Dibandingkan dengan televisi (TV) negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, siaran TV Nasional kita tergolong belum bermartabat. Banyaknya program acara yang bermuatan kekerasan dan pornografi menjadi alasan penyebabnya. "Siaran TV Malaysia dan Singapura lebih santun," ungkap anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP), Ade Armando, yang hadir sebagai pembicara dalam acara sosialisasi hasil pemantauan KPI di Batam, (5/6).
TV Nasional Belum Bermartabat
06/06/06
Dibandingkan dengan televisi (TV) negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, siaran TV Nasional kita tergolong belum bermartabat. Banyaknya program acara yang bermuatan kekerasan dan pornografi menjadi alasan penyebabnya. "Siaran TV Malaysia dan Singapura lebih santun," ungkap anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPIP), Ade Armando, yang hadir sebagai pembicara dalam acara sosialisasi hasil pemantauan KPI di Batam, (5/6).
Nada keras dari Ade Armando tersebut bukannya tanpa alasan. Sebagai Negara yang memiliki beragam budaya, agama, maupun etnis, mestinya tayangan TV-nya lebih santun, Ini justru sebaliknya. Padahal di daerah seperti Batam, persaingan lebih ketat, karena tidak hanya TV Indonesia yang bersiaran, namun ada TV dari Singapura dan Malaysia. "Batam dikepung oleh tiga TV Lokal, enam televisi Singapura, empat televisi Malaysia dan lima televisi Nasional," kata Pemimpin Umum Batam Pos dan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau (Kepri), Socrates yang hadir sebagai pembicara kedua.
Seperti juga diakui oleh pembicara yang mewakili Batam TV, Bachtiar, banyak acara TV Nasional kita menyajikan tayangan yang bukan merupakan representasi masyarakat dan budaya Indonesia yang sesungguhnya, malah cenderung memberi ilustrasi yang berlebihan, seperti sinetron-sinetron yang ada di TV Nasional kita.
Dalam kesempatan ini, Ade juga mengungkapkan bahwa ada persoalan besar dengan TV nasional kita. Adanya masa kevakuman hukum karena bubarnya Departemen Penerangan (Deppen), membuat lembaga penyiaran TV seperti tidak mau diatur. Meskipun regulasi TV di Indonesia sudah ada, mereka tetap saja membandel. "TV nasional kita senangnya melawan, mereka bahkan menolak untuk diatur. Semangat Undang-undangnya yang demokratis dan desentralistis, dikhianati oleh mereka. Perang melawan TV seperti perang melawan korupsi," lanjut Ade dalam acara yang dimoderatori oleh Anggota KPID Kepri Aulia Indriyanto. (Red)
