London - Pandemi virus corona memicu rasa lapar untuk mengonsumsi berita tepercaya di masa krisis global dan kebanyakan orang menginginkan organisasi media tidak memihak dan objektif, kata Institut Reuters untuk Studi Jurnalisme, Rabu.

Kepercayaan pada berita tumbuh selama pandemi, terutama di Eropa Barat, membantu keberadaan nama-nama media dengan reputasi pelaporan yang andal --meskipun ketidakpercayaan terutama terlihat pada media yang terpolarisasi di Amerika Serikat.                                                   

Mayoritas orang di seluruh negara percaya bahwa penyalur berita harus mencerminkan berbagai pandangan dan mencoba untuk bersikap netral, kata lembaga itu dalam Laporan Berita Digital tahunannya (https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news- laporan/2021).

"Kita telah melalui masa yang sangat gelap dan sebagian besar publik menyadari bahwa sejumlah organisasi berita sering menjadi cahaya terang dalam kegelapan itu," kata Rasmus Nielsen, direktur Institut Reuters.

"Ada apresiasi yang lebih besar terhadap berita yang dapat dipercaya secara keseluruhan," katanya kepada Reuters. "Sangat jelas dalam penelitian kami, di sejumlah negara, dalam beberapa kelompok usia, bahwa mayoritas besar menginginkan jurnalisme berupaya netral."

Laporan ini didasarkan pada survei yang mencakup 46 wilayah dan lebih dari setengah populasi dunia.

Revolusi teknologi yang semakin cepat berarti 73 persen orang sekarang mengakses berita melalui smartphone, naik dari 69 persen pada 2020. Sementara, banyak yang menggunakan jaringan media sosial atau aplikasi perpesanan untuk mengonsumsi atau mendiskusikan berita.

TikTok sekarang mencapai 24 persen terkait pengguna di bawah usia 35-an tahun. Tingkat penetrasi yang lebih tinggi terlihat di Asia dan Amerika Latin.

Facebook dipandang sebagai saluran utama untuk menyebarkan informasi palsu, meskipun aplikasi perpesanan seperti WhatsApp juga berperan.

Tetapi, para raksasa teknologi itu juga menjadi jalan untuk perbedaan pendapat, kata Institut Reuters itu, mengutip protes-protes di Peru, Indonesia, Thailand, Myanmar, dan Amerika Serikat.

Di AS, lebih banyak orang tidak memercayai berita daripada memercayainya. Saat Donald Trump kalah dalam pemilihan presiden AS pada 2020, permintaan akan berita berkurang.

Secara umum, mereka yang merasa media tidak adil adalah kalangan yang berpandangan politik condong ke kanan. Orang-orang muda berusia 18-24 tahun, orang Amerika kulit hitam dan Hispanik, orang Jerman Timur, dan kelas sosial ekonomi Inggris tertentu merasa mereka diberitakan secara tidak adil.

Tetapi, pesan keseluruhannya adalah bahwa kebanyakan orang menginginkan berita yang adil dan berimbang, dan meskipun ada masalah yang semakin mendalam bagi model bisnis berita cetak, banyak orang akan membelinya.

"Sementara jurnalisme yang tidak memihak atau objektif semakin dipertanyakan oleh beberapa orang, secara keseluruhan orang sangat mendukung cita-cita tentang berita yang tidak memihak," tulis Craig T. Robertson, seorang peneliti pascadoktoral di Institut tersebut, dalam laporannya. "Orang-orang menginginkan hak untuk memutuskan sendiri."

Institut Reuters untuk Studi Jurnalisme adalah pusat penelitian di Universitas Oxford yang melacak tren media. Yayasan Thomson Reuters, cabang filantropisThomson Reuters, mendanai Institut Reuters. Red dari berbagai sumber/Reuters/Antara 

 

 

London -- Regulator Inggris  atau (OFCOM) mencabut lisensi penyiaran untuk China Global Television Network atau CGTN, Kamis, 5 Februari 2021. Ofcom mengatakan bahwa mereka telah mencabut lisensi saluran milik negara Cina setelah melakukan penyelidikan serta menyimpulkan bahwa lisensi yang dimiliki oleh CGTN dinilai tidak sah oleh Star China Media Limited.

Star China Media Limited tidak memiliki "tanggung jawab editorial" untuk saluran tersebut karena CGTN  tidak memenuhi persyaratan hukum untuk memiliki kendali atas layanan berlisensi. Star bertindak sebagai distributor bukan penyedia saluran berita, kata Ofcom.

Sebagai regulator, Ofcom  juga menolak proposal CGTN untuk mentransfer lisensi ke entitas baru setelah menemukan bahwa lisensi tersebut pada akhirnya akan tetap dikendalikan oleh Partai Komunis Cina, dan oleh karena itu didiskualifikasi berdasarkan hukum Inggris.

"Kami telah memberikan banyak peluang kepada CGTN untuk mematuhi regulasi, tetapi belum dilakukan. Kami sekarang menganggap pantas untuk mencabut izin siaran CGTN di Inggris," kata juru bicara Ofcom.

Saluran tersebut akan dihapus dari frekuensi penyiaran Inggris. Namun di sisi lain CGTN memiliki hak untuk meminta peninjauan kembali, menurut juru bicara Ofcom, dan dapat mengajukan izin lain di masa mendatang.

Menanggapi hal tersebut CGTN menyatakan kecewa dengan keputusan Ofcom mencabut lisensi di Inggris. "China Global Television Network (CGTN) dengan ini menyatakan kekecewaannya dan penolakan yang kuat terhadap keputusan akhir Ofcom tentang pencabutan izin penyiaran CGTN di Inggris dan penolakan Ofcom untuk menerima aplikasi untuk mentransfer lisensi," kata CGTN dalam rilis di situs webnya.

Selain CGTN, Pemerintah Cina turut mengecam keputusan tersebut pada hari Jumat, dengan mengatakan keputusan itu dibuat "karena alasan politik."

"Di satu sisi, pihak Inggris menganjurkan kebebasan pers. Di sisi lain, pihaknya mengabaikan fakta dan mencabut izin CGTN di Inggris," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin. "Ini adalah standar ganda yang mencolok dan penindasan politik."

CGTN (sebelumnya dikenal sebagai CCTV News dan berganti CGTN pada 2016) diluncurkan pada tahun 2000 dan telah mengudara di Inggris selama 18 tahun, kata CGTN dalam situs web-nya.

Di Inggris Raya, semua penyiaran TV dan radio memerlukan lisensi dari Ofcom untuk beroperasi, dan tunduk pada aturan tentang ketidakberpihakan, akurasi, dan perlindungan privasi.

Ofcom sebelumnya memutuskan bahwa CGTN, yang menyiarkan dalam bahasa Inggris, berulang kali melanggar standar ketidakberpihakan dengan liputan protes di Hong Kong.

Regulator mengidentifikasi pelanggaran di lima siaran terpisah, memutuskan tahun lalu bahwa saluran tersebut terlalu menekankan posisi otoritas pemerintah di Hong Kong dan Cina tanpa mengeksplorasi pandangan atau motivasi pengunjuk rasa. 

Ofcom juga menemukan bahwa CGTN melanggar aturannya dalam siaran yang meliput penangkapan penyelidik perusahaan Peter Humphrey di Cina. Red dari https://edition.cnn.com/2021/02/04/media/cgtn-uk-license-ofcom/index.html

Seoul -- Komisi penyiaran Korea Selatan mencecar tim produksi Backstreet Rookie setelah drama tersebut menuai ribuan komplain terkait adegan yang dinilai tak pantas tayang di layar kaca.

Subkomite dari badan bernama Komisi Standar Komunikasi Korea (KOCSC) itu memanggil tim produksi Backstreet Rookie setelah menerima 6.384 komplain, salah satu aliran keluhan terbanyak yang pernah mereka terima.

Subkomite KOCSC itu memberikan kesempatan bagi tim produksi untuk memaparkan penjelasan setelah mereka menetapkan episode pertama yang tayang pada 19 Juni melanggar ketentuan penyiaran, mulai dari mempertahankan standar dan bahasa penyiaran.

Dalam pertemuan itu, komite lantas menyinggung mengenai batasan umur bagi penonton Backstreet Rookie.

Sebelum tayang, banyak masyarakat Korea melayangkan keluhan karena mengetahui webtun yang diadaptasi menjadi drama tersebut memiliki banyak adegan dewasa. Webtun bertajuk serupa juga sejatinya dikhususkan untuk dewasa. 

Namun, tim produksi Backstreet Rookie menyatakan drama tersebut bisa disaksikan remaja, bahkan bersama keluarga.

"Webtun Backstreet Rookie diberi batasan 19 tahun ke atas. Namun, mereka mencoba mengubahnya menjadi 15 tahun ke atas. Mereka ceroboh untuk hal seperti ini dan proses edit," kata salah satu anggota komite, Park Sang-soo, seperti dilansir Media Today via Naver.

"Bahasa yang mengarah seksual dan cabul digunakan tanpa pandang bulu. Meskipun ini sebuah drama, kemungkinan merusak etis dan emosi remaja sangat besar. Ini tak terlihat seperti drama untuk 15 tahun ke atas."

Sementara itu, anggota komite lainnya, Kang Jin-sook, menyoroti permasalahan komodifikasi perempuan. Seperti banyak keluhan masyarakat, drama yang dibintangi Kim Yoo-jung itu menjadikan perempuan sebagai objek laki-laki.

Salah satunya adalah ketika siswi SMA sedang menari di ruang karaoke. Pengambilan gambar dilakukan dari bawah ke atas. Ada pula adegan ruangan dengan gambar perempuan telanjang, serta ketika penulis membuat suara aneh saat menggambar badan perempuan.

"Ini semua masalah fundamental. Apakah benar drama ini bisa disaksikan semua orang bersama keluarga?" kata Heo Mi-sook.

KOCSC memang sudah menaruh perhatian pada Backstreet Rookie karena sudah menuai keluhan bahkan sebelum tayang. Komplain masyarakat terus berdatangan ketika drama tersebut tayang karena dianggap benar-benar menampilkan adegan berbumbu seksual.

Di tengah banjir kritik ini, Naver melaporkan bahwa adegan-adegan Backstreet Rookie yang dianggap bermasalah dihilangkan dari layanan streaming (VOD). Red dari berbagai sumber

 

 

Washington DC - Beberapa jaringan stasiun televisi AS pada Kamis (5/11/2020) malam menghentikan siaran langsung penampilan publik pertama Donald Trump sejak malam pemilihan, setelah menyimpulkan bahwa presiden menyebarkan disinformasi. 

Trump mengeluarkan banyak klaim yang menghasut dan tidak berdasar dalam pidatonya selama 17 menit, dan bersikeras bahwa Demokrat menggunakan suara ilegal untuk mencuri pemilihan dari pihaknya.

Presiden berbicara ketika penghitungan suara yang terlambat di negara bagian medan pertempuran menunjukkan capres dari Demokrat, Joe Biden, terus mendekati angka kemenangan, seperti dilansir AFP pada Jumat (6/11/2020). 

"Oke, di sini kita sekali lagi berada dalam posisi yang tidak biasa, tidak hanya menginterupsi presiden Amerika Serikat, tetapi juga mengoreksi presiden Amerika Serikat," kata pembawa berita MSNBC, Brian Williams, saat jaringan itu segera mengakhiri liputan langsungnya.

NBC dan ABC News juga menghentikan liputan langsung mereka tentang Trump. "Sungguh malam yang menyedihkan bagi Amerika Serikat untuk mendengar presiden mereka mengatakan itu, dengan menuduh orang-orang mencoba mencuri pemilu," kata Jake Tapper dari CNN.

Dia menggambarkannya sebagai kebohongan demi kebohongan tentang pemilihan yang dicuri, tanpa bukti, dan hanya tuduhan-tuduhan. 

Sebagai bentuk perlawanannya, tim kampanye capres petahana AS Donald Trump telah mengajukan gugatan hukum di tiga negara bagian yang menjadi medan pertempuran sengit kedua kandidat, yaitu Pennsylvania, Michigan, dan Georgia.

Gugatan diajukan untuk memulai pertarungan hukum guna memutuskan pemenang pemilihan presiden AS 2020. 

Kubu Trump telah menuntut penghitungan suara di Michigan untuk ditangguhkan. Pihaknya mengeklaim tidak diberikan akses yang memadai ke lokasi tempat surat suara diproses. Red dari KOMPAS.com

 

Teheran - Beberapa stasiun televisi pemerintah Iran yang ditujukan untuk pemirsa asing berisiko ditutup karena "akumulasi utang," kata kepala cabang asing Republik Islam Iran Broadcasting (IRIB) memperingatkan pada hari Rabu (10/6).

"Kami berharap jaringan televisi penting kami, seperti Press TV, al-Alam, dan iFilm (bahasa Inggris dan Arab) akan dikeluarkan dari udara dalam beberapa hari dan minggu mendatang," kata Peyman Jebeli, kepada kantor berita semi-resmi Iran, Fars.

Stasiun televisi berbahasa asing Iran secara luas dianggap sebagai corong rezim yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai dan ideologinya dan membenarkan kebijakan luar negerinya.

Jebeli mengatakan bahwa stasiun radio IRIB (berbahasa Dari) yang telah mengudara di Afghanistan selama 40 tahun telah ditutup karena akumulasi utang. "Hilangnya stasiun radio ini merupakan pukulan besar bagi propaganda internasional negara kita," katanya.

Bulan lalu, TV IRIB berbahasa Arab, al-Kawthar, ditutup karena alasan yang sama. "Kami pikir masalah ini akan mendapat perhatian dari pemerintah setelah TV al-Kawthar ditutup," katanya.

"Para pejabat dan lembaga yang bertanggung jawab untuk pembiayaan IRIB tidak mengetahui tragedi yang terjadi, atau mereka tidak peduli," kata Jebeli.

Dia menuduh pemerintahan Presiden Hassan Rouhani melakukan kelalaian besar, dengan mengatakan: "Kecurigaan yang kami miliki bahwa kelalaian ini mungkin disengaja semakin menonjol."

Jebeli tidak mengatakan berapa banyak IRIB berhutang kepada penyedia satelit, atau mengapa pemerintah Rouhani tidak mengalokasikan dana yang diperlukan untuk organisasi. Pemerintahan Rouhani di masa lalu telah mengkritik IRIB, karena terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah. Red dari Al Arabiya/SATUHARAPAN.COM

 

Hak Cipta © 2024 Komisi Penyiaran Indonesia. Semua Hak Dilindungi.