Umum

Detail

Ditayangkan: 29 Agustus 2013

Dilihat: 4472

Surabaya  - Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Jawa Timur menegur dua stasiun televisi dan sebuah radio terkait dengan tayangan iklan pada masa tenang Pilkada Jatim pada 12-25 Agustus.

Adapun sebuah radio asal Lamongan hingga rapat pleno KPID Jatim pada Rabu (28/8) sore, pengelola radio itu tidak datang, karena itu akan dipanggil ulang.

"Kami sudah melakukan klarifikasi kepada pengelola kedua stasiun televisi dan akhirnya memberikan surat teguran untuk TV-9 dan Sakti TV Madiun," kata komisioner KPID Jatim Donny Maulana, Rabu, 28 Agustus 2013.

Dia menjelaskan teguran itu kami layangkan kepada mereka, karena mereka menayangkan iklan di masa tenang yakni tanggal 26 Agustus dan kedua stasiun televisi itu langsung menghentikan pada tanggal itu juga," katanya.

Dalam klarifikasi yang dilakukan, pengelola stasiun TV-9 dan Sakti TV Madiun menegaskan bahwa mereka sebenarnya sudah terikat kontrak dengan pemasang iklan itu hingga 25 Agustus.

"Tapi, mereka merasa kecolongan, karena bagian program tetap menayangkan pada 26 Agustus pagi," katanya didampingi komisioner KPID Jatim lainnya, M Dawud.

Selain kedua stasiun televisi itu, kata Ketua Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID Jatim itu, pihaknya juga melayangkan surat imbauan kepada empat stasiun televisi yakni Kompas TV, Metro TV, TV-One, dan JTV.

"Kami hanya melayangkan surat imbauan, karena mereka menerima iklan sosialisasi dari KPU Jatim dalam satu versi yakni sosialisasi yang menampilkan unsur perdukunan dan unsur klenik itulah yang dilaporkan ulama ke KPID Jatim," katanya.

Namun, pihaknya menghadapi dilema, karena iklan sosialisasi itu berasal dari KPU Jatim terkait sosialisasi hari "H" pencoblosan pada 29 Agustus, sehingga sosialisasi akan terhenti bila ditegur.

"Solusinya, kami menayangkan surat peringatan ke KPU Jatim agar tidak menyodorkan iklan sosialisasi dengan satu versi kepada pengelola lembaga penyiaran, sehingga tidak ada alternatif," katanya.

Menurut dia, surat peringatan kepada KPU Jatim itu penting, agar sosialisasi serupa tidak terjadi dalam Pemilu Legislatif 2014 dan Pilpres 2014.

"Keempat stasiun televisi itu sifatnya hanya menerima order, sedangkan pemilik order adalah KPU Jatim, karena itu KPU Jatim yang harus memperbaiki diri, minimal ada tiga versi iklan," katanya.

Sebelumnya, KPID Jatim menemukan 25 program isi siaran pada tujuh stasiun televisi lokal yang melanggar siaran Ramadhan 1434 Hijriah hingga 20 Juli lalu, yakni MHTV, Arek TV, Kompas TV, SBO TV, MNTV, BBS TV, dan JTV, karena mereka menyajikan tayangan yang mengandung unsur erotis, kata-kata kasar, kekerasan, dan sejenisnya.  Red dari Antara

Detail

Ditayangkan: 21 Agustus 2013

Dilihat: 6327

Surabaya - Hingga dua pekan pelaksanaan kampanye, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur mengaku belum menemukan satupun materi iklan kampanye yang melanggar surat keputusan bersama maupun Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

"Kita sudah keliling ke radio maupun televisi yang ada di Jawa Timur. Hingga saat ini belum kami temukan pelanggaran," kata Muhammad Dawud, Komisioner Bindang Kelembagaan dan Sosialisasi KPID Jawa Timur ketika dihubungi suarasurabaya.net, Rabu (21/8/2013).

Menurut Dawud, pada kampanye pemilihan gubernur kali ini, KPID bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur dan seluruh pasangan calon telah menyusun keputusan bersama yang mengatur kampanye.

Keputusan bersama itu merupakan penterjemahan dari P3SPS yang diantaranya mewajibkan seluruh lembaga penyiaran memberikan porsi yang sama bagi seluruh kandidat. "Harga iklan harus sama, porsinya juga sama. Isi materi juga dilarang melanggar P3SPS," kata dia.

Masih menurut Dawud, pada kampanye kali ini, kue iklan bagi radio dan televisi memang cukup sedikit. Bahkan untuk radio, hampir 80 persen tidak mendapatkan jatah iklan dari masing-masing tim kampanye maupun dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Di televisi-pun, kue iklan hanya tersebar di televisi yang berdomisili di Surabaya, sedangkan di daerah sangat jarang mendapatkan iklan kampanye. "Ketika kami tanya, mayoritas pemilik radio maupun televisi kesulitan untuk menemukan alamat tim sukses sehingga mereka kesulitan mendapatkan iklan," kata Dawud.

Beberapa televisi maupun radio yang menerima iklan, kata dia, mayoritas karena kedekatan personel yang ada di televisi maupun radio itu dengan para kandidat atau tim sukses. "Di daerah-daerah itu, radio maupun televisi yang kenal dekat dengan tim sukses baru mendapatkan iklan, selebihnya mereka mengaku kesulitan mencari iklan," kata Daud. Red

Detail

Ditayangkan: 21 Agustus 2013

Dilihat: 7760

Tarakan - Komisi Penyiaran Indonesia  Daerah (KPID) Provinsi Kaltim bersama Balai Monitoring (Balmon) Samarinda dan Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kaltim melakukan sidak ke radio-radio dan televisi di Kota Tarakan, Rabu (21/8/2013).

Dalam sidak ini tim menemukan izin prinsip yang dimiliki stasiun Tarakan Televisi (TTV), satu- satunya televisi milik Pemkot Tarakan telah mati atau masa berlakunya telah habis. Tak hanya itu, tim juga menemukan TTV tidak on air atau tidak  melakukan siaran, karena alat regulator power supplay yang dimiliki TTV rusak.

Melihat hal ini, KPID meminta agar TTV segera memproses izin prinsip ini. Pasalnya apabila izin prinsip tidak segera diurus, berarti tidak boleh melakukan siaran dan KPID pun berhak mencabut izin penyiaran TTV.

"Sesuai aturan perundang-undangan penyiaran, apabila  belum ada izin prinsip berarti radio dan televisi tidak boleh siaran. Untuk itu kami mendorong TTV untuk segera melakukan proses izin prinsip ini," ujar Syafruddin, Koordinator Pengawasan Isi Siaran Penyiaran KPID Provinsi Kaltim kepada tribunkaltim.co.id. 

Menurut Syafiruddin, rencananya sidak ini akan dilakukan selama tiga hari. Mulai 21 hingga 24 Agustus. Tujuan sidak ini untuk melihat administrasi perizinan yang dimiliki radio dan televisi Apakah radio dan televisi ini memliki izin siaran atau tidak. Selain itu melihat program isi siaran yang disiarakan radio-radio dan telvisi di Kota Tarakan. Red

Detail

Ditayangkan: 01 Agustus 2013

Dilihat: 4151

Mamasa - Warga di kecamatan Messawa, kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mendambakan beroperasinya media penyiaran radio komunitas.  Kehadiran radio dinilai sangat cocok sebagai media penyebaran informasi pertanian, pendidikan dan sarana hiburan terutama di wilayah pedesaan.

Harapan beroperasinya media penyiaran radio di kecamatan Messawa disampaikan warga dalam diskusi Publik Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ( KPID )  Sulbar di Messawa, Selasa (30/07) ditulis Tribun-Timur.

Menurut salah seorang aktivis pemuda di kecamatan Messawa, Aswan daerah Messawa yang terdiri atas 8 desa – kelurahan sangat ideal berdirinya media radio.

“Di Messawa ini kami sudah pernah punya perangkat siar, namun sekarang belum beroperasi, ini  kami minta arahan dari KPID Sulbar bagaimana perangkat itu bisa legal dioperasikan bersiaran dan terutama juga soal kesiapan SDM penyiaran, kita minta agar KPID menggelar pelatihan jurnalistik radio di sini,” kata Aswan kepada para anggota KPID Sulbar yang tampil sebagai pemateri diskusi.

Saat ini untuk kebutuhan informasi dan hiburan, warga Messawa mengonsumsi melalui media penyiaran televisi melalui TV kabel, parabola serta siaran radio dari luar Mamasa.

Dengan kehadiran radio Messawa nantinya , diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan sesuai kearifan lokal dan karakateristik warga di pedesaan kecamatan Mamasa.

Menanggapi keinginan hadirnya media radio komunitas, KPID Sulbar memberi apresiasi  dan berjanji akan memberi dukungan mulai dari informasi perizinan hingga membantu penyiapan sumber daya manusia melalui pelatihan penyiaran.

Komisioner  KPID Sulbar yang hadir dalam Diskusi Penyiaran di Messawa ini adalah ketua Fachriadi, wakil ketua Farhanuddin, anggota Munawir Ridwan, Bahtiar Ahmad, Syahran Ahmad dan Mustikawati. Red