jika dibandingkan dengan kondisi penyiaran saat ini. 

"Kami lahir rata-rata tahun 2005-2006, berarti aturan atau Undang-undang ini sudah ada tiga atau empat tahun sebelum kami lahir," ujar salah satu mahasiswa.  

Ketua KPID Provinsi Gorontalo Safrin Saifi mengatakan, KPI dan KPID mengawasi ketat program siaran yang ditayangkan di lembaga penyiaran seperti Radio dan Televisi, tapi KPI tidak masuk pada tayangan atau siaran yang menggunakan jaringan internet. 

"Karena regulasinya tidak mengatur itu. Padahal kalau bicara siaran, siaran itu menampilkan gambar dan suara, atau audio visual. Yang di televisi, kita bisa jumpai di handphone seperti Youtube, Tiktok dan kanal media sosial lainya. Tapi hanya siaran televisi dan radio yang bisa kita awasi, karena kewenanganya sebatas itu," paparnya. 

Safrin menambahkan, bisa dibandingkan siaran televisi atau radio, dengan siaran yang menggunakan platform digital saat ini. 

"Kita bisa dengan mudah menemukan siaran atau tayangan-tayangan yang tidak pantas ada di platform digital. Tapi di televisi maupun radio, kami pastikan itu tidak akan ada. Contoh kecil adalah tayangan rokok, di televisi pasti tidak ada yang menayangkan orang sedang merokok, termasuk iklan rokok itu sendiri. Tapi di youtube, anak kecil merokok juga ada tayanganya. Padahal kita tahu bersama, merokok itu merusak kesehatan. Karena itu, KPI melarangnya di tayangkan di lembaga penyiaran,"jelas Safrin. 

Menurut Safrin saat ini UU nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sedang dalam proses revisi. Kabarnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR RI. Ia berharap, revisi UU Penyiaran itu segera ditetapkan, sebab selain memberi penguatan terhadap kelembagaan KPI dan KPID, juga mengatur tentang media baru. 

"Saya kira bukan membatasi apalagi melarang para konten kreator berekspresi dan menciptakan karya di platfrom digital. Namun lebih pada tanggungjawab, bahwa yang ditayangkan harus benar-benar memiliki manfaat yang baik bagi generasi, dan bangsa kita,"katanya. 

Dalam kesempatan itu Wakil Ketua KPID Gorontalo Rajib Ghandi Ismail menyampaikan jika mahasiswa diharap berjiwa kritis terhadap kebijakan penyiaran dalam perspektif revisi UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. 

"Kritiknya tentu dengan melihat kondisi penyiaran saat ini, bisa dinilai sendiri. Tayangan yang ada apakah mendidik atau tidak," terangnya. 

Ia juga menyampaikan agar mahasiswa bisa menjadi pemirsa yang kritis, dengan mengadukan jika terdapat siaran-siaran yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. 

"Silakan mengadukan jika ada siaran yang menurut kalian itu melanggar ketentuan. Jangan sampai ada siaran seperti itu, tapi dibiarkan saja. Kami ingin mewujudkan siaran televisi maupun radio itu benar-benar memiliki manfaat bagi pemrisa maupun pendengar. Dan hak masyarakat, untuk mendapatkan siaran berkualitas," tandasnya. 

Kegiatan ini turut dihadiri Koordinator Bidang Pengelolaan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPID Gorontalo, Jitro Paputungan, dan melibatkan puluhan mahasiswa UNG. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 2221

Banjar Baru – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Selatan melakukan audiensi dan konsultasi dengan Gubernur Kalimantan Selatan, Senin (10/3/2025). Gubernur Kalsel diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel Adi Santoso.

Ketua KPID Kalsel HM Farid Soufian mengakui, pertemuan ini terkait permohonan dana hibah untuk mendukung operasional dan program kerja KPID Kalsel.

“Dukungan dana hibah dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan KPID Kalsel dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal dalam mengawasi dan mengatur penyiaran di Kalsel,” tegasnya.

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Setdaprov Kalsel Adi Santoso mengapresiasi positif atas peran KPID Kalsel dalam menjaga kualitas penyiaran di daerah.

Ia berjanji akan menyampaikan permohonan dana hibah ini kepada Sekdaprov Kalsel untuk ditindaklanjuti.

“Pemprov Kalsel berkomitmen untuk mendukung KPID Kalsel dalam menjalankan tugasnya. Kami segera menindaklanjuti permohonan ini dan mencari solusi terbaik untuk mendukung operasional KPID Kalsel,” katanya.

Ia berharap pertemuan ini dapat memperkuat sinergi antara KPID Kalsel dan Pemprov Kalsel dalam mewujudkan penyiaran yang sehat dan berkualitas. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 8923

 

Manado -- Warga di Tondano, Sulawesi Utara (Sulut), mengeluhkan terbatasnya siaran televisi digital setelah diberlakukannya Analog Switch Off (ASO). Keluhan ini disampaikan oleh Maxie Liando, warga Kelurahan Sumalangka, dalam program Halo RRI Manado. 

Ia mempertanyakan mengapa beberapa stasiun televisi yang sebelumnya tersedia saat siaran analog, kini tidak lagi hadir dalam format digital di Tondano, sementara di Manado siaran digital sudah tersedia.

Menanggapi hal ini, Ketua Tim Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik pada Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Manado, Noipsel Dalawo, menjelaskan bahwa penyiaran televisi digital di Indonesia diatur dalam beberapa regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Penyiaran.

“Di Sulawesi Utara, terdapat tiga penyelenggara multipleksing (MUX) yang mengelola siaran televisi digital, yakni TVRI, Trans, dan Metro TV. Salah satu grup media, MNC Group, bergabung dalam MUX Trans dan berdasarkan hasil pemantauan terakhir, siarannya hanya tersedia di Manado,” ujar Noipsel.

Lebih lanjut, Noipsel menjelaskan bahwa cakupan wilayah siaran MUX Trans meliputi Manado, Tomohon, dan Bitung, sedangkan MUX Metro TV mencakup sejumlah stasiun televisi seperti Kawanua TV, RTV, Magna Channel, BN TV, Metro TV HD, SCTV HD, dan Indosiar HD.

Ia juga menambahkan bahwa perbedaan ketersediaan siaran digital di berbagai daerah disebabkan oleh sistem penyewaan kanal oleh penyedia layanan. Misalnya, jika SCTV hanya menyewa slot siaran untuk wilayah Manado, maka siaran tersebut tidak akan tersedia di Tondano atau daerah lainnya. Selain itu, jumlah siaran dalam MUX yang sama bisa berbeda antara satu lokasi dan lokasi lainnya. Contohnya, isi siaran MUX Trans di Manado lebih banyak dibandingkan di Tondano, yang kemungkinan memiliki jumlah siaran lebih sedikit.

Dengan kondisi ini, masyarakat diimbau untuk menyesuaikan perangkat penerima televisi digital dan memahami bahwa cakupan siaran bergantung pada kebijakan penyedia layanan serta penyelenggara multipleksing di setiap wilayah. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 3415

 

Palangka Raya – Insan penyiaran di Kalimantan Tengah diharapkan menghadirkan program siaran yang tidak hanya informatif dan menghibur, tetapi juga mendidik masyarakat dengan mengedepankan falsafah huma betang.

Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesra (Pemkesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Setda Prov. Kalteng) Maskur menyampaikan hal tersebut saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng dalam acara Buka Puasa Bersama bertajuk Ramadan Berkah Dari Kalteng Untuk Negeri di Hall Triprasetya RRI Palangka Raya, Senin (10/3/2025).

Maskur menekankan pentingnya lembaga penyiaran untuk tidak hanya menyiarkan program dari pusat, tetapi juga memperkuat siaran lokal dengan konten yang mengangkat budaya, potensi daerah, dan keindahan alam Kalimantan Tengah.

Tayangan dokumenter serta fitur yang menggambarkan kekayaan daerah dinilai dapat menjadi sarana promosi sekaligus memperkenalkan Kalteng ke tingkat nasional maupun internasional.

“Selain itu, lembaga penyiaran juga diharapkan menghadirkan program berita lokal yang berbasis realitas, fakta, dan berimbang agar dapat memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat,” ujarnya.

Acara ini turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, Ketua MUI Kalteng K.H. Khairil Anwar, Kepala LPP RRI Palangka Raya Tri Umi Setyawati, Ketua KPID Kalteng Ahmada Dahlan, Ketua Karang Taruna Chandra Ardinata, serta anak-anak dari Panti Asuhan Imanuel, Panti Darul Amin, dan Panti Berkah Palangka Raya. Red dari berbagai sumber

 

  1. KPID Jatim Intensifkan Sosialisasi Edaran Siaran Ramadan
  2. KPI Aceh Dorong Lembaga Penyiaran Hadirkan Program Edukatif dan Islami Selama Ramadan
  3. Komisi I DPRD Kalsel Tetapkan Mekanisme Seleksi Komisioner KPID
  4. KPID Jateng Dukung Kemajuan Lembaga Penyiaran Lokal

Halaman 28 dari 167

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot