- Detail
- Ditulis oleh RG
- Dilihat: 1303
Padang – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar) meminta lembaga penyiaran untuk tetap mengikuti regulasi Pemilu pada masa tenang dan selalu menjaga kenetralitasan penyiaran.
Diketahui, pada masa tenang Pemilu 2024 yakni 11 hingga 13 Februari, KPID Sumbar tetap melakukan pengawasan siaran secara intens.
”Sejauh ini KPI Daerah Sumatera Barat belum menemukan pelanggaran yang terjadi pada masa tenang yang di lakukan oleh peserta pemilu dalam kampanye siaran melalui Televisi dan radio,” jelas Ficky selaku Koordinator Pengawasan Bidang Isi Siaran
Selain itu, Robert selaku Ketua KPID Sumbar juga mengingatkan agar Lembaga Penyiaran dapat mematuhi aturan dalam masa tenang saat ini.
“KPID mempunyai acuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPI (PKPI) Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengawasan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilu pada Lembaga Penyiaran khususnya pasal tentang Pengawasan Pada MasaTenang,” jelas Robert.
Ada enam butir aturan yang harus diperhatikan dan tidak dilakukan oleh lembaga penyiaran pada masa tenang tersebut. Ke enam butir aturan tersebut antara lain:
1. Tidak menyiarkan kembali liputan pemberitaan kegiatan kampanye dan/atau aktivitas Peserta Pemilu.
2. Tidak menyiarkan narasi/gambaran yang mendukung/memojokkan/ menghasut/memfitnah para Peserta Pemilu.
3. Tidak memproduksi program siaran yang bertemakan pandangan politik dan/atau visi misi dan/atau rekam jejak dan/atau kegiatan Peserta Pemilu.
4. Tidak menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
5. Tidak menyiarkan kembali debat terbuka; dan
6. Tidak menyiarkan jajak pendapat tentang Peserta Pemilu.
Disamping itu, Dasrul juga menyampaikan akan ada juga sanksi administratif bagi lembaga penyiaran yang melanggar aturan yaitu berupa teguran tertulis, pengenaan denda administratif, penghentian sementara program siaran yang bermasalah setelah melalui tahapan tertentu, pembatasan durasi dan waktu siaran, penghentian kegiatan siaran untuk waktu tertentu.
Pengenaan sanksi ini dapat dilakukan secara berjenjang. Begitupun juga diatur pada pasal 492 Undang-undang Pemilu untuk tidak melakukan Kampanye diluar jadwal pada masa tenang. Jika, masih terdapat pelanggaran maka akan dikenakan sanksi tindak Pidana Pemilu dengan pidana kurungan paling lama 1 Tahun denda paling banyak 12 Juta. Red dari berbagai sumber
