Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 06 Februari 2025

Dilihat: 539

Jakarta -- Ketua Komisi Komunikasi Federal yang baru di bawah Presiden Trump telah memerintahkan penyelidikan terhadap NPR dan PBS. Penyelidikan ini bertujuan mengungkap pendanaan federal untuk semua penyiaran publik.

“Saya khawatir siaran NPR dan PBS dapat melanggar hukum federal dengan menayangkan iklan,” tulis Ketua Brendan Carr pada hari Rabu kepada presiden dan kepala eksekutif NPR dan PBS, Katherine Maher dan Paula A. Kerger. “Secara khusus, ada kemungkinan bahwa stasiun-stasiun anggota NPR dan PBS menyiarkan pengumuman penjaminan emisi yang melanggar batas menjadi iklan komersial terlarang.”

FCC tidak secara langsung mengatur kedua jaringan tersebut. Sebaliknya, laporan ini mengevaluasi tindakan sekitar 1.500 stasiun penyiaran publik di seluruh negeri, yang memegang izin yang diberikan oleh FCC untuk penggunaan gelombang udara publik untuk radio dan televisi, bahkan di era digital.

Stasiun penyiaran publik dilarang menayangkan iklan. Sebaliknya, mereka menyajikan apa yang dianggap sebagai tempat penjaminan emisi perusahaan, yang seharusnya tidak memberikan "ajakan bertindak" yang memberitahu pendengar dan pemirsa untuk membeli produk atau layanan.

Kedua CEO tersebut menolak klaim bahwa lembaga penyiaran publik telah melanggar undang-undang atau praktik federal yang telah berlangsung selama beberapa dekade.

“PBS bangga dengan program pendidikan non-komersial yang kami berikan kepada seluruh warga Amerika melalui stasiun anggota kami,” kata Kerger dalam sebuah pernyataan yang dibagikan kepada NPR. "Kami bekerja keras untuk mematuhi peraturan penjaminan FCC dan menyambut baik kesempatan untuk menunjukkan hal itu kepada Komisi."

Dalam sebuah pernyataan yang diposting secara publik, Maher mengatakan kredit dan program sponsor perusahaan NPR mematuhi peraturan federal dan pedoman FCC.

“Kami yakin setiap tinjauan terhadap program dan praktik penjaminan emisi kami akan mengkonfirmasi kepatuhan NPR terhadap peraturan ini,” kata Maher. “Kami telah bekerja selama beberapa dekade dengan FCC untuk mendukung lembaga penyiaran pendidikan non-komersial yang menyediakan informasi penting, program pendidikan, dan peringatan darurat kepada komunitas lokal di seluruh Amerika Serikat.”

Menghidupkan kembali perdebatan tentang pendanaan publik

Carr mencatat dalam suratnya bahwa dia membagikannya kepada anggota parlemen di Capitol Hill karena menurutnya hal itu dapat mempengaruhi perdebatan mereka mengenai apakah akan memotong semua subsidi pembayar pajak untuk program NPR dan PBS.

“Bagi saya sendiri, saya tidak melihat alasan mengapa Kongres harus terus mengirimkan dana pembayar pajak ke NPR dan PBS mengingat perubahan di pasar media,” tulis Carr. Dia berargumen bahwa tanda apa pun bahwa dana pembayar pajak mendukung lembaga penyiaran yang menjalankan apa yang sebenarnya merupakan iklan, semakin melemahkan upaya untuk mengirimkan dana federal ke lembaga penyiaran publik.

Dalam sebuah pernyataan, Komisaris FCC Geoffrey Starks, yang ditunjuk dari Partai Demokrat, mengatakan pengumuman Carr merupakan sumber “kekhawatiran serius.”

“Stasiun televisi dan radio publik memainkan peran penting dalam ekosistem media kita,” kata Starks. “Setiap upaya untuk mengintimidasi media lokal ini merupakan ancaman terhadap kebebasan arus informasi dan pasar gagasan.”

Surat Carr cocok dengan seruan Trump untuk mengakhiri pendanaan publik untuk NPR dan PBS dan juga dengan serangan retoris presiden yang lebih luas terhadap media.

“Tidak ada alasan untuk meyakini adanya pelanggaran yang signifikan atau meluas terhadap Pasal 399b Undang-Undang Komunikasi, sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut, atau pedoman FCC yang diadopsi berdasarkan undang-undang tersebut,” kata Andrew Jay Schwartzman, pengacara media kepentingan publik yang telah mewakili kelompok konsumen sebelum badan tersebut. “Hal ini membuat saya menyimpulkan bahwa ini lebih merupakan taktik menakut-nakuti daripada mengidentifikasi masalah yang sebenarnya.” Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 18 Februari 2025

Dilihat: 395

Kabul -- Ketika dunia memperingati Hari Radio Sedunia pada tanggal 13 Februari lalu, lanskap radio di Afghanistan yang pernah berkembang pesat terus menyusut di bawah pembatasan ketat Taliban. Mereka mengalami kesulitan ekonomi dan peningkatan sensor.

Sejak Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021, stasiun-stasiun radio di seluruh negeri menghadapi penutupan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan banyak stasiun radio yang terpaksa tidak mengudara karena kesulitan keuangan, intimidasi staf, dan pembatasan konten.

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), yang menetapkan tanggal 13 Februari sebagai Hari Radio Sedunia pada tahun 2012, menyoroti peran penting radio dalam menghubungkan komunitas, menyebarkan informasi, dan membina kohesi sosial.

“Radio menyatukan masyarakat dan memperkuat suara yang beragam untuk mengatasi tantangan bersama,” kata UNESCO dalam pernyataan yang menandai acara tersebut.

Pejabat Taliban mengklaim bahwa 280 stasiun radio masih beroperasi di seluruh negeri. Namun, pengawas media dan kelompok jurnalis melaporkan bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih rendah, karena banyak stasiun televisi yang ditutup atau ditutup paksa oleh Taliban.

Baru minggu lalu, badan intelijen Taliban menggerebek Radio Begum, sebuah stasiun yang berbasis di Kabul yang berfokus pada isu-isu perempuan yang kemudian menutupnya dan menahan beberapa karyawan.

Jurnalis Afghanistan mengatakan bahwa lembaga penyiaran radio (yang pernah menjadi sumber informasi penting, khususnya di daerah pedesaan) adalah salah satu pihak yang paling terpukul di bawah pemerintahan Taliban.

“Media audio di Afghanistan menghadapi pembatasan yang ketat, dengan stasiun demi stasiun ditutup,” kata jurnalis Soheila Yousufi. 

“Penutupan Radio Begum dan penangkapan stafnya menunjukkan bahwa Taliban melihat suara langsung apa pun—terutama mengenai perempuan—sebagai ancaman.”

Analis media berpendapat bahwa Taliban hampir menghapus jurnalisme independen, dan semua media yang tersisa terpaksa melakukan sensor mandiri atau beroperasi di bawah pengawasan ketat Taliban.

“Media independen sudah tidak ada lagi,” kata Mujeeb Khelwatgar, seorang jurnalis veteran. “Tidak ada media di Afghanistan yang dapat mengklaim beroperasi tanpa sensor. Taliban mendikte apa yang disiarkan.”

Dia menambahkan bahwa stasiun radio adalah pihak yang paling menderita, terutama karena berkurangnya akses terhadap informasi dan undang-undang yang membatasi seperti peraturan Kementerian Promosi Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan Taliban, yang melarang perempuan untuk tampil di siaran.

Penyiaran radio di Afghanistan dimulai pada tahun 1928, pada masa pemerintahan Raja Amanullah Khan, ketika Radio Kabul menjadi stasiun radio pertama dan satu-satunya di negara tersebut.

Namun, selama satu abad terakhir, industri radio Afghanistan berhasil bertahan dari peperangan, pergantian rezim, dan krisis ekonomi—hanya kini mereka menghadapi apa yang disebut banyak orang sebagai ancaman eksistensial terbesar di bawah pemerintahan Taliban. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 04 Februari 2025

Dilihat: 956

Jakarta -- Presiden Donald Trump telah menunjuk seorang kritikus konservatif yang keras terhadap media arus utama, L. Brent Bozell III, sebagai pilihannya untuk menjalankan Badan Media Global AS, badan induk Voice of America dan lembaga penyiaran internasional milik pemerintah federal lainnya.

Dalam postingan di Truth Social, Trump mengatakan bahwa Bozell akan membawa perubahan yang sangat dibutuhkan bagi agensi tersebut, yang dipimpin oleh editor berita veteran, Amanda Bennett, yang juga merupakan mantan direktur Voice of America.

Dia mengundurkan diri bersama dengan orang-orang lain yang ditunjuk Biden di seluruh pemerintahan ketika Trump mulai menjabat.

“Hanya sedikit yang memahami lanskap Media Global di media cetak, televisi, dan online dengan lebih baik daripada Brent,” tulis Trump. “Dia dan keluarganya telah memperjuangkan prinsip-prinsip Amerika yaitu Kebebasan, Kemerdekaan, Kesetaraan, dan Keadilan selama beberapa generasi, dan dia akan memastikan bahwa pesan tersebut didengar oleh orang-orang yang mencintai kebebasan di seluruh dunia.”

Bozell, 69, adalah pendiri Pusat Penelitian Media nirlaba yang konservatif. Selama beberapa dekade, organisasi ini mengkritik media berita dan budaya pop dari sudut pandang sayap kanan-tengah yang kuat.

“Mereka bukanlah pengamat yang tidak memihak terhadap kancah nasional,” tulisnya mengenai para jurnalis, dalam sebuah komentar khas pada tahun 2018. “Mereka adalah partisan sayap kiri.” (Pada tahun-tahun berikutnya, kolom sindikasinya ditulis bersama Tim Graham, seorang kolega di pusat tersebut yang juga editor eksekutif cabangnya, NewsBusters.)

Bozell berasal dari keluarga yang memiliki hubungan kuat dengan media konservatif. Dia adalah keponakan pendiri National Review William F. Buckley Jr., yang berkolaborasi menulis dengan ayahnya.

Selain itu, putra Bozell, Leo Brent Bozell IV, dihukum karena menyerang petugas penegak hukum selama pengepungan Capitol AS pada Januari 2021 dan dijatuhi hukuman 45 bulan penjara. Pengampunan Trump terhadap hampir semua terpidana perusuh 6 Januari mencakup Bozell yang lebih muda.

Sebelum menjabat, Trump mengumumkan bahwa dia ingin menunjuk Kari Lake, mantan penyiar berita lokal di Arizona yang gagal mencalonkan diri sebagai gubernur dan Senat AS dengan platform kuat yang pro-Trump, sebagai direktur Voice of America. Seperti Trump, Lake menyerang jurnalis sebagai “berita palsu.”

Untuk saat ini, Michael Abramowitz, mantan editor Washington Post yang menjabat sebagai kepala organisasi nirlaba hak asasi manusia, Freedom House, tetap menjadi kepala Voice of America.

Karena alasan prosedural, penunjukan direktur baru jaringan tersebut memerlukan adanya ketua USAGM yang baru dan anggota dewan pengawas bipartisan; ini bukan posisi yang ditunjuk oleh presiden. Namun Trump menyingkirkan semua anggota dewan yang ditunjuk oleh Kongres – baik dari Partai Republik dan Demokrat – setelah menjabat.

Selain Voice of America, jaringan USAGM juga mencakup Radio Free Europe/Radio Liberty, Radio Free Asia, Radio and Television Martí, dan Middle Eastern Broadcasting Networks. Lembaga penyiaran internasional yang didanai AS dilarang oleh undang-undang untuk menyiarkan laporan mereka ke AS.

Tujuan mereka adalah untuk menyediakan liputan berita yang kredibel di luar negeri bagi negara-negara yang tidak memiliki pers yang independen atau bebas. Itu termasuk berita tentang perdebatan politik dan sosial Amerika.

Dengan melakukan hal ini, jaringan tersebut mencontohkan nilai-nilai demokrasi Amerika untuk pemirsa di luar negeri yang dikatakan kini menjangkau 427 juta orang di seluruh dunia setiap minggunya. (Angka-angka tersebut tidak termasuk orang-orang yang menonton, membaca, atau mendengarkan tayangannya di Tiongkok atau Korea Utara, karena tidak mungkin mengukur jumlah pemirsa tersebut, menurut laporan agensi tersebut.)

USAGM menjadi titik nyala pada tahun terakhir masa jabatan pertama Trump. Michael Pack yang ditunjuk Trump mendapatkan konfirmasi dari Senat AS pada Mei 2020 setelah menunggu selama dua tahun dan menghabiskan lebih dari tujuh bulan masa jabatannya dengan menyerang banyak jurnalis Senat AS.

Saat menjabat, Pack mengatakan kepada Federalis yang konservatif bahwa dia melihat misinya seperti ini: "mengeringkan rawa, memberantas korupsi, dan menangani masalah bias [anti-Trump] ini."

Dalam praktiknya, hal ini berarti dia menganut teori konspirasi, menuduh para eksekutif senior sebagai ancaman keamanan, dan meminta asisten politik senior melakukan tinjauan terhadap jurnalis Voice of America untuk mengetahui adanya bias anti-Trump.

Pack juga menolak memberikan perpanjangan visa bagi jurnalis asingnya, yang banyak di antaranya memiliki kemampuan bahasa yang sulit ditemukan di korps pers Washington. Beberapa tindakannya kemudian dinilai melanggar hukum dan, dalam kasus tinjauan bias, inkonstitusional. Red dari NRP