Umum

Detail

Ditulis oleh IRA

Ditayangkan: 01 April 2018

Dilihat: 13002

Netralitas Media Penyiaran
Refleksi HARSIARNAS ke - 85  (1 April 1933 – 1 April 2018)

Diskursus tentang netralitas media massa di Indonesia, pada paruh satu dekade terakhir ini menyisakan trauma mendalam di benak publik. Masih segar dalam memori kita, saat jelang hingga pasca pemilihan presiden 2014 silam. Kala itu, terjadi kubu-kubuan. Bukan hanya di lingkup antar partai politik (parpol) pengusung calon presiden semata, namun sudah merembet jauh ke tengah massa pemilih, akibat pemberitaan “berat sebelah” dari media, terutama media penyiaran. Berbagai media elektronik ini kemudian pecah menjadi dua kutub. Muncul pro-kontra yang berujung dikotomi. Ini televisi kita, sedangkan itu televisi mereka. Terjadi polarisasi pembentukan opini publik dalam berbagai segmen pemberitaan. Padahal tugas utama media adalah menyampaikan fakta dan data secara akurat. Menjunjung akuntabilitas tanpa embel-embel.

Menyebut kata media, saya jadi ingat dengan kemeja pria. Analogi sederhana ini muncul sebab kemeja itu terdiri dari tiga ukuran standar. Ada ukuran S (small), M (medium), dan L (large). Sesuai dengan namanya, maka media itu berada di tengah. Bukan S. Bukan pula L. Tidak kekecilan serta tidak kebesaran. Jadi ia tidak ke kiri. Juga tidak ke kanan. Poin ini mengindikasikan bahwa media bergerak pada tataran tengah (baca; netral). Hingga menjadi penengah dari dua sisi yang berbeda. Otomatis ia harus menjunjung tinggi tatanan informasi yang adil, merata, berimbang, serta bertanggung jawab tentunya.

Bahaya Media Partisan

Betapa dahsyatnya dampak dari pemberitaan yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Terutama media partisan. Bukan hanya mengobrak-abrik rasa keadilan publik. Lebih dari itu, akan mengacaukan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini dapat saya kemukakan suatu bentuk “kecerobohan” media penyiaran yang melahirkan suatu peristiwa tragis (genosida) terjadi di Rwanda, sebuah negara kecil di Afrika Tengah, medio 1994 silam. Suku Hutu sebagai  suku mayoritas “membantai” suku Tutsi yang minoritas. Lewat siaran Radio Television Libre des Mille (RTLM) milik suku Hutu, dipancarkan berita-berita agitatif nan provokatif menggunakan siaran transmisi milik pemerintah. Hingga dapat menjangkau khalayak pendengar ke seantero negeri.

Materi beritanya khusus menyebarkan propaganda tentang rasisme terhadap suku Tutsi. Siaran kebencian “digarap” secara inten dan masif. Hampir setiap menit terdengar seruan dan lagu yang dapat membakar amarah suku mayoritas. Dalam kurun waktu relatif singkat, akhirnya pertumpahan darah pun tak terelakkan. Suku Hutu secara brutal membunuh setiap orang dari suku Tutsi yang ditemuinya. Tua-muda, besar-kecil, pria-wanita, semuanya dihabisi tanpa ampun. Data Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menyebutkan aksi genosida ini memakan korban sia-sia lebih dari satu juta jiwa. Kisah nyata ini telah difilmkan oleh pihak Hollywood (2004) , dan diberi judul ‘Hotel Rwanda’.

“If You tell a lie big enough and keep repeating it, people will eventually come to believe it”, (Jika Anda mengatakan kebohongan yang cukup besar dan terus menerus mengulangnya, pada akhirnya publik  akan memercayainya).  Kutipan sepenggal kalimat di atas pernah dicetuskan Joseph Goebbels, Menteri Penerangan Publik dan Propaganda Jerman, tahun  1933, di bawah komando diktator Adolf ‘Fuhrer’ Hitler. Sebagai seorang propagandis ulung, Goebbels banyak disegani oleh para ilmuwan, bahkan hingga kini. Itu karena ia dianggap sebagai pelopor dan pengembang teknik propaganda modern. Racikan jitu hasil kepiawaiannya dijuluki teknik Big Lie (kebohongan besar).

Prinsip dari teknik ini adalah menyebarluaskan berita bohong via media massa sebanyak dan sesering mungkin. Hingga kemudian kebohongan tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran. Cukup sederhana, namun mematikan! Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan aksi propaganda yang disebarkan tangan kanan sang Fuhrer ini. Dalam menjalankan misinya, Goebbels menggunakan siaran radio dan film sebagai media propaganda massal. Asumsinya, kedua alat ini dianggap ampuh serta mampu menjangkau berbagai belahan bumi untuk menyebarluaskan doktrin Nazi.

Butuh Siaran Sehat Berkualitas

Kini, di era kebebasan pers serta paparan informasi yang tinggi. Masih  ada sejumlah lembaga penyiaran televisi dan radio swasta yang coba-coba bertindak subjektif. Khususnya yang bersegmentasi berita dan informasi. Para pemiliknya – yang kebetulan petinggi parpol tertentu – secara  terang-terangan terus ‘mencitrakan’ diri dan parpolnya. Sambil menyudutkan parpol lain yang secara kebetulan tidak sealiran. Apakah para owner itu lupa bahwa frekuensi itu bukan milik mereka? Hanya dipinjamkan secara periodik saja. Sebab frekuensi adalah sumber daya alam yang sangat terbatas. Mestinya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik, sebagai pemilik sah frekuensi di negeri ini.

Bagaimana menciptakan siaran televisi dan radio yang sehat dan berkualitas? Tentu berawal dari faktor regulasi. Sejauh mana aturan itu mampu menjadi guidance bagi praktik penyiaran dan bagaimana penegakkannya? Berikutnya, faktor produksi. Aspek ini terkait dengan komitmen dan profesionalisme insan penyiaran, dengan harapan akan menghasilkan produk siaran yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik. Terakhir, faktor konsumsi. Ini berkaitan erat dengan sikap, selera, dan partisipasi masyarakat terhadap penciptaan penyiaran yang sehat dan berkualitas. Publik harus memiliki kesadaran untuk bersikap tepat dan tegas di hadapan media. Intinya, pekerja media massa harus selalu menjunjung tinggi kode etik jurnalistik dalam menjalankan tugasnya.

#Indonesia Bicara Baik 

Awal April ini,  masyarakat penyiaran Indonesia kembali memperingati Hari Penyiaran Nasional/HARSIARNAS ke-85   (1 April 1933 – 1 April 2018). Momentum  HARSIARNAS  dikaitkan dengan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengangkat tema besar, “Menjaga Keutuhan NKRI melalui Dunia Penyiaran yang Sehat dan Berkualitas”. Ada hal baru dan menarik pada event HARSIARNAS  kali ini yang dilaksanakan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu kampanye tentang Indonesia Bicara Baik. Pesan moral ini memiliki tujuan besar agar dalam berkomunikasi, baik itu  pada tataran masyarakat, pemerintah, dan terlebih khusus media penyiaran harus selalu berbicara baik yang berujung pada keutuhan NKRI.

Oleh : Alwi Sagaf Alhadar, Komisioner KPID Maluku Utara  

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 September 2017

Dilihat: 46615

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) DIY sebagai perwujudan dari lembaga negara independen memikul tanggung jawab besar dalam melindungi segenap lapisan masyarakat dari dampak negatif media penyiaran (radio dan televisi). KPID DIY juga berkewajiban menjamin masyarakat mendapatkan terpaan informasi (berita) yang aktual, akurat, dan mencerdaskan.

Maraknya tayangan kekerasan, pornografi (erotisme), iklan pengobatan alternatif yang menyesatkan serta konten yang tidak mendidik lainnya di berbagai stasiun televisi dan radio menunjukkan bahwa kesadaran para pengelola media penyiaran akan melek regulasi (media penyiaran) masih cukup rendah. Prihatinnya lagi, para penonton (pemirsa) juga pesimistis (apatis) dalam mengkritisi dan mengadukan kepada KPID DIY manakala menemukan berbagai konten yang melanggar.

Di tengah kondisi di atas, eksistensi KPID DIY menjadi sangat strategis dalam upaya penegakan hukum di bidang penyiaran. Hadirnya para komisioner KPID maupun KPI yang independen, profesional, dan berintegritas menjadi tuntutan zaman. Tantangan KPID DIY sebagai salah satu bagian dari regulator bidang penyiaran nasional dalam menciptakan iklim penyiaran yang sehat di era konvergensi multimedia massa ini semakin berat. Jika dikodifikasikan, ada tiga persoalan krusial dan serius yang menjadi tantangan para komisioner KPID DIY ke depan.

Pertama, persoalan besarnya adalah masih minimnya berbagai lembaga penyiaran televisi berjaringan yang menayangkan program siaran lokal minimal 10 persen dari seluruh waktu bersiaran perhari. Justru kini sejumlah lembaga penyiaran televisi berjaringan malah menayangkan program-program asing yang durasinya lebih dari 30 persen dari seluruh waktu bersiaran perhari. Bahkan ada stasiun televisi jaringan yang menayangkan program asing lebih dari 50 persen dari seluruh waktu bersiaran perhari. Fakta ini menjadi ironisitas di tengah dominasi program asing dan program nasional (Jakarta) yang menohok keberadaan berbagai stasiun televisi dan radio lokal (berjaringan).

Berdasarkan pantauan intensif KPID DIY terhadap program siaran lokal di berbagai stasiun televisi di DIY—sejak kali pertama saya bekerja pada bidang pengawasan isi siaran per 1 Desember 2014 kemarin hingga hari ini (baca: 13 Juli 2017), menemukan fakta bahwa ada 5 stasiun televisi yang program asingnya berdurasi lebih dari 30 persen. Mereka adalah: ANTV Yogyakarta, RTV Yogyakarta, Global TV Yogyakarta, MNC TV Yogyakarta, dan Trans TV Yogyakarta.

Lahirnya Peraturan Daerah (Perda) DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yang resmi berlaku efektif mulai 21 Mei 2017—kemarin, dilatarbelakangi oleh semangat untuk meningkatkan kualitas isi media penyiaran sebab masih buruknya kualitas/mutu tayangan/siaran televisi dan radio DIY. Adanya Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Pembentukan Lembaga Penyiaran Komunitas dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 38 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dan Pemberian Penghargaan atas Penyelenggaraan Penyiaran sebagai regulasi operasional atas Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 di atas memberikan “angin segar” dalam upaya menjamin terselenggarakannya program siaran lokal di berbagai stasiun televisi dan radio berjaringan dengan durasi yang diberlakukan. Selain itu, tiga regulasi daerah tersebut menjadi “ikhtiar” bagi upaya penguatan Lembaga Penyiaran Komunitas yang selama ini “dilemahkan” dan “dimarjinalisasikan”.

Media penyiaran yang terdiri dari televisi dan radio sejatinya merupakan medium di mana publik memiliki hak dominan untuk menentukan kualitas siarannya. Sebab radio dan televisi dapat memancar dengan baik karena memanfaatkan gelombang elektromagnetik (frekuensi) yang merambat melalui udara yang dimiliki oleh semua orang. Karena frekuensi adalah milik publik, maka sesungguhnya para pengelola media penyiaran (baca: pemilik/pengusaha media) statusnya hanya meminjam atau “mengontrak” frekuensi milik publik tersebut.

Dominasi program asing yang kini marak menyerbu tayangan-tayangan berbagai stasiun televisi di Tanah Air, termasuk di DIY; sebut langsung saja ANTV yang dominan menayangkan program drama dari India; menjadi ironisitas di tengah minim bahkan nihilnya tayangan program siaran lokal di DIY. Gempuran program “Jakartanan” juga “men-jubeli” tayangan berbagai stasiun televisi membuktikan bahwa status lembaga penyiaran di daerah hanya dijadikan sebagai lembaga perelai siaran. Artinya, para pengelola media di daerah tidak berproduksi sebab siarannya hanya “copy paste” dari stasiun induk siaran di Jakarta.

Anehnya juga, kini pemirsa televisi (remaja dan anak-anak) di DIY kini jauh lebih familiar Sinema India berjudul: Gopi, Anandhi, dan Mohabbatein daripada program lokal berjudul: Angkringan atau Kuncung Bawuk. Mereka lebih menggandrungi program kartun India berjudul: Shiva atau Doraemon daripada siaran kartun berjudul: Adit, Sopo dan Jarwo. Gempuran program siaran asing sesungguhnya tidak hanya berasal dari India, tetapi juga berasal dari Turki, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, China, bahkan Malaysia.

Adanya Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran tersebut mengatur lebih tegas bahwa berbagai stasiun televisi berjaringan yang ada di DIY wajib menayangkan program siaran lokal dengan durasi minimal 10 persen dari seluruh waktu siaran per hari. Sedangkan radio berjaringan berkewajiban menayangkan program siaran lokal dengan durasi minimal 60 persen dari seluruh waktu siaran per hari.

Di samping itu untuk bisa menjamin terselenggaranya program siaran lokal di DIY, setiap lembaga penyiaran baik televisi maupun radio wajib mempunyai kantor dan studio siaran yang berdomisili di DIY. Mengingat hingga saat ini ada sejumlah lembaga penyiaran yang tidak memiliki kantor di DIY, yang ada hanya tiang pancang pemancarnya saja. Sanksi atas pelanggaran atas Perda Penyiaran yaitu berupa sanksi teguran yang dipublikasikan di media dan sanksi denda yang besarnya ditentukan sesuai dengan putusan Peraturan Gubernur DIY.

Keprihatinan lain terkait dengan isi siaran televisi yaitu masih maraknya tayangan pornografi (erotisme), kekerasan verbal maupun non verbal, makian (cercaan) maupun hinaan, serta minimnya tayangan berbahasa Jawa. Dalam Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran tersebut juga memerintahkan kepada berbagai pengelola lembaga penyiaran untuk menayangkan minimal satu program siaran berbahasa Jawa. Hal ini dilakukan untuk menjamin agar eksistensi bahasa Jawa di tengah masyarakat terus terjaga. Tergerusnya penggunaan bahasa Jawa terutama di kalangan generasi muda di DIY akibat berbagai faktor, terutama akibat dampak negatif dari media massa. Dengan adanya tayangan program berbahasa Jawa di atas, diharapkan keberadaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-hari masyarakat Yogyakarta dapat terjaga dengan baik.

Ada dua hal penting lain yang diamanahkan oleh Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran yaitu kewajiban pemerintah provinsi DIY untuk memperkuat keberadaan radio komunitas yang tersebar di DIY. Yakni dengan memberikan fasilitasi dalam hal perizinan maupun pengadaan peralatan siar. Keberadaan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dapat menjadi alternatif media pencerdas bagi publik, mengingat dominasi Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang umumnya digelontor program-program yang penuh dengan tayangan erotisme, kekerasan, dan hiburan tidak sehat.

Terakhir, Perda tentang Penyelenggaraan Penyiaran juga menjadi kunci bagi penguatan eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) DIY sebagai lembaga negara independen yang bertugas mengawasi isi siaran dan mengatur infrastruktur industri media penyiaran. Kesuksesan KPID DIY menghelat Anugerah Penyiaran DIY 2017 pada 20 April 2017 kemarin, tidak lepas dari kelahiran Perda DIY tentang Penyelenggaraan Penyiaran. Dalam Anugerah Penyiaran DIY 2017 tersebut diberikan apresiasi dan penghargaan kepada berbagai program acara terbaik (mutunya) di televisi dan radio yang bersiaran di DIY. Dengan demikian, para pengelola lembaga penyiaran akan berlomba-lomba memproduksi dan menayangkan program siaran yang berkualitas baik dan tidak melanggar regulasi.

Kedua, persoalan besar lainnya adalah masih tingginya pelanggaran isi siaran yang ditayangkan oleh sejumlah stasiun televisi dan radio yang bersiaran di DIY. Sejak KPID DIY berdiri pada Juni 2004 hingga sekarang; tercatat ada sebanyak 187 surat teguran maupun pemberhentian program siaran dan pelarangan penayangan program yang pernah dikeluarkan oleh KPID DIY. Kalau dikategorisasikan lagi, jumlah surat sanksi yang diberikan oleh KPID DIY sepanjang tahun 2011 sebanyak 6 buah, ada 1 buah surat sanksi tahun 2012, dan 10 surat sanksi tahun 2013, lantas menjadi 11 surat sanksi tahun 2014, 84 surat sanksi sepanjang tahun 2015, 59 surat sanksi tahun 2016, dan sebanyak 16 surat sanksi pada Januari-September 2017. Jumlah surat sanksi yang diberikan KPID DIY kepada berbagai stasiun televisi dan radio yang melanggar di atas, membuktikan bahwa para pengelola media penyiaran masih banyak melakukan pelanggaran regulasi penyiaran. Kesadaran dan kemauan para pekerja media penyiaran untuk melek regulasi penyiaran menjadi keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Ketegasan para komisioner KPID DIY, termasuk KPI Pusat dan KPID se-Indonesia dalam menegakkan regulasi penyiaran menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditawar lagi. Tanpa adanya langkah tersebut, berbagai pelanggaran serupa bakal terulangi kembali di masa mendatang.

Faktanya sekarang, lanskap industri media massa cetak maupun elektronik hanya dikuasai oleh 13 korporasi swasta nasional (yang memiliki jaringan di berbagai kota/daerah) menjadi “ancaman besar” bagi terjaganya prinsip keberagaman konten (diversity of content), keberagaman kepemilikan (diversity of ownership). Adapun korporasi raksasa yang menguasai peta industri media massa (cetak maupun elektronik) di Indonesia adalah MNC Group; Kompas Gramedia Group; Elang Mahkota Teknologi Mahaka Media, CT Group, Beritasatu Media Holdings/Lippo Group, Media Group; Visi Media Asia (Bakrie & Brothers); Jawa Pos Group; MRA Media; Femina Group; Tempo Inti Media; Media Bali Post Group (Nugroho, Yanuar. dkk. 2012 dan Lim, M. 2012).

Dampak dari hegemoni korporasi media raksasa ini, tentu saja mengakibatkan nasib media penyiaran publik, komunitas, dan lokal menjadi keok bersaing dengan “para gajah-raksasa” di atas yang didukung penuh oleh kekuatan modal yang "tanpa batas", kekuatan sumber daya manusia yang tinggi, serta teknologi telekomunikasi, media, dan informatika (Telematika) yang unggul, dan koneksi atau jaringan perusahaan media lintas negara.

Adanya dominasi kepemilikan saham berbagai perusahaan media penyiaran oleh segelintir pengusaha media, berdampak pada “keseragaman” isi siaran sekaligus “keseragaman” pelanggaran yang dilakukan. Apalagi para pemilik media penyiaran tersebut menggunakan jaringan medianya untuk menggolkan ambisi politiknya. Misalnya saja, menggunakan jaringan media mereka untuk “berkampanye politik” padahal di luar masa kampanye politik yang diperkenankan sesuai dengan regulasi yang ada. Penyalahgunaan media penyiaran untuk kepentingan pribadi para politisi atau segelintir orang maupun kelompok untuk meraih kekuasaan; sangat bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Ambisi para politisi untuk memanfaatkan media penyiaran untuk menggolkan keinginan mereka menguasai kekuasaan juga tampak pada Rancangan Undang-Undang Penyiaran yang baru (versi 19 Juni 2017), di mana muncul salah satu klausul di mana akan dilahirkan satu jenis lembaga penyiaran baru bernama Lembaga Penyiaran Khusus, di mana lembaga penyiaran yang didirikan dan dimiliki oleh lembaga negara, kementerian/lembaga, partai politik atau pemerintah daerah. Desain ini jelas sangat mengkhawatirkan masa depan bangsa ini. Sebab jika pasal tersebut diloloskan, partai politik akan berlomba-lomba mendirikan lembaga penyiaran. Kita akan mengulangi zaman (dejavu sejarah), di mana pada masa Orde Lama, pers harus berafiliasi dengan partai politik. Kalau sudah demikian, bagaimana mungkin pers termasuk media penyiaran bisa netral dari kepentingan para pemilik media yang notabene-nya juga politisi?

Persoalan besar ketiga yang dihadapi adalah regulasi penyiaran yang tumpang tindih. Hal ini mengakibatkan adanya benturan sejumlah regulasi, sehingga menjadi kontraproduktif. Sebagai contoh sederhana adalah adanya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ternyata telah “menjegal” bahkan “membunuh” keberadaan KPID di sejumlah provinsi di Indonesia yang dipayungi hukum Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sebab dalam Undang-Undang di atas tidak mengakomodir keberadaan KPID di seluruh Indonesia sebagai kewenangan pemerintah daerah.

Akibat parahnya, tafsir dari regulasi tersebut adalah tugas KPID tidak termasuk dalam urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, sehingga urusan penyiaran menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerintah daerah/provinsi tidak memiliki kewajiban untuk membiayai operasional KPID melalui skenario APBD-nya. Efek buruk dari regulasinya salah satunya menimpa KPID Sumatera Barat, di mana sejak awal tahun 2017 kemarin “dibekukan” akibat pemerintah daerah tidak menganggarkan lagi pembiayaan untuk KPID Sumatera Barat (baca: http://www.kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/33982-kpi-pusat-ambil-alih-proses-edp-pemohon-izin-penyiaran-dari-pasaman-barat-sumbar).

Namun gonjang-ganjing yang menimpa KPID se-Indonesia pasca terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut “sementara” bisa terselesaikan dengan kebijakan Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 903/2930/Sj tentang Kelembagaan dan Penganggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Komisi Informasi Daerah yang baru saja diterbitkan pada 22 Juni 2017 kemarin; di mana pemeritah daerah wajib mendukung pelaksanaan tugas KPID yang dibebankan pada APBD melalui mekanisme hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Dalam hal pemerintah daerah telah menganggarkan dukungan kegiatan KPID dalam bentuk program dan kegiatan pada dinas yang menyelenggarakan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika atau pada perangkat daerah lainnya, maka pemerintah daerah melakukan penyesuaian anggaran tersebut dalam bentuk belanja hibah kepada KPID, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017.

Persoalan regulasi lain yang “kontroversial” adalah adanya wacana perevisian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang sudah cukup lama didengar publik. Memang dari segi temporal, UU tersebut telah berusia lebih dari 15 tahun. Padahal ada begitu banyak dinamika dan perubahan di bidang penyiaran yang berjalan sangat cepat. Sebagaimana pesan substantif dari prinsip hukum progresif yang pernah diprakarsai oleh Profesor Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus selalu menyesuaikan gerak perubahan zaman. Bukan zaman yang harus mengikuti hukum. Ada beberapa hal mendasar yang wajib dielaborasikan untuk merevisi UU Nomor 32 Tahun 2002.

Pertama, UU Nomor 32 Tahun 2002 belum mengatur secara khusus mengenai industri penyiaran digital. Memang sudah ada Permenkominfo RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial; namun hal tersebut belum cukup kokoh sebagai “pondasi hukum” untuk mengatur mengenai implementasi industri televisi digital di Indonesia. Dalam konteks DIY sudah ada 22 lembaga penyiaran televisi swasta digital yang sebagiannya sudah memperoleh IPP Prinsip. Dari 22 lembaga penyiaran televisi swasta digital di atas, hingga saat ini baru ada dua stasiun televisi digital yang sudah bersiaran dengan menggunakan MUX yang dikelola oleh TVRI Yogyakarta. RUU Penyiaran mewacanakan MUX akan dikelola oleh LPP (untuk televisi), dan RTRI dan LPS yang sudah ber-IPP (radio). Dalam RUU Penyiaran yang baru ternyata juga tidak membatasi adanya kepemilikan perusahaan media. tentunya hal ini sangat membahayakan sebab bisa terjadi monopoli media.

Persoalan besar lain mengenai eksistensi KPI sendiri. Ada banyak hal yang harus direvisi khususnya Pasal 8 mengenai wewenang, tugas dan kewajiban KPI. Idealnya, kewenangan KPI semakin diperluas lagi, misalnya sampai pada tahap memberikan IPP dan atau tidak memberikan IPP perpanjangan kepada lembaga penyiaran televisi dan radio—yang selama ini dijalankan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Bahkan pada pasal 8, pada ayat 3 huruf b dan c: tugas dan kewajiban KPI disebutkan: “ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran”; dan “ ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait”. Secara redaksional, kata “ikut membantu” dan “ikut membangun” artinya sama dengan tidak menjadikan KPI sebagai subjek pokok; hanya sekadar sebagai subjek pembantu saja. Dengan demikian, wajarlah kalau kemudian kedudukan KPI hanya sekadar sebagai “pelengkap” saja bagi Kemenkominfo RI selama ini. Padahal kita mafhum, posisi Menkominfo RI yang sangat politis (karena mengangkat menteri menjadi hak prerogatif presiden). Menjadikan KPI (pusat maupun daerah) sebagai subjek/regulator utama dalam dunia penyiaran (digital) adalah sesuatu yang mutlak.

Pada pasal 9, ayat 3 yang menyatakan bahwa masa jabatan komisioner KPI hanya tiga tahun saja; sebaiknya perlu diperpanjang lagi. Pendeknya usia jabatan, membuat kinerja para komisioner tidak bisa optimal. Idealnya, masa jabatan komisioner KPI adalah lima tahun dan memungkinkan untuk dipilih kembali untuk satu periode kembali. Mengenai struktur keorganisasian KPI (pusat dan daerah) harusnya lebih disistematisasikan; sebab selama ini masing-masing KPID terkesan bekerja sendiri-sendiri; sebagai dampak karambol dari sistem yang tidak hirarkis. Apakah jika terjadi perubahan hubungan organisasi KPI/D yang semula koordinatif menjadi hirarkis; akan mengurangi nilai sebagai lembaga independen negara? Tergantung pada otoritas dan implementasi para komisioner sendiri menjadi regulator.

Adapun anggaran operasional yang dimiliki oleh masing-masing KPID juga berbeda-beda; tergantung pada besar kecilnya APBD masing-masing provinsi. KPID yang berdomisili pada Provinsi atau Daerah Ekonomi Maju; anggaran yang diperoleh menjadi “gemuk-besar”; sedangkan KPID yang berada di daerah “IDT”, menjadi “kurus-kecil”. Sebagaimana yang dialami oleh KPID DIY.

Eksistensi LPP, LPS, LPK, dan LPB (pada pasal 14-29) juga harus didudukan kembali secara proporsional; baik dalam hal perizinan maupun program siaran. Munculnya inisiatif DPR RI untuk menggolkan RUU RTRI perlu disikapi secara arif dan bijaksana. Pada satu sisi hal tersebut bisa menguatkan kedudukan LPP baik secara pendanaan maupun kualitas program siaran—yang selama ini terseok-seok. Namun pada aspek lain, langkah tersebut dikhawatirkan oleh para pengusaha media swasta; LPP akan menjadi ancaman bisnis baru bagi mereka jika status TVRI, RRI, maupun LPP Lokal dikeluarkan dari empat jenis jasa penyiaran (sebagaimana yang sudah menjadi tradisi sebelumnya).
Menurut pandangan penulis, RUU RTRI itu seharusnya juga mengakomodasikan LPK; sehingga menjadi RUU RTRI dan Radio Televisi Komunitas (RTK); mengingat kedudukan LPK selama ini menjadi “gurem” yang sangat kerdil dalam jagat penyiaran. Padahal kontribusinya sangat vital, sebagai gerakan pemberdayaan masyarakat arus bawah atau dalam bahasa jurnalistik disebut sebagai pewarta warga (citizen journalism). Negara juga berkewajiban untuk membuatkan regulasi khusus terkait keberadaan LPK; karena perlakuan yang didapatkan oleh LPK selama ini cukup minimalis dan diskriminatif.

Soal perizinan misalnya, hendaknya tidak lagi disentralistiknya di Jakarta; tetapi sejak proses Evaluasi Dengar Pendapat (EDP), Forum Rapat Bersama (FRB), dan Evaluasi Uji Coba Siaran Sementara (EUCS), Izin Perpanjangan IPP dan sebagainya dipusatkan di daerah atau lokasi di mana calon lembaga penyiaran (radio dan televisi) akan bersiaran; sehingga hal ini akan memberikan informasi lebih akurat; karena “para pejabat di pusat” akan turun “turba” ke bawah. Berani tidak, DPR RI mengelaborasikan RUU RTRI dan RUU RTK?

Mengenai sanksi administratif yang terdapat pada Pasal 55 ayat 2; dalam praktiknya membutuhkan waktu relatif lama. Pemberian kewenangan bagi KPI untuk bisa menindak dan memberikan sanksi yang bersifat cepat misalkan segera dapat menghentikan acara siaran langsung maupun tunda (rekaman) dari lembaga penyiaran televisi maupun radio dinilai melanggar berat norma-norma yang ada dalam pasal-pasal Pedoman Perilaku Penyiaran (PPP) dan Standar Program Siaran (SPS). Akan lebih sempurna lagi; jika KPI/D diberikan otoritas penuh untuk menjalankan sanksi pada poin f (tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran) dan poin f (pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran); yang selama ini masih dikendalikan oleh Menkominfo RI.

Revisi PPP dan SPS menjadi hal yang urgen dan darurat mengingat adanya banyak perkembangan zaman dan kemajuan Telematika. Sebagai contoh sederhana, bagaimana P3 dan SPS belum cukup tangguh untuk menjerat bagi berbagai stasiun televisi yang menyiarkan kembali program acara yang pernah ditayangkan; namun hanya berubah nama program acaranya; padahal isi dari program acaranya sama. Bagaimana kalau PPP (atau P3) dan SPS ini “dikawinkan” atau”dilebur” saja menjadi satu kesatuan tunggal; sehingga menjadi P3SPS; bukan disendirikan—sebagaimana selama ini? Dengan demikian, akan lebih komplit dan aktual. Penegakan P3 dan SPS adalah harga mati; agar KPI/D bisa lebih kokoh lagi.

Revisi (pembaharuan) atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran—yang dibidani oleh sebagian pelaku sejarah dari mereka yang juga pernah melahirkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; adalah langkah yang benar dan tepat untuk segera direalisasikan.

Tantangan zaman yang semakin berat, era globalisasi yang semakin menghebat, kompetisi bisnis multimedia yang kian sengit; sementara degradasi moral-spiritual semakin menggila menimpa 250 juta penduduk ini; harus segera diantisipasi dengan benteng kokoh bernama “perevisian UU Penyiaran”. Tentu akan lebih elegan lagi; jika spirit perevisian UU Penyiaran tersebut disinergisasikan dengan perevisian UU Pers (Nomor 40 Tahun 1999), UU Telekomunikasi (Nomor 36 Tahun 1999), UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Nomor 11 Tahun 2008), UU Keterbukaan Informasi Publik (Nomor 14 Tahun 2008). Bangsa ini membutuhkan Undang-Undang Konvergensi Multimedia Massa, maupun Telematika. Hanya keberanian (nyali) dari ratusan anggota DPR RI 2014-2019 yang bermental visioner saja dan dukungan penuh dari publik dan pelaku bisnis multimedia massa sendiri yang mampu merealisasikannya; atau publik akan terus-menerus menjadi tumbalnya.

Khusus untuk KPID DIY, di tengah berbagai keterbatasan yang dimiliki selama ini, para komisioner yang baru ke depan harus lebih kreatif lagi dalam menjalankan berbagai program kerja, tugas pokok dan fungsinya. Harus jujur diakui, dalam melaksanakan 5 wewenang, serta 6 tugas-kewajibannya (sebagaimana yang tersurat dalam UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 8); KPI/D DIY memiliki banyak keterbatasan.

Pertama, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Di tingkat pusat, jumlah komisioner KPI sebanyak 9 orang; sedangkan di daerah hanya sebanyak 7 orang saja (Bahkan RUU Penyiaran yang baru akan mendesain komisioner KPID hanya berjumlah 5 orang saja). Kelemahan lainnya, yaitu adanya Sumber Daya Finansial (SDF) yang terbatas. Jumlah SDM, SDF yang terbatas mengakibatkan tidak bisa tercapainya secara optimal (maksimal) kinerja KPI/D setiap tahunnya. KPI adalah “duta rakyat” di sektor penyiaran di tingkat pusat; dan KPID adalah “wakil rakyat” di bidang penyiaran di daerah. Berbagai kelemahan di atas bisa diatasi dengan cara melakukan berbagai kerjasama dengan banyak pihak, meningkatkan profesionalitas dan kedisiplinan secara organisatoris, penguatan KPID DIY melalui implementasi Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran dan regulasi turunan dan induknya; melibatkan masyarakat dalam pemantauan isi siaran, dan mendukung terealisasinya RUU Penyiaran yang baru di mana regulasi tersebut pro publik.

Bangsa ini harus memiliki "cetak biru" dunia penyiaran paling tidak hingga 20-25 tahun ke depan (tahun 2037-2042) secara jelas. Untuk membuat cetak biru dunia penyiaran tersebut, tentu membutuhkan para arsitek hukum penyiaran yang andal, sehingga mampu menghasilkan karya arsitektur penyiaran yang visioner dan pro publik. Senyampang dengan itu, kini DPR RI Komisi 1 tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran yang dipersiapkan untuk menggantikan UU RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan RUU Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI). Dua jenis RUU di atas (Penyiaran dan RTRI) menjadi sangat strategis dalam menciptakan arsitektur media penyiaran di era konvergensi media (digital). Publik harus ikut berpartisipasi dalam menyumbangkan berbagai pemikiran progresif dan kreatif dalam mengawal terlahirnya berbagai regulasi di bidang penyiaran. Sebab berbicara masalah dunia penyiaran menyangkut berbagai hal yaitu aspek: sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan-keamanan, teknologi, komunikasi, hukum, legalitas, dan kedaulatan bernegara.

Habisnya masa jabatan para komisioner KPID DIY 2014-2017 pada awal Oktober 2017 adalah sebuah keniscayaan. Dengan segala “kelebihan dan kekurangan” yang dicapai oleh KPID DIY 2014-2017, termasuk prestasi yang paling membanggakan adalah kemenangan KPID DIY dalam mempertahankan keputusan hukumnya yang sempat digugat oleh salah satu pemohon lembaga penyiaran swasta analog (MY TV/MNC Group) pada tahun 2015 silam, hingga tingkat Mahkamah Agung; dapat menjadi pelajaran dan pengalaman berharga dalam hukum penyiaran di Indonesia. Adanya peningkatan durasi program siaran lokal yang ditayangkan oleh berbagai stasiun televisi berjaringan dan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat melakukan literasi media menjadi hal positif.

Namun demikian, pengawalan akan implementasi Perda DIY Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penyiaran menjadi “pekerjaan kantor” yang menunggu untuk dituntaskan agar arsitektur media penyiaran di DIY semakin istimewa. DIY membutuhkan para komisioner KPID DIY 2017-2020 yang independen, berintegritas, dan profesional. Tahun depan merupakan “tahun-tahun politik” di mana media penyiaran riskan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi para pemiliknya dan para politisi. Karena di samping ada hajatan politik berupa Pilkada serentak di Kabupaten Sleman, Bantul, dan Kulonprogo pada 2020, juga ada pesta demokrasi nasional berupa Pemilu Legislatif dan Presiden 2019. Semoga bermanfaat dan menginspirasi publik! (*)

Tulisan Supadiyanto, S.Sos.I., M.I.Kom., Komisioner dan Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran KPID DIY 2014-2017 diambil dari Kabar Indonesia

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Januari 2018

Dilihat: 16756

Mayong Suryo Laksono
Commissioner with the Indonesian Broadcasting Commission (KPI)

Feb. 21 saw the 11th hearing in the blasphemy trial of Jakarta Governor Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. There were no TV cameras inside the courtroom during the session, let alone live broadcast, as decided by the panel of judges when the trial began on Dec. 13.

Presiding judge Dwiarso Budi Santiarso told the press back then that live TV coverage was permitted, except during testimony of witnesses.

For freedom of the press campaigners, such a limitation constitutes a violation of people’s right to information, hence a transgression of democracy.

Their argument is supported by the fact that there are precedents of live reporting from the courtroom.

The latest and most prominent of these was the murder trial of Jessica Kumala Wongso from February to October 2016. The live report of the trial earned the broadcasters high viewer ratings, hence high advertising revenue.

But for those who understand that freedom of the press has its limits, such as public order or national unity, the judges’ decision deserves appreciation. A court’s authority includes the discretion to prevent the public from the social and political impacts of live broadcasts and to maintain the sanctity of the court.

The openness of trials to the public is a universal norm, and it is stipulated in Article 13 of Law No. 48/2009 on the judiciary.

This concept, however, does not necessarily mean open to television, especially live broadcast. Open trial means open to the audience, while live broadcast means open to the world.

Live broadcast can risk turning the court into an open theater, where witnesses will interact with each other or copy each other’s statements, which is prohibited under Article 159 Paragraph (1) of the Criminal Law Procedures Code (KUHAP). Live broadcast may also lead to trial by public and therefore compromise the independence and integrity of the judges.

Ahok’s trial differs from Jessica’s at least in its impacts. The Jessica case was an ordinary murder case, with one defendant and one victim, but the magnitude of the coverage turned it into a trial by the media. The overexposed hearings also violated the audience’s right for diversity of TV content, a basic principle of the democracy of broadcasting, besides the diversity of ownership.

The trial of Ahok undoubtedly has big social and political impacts. A blasphemy trial is very risky and can put national unity in jeopardy.

That is why four days prior to the first hearing in Ahok’s trial, several television journalists reached an agreement to cover the event in the spirit of national unity.

After two meetings, initiated by the National Broadcasting Commission (KPI), the Press Council and the Association of Indonesian Television Journalists (IJTI), involving newsroom heads of nationwide TV stations, with support from the Central Information Commission (KIP), the Judicial Commission, the Communications and Information Ministry, the Jakarta Police, the country’s largest Muslim groups Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, the North Jakarta District Court and law academics, the TV journalists made a joint declaration to cover the trial selectively.

The agreement complemented the decision of the panel of judges, who said live broadcast would be conducted only in first hearing and for the reading of the sentence demand and the announcement of the verdict, but not for the testimony of witnesses. Unlike the trial of Jessica, Ahok’s trial has only seen roundup reports and short interviews.

There is a common understanding that freedom of the press, as stipulated in Law No. 4/1999 on the press and underlined in Law No. 14/2008 on open access to public information, is limited by journalists’ code of ethics for a bigger interest: national unity.

The freedom, which implies that nobody can limit the freedom as in government censorship, presupposes that the media exercise self-censorship.

The responsibility of preserving national unity is also stated in Article 5 (d) of the Journalist Code of Conduct 2006, which stipulates: “Journalists should avoid news that will lead to social conflict based on ethnicity, religion, race or origin (SARA).”

Especially for TV and radio journalists, as long as they use public frequencies, the Broadcasting Law mandates the KPI as the regulatory body to set up rules and guidelines for television and radio programs and production, including news.

KPI guidelines for broadcasting and standards of conduct consider journalism a special profession, that has its own law (lex specialis). Article 22 stipulates that broadcasting institutions must uphold journalistic principles, such as accuracy, covering both sides, good faith, avoiding provocation or misleading the public and inciting sectarian conflict.

In a wider context, the Broadcasting Law is based on Pancasila and the Constitution, which promote people’s wellbeing, fairness and equality, legal certainty, national security, national unity, solidarity, ethics, independence, freedom and responsibility.

In the case of Ahok’s trial, the freedom of the press is dedicated to national interests.

Limitation of its coverage should be understood as an attempt to uphold the journalist code of conduct and, more importantly, national unity. (Tulisan pernah dimuat di Jakarta Post)

Detail

Ditayangkan: 20 Desember 2016

Dilihat: 16859

Media dalam Kontestasi Pilkada
Oleh Yuliandre Darwis, Ph.D
(Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat/Dosen Komunikasi Fisip Unand)

Menjelang akhir tahun 2016, refleksi terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi sepanjang tahun menjadi diskursus dalam berbagai ruang untuk menghadapi tahun 2017. Peristiwa politik pilkada serentak 2017 relasinya dengan peran media merupakan salah satu topik yang mengundang perhatian berbagai kalangan. Irisan media dengan pilkada menjadi tema dalam forum refleksi akhir tahun pada ruang diskusi kalangan intelektual, pemerhati politik-media, apalagi di media massa televisi. Seperti apa relasi media dengan hajatan lima tahunan baik secara teori maupun dalam panggung realitas politik kontemporer.

Jika membaca logika publik akhir-akhir ini, masyarakat sesungguhnya memberi perhatian pada penggunaan media massa dalam menyampaikan pesan-pesan politik jelang awal tahun depan. Itu karena saluran media digunakan sebagai sarana kampanye baik yang akan dilakukan pada masa kampanye di media massa pada 29 Januari-11 Februari 2017, maupun adanya kalangan tertentu yang secara eksplisit maupun implisit telah melakukan pesan-pesan politik melalui channel media massa.

Dalam konteks itu, pertanyaan penting diajukan bagaimana posisi media dalam peta politik Pilkada. Bagaimana jurnalis menjalankan tugas profesinya sebagai wartawan yang objektif di tengah lingkungan media yang memiliki afiliasi dengan kepentingan partai politik? Dapatkah idealisme jurnalis terbebas dari kepentingan-kepentingan politik praktis?

Posisi Media

Di era kebebasan pers, memang tak ada larangan bagi jurnalis meliput kegiatan politik partai tertentu. Namun posisi media harus jelas dalam arus politik Pilkada. Apakah media itu secara terbuka turut menjadi sarana politik praktis karena kedekatan calon pemimpin daerah dengan media. Atau media memainkan peran berada di balik layar teater politik Pilkada. Mungkinkan media bersikap netral atau justru berpihak kepada kelompok tertentu.

Sekadar mengingatkan saja, sesungguhnya media massa tidak boleh bersikap partisan, apalagi hanya mementingkan golongan tertentu. Dengan kata lain, media harus independen meskipun mereka memiliki kedekatan dengan pasangan calon Pilkada. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Hari Pers Nasional 2013 di Manado sempat memberikan sindiran agar pers tetap di rel ideal, yakni mampu menjaga independensi dan memberi pencerahan kepada rakyat. Pers milik rakyat bukan milik kepentingan atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang perlu mendapat perhatian, yakni (1) kebebasan dan independensi. (2) keterlibatan dan solidaritas. (3) Keanekaragaman dan akses. (4) Objektivitas dan kualitas informasi. (McQuail, 1987: 125).

Menjelang tahun politik Pilkada, independensi media; radio, koran, TV, majalah, media online, dan media sosial harusnya dapat dijaga dari pengaruh maupun bias-bias politik praktis. Terlebih lagi televisi yang mempunyai pengaruh luas di masyarakat. Pers khususnya televisi menggunakan ranah publik (publik domain) sehingga kepentingan individu dan golongan ditanggalkan dengan mengutamakan kepentingan bersama.

Secara normati-regulatif independensi Lembaga Penyiaran sesungguhnya diatur dengan jelas. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI khususnya Pasal (2) Lembaga penyiaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. Ayat (3) Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. Ayat (4) Lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah. Sementara itu dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) terutama Pasal (1) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Bill Kovach & Tom Rosenstiel dalam 9 Elemen Jurnalisme (2006) menjelaskan posisi jurnalis yang tetap harus dijaga. Diantaranya: Kewajiban utama jurnalisme adalah pencarian kebenaran, loyalitas utama jurnalisme adalah pada warga negara, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Jurnalis menjaga indepedensi dari objek liputanya, jurnalis harus membuat dirinya sebagai pemantau  independen dari kekuasaan. Jurnalis harus memberi forum bagi publik untuk saling kritik dan menemukan kompromi, jurnalis harus berusaha membuat hal yang penting menjdi menarik dan relevan. Jurnalis harus membuat berita yang komprehensif dan proporsional, dan jurnalis harus diperbolehkan untuk mendengarkan hati nurani pribadinya

Posisi media dan jurnalis tidak partisan dalam konteks kontestasi politik. Jelas sekali, rambu-rambu regulatif-etis sebagai pegangan teguh insan media. Inilah tantangan penyebaran informasi Pilkada, yakni bagaimana menjaga independensi, netralitas, proporsionalitas, obyektifitas, dan akurasi informasi politik.


Spirit Demokrasi

Secara ideal maupun praktis, posisi media pada tahun-tahun politik sejatinya media tidak terjebak pada kepentingan pribadi atau golongan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan bangsa. Sebagai pilar demokrasi keempat, media dalam momen Pilkada punya andil menjaga spirit demokrasi. Apa makna media sebagai pilar demokrasi, media berperan sebagai penyeimbang (chek and balances) agar pihak yang berkontestasi dapat on the track. Di sinilah media meminjam istilah Cater media sebagai The Fourth Branch of Government—menemukan momentumnya.

Dengan demikian media turut memberi pendidikan politik serta mendewasakan masyarakat ke arah demokrasi subtansial melalui saluran Pilkada. Media mendorong praktek demokrasi yang tidak saja prosedural, namun juga membangun kesadaran serta partisipasi publik akan arti penting pesta demokrasi: Pilkada. Catatannya, independensi media dikedepankan.

Tulisan ini dimuat di Koran Sindo, Senin 19 Desember 2016