Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 28 April 2022

Dilihat: 3862

Surabaya – Dinas Komunikasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) siap menyukseskan penerapan Analog Switch Off (ASO) atau migrasi siaran TV analog ke TV digital tahap pertama yang akan dilaksanakan tanggal 30 April 2022.

Untuk menyukseskan ASO, Diskominfo Jatim, KPID, Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya (Balmon Surabaya) dan beberapa lembaga penyiaran televisi di Jawa Timur mengadakan beberapa kali rapat koordinasi.

Kali ini merupakan rapat koordinasi yang ketiga dan diadakan di kantor KPID Jatim, Rabu (27/4/2022).

Ketua KPID Jatim, Immanuel Yosua, saat rapat koordinasi menyampaikan, rapat koordinasi kali ini merupakan forum ketiga setelah sebelumnya dilaksanakan di kantor Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya dan di kantor Diskominfo Jatim.

“Ini merupakan pertemuan ketiga yang melibatkan multi stakeholder. KPID dan Kominfo Jatim sebagai supporting system di Jawa Timur siap menyukseskan program ini,” tegas Immanuel Yosua.

Penerapan ASO migrasi siaran TV analog ke TV digital tahap pertama di Jawa Timur menyasar 9 (sembilan) kabupaten, yaitu Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pacitan, Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lumajang, dan Bondowoso.

Ketua KPID Jatim meyakini bahwa dengan memperkuat sinergi dan koordinasi dari seluruh elemen terkait, penyelenggaraan di Jatim akan berjalan lebih optimal.

“ASO tahap I ini berangsur-angsur akan sesuai dengan harapan. Masalah di lapangan memang ada, tapi dengan koordinasi yang dibangun di Jatim, kita akan uraikan dan cari solusi bersama,” ungkapnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kadis Kominfo Jatim, Ketua Balmon Surabaya, dan beberapa lembaga penyiaran televisi di Jawa Timur.

Kadis Kominfo Jatim, Hudiyono, menggarisbawahi pentingnya mengolaborasikan seluruh kekuatan yang ada di Diskominfo Jatim, KPID Jatim, Balmon Surabaya, hingga Kelompok Informasi Masyarakat.

Lebih lanjut, Diskominfo Jatim beserta seluruh pemangku kepentingan juga akan menyiapkan kanal untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat ketika ada pengaduan-pengaduan tentang tidak optimalnya pelayanan migrasi dari TV analog ke TV digital. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 25 April 2022

Dilihat: 2246

Tomohon -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar kegiatan literasi digital di SMA Negeri 1 Tomohon, Rabu (20/4/2022). Kegiatan ini bertujuan mengedukasi dan mendorong kesadaran publik terutama para pelajar agar cerdas serta bijak dalam memilih konten siaran.

Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Sulut, Pengasihan Amisan, dalam sambutannya, berharap para pelajar mampu memilih serta memilah mana konten siaran yang berdampak positif dan negatif. Sehingga diharapkan para siswa ini bisa menularkan kepada teman-teman, saudara serta orang tua dari apa yang sudah didapatkan dalam literasi digital ini.

Dalam kesempatan itu, Amisan juga mensosialisasikan terkait Analog Switch Off (ASO) yang menjadi program nasional. Dikatakannya bahwa salah satu tujuan utama dari ASO adalah efisiensi penggunaan frekuensi spectrum radio. Sedangkan spektrum radio sendiri adalah sumber daya terbatas makanya harus digunakan secara efektif dan efisien. Sehingga penggunaan sumber daya spectrum radio secara efektif dan efisien akan berdampak pada perkembangan digital yang akan lebih baik lagi.

Komisioner Bidang Kelembagaan, Merlyn Watulangkow, dalam paparan materinya memberikan pengenalan kepada para peserta seputar wewenang, tugas dan kewajiban dari KPI dan KPID sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

“KPI dan KPID memiliki tugas dan kewajiban menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak serta benar sesuai dengan hak asasi manusia,” tutur Watulangkow.

KPI dan KPID berwenang menetapkan standar program siaran serta menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran. Dia memberikan tips cerdas memilih siaran kepada para peserta. “Sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (P3SPS), filtrasi dan seleksi mana yang harus diadposi. Siaran atau tayangan yang bermuatan ilmu pengetahuan, sesuai dengan norma dan nilai adat di masyarakat,” kata Rauw.

Dia mengajak para siswa dapat memilih dan memilah media penyiaran sesuai dengan kebutuhan. Serta tentukan waktu menonton siaran dengan tepat dan dibawah pengawasan orang tua.

Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tomohon Maria Walukow mengatakan bahwa di abad 21 ini, siswa sangat membutuhkan kompetensi literasi digital. Sehingga dirinya mengapresiasi terhadap KPID Sulut karena telah memilih SMA Negeri 1 Tomohon sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.  Karena materi yang disampaikan sangat berfaedah dan bisa menjadi modal untuk masa depan siswa.

Kegiatan diskusi berlangsung interaktif antara narasumber dan peserta yang dikuti oleh 50 siswa dari perwakilan setiap kelas. Diskusi dipandu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ribka Sanger selaku moderator. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 27 April 2022

Dilihat: 4767

Bengkulu -- Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu, dalam melaksanakan tugas tidak hanya sebatas memberikan reward ataupun sanksi kepada media penyiaran. Namun lebih dari itu harus mulai melakukan pengembangan dengan pola pembinaan yang lebih konstruktif dan kolaboratif.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai melantik Anggota KPID Bengkulu Periode 2022-2025, di Ruang Pola Pemprov Bengkulu, Senin (25/04/2022).

“Saya meminta betul mereka itu membina dan melakukan pemberdayaan terhadap lembaga penyiaran terutama terhadap radio-radio swasta, dihubungkan dengan pelaku usaha. Jadi KPID tidak hanya memantau siaran saja, tapi berbuat untuk kesejahteraan lembaga penyiaran tersebut,” terang Gubernur Rohidin.

Di samping itu lanjut Gubernur Bengkulu ke-10 ini, tantangan KPID saat ini semakin berat karena tidak hanya melakukan pengawasan terhadap isi siaran media-media konvensional, namun juga media-media penyiaran berbasis media sosial.

Tak hanya itu, KPID juga diminta untuk serius memerangi hoaks dan dis-informasi yang marak beredar di masyarakat melalui berbagai platform media sosial.

“Arahkan lembaga penyiaran agar lebih kompetitif dalam memilih program siaran baik yang mengedukasi, menghibur, yang arahnya kepada pembangunan provinsi ini,” tutupnya.

Diketahui ketujuh anggota KPID Bengkulu Periode 2022-2025, yaitu Alberce Rolanda Thomas, Dedi Zulmi, Fonika Thoyib, Gusmian, Indah Budiyanti, Hadislani dan Novi Luciana. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 21 April 2022

Dilihat: 2822

Kupang – Penghentian Siaran Analog atau Analog Switch Off (ASO) tahap 1 di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang jatuh pada tanggal 30 April 2022 tinggal 9 hari lagi. Ini artinya masyarakat NTT khususnya Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Malaka dan Belu akan segera menikmati layanan siaran televisi secara digital.

Selain dibutuhkan kesiapan masyarakat dalam menyambut peralihan teknologi penyiaran ini, kesiapan lembaga penyiaran khususnya penyelenggara multipleksing harus dipastikan agar hak masyarakat untuk menikmati siaran televisi tetap terpenuhi.

Dalam rangka memastikan kesiapan lembaga penyiaran penyelenggara multipleksing ini, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT melakukan  kunjungan  ke TVRI NTT  sebagai salah satu penyelenggara multipleksing di NTT selain Metrotv dan MNCTV pada Kamis 21 April 2022.

Tim KPID NTT yang berkunjung ke TVRI NTT terdiri dari Ketua KPID NTT, Fredrikus Royanto Bau, Wakil Ketua, Desiana Rumlaklak, Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran, Yuliana Tefbana, Koordinator Bidang Kelembagaan, Gasim, Anggota Bidang PIS, Yosef Kolo dan Anggota Bidang PS2P, Jack Lauw.

Tim KPID NTT diterima Kepala Stasiun TVRI NTT, Asmeth Setiabudi Takalumang, Kepala  Bidang Teknik, Dadang, Kepala Bidang Pemberitaan, Irawati.

Dalam pertemuan itu, Ketua KPID NTT, Fredrikus Royanto Bau dan para komisioner  menjelaskan bahwa sesuai kewenangannya, KPID fokus mengawasi konten siaran. Namun dalam rangka menyukseskan program pemerintah terkait ASO maka, KPID NTT perlu menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatian termasuk kesiapan TVRI NTT menuju ASO tahap I di tanggal 30 April mendatang.

Adapun hal-hal yang menjadi perhatian antara lain, memastikan  izin penyiaran digital TVRI NTT, kualitas layanan, jangkauan wilayah layanan hingga ke wilayah perbatasan Negara serta pemenuhan komitmen akan penyediaan set top box (STB) bagi masyarakat.

Menanggapi hal ini, Kepala Stasiun TVRI NTT,  Asmeth Takalumang mengatakan pada prinsipnya TVRI selaku penyelenggara Multipleksing sudah siap menjangkau hampir seluruh wilayah daratan timor.

Dijelaskannya, saat ini sudah ada beberapa lembaga penyiaran penyelenggara konten yang telah menyewa slot multipleksing TVRI NTT antara lain, KompasTV, NetTV, RTV yang akan disiarkan melalui Transmisi Oben. Ada juga tv lokal yakni AFB TV. Sedangkan untuk transmisi SoE, Kefamenanu sedang dalam penjajakan  dari beberapa calon mitra.

Tentang penyediaan Set Top Box, Asmeth mengatakan, TVRI NTT tidak menyiapkan STB yang dimaksud karena itu, jika ada petunjuk lebih lanjut dari pusat pasti akan ditindaklanjuti.

TVRI NTT, lanjut Asmeth, menyiapkan layanan kritik dan saran secara online dengan menampilkan barcode pada layar televisi. Nantinya masyarakat bisa mengadukan secara langsung termasuk pengaduan akan layanan digital yang akan langsung ditangani tim teknis.

Mengenai adanya keresahan masyarakat perbatasan terkait ASO di tanggal 30 April, Asmeth mengatakan, TVRI NTT sudah pasti melayani siaran digital bagi masyarakat di perbatasan. Sedangkan untuk saluran televisi lain, itu tergantung dari jangkauan pada satuan transmisi yang disewa oleh penyelenggara konten.

“Kalau siaran TVRI sudah pasti bisa dinikmati masyarakat perbatasan. Kita ada empat chanel yakni TVRI NTT, TVRI Sport, TVRI World dan TVRI Nasional,” kata Asmeth.Red dari KPID NTT