Umum

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 01 Agustus 2023

Dilihat: 2550

Jakarta -- Para anggota dari empat partai oposisi menyerahkan surat pandangan mereka untuk mendesak penghentian peraturan pelaksanaan pemisahan pengumpulan iuran penyiaran publik dari tagihan listrik rumah tangga kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa (25/07/2023) lalu. 

Pihaknya menyatakan bahwa pemerintah segera meloloskan peraturan pelaksanaan UU Penyiaran terkait pemisahan iuran KBS dari tagihan listrik tanpa menerima pandangan publik, dan penekanan terhadap penyiaran publik melalui pemisahan iuran dari tagihan listrik menunjukkan mundurnya demokrasi. 

Ditambahkan pula, kebebasan media dan nilai penyiaran publik tidak boleh diganggu oleh siapa pun, dan berharap agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pandangan yang rasional. 

Para anggota partai oposisi menyatakan bahwa umumnya proses legislasi sebuah rancangan UU diinformasikan selama lebih dari 40 hari, namun Komisi Penyiaran dan Komunikasi Nasional mempersingkat waktu tersebut hanya dalam kurun waktu 10 hari tanpa alasan apapun. 

Selain itu, Ketua Komisi Penyiaran dan Komunikasi Nasional Han Sang-hyuk dipecat dengan tidak adil, dan anggota Komisi dari pihak partai oposisi tidak sengaja ditunjuk.

Oleh karena itu, Pelaksana Pengganti Ketua Komisi Kim Hyo-jae dengan cepat meloloskan peraturan pelaksanaan UU Penyiaran, dan hal tersebut melanggar UU Penyiaran yang menjamin netralitas dan independensi. 

Menurut keputusan dari Mahkamah Agung dan Pengadilan Administratif Seoul, penggabungan iuran di dalam tagihan listrik dinilai sah. 

Para anggota partai oposisi menyatakan bahwa Presiden melaksanakan hak veto dengan mudah, sehingga pihaknya tidak mampu membiarkan mundurnya demokrasi. 

Mereka juga mengklaim bahwa Mahkamah Konstitusi membatasi Komisi Penyiaran dan Komunikasi Nasional yang dikelola secara sewenang-wenang oleh pemerintahan Yoon Suk Yeol, serta mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan pandangan yang adil agar penyiaran publik dapat menjalankan peran publik. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 05 Juli 2023

Dilihat: 2819

Jakarta - Layanan digital seperti OTT streaming video tidak dimungkiri kian populer. Kepopuleran layanan OTT streaming video ini turut disertai dengan perubahan kebiasaan konsumen.

Menurut Head of Demand Facilitation Magnite Asia, Priyanka Bajaj, layanan streaming OTT telah sepenuhnya mengubah kebiasaan konsumen saat ini. Hal itu terjadi karena layanan OTT memberikan kebebasan bagi konsumen untuk memilih konten yang mereka tonton.

"Gaya konsumsi konten kini telah berubah. Namun, bukan berarti industri penyiaran ketinggalan, karena mereka kini juga merilis layanan streaming-nya masing-masing," tutur Priyanka dalam diskusi Modern Marketing Talk yang digelar MMA Indonesia, Senin (3/7/2023).

Hal ini jelas membuka potensi bagi para pengiklan untuk berinteraksi dengan para konsumen. Sebab, berdasarkan studi yang dilakukan Magnite, lebih dari 50 persen responden di Indonesia yang mendapatkan akses internet terbiasa menikmati konten streaming video.

Bahkan, menurut Priyanka, waktu yang dihabiskan untuk menonton video bagi dari OTT atau CTV (Connected TV) sekitar 20 jam per minggu. Peningkatan ini ternyata juga berdampak pada ad-receptive konsumen Indonesia.

Magnite mencatat, layanan streaming OTT atau CTV ternyata menghasilkan lebih banyak post-ad action yang mencapai 79 persen. Jumlah ini lebih tinggi dari layanan lain seperti game, streaming musik, hingga konten digital.

Di samping itu, berdasarkan penuturan Deputy Country Manager VIU PCCW Media Aviji Dutta, konsumen di Indonesia memang lebih ramah terhadap iklan yang ditampilkan di layanan OTT.

"Sejumlah variabel data memperkirakan ada sekitar 50 juta konsumen Indonesia yang menonton konten OTT dengan konten. Ini tentu bukan jumlah yang kecil, terutama dilihat dalam hal reach," tuturnya.

Kepopuleran konten video juga diamini oleh Telkomsel sebagai salah satu operator seluler di Indonesia. Vice President of Digital Advertising & Financial Services Telkomsel Arief Pradetya menuturkan, video masih penyumbang konsumsi data terbesar dari pelanggannya.

Menurut Arief, kontribusi konsumsi data Telkomsel dari akses video bahkan melampaui media sosial. Hal ini menujukkan konten video masih menjadi favorit dari para pelanggan.

Selain membahas soal potensi iklan di era pertumbuhan OTT streaming video, MMA Modern Marketing Talk juga membahas soal komunikasi bisnis 1-on-1 dengan konsumen. 

Komunikasi bisnis dengan konsumen harus diakui merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong penjualan. Namun, di era digital dengan kemudahan komunikasi seperti sekarang, komunikasi bisnis ternyata menawarkan lebih dari itu.

Kehadiran sejumlah channel komunikasi dua arah harus diakui telah mengubah komunikasi antara brand dengan konsumen. Komunikasi kini tidak lagi soal pemasaran, tapi juga membangun awareness sekaligus menawarkan opsi personalisasi untuk masing-masing konsumen.

"Komunikasi dengan konsumen sudah ada sejak dulu, tapi dengan adanya teknologi yang ada sekarang, memudahkan konsumen melakukannya dengan personalisasi," tutur Digital Marketing & Commerce Hub Lead for Nutrition SEA Unilever Dinoy Alamsyah dalam event Modern Marketing Talk 2023 yang digelar MMA di Jakarta, Senin (3/7/2023).

Oleh sebab itu, Dinoy menuturkan, dalam komunikasi yang dilakukan dengan konsumen secara langsung, brand juga perlu menjawab sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh konsumen. Tidak hanya percakapan yang berujung pada pembelian.

Ia mencontohkan, melalui percakapan langsung, konsumen kerap memanfaatkannya untuk menanyakan berbagai macam hal terkait produk yang ditawarkan brand. Karenanya, brand juga harus bisa menjawab pertanyaan tersebut, meski mungkin tidak selalu berarti ada penjualan.

Meskipun ia mengakui, hal ini memang tergantung dari produk yang ditawarkan. Sebagai contoh, untuk produk fesyen sangat wajar apabila konsumen menanyakan soal ketersediaan maupun ukuran, dan bukan tidak mungkin akan diakhiri pembelian.

Namun untuk produk lain, seperti makanan, tidak jarang konsumen menanyakan hal lain seperti kandungan bahan-bahan yang ada di dalamnya. "Ini juga merupakan bagian dari percakapan dengan konsumen," tuturnya.

Selain itu, menurut Head of Industry Meta Indonesia, Aldo Rambie, komunikasi bisnis yang penting dilakukan dengan konsumen adalah soal relevansi. Maksudnya, sejauh mana komunikasi dilakukan benar-benar relevan dengan kebutuhan konsumen.

Ia menuturkan, percakapan dengan konsumen memang menjalin engagement sekaligus meningkatkan pengalaman personalisasi. Akan tetapi apabila dikaitkan dengan langkah praktis yang berujung pada transaksi, komunikasi tersebut juga harus relevan dengan konsumen.

Lebih lanjut Aldo menuturkan, komunikasi bisnis dengan konsumen merupakan sebuah perjalanan. Karenanya, brand harus bisa memikirkan alur komunikasi yang dibangun sesuai dengan bisnis yang dijalankan.

"Brand harus menentukan cara mereka dengan konsumen, tapi yang perlu diingat mereka tetap perlu membuat alur percakapan yang sederhana, bebas friksi, dan tentu disesuaikan dengan bidang atau produk yang ditawarkan," tuturnya.

Terakhir, baik Dinoy dan Aldo menuturkan, percakapan bisnis yang dilakukan dengan konsumen harus tetap mematuhi aturan soal privasi data. Ini merupakan salah satu faktor penting yang perlu dijaga oleh brand. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 20 Juli 2023

Dilihat: 1937

Jakarta - Korea Selatan melarang keras video musik memiliki durasi panjang. Terbaru, NewJeans merilis video musik untuk singlenya Super Shy dengan durasi 2.34 menit. Video musik girlband ini menjadi yang paling pendek di antara video musik K-Pop lainnya yang kira-kira berdurasi tiga menit.

Pelarangan durasi video musik yang panjang pernah dialami oleh idol K-Pop legendaris, Park Ji Yoon dengan dari albumnya bertajuk Skyblue Dream pada 1997 lalu. Meskipun tidak persis sama, seorang idol K-Pop legendaris pernah melalui video musik mereka yang dilarang karena masalah panjangnya.

Park Ji Yoon membuat debut musiknya pada tahun 1997 dengan merilis albumnya Skyblue Dream. Video musik dari salah satu albumnya ini yakni, Coming Of Age Ceremony sempat menuai kontroversi lantaran terlalu sensual.

Lantaran kontroversi ini dia pun absen selama 6 tahun. Di 2014, di kembali merilis banyak single non-album. Salah satu singlenya adalah Beep. Video musiknya berlatar tahun 70-an dan menampilkan bintang lain seperti Yoo Jae Suk, Park Myung Soo, dan Jay Park.

Lagi-lagi video musik single ini dilarang lantaran memiliki durasi terlalu lama. Panjangnya durasi lantaran adanya kredit title di akhir video musiknya. Alasannya, untuk menghargai pemeran dan kru video yang berlangsung hampir satu menit penuh.

Untungnya, agensi Park Ji Yoon saat itu, Mystic89, dapat mengedit kredit dan membuat video tersebut dievaluasi ulang untuk ditayangkan. Park Ji Yoon masih aktif sebagai musisi dan tidak memiliki video lagi yang dianggap terlalu lama!

Perlu diketahui, Korea Selatan dikenal sebagai negara yang tegas dalam kebijakan peredaran musik video K-Pop. Mereka memiliki alasan tersendiri terkait larangan beberapa video musik yang beredar. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena terdapat beberapa hal yang tidak pantas untuk dipertontonkan di negara mereka.

Alasan dimana video musik dapat lulus sensor dan dicekal, banyak konten yang berisi kekerasan ataupun kontroversial. Tayangan yang bersifat negatif jika dipertontonkan kepada anak di bawah umur, lirik yang tidak sesuai dengan standar penyiaran juga menjadi permasalahan video mereka dicekal di negaranya sendiri. Red dari berbagai sumber

Detail

Ditulis oleh RG

Ditayangkan: 13 Jun 2023

Dilihat: 2854

Jakarta -- Sebuah stasiun penyiaran radio nasional Selandia Baru telah memberhentikan seorang stafnya setelah investigasi yang mereka lakukan berhasil menemukan bahwa berita terkait invasi Rusia ke Ukraina telah disunting tidak sesuai dengan fakta. 

Melansir Reuters, Senin (12/6/2023), Radio New Zealand (RNZ) telah memeriksa sekitar 15 berita dari situs webnya dari bulan April 2022 atas penyuntingan yang disebutnya tidak benar. 

Hasil suntingan yang ada pada RNZ dalam berita yang disajikannya telah mengubah cerita asli untuk menyajikan interpretasi pro-Rusia atas beberapa peristiwa di Ukraina sebagai fakta. Sebanyak 14 berita di antaranya berasal dari Reuters dan satu berita yang berasal dari BBC Inggris.

Dalam sebuah pernyataan, RNZ mengatakan bahwa mereka sedang melanjutkan audit dan analisis terperinci terhadap semua berita yang mungkin telah diedit secara tidak tepat. Juru bicara menteri penyiaran dan media Selandia Baru, Willie Jackson, mengungkapkan bahwa menteri tersebut telah diberi pengarahan tentang masalah ini dan akan mendapatkan informasi lebih lanjut dari para pejabat pada hari Senin.

Sementara itu, lembaga penyiaran tersebut menyatakan bahwa mereka telah mengetahui masalah ini tanpa memberikan rincian lebih lanjut dan memulai penyelidikan segera. Mereka juga mengungkapkan bahwa seorang staf telah diliburkan selama penyelidikan berlangsung dan tidak diberi akses pada sistem komputer RNZ. 

Pada hari Sabtu (10/6/2023), CEO RNZ Paul Thompson mengumumkan tinjauan eksternal terhadap proses pengeditan RNZ. Hasil dari tinjauan tersebut akan diumumkan kepada publik. Kasus ini mencuat ke publik menyusul perubahan yang dilakukan pada berita Reuters tanggal 8 Juni tentang penggunaan kata "perang" di Rusia.

Berita tersebut telah diubah di situs web RNZ menjadi “bahwa pada tahun 2014 pemerintah terpilih pro-Rusia digulingkan selama revolusi Maidan yang penuh kekerasan di Ukraina.” 

Kemudian, berita tersebut secara tidak akurat mengklaim bahwa Rusia mencaplok Krimea setelah referendum, ketika pemerintah pro-Barat yang baru menekan etnis Rusia di Ukraina timur dan selatan. 

Presiden Viktor Yanukovich yang pro-Rusia digulingkan pada tahun 2014 dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Revolusi Maidan setelah berbulan-bulan protes yang dipicu oleh pengingkaran janjinya untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Uni Eropa. Hasil referendum di Krimea dianggap palsu oleh Ukraina dan sebagian besar pemerintah Barat.

Bukan hanya itu, mereka juga menuduh Rusia telah memakai tuduhan palsu mengenai penindasan etnis Rusia untuk membenarkan dukungan terhadap kelompok separatis pro-Moskow yang mendeklarasikan kemerdekaan di Ukraina timur. 

Berita RNZ yang telah diperbaiki tertulis bahwa konflik di Ukraina timur dimulai pada tahun 2014 setelah presiden pro-Rusia digulingkan dalam Revolusi Maidan Ukraina dan Rusia mencaplok Krimea, dan pasukan separatis yang didukung Rusia bertempur melawan angkatan bersenjata Ukraina. Red dari berbagai sumber