Padang – Terkait dengan disahkannya UU Cipta Kerja yang mengambil alih peran KPID dalam proses perizinan. Dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat (Sumbar), meminta pemerintah untuk mempercepat Revisi UU Penyiaran.
Ketua KPID Sumbar, Afriendi Sikumbang menyampaikan, pihaknya mendorong sekali Revisi UU tersebut.
“Jadi tujuannya guna mempekuat peran KPI sebagai lembaga pengawasan di bidang penyiaran,” sebut Afriendi kepada sejumlah awak media dalam kegiatan penyampaian kinerja KPID semester I tahun 2021, Kamis (15/7/2021).
KPID sendiri kata Afriendi, telah menyampaikan ke Presiden secara tertulis terkait revisi UU Penyiaran itu melalui Deputi 4 Kantor Staf Kepresidenan saat melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat, beberapa waktu lalu.
“Melalui Bidang Kelembagaan, KPID Sumbar telah menyerahkan surat pada Presiden Jokowi yang dititipkan melalui Kantor Staf Presiden untuk mendorong percepatan Revisi UU Penyiaran,” kata dia.
Dalam pemaparan tersebut, Afriendi juga didampingi sejumlah Komisioner KPID Sumbar seperti, Yumi Ariyati (Wakil Ketua), Robert Cenedy (Korbid Pengawasan), Andres (Korbid PS2P), Jimmy Syah Putra Ginting (Anggota Bidang Kelembagaan) dan Adrian (Anggota Bidang Pengawasan).
Sementara itu, Komisioner Bidang Kelembagaan KPID Sumbar, Jimmy Syah Putra Ginting dalam pemaparan kinerja KPID semester I tahun 2021, menyampaikan, siaran digital mengandung semangat demokratisasi penyiaran. Karena itu, penyiaran semestinya tetap mengedepankan keberagaman isi dan kepemilikan serta akses siaran yang merata.
“KPI beserta KPID yang mewakili publik sebagai lembaga khusus yang bertugas mengawasi konten siaran, harus memiliki kewenangan khusus memberikan sanksi, terhadap pelanggaran siaran yang putusannya bersifat final dan mengikat,” sebutnya.
Selain itu, Jimmy mengungkapkan, KPID Sumbar meminta pemerintah tetap mempertahankan Sistem Stasiun Jaringan (SSJ). Tujuannya, agar tetap bisa mengakomodir kepentingan daerah di bidang penyiaran, sehingga berbagai potensi lokal dan keberagaman budaya lainnya selalu dapat tempat dalam industri penyiaran.
“Pengawasan terhadap media baru, perlu dipertegas lembaga negara yang berwenang dalam pengawasan kontennya,” jelas Jimmy.
Lebih lanjut kata Jimmy, perlu dukungan semua pihak untuk mempercepat pembahasan dan penetapan revisi UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan memperkuat kelembagaan KPI khususnya KPI Daerah sebagai Lembaga pengawas penyelenggaraan penyiaran di daerah.
“Penguatan kelembagaan ini penting, mengingat akan diberlakukan digitalisasi penyiaran yang sudah disahkan dalam UU Cipta Kerja dan PP No 46 Tahun 2021,” terang Jimmy.
“Hal ini, tentunya akan membuat tugas dan fungsi KPI akan semakin berat dengan Penyiaran Digital, dimana konten siaran akan semakin variatif serta chanel penyiaran semakin lebih banyak,” kata dia.
Selain lobi penguatan ke pusat, ungkap Jimmy, KPID Sumatera Barat juga melakukan koordinasi dengan Pemprov dan Ketua DPRD Sumatera Barat, dalam kaitan penguatan kelembagaan tersebut. Red dari berbagai sumber
