Mataram - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat (KPID NTB) melayangkan teguran tertulis kepada tiga stasiun TV lokal di Mataram dan Metro TV yang diduga melanggar aturan siaran kampanye di media elektronik. Stasiun TV yang menerima kartu kuning pelanggaran program siaran Pemilukada adalah Lombok TV, Sindo TV Mataram dan TV9.
Wakil Ketua KPID NTB Sukri Aruman yang juga ketua Desk Pemilu KPID NTB, mengatakan Lombok TV menyiarkan program bincang hangat bersama beberapa calon Gubernur yang ikut bertarung di Pemilihan Gubernur Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat 2013. Juga, Sindo TV Mataram dan TV9. KPID NTB sudah melayangkan teguran tertulis karena mereka menyiarkan siaran dialog yang hanya menghadirkan satu pasangan calon. "Itu namanya program blocking time," kata Sukri Aruman di Mataram, Sabtu 11 Mei 2013.
Sukri menambahkan lembaga penyiaran dilarang menyiarkan program siaran yang disponsori peserta pemilihan dalam bentuk blocking time maupun blocking segmen untuk kampanye dan sosialisasi kecuali iklan. Demikian juga, program dialog interaktif ataupun debat, tidak boleh dilaksanakan bila hanya menghadirkan satu kandidat. "Itu melanggar pasal 7 dan 12 peraturan KPID NTB tentang program siaran Pemilu," tegasnya seperti ditulis tempo.
Sedangkan, Metro TV Jakarta dianggap melanggar aturan karena menyiarkan hasil surveitentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada Sabtu pagi, 11 Mei 2013. Metro TV ditegur karena menyiarkan hasil jajak pendapat di masa tenang. Itu sangat rentan muatan kampanye terselubung. "Karena bisa menguntungkan salah satu pasangan calon," ujarnya. Hingga saat ini, KPID NTB telah melayangkan tidak kurang dari 30 surat klarifikasi dan teguran kepada lembaga penyiaran di NTB yang berkaitan dengan program siaran Pemilu.
Pemilihan kepala gubernur Nusa Tenggara Barat akan berlangsung Senin 13 Mei 2013. Kandidatnya adalah Muhammad Zainul Majdi, Gubernur NTB 2008-2013) - Muhammad Amin Sekretaris Partai Golkar NTB, Suryadi Jaya Purnama Ketua Partai Keadilan Sejahtera NTB - Johan Rosihan Ketua Bidang Kebijakan Publik, Harun Al Rasyid Bekas Gubernur Nusa Tenggara Barat 1998 - 2003 - Lalu Abdul Muhyi Abidin anggota Dewan Perwakilan Daerah, Zulkifli Muhadli Bupati Sumbawa Barat - Ichsan dosen Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Red
