Edaran dan Sanksi

Judul	Tanggal Ditayangkan
Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Desta And Gina In The Morning” Prambors FM	10 Mar 2022
Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Big Movies Platinum Family: Small Soldier” GTV	10 Mar 2022
Teguran Tertulis untuk Siaran Jurnalistik “Primetime News” Metro TV	10 Mar 2022
Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Kuis HUT tvOne 14th Indonesia Bangkit” TV One	10 Mar 2022
Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Wedding Agreement” SCTV	10 Mar 2022
Teguran Tertulis untuk Program Jurnalistik “Kabar Petang Pilihan” TV One	10 Mar 2022
Edaran Tidak Bersiaran Di Wilayah Provinsi Bali Saat Hari Raya Nyepi 2022	25 Feb 2022
Teguran Tertulis untuk Program Siaran Jurnalistik “Kabar Petang” TV One	19 Jan 2022
Teguran Tertulis untuk Program Siaran “Monitor” iNews TV	03 Des 2021
Teguran Tertulis untuk Program Siaran “I POP” di Net.	03 Des 2021

Halaman 9 dari 200

Pojok Aduan

Vidi Hardi

Kepada Yth:
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Ketua Komisioner KPI PUSAT Bpk.Yuliandre Darwis PERIODE (2016-2019)
Komisioner KPI PUSAT Bpk.Mayong Suryo Laksono (2016-2019)
Komisioner KPI PUSAT Ibu.Dewi Setyarini M.Si (2016-2019)
(DIVISI PENYIARAN KPI PUSAT)

PERATURAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Nomor 01/P/KPI/03/2012
TENTANG PEDOMAN PRILAKU PENYIARAN

Begitu banyaknya aduan tentang "PESBUKERS" PEIODE (2011- SEKARANG) tapi KPI tidak aktif melakukan tindakan, sampai kapan KPI PUSAT
program "PESBUKERS" yang sarat perlakuan tidak sopan dan santun sampai sekarang masih tayang

INILAH PASAL-PASAL pelanggaran dan norma-norma KESOPANAN dan KESUSILAAN terhadap "PESBUKERS"
BAB V
PENGHORMATAN TERHADAP NORMA KESOPANAN DAN KESUSILAAN
Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012
Pasal 9, (1) dan (2) Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 (1) dan (2), Pasal 20 (1) dan (2), Pasal 24 (1) dan (2) dan Pasal 37 ayat (4) huruf a.

PASAL YANG TIDAK PERNAH DIGUNAKAN OLEH KPI PUSAT SELAMA INI DARI TAHUN 2002-2017 :
pasal 87 DENDA ADMINISTRATIF untuk TELEVISI 1000.000.000 (1 MILYAR RUPIAH)
pasal 88 PEMBEKUAN SIARAN DAN PENCABUTAN IZIN SIARAN
pasal 91 REKAPITULASI DOKUMEN PENJATUHAN SANKSI
Seandainya pasal-pasal ini di gunakan maka semua penyelenggara siaran tidak akan melakukan pelanggaran berulang-ulang
contoh "PESBUKERS" dan program otomatis di HENTIKAN

Sanksi-sanksi KPI selama ini tidak mampu membendung tayangan yang mengeksploitasi kekerasan, perempuan, mistis dan horor,
atau diskriminatif terhadap kaum marjinal. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa tayangan-tayangan tersebut memiliki rating tinggi,
dan dengan demikian mendatangkan keuntungan bagi industri televisi. Sementara itu,
sanksi KPI tidak memiliki pengaruh terhadap proses pencarian laba industri.

Sebenarnya, KPI memiliki mekanisme denda administratif yang bisa diterapkan bagi tayangan-tayangan yang membandel.seperti "PESBUKERS"
Mekanisme denda kami nilai lebih efektif, karena industri bergerak untuk mendapatkan untung,
dan ketakutan terbesar mereka adalah kehilangan keuntungan. Dengan demikian,
memproduksi tayangan-tayangan yang bermasalah jadi tidak rasional karena berpotensi mengganggu pendapatan mereka.

Negara-negara di Eropa dapat menjadi contoh sukses dalam menerapkan mekanisme denda ini.
Pilihan lain selain mekanisme denda, yakni pelarangan penerimaan iklan oleh program siaran yang melanggar juga dapat diterapkan.
Industri penyiaran hidup dari iklan-iklan yang masuk dan membiayai programnya.
Jika program siaran salah satu televisi di nilai tidak sesuai kepentingan publik,
menggangu mekanisme indutri dengan pelarangan penerimaan iklan dalam jangka waktu tertentu atau denda adminitratif
tentu akan membuat industri penyiaran berhati-hati dalam memproduksi konten.

BAHAN RENUNGAN KPI PUSAT JIKA DI TEGAKKAN AKAN MENGHASILKAN PROGRAM YANG BAIK

Undang-Undang Penyiaran pasal 51 poin satu menyebutkan,
“KPI dapat mewajibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan pernyataan yang berkaitan dengan aduan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) apabila terbukti benar”.

Pada P3SPS tahun 2012, ketentuan undang-undang ini diadopsi dalam pasal 78 poin 1. Namun,
dalam rancangan P3SPS tahun 2015, pasal ini dihilangkan. Pasal ini sebetulnya penting sebagai literasi media untuk publik.
Dengan mewajibkan lembaga penyiaran untuk menyiarkan sanksi, publik bisa belajar dua hal sekaligus.
Pertama, tentang substansi sanksi yang dikenakan pada lembaga penyiaran, dan
kedua, bahwa lembaga penyiaran bukanlah institusi yang tidak bisa dikendalikan oleh publik.
Publik memiliki KPI yang melindungi kepentingannya dalam dunia penyiaran.

PASAL YANG BISA MENGHENTIKAN "PESBUKERS" KENAPA TIDAK DI GUNAKAN ?..

Pojok Apresiasi

Prawira Hendrik

Program Baru NET.:
- Hot NET. Siang
- Hot Trend(SkyRock Entertainment & SAMG Entertainment)
- NET. FilmTV Aksi(im-a-gin-e)
- NET. FilmTV Romantis (Triphar MultiVision Plus)
- World Hi-Lite(SkyRock Entertainment)
- Elementary
- Top Gear
- Ninja Chronicles (TBS)
- Alice & Lewis(TF1)
- Ninjago(Musim 11)
- 44 Cats
- Fantasy Patrol

Thanks KPI & NET.

Populer

Pengukuhan Komisioner KPI Pusat

Pengukuhan Komisioner KPI Pusat

Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa 2023 #Aceh

Gerakan Literasi Sejuta Pemirsa 2023 #Malang versi Lengkap

Pojok Aduan

Pojok Apresiasi