Umum

Detail
Dilihat: 2110

 

Samarinda -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti banyaknya lembaga penyiaran televisi (TV) dan radio swasta di Provinsi Kaltim yang belum terverifikasi secara sah dan faktual. Terkait hal ini, KPID mengingatkan instansi pemerintah di lingkungan Pemprov Kaltim, untuk lebih berhati-hati dalam menjalin kontrak dengan lembaga penyiaran.

Ketua KPID Kaltim Irwansyah menjelaskan tugas KPID sebagai pengawas penyiaran di Kaltim.  Terkait hal ini dia berharap lembaga penyiaran dapat memberikan dan menyajikan berita yang akurat.

“Ini upaya kami memastikan masyarakat Kaltim mendapatkan informasi akurat sesuai haknya. Kalau ada pemberitaan yang mengganjal hati, laporkan ke kami,” kata Irwansyah, di Hotel Five Premiere, Jalan Bhayangkara Samarinda, Selasa (17/6/2025) lalu.

Berdasarkan laporan yang masuk ke KPID Kaltim, sejumlah instansi pemerintah dan perusahaan swasta di 10 kabupaten/kota provinsi Kaltim pernah menjalin kerja sama dengan lembaga penyiaran ilegal.

“Lembaga penyiaran ilegal ini seperti Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP)-nya telah mati, tidak membayar pajak selama bertahun-tahun, dan tidak memperpanjang izin siarannya. Kita pernah mendapatkan laporan itu,” jelas Irwansyah.

Lembaga penyiaran ilegal ini sesuai data KPID Kaltim, paling banyak ditemukan di daerah Kutai Timur (Kutim), Kutai Barat (Kubar), Kota Bontang dan Kota Balikpapan. “Hampir 10 kabupaten/kota itu ada lembaga penyiaran televisi dan radio yang ilegal,” tegas Irwansyah.

Irwansyah melanjutkan, potensi bahaya yang didapatkan oleh mitra yang berkontrak dengan lembaga ilegal ini, bisa menyeret mitra ke ranah hukum.

Di mana banyak kasus lembaga penyiaran yang telah dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda), dan dijerat hukum pidana maupun perdata. “Jadi hati-hati kalau sudah berkontrak dengan lembaga ilegal, kita bisa terseret (mitra yang berkontrak dengan lembaga ilegal),” terang Irwansyah.

Untuk mendorong peningkatan lembaga penyiaran yang legal, KPID Kaltim telah mengambil sejumlah langkah pendekatan persuasif dalam pengelola televisi dan radio yang izinnya mati.

Selain itu, KPID juga melakukan pemanggilan sebanyak tiga kali kepada lembaga penyiaran yang perizinannya tidak aktif, untuk segera mengurus dan mengaktifkan kembali izinnya. “Terkait perizinan hak siar itu perlu. Bahkan sudah ada lembaga penyiaran yang disomasi. Itu yang berbahaya,” terang Irwansyah.

Di luar itu, Irwansyah juga menyoroti adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Pergub ini, tentunya dapat memperkuat dan meningkatkan kewaspadaan instansi dalam melakukan kerja sama pemberitaan maupun iklan di televisi maupun radio swasta, khususnya pada daerah rawan lembaga penyiaran ilegal. “Kalau ragu silahkan tanya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim maupun KPID Kaltim, melalui kanal instagram kita,” tutup Irwansyah. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 2172

 

Pontianak – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Barat (Kalbar) kembali menggelar ajang tahunan KPID Kalbar Awards 2025 pada 16 Juli mendatang di Gedung Garuda, Kompleks Kantor Gubernur Kalbar. 

Tahun ini, penghargaan mengusung tema “Membangun Kalimantan Barat melalui Penyiaran Daerah.”

Ketua KPID Kalbar, Deddy Malik, menyatakan bahwa ajang ini tidak sekadar seremoni, tetapi bagian dari strategi membentuk lanskap siaran yang mendidik dan berkarakter lokal.

“Penyiaran itu bukan hanya soal hiburan. Ia adalah jendela peradaban. Karena itu, kita beri ruang bagi yang telah bekerja mencerdaskan,” ujar Deddy Malik, saat di temui di ruang kerjanya, di Jl. Adisucipto No. 50 Pontianak, Rabu, (11/06/2025)

Penghargaan ini akan menghadirkan 10 kategori, antara lain: Program Pembangunan Daerah, Talkshow, Wisata Budaya, hingga Presenter TV Terbaik dan Penyiar Radio Terbaik. 

Deddy menekankan bahwa penilaian dilakukan secara independen, oleh dewan juri profesional di bidang penyiaran dan komunikasi.

“Kami tidak ingin jadi hakim tunggal. Kami fasilitator yang memberi panggung untuk karya yang pantas diapresiasi,” katanya.

Deddy juga menyebut pentingnya mengangkat konten lokal sebagai kekuatan penyiaran. Menurutnya, daerah bisa maju bila identitas budaya dan kearifan lokal dijadikan bahan baku utama dalam produksi siaran.

“Kita ingin televisi dan radio di Kalbar menjadi cermin, bukan tiruan. Menjadi inspirasi, bukan sekadar pengisi waktu luang,” tegasnya.

Ajang ini terbuka bagi seluruh lembaga penyiaran di Kalbar. Pendaftaran karya dibuka hingga awal Juli 2025.

“Mari kita isi frekuensi udara dengan siaran yang sehat, cerdas, dan membangun. Kalbar harus bicara dengan suara sendiri,” tutup Deddy, sembari menyerukan semangat literasi media. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 2656

 

Palu -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) secara resmi telah menerima 14 nama calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulteng untuk masa jabatan 2025–2028. Nama-nama tersebut merupakan hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi dan disampaikan kepada DPRD melalui mekanisme yang telah ditetapkan.

Ketetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 160 Tahun 2025 tentang Penetapan Nama-Nama Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Masa Jabatan 2025–2028.

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Arus Abdul Karim, dalam keterangannya, menyampaikan bahwa proses seleksi telah berjalan dengan objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami menyambut baik hasil kerja Tim Seleksi yang telah menjaring nama-nama terbaik putra-putri Sulawesi Tengah. Selanjutnya, DPRD akan melaksanakan tahapan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk memastikan para calon memiliki kapasitas dan integritas yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai komisioner KPID,” ujar Ketua DPRD Sulteng, Rabu (11/6/2025)

Berikut adalah 14 nama calon anggota KPID Sulteng periode 2025–2028 yang telah diterima DPRD: A. Kaimuddin, Farid, Fery, Hafid, Mita Meinansi, Moh. Misbahudin, Moh. Syayaf Rabbani Al-Munthazar, Muhammad Faras Muhadzdzib L, Muhammad Ramadhan Tahir, Muhammad Wahid, Rachmat Caisaria, Sepriyanus Tolule, Temu Sutrisno, Yeldi S. Adel

Proses uji kelayakan dan kepatutan dijadwalkan akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat, sebelum ditetapkannya tujuh anggota terpilih yang akan mengisi posisi di KPID Sulteng untuk masa jabatan tiga tahun ke depan.

“KPID memiliki peran penting dalam menjaga kualitas penyiaran dan menjamin terpenuhinya hak publik atas informasi yang sehat, edukatif, dan berimbang. Oleh karena itu, kami berharap proses ini menghasilkan komisioner yang profesional dan berdedikasi,” tambahnya.

Uji Publik itu juga mempengaruhi tes selanjutnya di tingkat DPRD Sulteng yaitu fit and proter test. Uji Kepatutan dan Kelayakan (Fit and Proper Test) berlangsung 23 Juni 2025.

Masukan, saran, dan kritik dapat disampaikan melalui Sekretariat DPRD Sulteng di Jl Sam Ratulangi Nomor 80 Palu, Sulawesi Tengah. Red dari berbagai sumber

 

Detail
Dilihat: 9917

Surabaya — Dalam upaya mendorong produksi film lokal yang berkualitas, Lembaga Sensor Film (LSF) Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur menyelenggarakan kegiatan Literasi Layanan Penyensoran Film dan Iklan Film bersama Para Pemangku Kepentingan Perfilman di Jawa Timur (11/06). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku industri terhadap proses sensor mandiri sekaligus mengenalkan penggunaan aplikasi e-SIAS.

Ketua Subkomisi Penyensoran LSF Republik Indonesia Hadi Artomo menyampaikan bahwa klasifikasi usia merupakan pedoman penting dalam proses kreatif pembuatan film. Hadi menekankan bahwa pembuat film harus sudah merancang karya mereka sesuai klasifikasi usia tertentu sejak tahap awal produksi. "Ketika membuat film, pembuat film harus sudah mendesain sejak awal bahwa film tersebut ditujukan untuk usia tertentu sesuai dengan klasifikasi yang ada," kata Hadi.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan Lembaga Sensor Film Zaqia Ramallah; Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur Immanuel Yosua Tjiptosoewarno selaku narasumber; serta Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Timur Royin Fauziana sebagai moderator.

Ketua KPID Jawa Timur Immanuel Yosua Tjiptosoewarno menerangkan di tengah tantangan disrupsi media, film dan sinema menjadi salah satu bentuk konten yang masih banyak diminati oleh masyarakat. Yosua menambahkan bahwa produksi film lokal memiliki peluang besar sehingga perlu terus dikembangkan. "Kehadiran film lokal yang berkualitas dapat memperkuat jati diri daerah dan menjadi tayangan yang edukatif bagi masyarakat," kata Yosua. 

Dalam kesempatan ini, Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengembangan Lembaga Sensor Film Zaqia Ramallah memperkenalkan e-SiAS, sistem administrasi penyensoran berbasis digital yang dikembangkan oleh LSF RI. Sistem ini memungkinkan proses pengajuan sensor film dilakukan secara daring, mulai dari pengunggahan materi hingga diterbitkannya Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). “e-SiAS merupakan inovasi yang mendukung efektivitas layanan sensor secara transparan, cepat, dan terintegrasi,” jelas Zaqia.

KPID Jawa Timur berharap kegiatan ini menjadi langkah awal dari kolaborasi berkelanjutan dengan LSF RI dalam menciptakan ekosistem penyiaran dan perfilman yang sehat dan edukatif untuk kemajuan dunia penyiaran dan perfilman di Jawa Timur (CPS).

Detail
Dilihat: 10060

 

Banjarmasin -- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan telah mengumumkan tujuh nama anggota dan pengganti antar waktu (PAW) Komisi Penyiar Indonesia Daerah (KPID) Kalsel periode 2024-2027.

Pengumuman ini dilakukan setelah melalui proses panjang uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari kepada 21 nama peserta seleksi KPID Kalsel periode 2024-2027, dan disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube resmi DPRD Kalsel.

Pemilihan tujuh anggota ini menggunakan mekanisme pemungutan suara atau voting berdasarkan penilaian objektif 10 anggota Komisi I DPRD Kalsel kepada 21 peserta selama proses uji kelayakan dan kepatutan.

“Kami menggunakan mekanisme (voting) yang sama seperti Provinsi Jawa Tengah, karena pelaksanaan pemilihan anggota KPID disana yang terbaik se-Indonesia. Ini kita ketahui setelah melakukan studi komperasi beberapa waktu lalu. Dan kami pastikan proses ini tidak ada intervensi dari pihak manapun,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat saat ditemui usai pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan anggota KPID Kalsel periode 2024-2027 di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kalsel, Banjarmasin, Selasa (3/6/2025) sore.

Ditempat yang sama, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor menambahkan, bahwa setelah ini pihaknya akan menyampaikan berita acara pemilihan anggota KPID Kalsel periode 2024-2027 kepada Ketua DPRD Kalsel untuk dibuatkan pengantar Surat Keputusan (SK) sebelum di SK-kan resmi oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin.

“Untuk hal ini kita akan segera koordinasikan dengan Sekwan terkait proses SK. Kita harapkan sebelum akhir Juni sudah selesai, karena kita ketahui bersama, masa perpanjangan jabatan KPID periode terdahulu hanya sampai 30 Juni ini,” kata Ilham.

Dia pun mengharapkan tujuh anggota KPID Kalsel periode 2024-2027 bisa menjalankan tugasnya dengan baik sebagaimana fungsinya.

“Semoga hasil ini bisa diterima baik oleh semua pihak. Semoga mereka yang terpilih ini mampu meningkatkan kualitas penyiaran di Kalsel,” tukasnya.

Berikut adalah nama tujuh Anggota KPID Kalsel periode 2024-2027 terpilih yakni :

1. Agus Suprapto.

2. Analisa.

3. Muhammad Saufi.

4. Naniek Hayati.

5. Iwan Setiawan.

6. Muhammad Leoni Hermawan.

7. Muhammad Lutfi Rahman.

Sedangkan untuk tujuh nama anggota PAW KPID Kalsel periode 2024-2027 yang terpilih yakni :

1. Hana Mutmainah.

2. Fadli Rizki.

3. Syahmiadi.

4. Nurdin Ardalepa.

5. Franky Gleen Valery Nayoan.

6. Juhairi Ramadhan.

7. Dedi Kurnadi. Red dari berbagai sumber

 

  1. Keterwakilan Perempuan dalam Pengurus KPID Prioritas Utama
  2. Kembalilah Tonton TV dan Dengarkan Radio
  3. Dorong Penyiaran Sehat dan Berkualitas
  4. Expo Penyiaran 2025: KPID Sulbar Fokus Kenalkan Lembaga Penyiaran ke Generasi Muda

Halaman 24 dari 167

Hak Cipta © 2026 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.
slot