Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Jun 2023

Dilihat: 2397

Bandung - Puncak acara peringatan Hari Penyiaran Daerah 2023 yang akan digelar pada Selasa (6/6/2023) diharapkan menjadi momentum seluruh wilayah Jawa Barat bisa menikmati layanan siaran televisi digital. 

Mengingat sejak diberlakukan pada Oktober 2022 silam, program Analog Switch Off (ASO) atau proses perpindahan televisi analog ke digital baru sebagian terealisasi di sejumlah kawasan di Jabar. 

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Ika Mardiah mengatakan, program ASO baru mencakup kawasan Bandung Raya dan Bodebek yang sudah menikmati layanan televisi digital. 

Pihaknya tetap berupaya mempersiapkan sarana pendukung agar digitalisasi televisi dapat menjangkau seluruh daerah sehingga masyarakat dapat menerima konten-konten berkualitas dari lembaga penyiaran yang ada. 

"Program ASO di Jawa Barat sudah terealisasi di Bandung Raya dan Bodebek, masih ada sejumlah wilayah yang belum. Kendalanya di pusat karena ASO merupakan kewenangan Kemenkominfo. Kita hanya menyiapkan dari sisi lembaga penyiarannya, SDM, dan masyarakatnya," ujar Ika dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) bertajuk "Hari Penyiaran Daerah (Harsiarda) 2023: Digitalisasi Penyiaran" di Gedung Sate, Kota Bandung,  Senin (5/6/2023). 

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jabar Adiyana Slamet menambahkan, pihaknya terus berupaya mendorong pemerintah pusat supaya lembaga yang ditunjuk dalam pendistribusian Set Top Box (STB) segera membagikannya kepada masyarakat kurang mampu sehingga bisa menikmati layanan siaran digital. 

Mengingat sejauh ini dari delapan wilayah layanan, baru satu wilayah yang telah menikmati siaran televisi digital. 

"Itu masalah kesiapan infrastruktur dan kesiapan distribusi STB. Kita mendorong pemegang multi flexing memberikan STB kepada masyarakat prasejahtera," kata Adiyana. 

"Mohon pemerintah pusat untuk menuntaskan tujuh wilayah layanan di Jawa Barat sehingga masyarakat Jabar mampu menikmati digitalisasi penyiaran atau ASO," tambahnya. 

Kota dan kabupaten yang telah terjangkau layanan siaran digital, sambung Adiyana, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat,dan Kota Cimahi. Sedangkan 18 kota/kabupaten lainnya di Jabar belum menikmati program ASO. 

Sementara itu Ketua Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) Eris Munandar menuturkan, kehadiran ASO memberikan banyak keuntungan tak hanya bagi pemerintah, melainkan juga industri media dan masyarakat. 

Eris berharap pada perayaan peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2023, seluruh wilayah sepenuhnya dapat menikmati layanan siaran televisi digital. 

Menurutnya, dari sisi pemerintah terjadi penghematan infrastruktur, masyarakat mendapatkan layanan yang lebih canggih, dan bagi industri media akan terjadi efisiensi dalam operasional. 

"Efisiensi sangat luar biasa sehingga fokusnya bagaimana meningkatkan konten itu sendiri. Pada 17 Agustus kita berharap merdeka digital," tutupnya.  

Puncak acara Harsiarda 2023 akan berlangsung di Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Selasa (6/6/2023), dihadiri Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan 600 undangan dari KPI Pusat, beberapa KPID provinsi lain serta insan lembaga penyiaran se-Jabar. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 29 Mei 2023

Dilihat: 1680

Sukabumi -- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat bersama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat menggelar roadshow seminar Hari Penyiaran Daerah (Harsiarda) di tujuh kota dan kabupaten. Pada 24 Mei 2023 lalu, diadakan seminar yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) dan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jawa Barat, Faiz Rahman.

Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat, Roni Tabroni, pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa roadshow diadakan untuk menyemarakkan peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) yang diperingati setiap tanggal 1 April. Ini agar gaungnya terasa hingga ke daerah, terlebih Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki 437 lembaga penyiaran atau yang terbanyak di Indonesia.

Sedangkan saat diwawancarai ia menerangkan bahwa tema yang diusung dalam seminar yang diikuti oleh para mahasiswa tersebut adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di tahun politik. Tema ini diangkat agar lembaga dan SDM penyiaran menyebarkan informasi yang baik, benar serta berkualitas sehingga tidak terjadi kegaduhan dimasyarakat terutama pada tahun politik. Adapun pemilihan kampus sebagai lokasi seminar menurutnya merupakan upaya untuk menularkan tradisi literasi berkaitan dengan penyiaran kepada para mahasiswa.

Sementara Kepala Diskominfo Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, yang menjadi keynote speaker pada seminar tersebut, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini karena merupakan langkah positif untuk memastikan terlaksananya pemilu yang berkualitas, demokratis dan sukses. Ia pun mengharapkan para mahasiswa yang menjadi calon pemimpin dimasa mendatang agar selalu mengembangkan diri dengan mengadaptasi kemajuan ilmu dan teknologi.

“Mahasiswa itu student today, leader tomorrow. Jadi harus dipastikan bisa mengadaptasi perkembangan situasi dan kondisi, terutama perkembangan ilmu dan teknologi” ujarnya. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 30 Mei 2023

Dilihat: 1821

Pangkalpinang -- Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) siap bersinergi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Babel, sehingga informasi yang disampaikan media elektronik dapat terkontrol dengan baik. 

Pernyataan itu disampaikan oleh Pj Gubernur Babel, Suganda Pandapotan Pasaribu saat menerima kunjungan Ketua KPID Babel dan jajaran, di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (26/05/23). 

Menurut Pj Gubernur Suganda, tugas dan fungsi KPID sangat penting, yaitu lembaga negara yang mengemban tugas sebagai kontrol penyiaran media elektronik seperti radio, televisi dan sejenisnya. 

Dengan adanya kontrol dari KPID tersebut, sehingga berita yang di sampaikan oleh media untuk publik, tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. 

"KPID inikan lembaga yang dibentuk untuk memonitor bagaimana penyiaran-penyiaran baik itu televisi maupun radio. Jadi fungsinya sangat penting dalam rangka tidak beredarnya berita-berita yang tidak seharusnya untuk dikonsumsi oleh publik, jadi di sinilah fungsi dari KPID untuk menyortir semua itu," ujar Pj Suganda. 

Untuk itu, kehadiran Ketua KPID Babel beserta jajarannya disambut baik oleh Pj Gubernur, dengan harapan Pemprov Babel bersama KPID bisa bersinergi dengan baik, sehingga apa yang diinginkan dapat terwujud sebagai mana mestinya. Pj Gubernur Suganda juga mendukung program yang telah di lakukan oleh KPID Babel, sehingga informasi pembagunan dapat tersampaikan kepada masyarakat. 

"Kita harapkan ini terus bisa dilakukan dengan KPID, terkait proposal akan kita pelajari melalui tim tentunya, kita akan apresiasi sesuai kesedian anggaran dan aturan yang berlaku," katanya. 

Sementara itu, Ketua KPID Babel, Imam Ghazali dalam kesempatan yang sama menuturkan bahwa selain bersilaturahmi, pihaknya juga sekaligus menyampaikan beberapa program KPID serta strategi yang akan dilakukan ke depan. 

"Kami merupakan suatu lembaga negara yang bernaung di provinsi. Wajib bagi kami untuk bersinergi dengan kepala daerah, dan ini kesempatan yang tepat untuk kami untuk menyampaikan secara langsung program kami ," ujar Imam Ghazali. 

Salah satu program yang dijalankan oleh KPID itu adalah kegiatan Literasi melalui KPID Go to School, bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Bangka Belitung. 

Selain itu KPID Babel juga menyelenggarakan kegiatan Sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (SP3PS) untuk pembekalan bagi para penyiar Radio maupun Televisi. 

Menurutnya saat ini, terdapat 48 lembaga penyiaran baik Televisi mau Radio. Berdasarkan aturan yang berlaku, dari 48 lembaga penyiaran tersebut, para penyiarnya harus mengikuti SP3PS, sehingga ketika para penyiar tersebut bertugas, dapat menguasai aturan tentang tanggung jawab seorang penyiar,  sehingga informasi yang disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku. 

"Seorang penyiar tidak boleh menyampaikan berita hoax, berita unsur Sara, berita kekerasan, atau pun berita - berita yang tidak sesuai norma agama, hukum dan sebagainya," tutur Ghazali. 

Imam Ghazali berharap sinergisitas lembaga negara KPID Babel dengan Pemerintah Provinsi ini dapat terus berlanjut, sehingga dapat menyampaikan informasi pembagunan sesuai yang diinginkan. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 24 Mei 2023

Dilihat: 2149

Bandung -- Komisioner KPID Jawa Barat Saefurrahman Al-Banjary mengingatkan Lembaga Penyiaran harus mempertahankan netralitas dalam penyiaran Pemilu.

Pernyataan ini disampaikan dalam perbincangan KPID Jawa Barat di Radio Elshinta Bandung Senin (22/5/2023).

Menurut Syaefurrahman, netralisasi adalah salah satu kunci dari pemilu yang demokratis.

Tugas lembaga penyiaran adalah memberikan ruang yang sama kepada semua kontestan, adil dan tidak memihak, sehingga masyarakat mendapat pencerdasan yang benar dan dapat bebas memilih sesuai dengan hati nurani.

Dalam Talkshow yang dipandu Heny Firdawati, Syaefurrahman juga mengimbau publik untuk bersama-sama mengawasi lembaga penyiaran sehingga tetap bisa mewujudkan netralitas dalam siaran Pemilu.

Untuk anak muda yang akan menghadapi pemilu, juga diminta kritis terhadap berita yang muncul di media, termasuk media sosial. Karena boleh jadi informasi itu sudah terdistrosi dari sumbernya

Karena itu lebih baik mencari sumber utama yang kredibel dan membandingkannya dengan media lain. Termasuk dalam hal ini adalah hasil survey sekalipun harus dibaca dengan kritis.

Survei itu mempunyai tujuan untuk mempengaruhi publik, ada juga untuk reverensi partai m agar menjadi bahan apa yang harus dilakukan kedepan.

"Jadi membaca survei juga harus cerdas. Membaca beritapun harus cerdas," katanya. Red dari berbagai sumber