Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 01 Oktober 2024

Dilihat: 516

Semarang – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah menekankan lembaga penyiaran menaati aturan dan etika dalam pemberitaan maupun penayangan iklan politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

“Ada regulasi dan pedoman kode etik yang harus dipatuhi lembaga penyiaran,” kata Anggota Komisi KPID Jateng Muhammad Rofiuddin saat menjadi pembicara dalam workshop “Norma dan Etika Siaran serta Aturan Iklan Pilkada” yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung, beberapa waktu lalu.

Menurut Rofiuddin, regulasi dan etika dalam penyiaran dan iklan politik itu antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Kode Etik Jurnalistik hingga Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Rofiuddin menyatakan aturan iklan politik pada pemilu/ pilkada saat ini mengalami perubahan yang signifikan. Dulu, kata dia, iklan politik seperti pasar bebas karena masing-masing pasangan calon dalam pilkada bebas memasang iklan di lembaga penyiaran, dengan biaya masing-masing calon. Sehingga, mereka yang memiliki uang banyak berpotensi lebih banyak beriklan dan menyosialisasikan diri mereka. Namun, saat ini pemasangan iklan dibatasi KPU, dan pemasangan iklan difasilitasi KPU.

“Pasangan calon tidak boleh sembarangan pasang iklan di media massa. Sehingga, tercipta keadilan karena masing-masing pasangan calon akan memiliki kesempatan yang sama dalam pemasangan iklan,” bebernya.

Rofiuddin menjelaskan dalam pilkada 2018, KPU sudah mengatur pemasangan iklan pada Peraturan KPU Nomor 4 tahun 2017 tentang Kampanye pilkada. Di mana penayangan iklan kampanye dilaksanakan selama 14 hari sebelum dimulainya masa tenang.

Ditambahkan, KPU sudah menetapkan tahapan pilkada 2018, yaitu masa kampanye pada 15 Februari hingga 23 Juni 2018, masa tenang antara 24 hingga 26 Juni 2018 dan hari pemungutan suara 27 Juni 2018. Artinya, pemasangan iklan pasangan calon dilakukan selama dua pekan sebelum 24 Juni 2018.

Jumlah penayangan iklan kampanye di televise untuk setiap pasangan calon, imbuhnya, paling banyak kumulatif 10 spot. Durasinya terlama 30 detik, untuk setiap stasiun televisi, dan setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye. Sedangkan jumlah penayangan iklan kampanye di radio untuk setiap pasangan calon, paling banyak 10 spot, berdurasi paling lama 60 detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan iklan kampanye.

“Batas jumlah penayangan iklan kampanye berlaku untuk semua jenis iklan kampanye. KPU wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap pasangan calon dalam menetapkan jadwal,” ujar Rofiuddin.

Terkait dengan pemberitaan dan penyiaran kampanye, lembaga penyiaran wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga penyiaran pun harus memberitakan dengan berimbang, netral dan tidak berpihak dalam penyiaran kampanye pilgub/ pilkada.

“Sesuai dengan Peraturan KPU, selama masa tenang lembaga penyiaran dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon,” kata alumnus Magister Ilmu Komunikasi Undip tersebut.

Pihaknya juga sudah mengeluarkan surat edaran bahwa lembaga penyiaran tidak boleh menayangkan siaran iklan politik di luar masa kampanye yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Iklan itu meliput iklan kampanye, hymne partai politik, mars partai politik serta lagu-lagu lainnya yang terkait dengan partai politik.

“Beberapa waktu lalu, KPI sudah mengeluarkan sanksi teguran kepada lembaga penyiaran yang menyiarkan iklan politik seorang calon kepala daerah. Lembaga penyiaran yang menyiarkan mars juga sudah diberi sanksi teguran,” tandas Rofiuddin. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 24 September 2024

Dilihat: 473

Surabaya – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur mengingatkan lembaga penyiaran lokal untuk menjaga netralitas siaran selama Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024 (24/09/2024). KPID Jawa Timur mengimbau lembaga penyiaran untuk objektif dalam menayangkan pemberitaan terkait Pilkada Tahun 2024.

Ketua KPID Jawa Timur Immanuel Yosua Tjiptosoewarno menyampaikan lembaga penyiaran lokal tidak boleh bersifat partisan selama Pilkada. Yosua menerangkan lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional dalam pemberitaan Pilkada.

“Lembaga penyiaran harus bersikap netral dan menjaga diri agar tidak dipersepsikan berpihak atau tidak netral dalam siaran karena bias dalam pemberitaan Pilkada dapat menciderai proses demokrasi ini," kata Yosua. 

Sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) Pasal 50 Ayat dan Standar Program Siaran (SPS) Pasal 71 disebutkan bahwa lembaga penyiaran lokal harus menyediakan waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi tahapan Pilkada. KPID Jawa Timur mendorong lembaga penyiaran lokal untuk melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Timur, dan KPID Jawa Timur untuk memperkuat penyampaian informasi yang akurat, netral, dan edukatif mengenai tahapan Pilkada kepada masyarakat luas.

Yosua mengatakan lembaga penyiaran lokal dapat mengoptimalkan konvergensi media agar dapat menjangkau masyarakat terutama pemilih pemula secara lebih efektif. Ia menyampaikan bahwa konvergensi media saat ini menawarkan peluang besar bagi lembaga penyiaran untuk berinovasi dalam menyampaikan informasi.

“Dalam momentum Pilkada ini, penting bagi lembaga penyiaran untuk dapat memperkuat akses masyarakat terhadap informasi berkaitan dengan Pilkada. Konvergensi media menjadi salah satu kunci untuk menjangkau masyarakat secara efektif,” tambah Yosua.

Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Sundari menambahkan di era disrupsi digital, lembaga penyiaran lokal perlu melakukan transformasi media. Sundari menerangkan lembaga penyiaran lokal perlu bertransformasi menjadi pemandu bagi masyarakat dalam memilih informasi yang benar di tengah maraknya informasi hoax yang beredar selama Pilkada.

“Lembaga penyiaran selama pilkada mesti jadi pemandu masyarakat dalam memilih informasi yang benar dan substantif di tengah hoax dan ujaran kebencian yang beredar di internet dan juga media sosial. Berita yang menjernihkan itu perlu disampaikan di berbagai platform yang lembaga penyiaran miliki,” kata Sundari.

Koordinator Bidang Kelembagaan Royin Fauziana juga mengajak lembaga penyiaran lokal untuk mengambil peran strategis sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat. Royin mengatakan lembaga penyiaran lokal dapat mendorong partisipasi politik dan juga meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.

"Dengan pendidikan politik yang baik melalui lembaga penyiaran, kami optimistis Pilkada Tahun 2024 dapat berjalan lebih demokratis dan partisipasi masyarakat akan meningkat secara signifikan," kata Royin (CPS). Red dari KPID Jatim

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 27 September 2024

Dilihat: 536

Medan -- Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara (Sumut) memberi surat peringatan (SP) kepada 5 radio dan 1 televisi swasta terkait tayangan iklan obat/kesehatan. KPID Sumut juga menegur 1 TV swasta yang menayangkan iklan calon bupati sebelum masa kampanye.

Hal ini dilakukan KPID Sumut setelah rapat monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap temuan pelanggaran isi siaran bulan Juli hingga Agustus 2024. Rapat Monev dilaksanakan di Aula KPID Sumut Jalan Adinegoro Meda, Kamis (26/9/2024).

Rapat Monev dipimpin Ketua KPID Sumut Anggia Ramadhan dihadiri Wakil Ketua Edward Thahir, dan Komisioner lainnya Muhammad Syahrir.

Sebelumnya, KPID Sumut telah mengimbau lembaga penyiaran radio yang berada pada wilayah layanan wilayah Sumatera Utara, untuk tidak kembali menayangkan iklan obat/pengobatan tradisional yang mencantumkan klaim yang berlebihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan BPOM serta masa berlaku izin edar yang telah habis.

Menurut Ketua KPID Sumut Anggia Ramadhan, SP ini diberikan kepada 5 lembaga penyiaran radio yang menayangkan 7 iklan produk obat/pengobatan tradisional dan 1 lembaga penyiaran televisi yang masih mencantumkan klaim berlebihan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh BPOM, masa berlaku izin edar yang telah habis serta terdapat testimoni yang tidak disertai pernyataan tertulis oleh konsumen.

“Di samping memberikan SP, KPID Sumut juga akan memanggil lembaga penyiaran dalam rangka klarifikasi terhadap temuan pelanggaran isi siaran,” sebut Anggia.

Anggia juga menyebutkan, KPID Sumut menemukan beberapa pelanggaran terkait siaran kampanye pilkada sesuai peraturan PKPU dan surat edaran KPI.

Katanya, lembaga penyiaran seperti televisi dan radio harus mengikuti aturan ketat siaran kampanye. “Tayang iklan kampanye baru boleh pada 10 November, serta batasan 10 slot iklan per peserta pemilu.”

Menurutnya, KPID Sumut melakukan pengawasan ketat agar lembaga penyiaran tetap netral dan tidak memberikan kelebihan slot kepada partai tertentu. Lembaga yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi, sebutnya.

Kegiatan Monev ini merupakan agenda rutin KPID Sumut dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran sebagai wujud partisipasi masyarakat di bidang penyiaran, memiliki wewenang untuk mengawasi lembaga penyiaran berdasarkan pada P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 September 2024

Dilihat: 492

Bengkulu -- Menjelang Pilkada serentak pada 27 November 2024, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bengkulu mengimbau kepada seluruh media dan lembaga penyiaran di daerah untuk menyajikan informasi yang berimbang dan aktual selama proses pemilihan.

Ketua KPID Bengkulu, Albertce Rolando Thomas, mengatakan bahwa media memiliki peran penting sebagai wadah informasi yang dibutuhkan masyarakat. Ia menekankan bahwa media tidak hanya bertugas menyampaikan berita, tetapi juga harus mengedukasi publik dan memberikan pendidikan politik yang konstruktif.

“Dalam setiap penayangan, kami berharap media tetap memperhatikan kode etik jurnalistik agar masyarakat dapat membuat penilaian yang tepat dalam menentukan pilihan mereka saat hari pencoblosan,” ungkapnya, Kamis (19/09/2024) kemarin. 

Albertce menambahkan bahwa sangat penting bagi media untuk menghindari penyebaran berita hoaks atau informasi yang belum terverifikasi. Penyebaran informasi yang tidak valid dapat menimbulkan polemik di masyarakat, yang pada gilirannya dapat merusak suasana demokrasi yang sehat. Oleh karena itu, KPID menghimbau agar setiap lembaga penyiaran lebih selektif dalam menyajikan berita.

Dalam kesempatan ini, KPID juga mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menjaga integritas dan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada publik. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang agar mereka dapat membuat keputusan yang bijak saat menggunakan hak pilihnya.

Dengan demikian, harapan KPID adalah agar semua media di Bengkulu dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, terutama menjelang Pilkada yang semakin dekat. Red dari berbagai sumber